Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP),endorsed by the United Nations in 2011, is the first normative document on the issueof business and human rights. Since then several international guidelines, namely theISO 26000 on Social Responsibility, Organization of Economic Co-operation andDevelopment?s Guidelines for Multi National Enterprises, and United Nations GlobalCompact adopted the concept into their the core subjects and making human rightscorporate concern. The issue discussed in this thesis is the application of concept ofbusiness and human rights in the practice of Corporate Social Responsibility (CSR)by Indonesian coal mining companies. Coal mining industry is known for its high riskof environmental damage and/or destruction, which may be detrimental towards thefull enjoyment of other human rights. Therefore, to prevent the detrimental effect ofthis industry, it is important to seek whether the coal mining companies hasconducted its CSR accordingly with the guidelines. There are four coal-miningcompanies studied this research, which are PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim PrimaCoal, PT. Nuansacipta Coal Investment, and PT. Reswara Minergi Hartama. Theresult of the study upon the data obtained from the companies will then be comparedwith the prevailing CSR regulations and international guidelines to obtain whetherthe company has promote and protect human rights through their CSR. This researchshall result in the comprehensive current condition of CSR in regulatory manner andin practice of the aforementioned coal mining companies where in both manner,human rights has yet being integrated.

---

ABSTRACTUnited Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) yangdisahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011 adalah dokumen normativepertama terkait isu bisnis dan hak asasi manusia. Sejak saat itu beberapa panduaninternasional yaitu ISO 26000 on Social Responsibility, Organization of EconomicCo-operation and Development?s Guidelines for Multi National Enterprises, danUnited Nations Global Compact mengadopsi konsep bisnis dan hak asasi manusiatersebut sebagai salah satu subjek pokok dan membuat hak asasi manusia menjadiurusan bagi pebisnis. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah aplikasidari konsep bisnis dan hak asasi manusia dalam praktek Tanggung Jawab SosialPerusahaan (CSR) yang dilakukan olehperusahaan-perusahaan pertambanganbatubara Indonesia. Industri batubara diketahui memiliki risiko tinggi merusak ataubahkan menghancurkan lingkungan, dimana hal tersebut dapat membahayakanpemenuhan hak asasi manusia. Demi mencegah efek membahayakan tersebut makapenting untuk mencari tahu apakah perusahaan-perusahaan sudah melaksanakan CSRsesuai dengan panduan internasional. Ada empat perusahaan pertambangan batubarayang diteliti dalam penelitian ini yaitu PT. Arutmin Indonesia, PT. Kaltim PrimaCoal, Pt. Nuansacipta Coal Investment, dan PT. Reswara Minergi Hartama. Hasilpenelitian praktek CSR dari setiap perusahaan akan diteliti kesesuaiannya denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan panduan internasional mengenaiCSR untuk kemudian disimpulkan apakah perusahaan sudah menunjang danmelindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia pada praktek CSR. Hasil akhir daripenelitian ini adalah menggambarkan kondisi CSR saat ini baik pengaturannyamaupun pada prakteknya oleh perusahaan-perusahaan tersebut diatas, dimana hakasasi manusia belum terintegrasi dalam keduanya.;;"

"Skripsi ini membahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional?; (2) Bagaimanakah tanggung jawab yang dibebankan terhadap perusahaan transnasional terkait permasalahan lingkungan hidup dalam hukum internasional?; dan (3) Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan transnasional terhadap pelanggaran hak atas lingkungan hidup telah diterapkan terutama dalam perkara-perkara gugatan masyarakat terhadap perusahaan transnasional? Secara garis besar, analisis didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan doktrin dan pengaturan hak atas lingkungan hidup, dengan meninjau perjanjian internasional baik yang bersifat global maupun regional, instrumen soft law, dan hukum kebiasaan internasional; serta tinjauan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh instrumen-instrumen hukum internasional terhadap perusahaan transnasional dalam hal pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Selanjutnya dianalisis mengenai keberlakuan hak atas lingkungan hidup sebagai hukum internasional terhadap perusahaan transnasional, serta pertanggungjawaban yang dapat dibebankan terhadapnya. Dalam analisis, dibahas mengenai tiga kasus pelanggaran hak atas lingkungan hidup oleh perusahaan transnasional, yaitu Aguinda v. Texaco, Lubbe v. Cape PLC, dan Beanal v. Freeport McMoran. Dalam analisis, dapat terlihat bahwa dalam perkara-perkara tersebut: (1) Hukum internasional tidak diterapkan secara langsung; (2) Terhentinya perkara dalam proses yurisdiksi; (3) Adanya irisan ranah hukum publik dan privat dalam substansi dan formil perkara; (4) Pelanggaran hak atas lingkungan hidup diterjemahkan dalam pelanggaran hak-hak asasi secara umum; dan (5) Adanya irisan antara akuntabilitas dan liabilitas perusahaan transnasional. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa pengaturan tanggung jawab lingkungan hidup terhadap perusahaan transnasional ini akan menjadi hukum internasional di masa depan. Secara ringkas, simpulan yang didapat menjawab secara positif adanya pengakuan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hukum internasional, namun pengaturan pertanggungjawabannya terhadap perusahaan transnasional masih mendasarkan pada instrumen yang bersifat sukarela tanpa menyinggung liabilitas, sehingga masyarakat yang dirugikan masih kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian atas hak-hak asasinya yang dilanggar karena perusakan lingkungan oleh perusahaan transnasional.

---

This undergraduate thesis tries to answer following questions: (1) How does right to environment recognized as a part of human rights in international law?; (2) How does liability imposed upon transnational corporation related to environmental harms in international law; (3) How does transnational corporations' liability has been enforced in claims by injured civilians towards transnational corporations?

Generally, the analysis is based on literature study concerning development of doctrine and regulation on right to environment, considering global and regional treaties and soft law instruments, also customary international law; and examination of liability imposed by international legal instruments on transnational corporations in regards of fulfillment of right to environment.

Further, Writer analyses enforceability of right to environment as international law towards transnational corporations, and liability imposed upon them. In analysis, three cases on environmental violations by transnational corporations have been examined, which are Aguinda v. Texaco, Lubbe v. Cape PLC, and Beanal v. Freeport McMoran. It is concluded that in such cases: (1) International law is not imposed directly; (2) Dismissal on jurisdictional process; (3) The intersection of public and private legal area in the substance and process of the cases; (4) Violation of right to environment is translated into violations of general human rights; (5) The intersection of transnational corporations' accountability and liability. Further, there is a tendency that regulation of environmental liability to transnational corporations will be international law in the future.

In brief, the conclusion answers in positive the recognition of right to environment as a part of human rights in international law, yet still bases transnational corporation accountability on the voluntary instruments silent on liability provisions, causing the injured community troubled in demanding compensation for their violated right to environment related to environmental harms by transnational corporations."