Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Metode penclitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (starute approach), pendekatan konscp dan pendekatan analitis kualitatif. Dalam melakukan analisa dan konstruksi, penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sckunder dan bahan non hukum. Selain itu juga dilakukan diskusi dan tanya jawab dengan pihak Perum JAMKRINDO untuk mendapatkan data primer yang digunakan mendukung data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum sistem penjaminan kredit di beberapa negara termasuk Indonesia, peranan Pemerintah dalam sistem penjaminan kredit, dan aspek hukum pelaksanaan penjaminan kredit yang dilakukan oleh Perum JAMKRINDO. Sebagai hasil penelitian, disimpulkan bahwa di negara Indonesia, Jepang dan Korea sistem penjaminan kredit terus mengalami perkembangan, tujuannya untuk membantu UKM mengakses permodalan dari lembaga keuangan selaras dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state)

---

This law reseanch is using nomative juridicinl research. The methods using in this rescarch is statute approach, conceptual approach, and a qualitative analysis. On analized and construction, this research used secondary data like primary law materials, secondary law materials, and non laws materials. In addition, to support to support secondary materials, researcher using primary materials which is obtaining from discussion and interview whith Perum JAMKRINDO party. The problem in this research is first, How the credit guarantee sytem look likes in a few country, second, How the government role in credit guarantee system, third, How the legal aspect at Perum JAMKRINDO business activities expecially in Credit Guarantee Activities. As the result of this research it can be concluded that in Indonesia, Japan and Korea credit guarantce system on developing process, the system mission is to belping SMEs getting modality from financial institution inheren with welfare state concept."

"Dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha melakukan berbagai efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha. Salah satu strategi yang saat ini sedang banyak dilakukan olch perusahaan multinasional adalah kegiatan outsourcing. Outsourcing merupakan kegiatan pemindahan sebagian atau beberapa bagian pekerjaan dan sebagian pengambilan keputusan tertentu kcpada pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak kerjasarna. Pekerjaan yang dialihkan tersebut bukan merupakan kompetensi inti bisnis perusahaan dan dialihkan pada pihak ketiga yang mcmiliki sumberdaya yang lebih baik dari perusahaan.Pada organisasi bisnis perbankan pekerjaan yang mcrupakan kompetensi inti adalah pemasaran produk, analisa kredit, penanganan transaksi dalam dan luar negeri serta pelayanan nasabah. Sedangkan pekerjaan penunjang seperti administrasi, pcmeliharaan gedung, transportasi, penaamanan dan Iainnya. Kompetensi inti harus senantiasa dikembangkan agar menciptakan daya saing terhadap kompetitor, sedangkan pekerjaan penunjang bisa diefisienkan melalui outsourcing.Kegiatan outsourcing pada BNI sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 1990-an, yaitu dalam kebijakan penerimaan pegawai non core bisnis seperti pegawai non administrasi untuk pelayan, binder, sopir dan satuan pengaman. Setelah mengalami masalah keuangan akibat krisis ekonomi pada tahun 1998, sampai dengan proses rekapitalisasi pada tahun 2000, kebijakan strategi outsourcing dalam perusahaan mulai dijalankan salah satunya adalah dalam bidang pengadaan kendaraan operasional.Tulisan ini membahas dan melakukan analisa terhadap kebijakan outsourcing yang dilakukan perusahaan, kemudian melalui kajian literatur berusaha memberikan pedoman tentang langkah-langkah dan analisa kegiatan outsourcing yang benar. Secara konseptual kebijakan outsourcing pengadaan kendaraan operasional BNI akan memberikan beberapa keuntungan. Pengadaan kendaraan operasional dilakukan oleh Koperasi Swadharma yang merupakan koperasi pegawai dan pensiunan BNI dengan sistem sewa.Berdasarkan analisa dengan membandingkan perhitungan present value, kebijakan outsourcing belum menimbulkan penghematan biaya secara maksimal. Strategi outsourcing yang dijalankan baru bersifat taktikal, yaitu karena kekurangan sumber finansial perusahaan untuk melakukan investasi, sementara kebutuhan sarana transportasi harus tetap dipenuhi. Perusahaan belum melakukan analisa secara mendalam terhadap keputusan ousourcing yang diambil.Dengan melakukan analisa dan tahapan kebijakan outsourcing secara baik, perusahaan akan mendapatkan bermacam keuntungan. Dari sisi finansial, perusahaan akan mcndapatkan kemudahan dalam penetapan anggaran, arus kas yang lebih efisien karena tidak memerlukan dana besar untuk investasi. Sedangkan dari sisi operasional perusahaan melakukan penghematan waktu dan sumberdaya untuk perawatan dan perbaikan, pengurusan dokumen, serta penyesuaian kendaraan dengan kebutuhan perusahaan.

---

In face of business competitions, which tighten progressively, company must try to makes some attempt of efficiency and effectiveness on various business activities. One of the strategy, which done by multinational company in this time is outsourcing. Outsourcing represent activity of evacuation some of work or some part of work and decision making to the third party according to agreement which as described on cooperation contract. The transferred work is not a competence of company business core and transferred to the third party, which owning better sources from the company.

At banking business organization, the work representing this competence is marketing product, credit analysis, transaction handling in and abroad and also client service. And supporting work is administration, building conservation, transportation, security and others. Core competence must be developed to creating competitiveness to the competitor, and supporting work can be efficiency through outsourcing.

Outsourcing activity at BNI, have started applied since beginning of 1990, especially in officer acceptance policy of non core business as non administration for the service officer, binder, driver and security officer. After experiencing of the finance problem as effect-of economic crisis in 1998, up to recapitulation process in 2000, one of the companies outsourcing strategy policy is vehicle operational levying.

The aim of this article are study and analyze of company outsourcing policy, and then give guidance about analysis and correct outsourcing activity steps through literature study. Conceptually, outsourcing levying operational vehicle of BNI bank policy, will give some advantage. Levying of operational vehicle conducted by "Swadharma" cooperation which representing of officer co-operation and retired of BNI bank by rent system.

According to the analysis of comparing present value calculation, outsourcing policy is not yet cost saving maximally generated. Outsourcing strategy just only tactical character which caused of to be in want the sources of company financial to investment whereas transportation medium requirement have to remain to fulfill. Company was not analyzing exhaustively to take an outsourcing decision.

By analyze and good step of outsourcing policy, the company will gel kinds of advantage. From financial side, company will get amenity of budget stipulating, cash flow more efficient because need not big fund for the investment of. While from company operational side, thrift of source and time for the treatment of repair and document management, and also vehicle unanimity of company requirement."

"Koperasi, sebuah badan hukum dan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau beberapa koperasi yang melandaskan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip koperasi dan azas kekeluargaan. Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha koperasi, salah satunya adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kepada para anggotanya. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, tidak semua koperasi menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh koperasi simpan pinjam yang melakukan penyimpangan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group pada tahun 2016 lalu. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group merupakan penyalahgunaan izin koperasi simpan pinjam, selain itu masyarakat yang melakukan investasi di tersebut menuntut pengembalian dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. yang telah final atau berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian skripsi ini, bahwa koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group tidak melaksanakan beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Koperasi, termasuk rapat anggota dan tidak ada pengawasan, padahal pengurus koperasi mengetahui adanya kegitatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Salman Nuryanto selaku ketua koperasi. Berdasarkan putusan pengadilan, koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group dinyatakan bersalah karena tidak menjalankan fungsi organisasi pada koperasi dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

Cooperative, a legal entity and business entity consisting of individuals or several cooperatives that base economic activities based on cooperative principles and the principle of kinship. There are several types of cooperative business activities, one of which is savings and loan business activities. As a business entity, cooperatives have a goal to advance the welfare of members in particular and society in general. Savings and loan cooperatives have business activities to collect funds from their members and distribute the funds that have been collected to their members. In savings and loan business activities, not all cooperatives carry out these activities in accordance with statutory regulations. An example of a savings and loan cooperative that deviates from its savings and loan business activities is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loan Cooperative in 2016. The case of the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative is an abuse of the license of the savings and loan cooperative, besides that the people who invest in it demand a refund. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the Depok District Court Decision number 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. which have been final or have permanent legal force. The results of this thesis research, that the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperatives do not carry out several obligations stipulated in the Cooperative Law, including member meetings and there is no supervision, even though the cooperative management is aware of the fundraising activities carried out by Salman Nuryanto as the chairman of the cooperative. Based on the court's decision, the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperative was found guilty for not carrying out the organizational function of the cooperative and in carrying out its business activities not in accordance with the laws and regulations."

"Dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan usaha Bank selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan di era globalisasi yang tumbuh dengan pesat, terutama dengan adanya perkernbangan teknologi yang luar biasa hebat, menjadi penyebab semakin banyaknya risiko yang harus dihadapi perbankan karena kegiatan operasional bank yang semakin kompleks, sejalan dengan beragamnya produk dan jasa yang ditawarkan perbankan. Salah satu risiko yang mengemuka saat ini adalah risiko operasional. Risiko operasional menjadi salah satu faktor risiko tambahan yang hares diukur dan diperhitungkan dalam nilai minimum kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio), selain risiko kredit dan risiko pasar. Terdapat tiga pendekatan dalam menetapkan beban modal untuk risiko operasional yaitu Basic Indicator Approach, Standardised Approach dan Advanced Measurement Approach. Penggunaan Basic Indicator Approach yang merupakan model standar dalam mengukur risiko operasional dan cenderung menghasilkan perhitungan capital charge yang lebih besar dibandingkan dengan model internal. Pengukuran risiko operasional Bank AAA dengan menggunakan Basic Indicator Approach menghasilkan capital charge untuk risiko operasional pada akhir tahun 2005 sebesar Rp.3,637,600,000.-. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam karya akhir ini dilakukan pengukuran risiko operasional pada Bank AAA dengan menerapkan dan menguji layak atau tidaknya metode alternatif lainnya yaitu Metode Extreme Value Theory (EVT). Penelitan ini menggunakan data yang merupakan kerugian aktual (actual loss) bulanan berdasarkan hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan kertas kerja laporan profil risiko dalam periode I Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2006. Dalam menerapkan Metode EVT untuk mengukur risiko operasional Bank AAA, metode identifikasi nilai ekstrem yang digunakan adalah Metode Peaks over Threshold (POT) dengan jumlah data yang tersedia adalah 254 titik. Dalam Metode Peaks over Threshold, penentuan threshold hares dilakukan terlebih dahulu untuk menjadi dasar penyaringan data ekstrem. Dalam penelitian ini dipilih Cara sederhana yang telah diuji oleh Chavez-Demoulin, yaitu penentuan threshold dengan Metode Persentase yang dilakukan sedemikian sehingga 10% dari data adalah nilai ekstrem. Kemudian dilakukan estimasi parameter dengan menggunakan Hill Estimation untuk mengestimasi parameter shape dan Metode Probability-Weighted Moments untuk parameter scale. Selanjutnya dilakukan perhitungan potensi kerugian maksimal operasional Bank AAA dengan pendekatan Operational Value at Risk (OpVaR) dengan beberapa tingkat keyakinan, yaitu 95%, 99% dan 99.9%. Total OpVaR merupakan estimasi potensi kerugian maksimal total yang dapat terjadi pada suatu waktu dengan tingkat kepercayaan tertentu, berdasarkan data historis risiko operasional yang pemah terjadi. Hasil perhitungan OpVaR dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa total nilai OpVaR Bank AAA dengan tingkat keyakinan 95% sebesar Rp.73,848,797.-. Hal ini menunjukkan bahwa dengan probabilitas 95%, maka kerugian risiko operasional maksimum yang dihadapi oleh Bank AAA selama satu tahun ke depan adalah sebesar Rp.73,848,797.-. Sedangkan OpVaR Bank AAA dengan tingkat keyakinan 99% sebesar Rp.163,383,930.-, dan dengan tingkat keyakinan 99.9% sebesar Rp.751,768,500.-. Hasil perhitungan OpVaR tersebut menunjukkan bahwa OpVaR akan meningkat sangat tinggi dengan kenaikan tingkat kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengukuran risiko operasional Bank AAA dengan menggunakan Metode EVT-POT menghasilkan beban modal yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan Basic Indicator Approach. Dengan demikian, jika Bank AAA menerapkan metode pengukuran risiko operasional dengan Metode EVT-POT maka alokasi modal yang dibutuhkan untuk menutup risiko operasionalnya menjadi lebih rendah sehingga modal yang tersedia dapat dipergunakan untuk melakukan pemekaran aktivitas bank. Berdasarkan uji back testing yang telah dilakukan, maka atas hasil estimasi OpVaR adalah dapat diterima. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Metode Extreme Value Theory dengan menggunakan Peaks Over Threshold dapat dijadikan metode alternatif untuk mengukur risiko operasional Bank AAA.

---

With its function as an intermediation financial institution, business activities of a bank are always facing tightly interconnected risks. The external and internal environmental banking growth in the globalization era which grows rapidly, especially with the existence of an extremely remarkable technology growth, becomes the cause of even more risks it has to face, due to more complex bank operational activities according to various products and services offered.

One of the risks emerging at this moment is the risk of operation. The risk of operation becomes one of the additional risks that should be measured and calculated in the minimum value of capital adequacy ratio, not to mention credit risk and market risk. There are three approaches to ascertain the capital burden for operational risk, i.e. the Basic Indicator Approach, the Standardized Approach and the Advanced Measurement Approach.

The usage of the Basic Indicator Approach, which represents the standard model to measure the operational risk and tends to give bigger capital charge calculation compared to the internal model. The operational risk measurement of Bank AAA by using the Basic Indicator Approach gives a capital charge for the operational risk at the end of year 2005 as much as Rp3,657,600,000.-. In connection with the above-mentioned case, in this final thesis the measurement of the operational risk at Bank AAA is carried out by applying and testing whether it is proper or not to use another alternative method, i.e. the Extreme Value Theory Method (EVT).

This research uses data, which forms the monthly actual loss based on the finding results of the Internal Audit Work Unit and working paper reports of the risk profile during the period of January I, 2003 up to December 31, 2006. In applying the EVT Method to measure the operational risk of Bank AAA, the extreme value identification method used is the Peaks Over Threshold Method (POT) with the available data amount of 254 points.

In the POT Method, the determination of threshold should be done beforehand to become the basic extreme data filtering. This research has chosen a simple method, which has already been examined by Chavez-Demoulin, i.e. the determination of threshold by the Method of Percentage, carried out in such a way so that 10% of the data becomes the extreme value. Then, the parameter estimation is carried out by using the Hill Estimation to estimate the parameter shape and the Probability Weighted Moments Method for parameter scale. Furthermore, a calculation of the maximum operational loss of Bank AAA is carried out by approaching the Operational Value at Risk (OpVaR). With several level of confidence, i.e. 95%, 99% and 99.9%.

The total value of OpVaR constitutes the estimation of the total maximum potential loss which can happen at one time with a certain degree of trust, based on the historical datas of operational risks that ever happened before. The result of the OpVaR calculation in this research gives the conclusion that the total value of OpVaR of Bank AAA with a 95% level of confidence as much as Rp73,848,797.-. This matter indicates that with a 95% probability, the maximum operational loss risk faced by Bank AAA during the year ahead will be as much as Rp73,848,797.-, while the OpVaR of Bank AAA with a 99% level of confidence as much as Rp751,768,500.-. The result of the OpVaR calculation indicates that the OpVaR will increase very high with the increase of the level of confidence.

The Result of this research indicates that the measurement of the operational risk of Bank AAA using the EVT-POT Method yields a lower capital charge compared to use the Basic Indicator Approach. Therefore, if Bank AAA applies an operational risk measurement method with the EVT-POT Method, then the allocation of capital, which is required to cover its operational risk becomes lower, so that the available capital can be used to carry out the development of its bank activities.

Based on the test of back testing, which has been performed, the OpVaR estimation test can be accepted. It can be concluded from this research that the application of Extreme Value Theory using the Peaks Over Threshold Method can be utilized as an alternative method to measure the operational risk of Bank AAA."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."