Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Civil service quality correlated with bureaucracy quality at one state that civil service reform is absolute prerequisite required just for secure for professional governance management. Indonesian government, utilizing reform momentum on 1999 by publishes Law No. 43 years 1999 on the changes in Law No. 8 years 1974 on the Ordinance of the Civil Service . Reform is done in each civil service aspect, but fact points out is still a lot of problems in principle consisting of two highlights : (1) internal problems of the civil service itself; (2) external problems that regard civil service function and professionalism . Started from merit system's principle that can be implemented in recruitment process yet. Government failure for civil service reform have borne have borne moral hazard bureaucrat and also ability gap between task and responsibility (lack of competencies). Need to repair comprehensively not just in system domain and regulation, but also touch norm and value structure that shallbe embedded to civil servant as public service. Fixed up comprehensively that expected will form quality and bureaucracy performance that orient to society need (service delivery culture ).

Abstrak :
Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat ini. Penelitian ditujukan untuk menjawab permasalahan. apakah gaya kepemimpinan yang mendorong terjadinya perilaku koruptif setelah program reformasi birokrasi dilaksanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dilakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lebih besar.

---

Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok. This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization. The researcher concludes two things from this research. First, there is an effort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment. Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of corruptive behavior.

Abstrak :
This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State Exchequer Service Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPN represents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs. The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that the remuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by the good performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Finance can be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service

Abstrak :
Leadership refers to one?s capacity to change another party?s behavior as he wishes. Regional leadership has significant influence to build a better quality regional bureaucracy. Bureaucracy reform is a demand that needs to be met to improve bureaucracy?s quality and performance which from time totime suffers stigma from the public. This research applies qualitative datacollection through in-depth interview with local government, parliament (DPRD), NGO, business people, and public leaders. The result in general indicates that HerryZudianto?s leadership role as seen from Mintzberg theory has been performed well, particularly as seen from dimension of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles.

---

Abstrak. Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangkamemperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatifdi kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah aerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles.

Abstrak :
Abstract. This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State Exchequer Service Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPN represents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs. The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that the remuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by the good performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Finance can be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law. Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions.

Abstrak :

Pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis digital menjadi salah satu bentuk penyesuaian organisasi birokrasi terhadap kemajuan teknologi dan tuntutan reformasi birokrasi. BKKBN membuat sistem penilaian kinerja pegawai berbasis aplikasi yang disebut SIVIKA (Sistem Informasi Visum Kinerja) bagi ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya inovasi menuntut perubahan perilaku bagi adopternya yaitu PNS BKKBN.oleh karena itu, BKKBN sebagai organisasi harus mampu, bukan hanya menyebarluaskan namun menyebarserapkan (difusi) inovasi tersebut. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara dan studi dokumentasi. Proses difusi inovasi pada organisasi birokrasi memerlukan kebijakan khusus (enforcement) agar para adopternya mengadopsi inovasi tersebut. Kebijakan khusus dalam penelitian ini adalah Peraturan Kepala BKKBN yang menjelaskan mekanisme pengisian Aplikasi SIVIKA dan mekanisme penghitungan besaran tunjangan kinerja, serta sanksi yang diberikan jika tidak mengisi Aplikasi SIVIKA. Mekanisme sanksi dan insentif berkaitan dengan besarnya remunerasi/tunjangan kinerja yang diterima memaksa adopternya untuk mengadopsi inovasi. Saluran komunikasi dan sosialisasi dalam proses difusi inovasi organisasi tidak hanya menggunakan jalur formal, namun juga memanfaatkan sarana-sarana informal yang dimiliki organisasi. Bentuk compliance dapat berupa aturan formal mengenai ketentuan pengisian Aplikasi SIVIKA, namun dapat pula berbentuk informal berupa kesepakatan tidak tertulis sebagai hasil dari negosiasi antara individu sebagai adopter dengan unit kerja sebagai pengelola aplikasi.

---

Digital management of civil servants is one form of bureaucracy adaptations to technology advances and bureaucratic reforms. BKKBN creates an application performance assessment system called SIVIKA (Sistem Informasi Visum Kinerja/Performance Journal Informations System). The innovation makes behavior change of adopters, those are all civil servants in BKKBN because they have to report all daily activities by application SIVIKA. Therefore, BKKBN as an organization, not only dissemination but also diffusion of innovation. This is a qualitative research, so the primary datas come from interview and documents study. Diffusion innovation in organization needs enforcement policy to push the adopters. The enforcement policy from internal regulation which have contents about how to operate the application, remunerations percentage, and sanction/penalties if civil servants not use the application for reporting daily activities. Those rewards&punishment system enforce the adopters. Communications channel in this diffusion process, not only using formal, but also informal. Formal communications by informations letter, socialization of regulations, and training. Regulations can be seen as formal compliance, whereas negotiations as informal compliance. 

Abstrak :
The regional government of DKI Jacarta has begun, ten years ago, the reform of government system, but until now, it could not be made yet a significant changing. It only created the democracy at minimum level where the elite groups dominates the structure, process and output.. Political government and bureaucracy reform did not create yet a better level of life to the people....

Abstrak :
Analysis of Civil Servant compensation system attracts attention of many parties. There opinion going that low salary has contributed to bad performance and productivity. Moreover Civil Servant management causing social cost and high cost economy. It becomes an excuse for undisciplined behavior and triggers such ?deviation? deed resulted inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy and ?threatens? to break down actualization of bureaucracy reform as a whole. Many attempts have been tried by Government such as ?remuneration? policy in Central Government Agencies and performance ?subsidy? in Local Government Agencies. However, instead of being solution, this acts cause another problems. The objectives of analysis in this paper are: giving description and remapping various problems connected to Compensation System and offering alternative design of it Compensation System in frame of civil service management. The results of the analysis end up in design scenario of Compensation System integrating the whole system inside. Solution to Performance Assistance in Bureaucracy Reform ?package? will also formulated through asserting that it will given based on performance. Besides, legal aspects will straightened up to provide powerful legitimacy and simplification of various regulations, clarify and affirm components of compensation, including Pension and Retirement Subsidy System.

---

Abstrak. Analisis penggajian PNS menarik perhatian berbagai pihak. Pendapat PNS bergaji rendah berkontribusi pada kinerja dan produktivitas yang buruk. Di samping dalam manajemen PNS yang telah menimbulkan social cost dan high cost economy. Bahkan, menjadi excuse bagi PNS untuk melakukan tindakan indisipliner dan men-trigger untuk melakukan ?penyimpangan? yang berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas birokrasi serta ?mengancam? gagalnya perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan ?remunerasi? pada Instansi Pemerintah Pusat dan pemberian tunjangan ?kinerja?pada Instansi Pemerintah Daerah. Namun tidak merupakan solusi malah menimbulkan persoalan baru. Analisis dalam makalah ini bertujuan: mendeskripsikan dan memetakan ulang berbagai permasalahan terkait Sistem Penggajian, menawarkan desain alternatif Sistem Penggajian PNS dalam kerangka manajemen kepegawaian. Hasil analisis bermuara pada skenario design Sistem Penggajian, yang mengintegrasikan seluruh sistem di dalamnya. Solusi persoalan Tunjangan Kinerja dengan ?kemasan? Reformasi Birokrasi juga diformulasikan, melalui penegasan agar pemberiannya berbasis pada kinerja. Selain itu, pembenahan dari aspek legal untuk memberikan legitimasi yang kuat dan penyederhanaan dari berbagai peraturan, memperjelas dan menegaskan komponen kompensasi PNS, termasuk Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB, nilai capaian PMPRB MK adalah 72,22 (level 4) sehingga dapat disimpulkan program RB yang dijalankan oleh MK sudah berhasil dan berjalan dengan baik, hanya masih perlu pengembangan program-program RB yang masih kurang efektif, seperti program manajemen perubahan dan program tata laksana. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK mencapai nilai 84,723 dan mencapai kualifikasi “baik”. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu MK belum memiliki Whistle Blowing System, auditor internal belum berperan dalam merancang Rencana Strategis, auditor internal belum memonitor pelaksanaan kegiatan unit kerja yang berisiko tinggi terhadap tindakan penyelewengan. MK juga belum memiliki aturan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan bagi pejabat struktural dan fungsional dan auditor internal.

---

ABSTRACT
This research is intended to evaluate the implementation of bureaucracy reform at Constitutional Court, evaluate the implementation of good governance principles, to identify the constraints faced by Constitutional Court in the implementation of bureaucracy reform in attempt to establish good governance. This research uses descriptive analysis method. The data in this research is obtained through books, journals, thesis, regulations, and reports compiled by Constitutional Court. Observation and interview with related sides is also conducted in this research. Based on PMPRB valuation, the score Constitutional Court achieved is 72.22 (level 4) so it comes to conclusion that the bureaucracy reform that Constitutional Court conducted has succeeded and running well, just need some developments from the ineffective programs like changes management program and procedures program. Meanwhile, based on good governance valuation, can be concluded that the implementation of good governance at Constitutional Court reaching the score 84.723 and obtained “Good” qualification. On the other hand, some things need to be improved like Constitutional Court still hasn’t have the Whistle Blowing System, internal auditor has no role in drafting the Strategic Plan, internal auditor hasn’t monitor the implementation of work unit that has a high risk of diversion. Constitutional Court also has no policy rules to prevent conflict of interest for the structural official and internal auditor.