Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ketentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAK
The provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier .

Abstrak :
Laporan ini membahas proses audit aset tetap PT EXPRESS yang merupakan perusahaan pengiriman barang untuk periode 31 Desember 2017. Proses audit mengacu pada Pedoman Audit KAP Wijaya yang telah sesuai dengan standar ISA. Selama proses audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap PT EXPRESS dengan PSAK 16 dan PSAK lain terkait aset tetap kecuali untuk biaya pinjaman yang belum dikapitalisasi. Terdapat pula perubahan kebijkan metode penyusutan yang menyebabkan laba perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report discusses the process of audit of PT Wijaya's fixed asset, a freight forwarder for the period of December 31, 2017. The audit process refers to KAP Wijaya Audit Guidelines that comply with ISA standards. During the audit process, auditor analyze accounting policy conformity with PSAK 16 and other PSAK related to fixed asset except for capitalization of borrowing costs. There is also a change in the policy of depreciation method which causes the company's profit to increase. Overall, financial statements have been fairly presented in all material respects, so that financial statements are given unqualified opinions.

Abstrak :
Keberadaan perusahaan dalam sebuah industri erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan terhadap shock yang terjadi, terutama pada perusahaan yang memiliki kewajiban kredit. Salah satu shock yang tersebut diantaranya krisis yang terjadi pada periode 2008-2009. Dengan menggunakan metode probability pada data rata-rata dari periode sebelum krisis sampai setelah krisis, penelitian ini membuktikan dengan adanya beban kewajiban kredit yang diproxy dengan rasio pembayaran bunga pinjaman mendorong kelompok perusahaan tertentu untuk bertahan.

---

The existence of a company in an industry closely related to the ability to withstand the shock that occurs, especially at companies that have credit obligations. One of such shock is the crisis that occurred in the period 2008 2009. By using the probability method on average data from the period before the crisis until after the crisis, this study proves the existence of the credit obligations proxied by the ratio of interest rate loans payment encourage certain group companies to survive.

Abstrak :
ABSTRAK
Suku bunga pinjaman belum juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan meski suku bunga acuan telah diturunkan beberapa kali oleh Bank Indonesia. Suku Bunga Pinjaman yang tinggi itu menyebabkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU mengindikasikan terjadinya praktik anti persaingan dalam berlangsungnya kegiatan industri perbankan. Praktik anti persaingan pada dasarnya merugikan pihak-pihak seperti masyarakat atau pelaku usaha lainnya. Dalam hal ini diketahui bahwa suku bunga pinjaman yang terus menerus tidak mengalami penurunan adalah instansi-instansi perbankan yang tergolong besar dari segi aset namun tetap menarik masyarakat untuk menjadi nasabah di dalamnya sehingga merugikan instansi-instansi perbankan lainnya yang lebih kecil meski tidak menetapkan suku bunga pinjaman yang sama tingginya dengan mereka. Yang menjadi pokok permasalahan didalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perbankan terkait penetapan suku bunga pinjaman jika dihubungkan dengan ketentuan di dalam Hukum Persaingan Usaha dan apakah dengan adanya suku bunga pinjaman yang relatif tinggi dalam kurun waktu yang cukup lama dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Persaingan Usaha.

---

ABSTRACT
Loan interest rates have not decrease yet in recent years although the benchmark of interest rate has been lowered several times by Bank Indonesia. The high of Banking Interest Rate made the Competition Supervisory Commission KPPU indicates the existence of anti competitive practices in the course of banking industry activities. Anti competitive practices are essentially detrimental to parties such as society or other business actors. In this case, it is known that the continuous lending rate does not decrease are banking institutions that are large in terms of assets but still attract the public to become customers in it so as to harm other smaller institutions of banking, although not setting interest rates on loans which is as high as them. The main problem in this study is how the provisions of banks related to the determination of interest rates on loans when associated with the provisions in Competition Law and whether the existence of relatively high interest rates in the period of time can be one indication of the alleged violation against provisions of Competition Law.

Abstrak :
ABSTRAK Perlakuan biaya bunga pinjaman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final haruslah berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995, dimana aturan tersebut mengindikasikan adanya dugaan penempatan dana deposito yang berasal dari dana pinjaman bank, apabila hal tersebut terjadi maka biaya bunga pinjaman pada hakikatnya adalah biaya untuk mendapatkan penghasilan berupa bunga deposito yang dikenakan PPh final, sehingga tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi dan pembuktian yang dilakukan oleh Perum Percetakan Uang RI dan Fiskus dalam menentukan bahwa biaya bunga pinjaman merupakan biaya sehubungan dengan penghasilan final atau tidak dan menganalisis Putusan Pengadilan Pajak Perum Percetakan Uang RI ditinjau dari asas kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus koreksi biaya bunga pinjaman dilakukan karena dana yang ditempatkan pada deposito Perum Peruri berasal dari pinjaman sehingga biaya bunga tidak dapat dibebankan secara fiskal, kemudian melalui pembuktian dalam persidangan, fiskus dapat membuktikan bahwa Perum Peruri tidak dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995, selanjutnya argumentasi Perum Peruri menyebutkan bahwa dana yang ditempatkan pada deposito bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari laba ditahan sementara dana pinjaman bukan ditempatkan pada deposito, melainkan pembelian mesin-mesin produksi, kemudian melalui pembuktiannya, Perum Peruri dapat memenuhi 3 (tiga) unsur pengecualian pada penerapan SE-46/PJ.4/1995. Pada Putusan Pengadilan Pajak sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat substansi biaya bunga pinjaman sangat berkaitan erat dengan bidang usaha Perum Peruri, dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Perum Peruri telah memenuhi asas Kepastian Hukum.

---

ABSTRACT Treatment of loan interest expense for calculate the amount of taxable income in the case that a Taxpayer obtaining deposit interest income which is subject by the final income tax must refer to Director General of Taxes Letter Number SE-46/PJ.4/1995. That rules indicate the alleged placement of deposits derived from bank loans, if this happens, the interest expense on the bank loan is essentially the cost of obtaining income in the form of deposit interest subject to final tax income, so that it cannot be charged as a fiscal costs. The purpose of this research was to analyze the analyze the arguments and evidence carried out by the Perum Percetakan Uang RI and Fiskus to determine that the cost of loan interest is the costs related to the final tax or not, and to analyze the tax court ruling on behalf of Perum Peruri from the legal certainty principal. The study method is qualitative which is used in-depth interviews. The results of this study indicate that according to the arguments of the tax authorities, fiscal correction of the interest loan expense is made because the funds placed on Perum Peruri deposits come from bank loans so that the interest costs cannot be charged as a fiscal costs, and then through verification in the tax court, the tax authorities can prove that Perum Peruri cannot fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. according to the argument Perum Peruri, which is stated that the funds placed on deposits did not come from bank loans, but from retained earnings while the bank loans funds were not placed on deposits, but for the purchases of production machine. then through its verification, Perum Peruri can fulfill 3 (three) exceptions in the implementation of SE-46/PJ.4/1995. In this dispute of the Tax Court, the Panel of Judges argued that the substance of the loan interest cost was closely related to Perum Peruri's business sector, and the Tax Court Decision that granted all Perum Peruri's appeal had fulfilled the principle of Legal Certainty.

Abstrak :
Dalam rangka melanjutkan proyek pembangunan PLTU, PT DZ Indonesia mengalami kondisi luar biasa yang mendorong perusahaan mengajukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan yang ada, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi pinjaman afiliasi yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penting juga untuk mengetahui hambatan penerapan dan juga sehubungan dengan transfer pricing documentation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, transaksi afiliasi berupa bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal tersebut dibuktikan melalui analisis kebutuhan pinjaman yang dinyatakan bahwa pinjaman afiliasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu dari analisis kewajaran nilai pinjaman dan realistically option available dapat disimpulkan bahwa pinjaman afiliasi ini masih sesuai dengan ketentuan DER dan opsi pinjaman yang ada. Dalam penerapan prinsip PKKU, suku bunga pinjaman 11% juga dinilai masih dalam batas wajar menurut penerapan metode CUP dengan menggunakan database komersial dan credit risk rating. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan prinsip tersebut dan implementasinya ke dalam TP Doc, PT DZ Indonesia diketahui kesulitan dalam mencari data pembanding dengan karakteristik yang sebanding dengan perusahaan. Dalam hal ini, PT DZ Indonesia kesulitan menentukan comparable companies yang mengalami kondisi extraordinary atau luar biasa. ......In the context of continuing the construction project of a Power Plant, PT DZ Indonesia faced extraordinary conditions that prompted the company to seek a loan from a party with a special relationship. However, in accordance with existing regulations, transactions influenced by special relationships must adhere to the ALP. Therefore, the research aims to analyze whether the affiliated loan transactions carried out by PT DZ Indonesia comply with the ALP. Additionally, it is important to understand the obstacles to implementation, particularly regarding transfer pricing documentation. This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews. Based on the conducted research, the affiliated transaction involving loan interest undertaken by PT DZ Indonesia is found to be in accordance with the arm's length principle. This is substantiated through an analysis of the loan's necessity, indicating that the affiliated loan is crucial for the company. Furthermore, an analysis of the fairness of the loan value and realistically available options concludes that the affiliated loan still complies with the company's DER requirements and the available loan options. In the application of the ALP, the loan interest rate of 11% is deemed reasonable according to the CUP method using commercial databases and credit risk ratings. Additionally, it is evident that in applying this principle and incorporating it into the TP Doc, PT DZ Indonesia faces difficulties in finding comparable data with characteristics similar to the company. In this regard, PT DZ Indonesia struggles to determine comparable companies experiencing extraordinary or exceptional conditions.

Abstrak :
Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ditentukan dari credit rating peminjam dengan menganalisis aspek kualitatif yang diperoleh dari analisis fungsional dan aspek kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan rasio keuangan perusahaan. Pembanding yang diperoleh perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memperoleh pembanding yang andal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menguji kewajaran transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang dilakukan Wajib Pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan memperhitungkan credit rating Wajib Pajak. Selain itu dilakukan penyesuaian menggunakan teorema paritas bunga (Interest Rate Parity/IRP). ......Transaction between related parties is one from of transfer pricing by setting internal transfer prices in a business group. Such as loan interest payment transaction in this study needs to be analyzed based on arm’s length principle in order to verify the reasonabless interest rate. The interest rate test begins with verifying the transaction to ensure the transaction is a loan. Subsequently an assessment of the borrower’s creditworthiness, evaluating loan conditions, and estimating loan interest rate based on fair market interest rate. Creditworthiness assessment can be determined from the borrower’s credit rating analysis of qualitative aspect obtained from functional analysis and analysis of quantitative aspect obtained from calculation of the company’s financial ratios. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed the interest rates of loan interest payment transactions conducted by taxpayer has fulfilled the arm’s length principle by collecting taxpayers' credit ratings. And this study also uses the Interest Rate Parity (IRP) approach to make comparisons adjustment.

Abstrak :
Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh final atas aset yang akan dialihkan. Selain itu, Kewajiban pph yang harus dipenuhi saat masa konstruksi lebih besar daripada kewajiban pajak PPh setelah masa konstruksi. ...... This research is motivated by the application of the Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise running on a particular entity. Aiming to analyze the fulfillment of Income Tax on the provision of revaluation of fixed assets and the interest expense on loans for users of that accounting standard. Approach and type of research is qualitative, descriptive, cross-sectional, pure, and using literature and interviews. As a result, the fulfillment of income tax obligation for revaluation is the same as the Taxpayer other, ranging from administrative procedures, the final income tax liability, up to the final income tax penalties over the assets to be transferred. In addition, the obligation of income tax to be fulfilled in construction period is greater than the period after that.