Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak 1993, Bumiputera telah memiliki dan menerapkan strategi bersaing Horizon 2000. Strategi tersebut dimaksudkan agar Bumiputera tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang terbesar, terkuat, paling menguntungkan dan paling disegani. Tahun 1997, teradi perubahan-perubahan lingkungan yang dipicu oleh krisis multidimensi yang dialami Indonesia, yang telah merubah kondisi pasar dan persaingan.

Melihat perubahan tersebut, maka permasalahan yang muncul adalah apakah selama ini Horizon 2000 telah membawa keberhasilan kinerja bagi Bumiputera, dan dimana letak permasalahannya sehingga mengalami kinerja sebagairnana tersebut di atas. Akibat perubahan-perubahan Iingkungan, apakah Horizon 2000 masih relevan digunakan dan diterapkan, dan penyempurnaan-penyempurnaan apa saja yang hams dibuat agar Horizon 2000 tetap dapat digunakan.

Studi tentang strategi Horizon 2000 dimaksudkan untuk mengetahui, mengevaluasi dan menyempurnakan strategi dan implementasinya, sesuai dengan kondisi eksternaí maupun internai saat ini. Penelitian dilakukan dengan studi kasus, membahas data internal dan eksternal yang diperoleh melaluj dokumen/laporan intern perusahaan, wawancara, diskusi kelompok studi kepustakaan, serta observasi dan pengalaman penulis. Responden terdiri dari direksi, kepala divisi, kepala departemen, kepala bagian, kepala seksi, staf fungsional, karyawan. pemegang polis, dan agen. Dari hasil studi, dapat diketahui:

1. Kinerja Bumiputera menunjukkan perkembangan yang meningkat dibandingkan dengan sebelum Horizon 2000 dilaksanakan, namun dibandingkan dengan perkembangan kinerja pesaing dan industri, Bumiputera relatif lemah yang ditandai dengan penurunan pangsa pasar, pertumbuhan yang lebih Iambat dari industri dan pesaing-pesaing terbaik, dan belum best practice dalam operasi.
2. Permasalahan terjadinya kinerja tersebut adaiah ketidakselarasan antara strategi dan implementasi strategi (kepemimpinan, budaya perusahaan, struktur, dan sistem). Lebih jauh lagi permasalahan terutarna terjadi pada implementasi strategi, dengan titik tumpu pada masalah kepemimpinan yang lemah dan konflik kepentingan.
3. Berdasarkan analisis eksternal (lingkungan umum, lingkungan industri, posisi persaingan, tahapan daur hidup industri, faktor-faktor keberhasilan kunci), dan kondisi internal yang tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelum Horizon 2000 lahir, maka Horizon 2000 masih relevan. Namun demikian, Horizon 2000 memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan.
4. penyempurnaan-penyempurnaan tersebut meliputi:
   • Visi dan pernyataan misi, antara lain memasukkan nilai-nilai yang akan dianut, seperti integritas, pengabdian, pelayanan, kerjasarna tim, dan penghormatan terhadap individu
   • Tujuan umum, antara lain memperhatikan pembangunan sustainable competitive advantage melalui pembentukan kapabilitas dan kompetensi inti
   • Strategi, antara lain meninjau kembali portofolio bisnis dan mengarahkan diversifikasi usaha ke bidang usaha yang berhubungan erat dengan penciptaan misi pada bisnis asuransi jiwa. kombinasi strategi penetrasi pasar dan pengembang produk, positioning strategy, brand management- pendekatan marketing dalam mengelola bisnis, HR Planning, Job Analysis dan Job Evaluation, Peninjauan kebijakan generated from within, dan prioritas pelatihan & pengembangan.
   • Pembangunan kompetensi dengan meningkatkan kapabilitas dalam menyediakan Service melalui produk dan pelayanan inovatif dan berkualitas secara cepat dan luas.
   • Implernentasi strategi, yaitu perubahan paradigma penyelesaian dan penyelarasan pada:
     • Kepemimpinan, dengan menggunakan kepemimpinan yang berprinsip.
     • Budaya perusahaan, dengan budaya yang lebih progresif dan sesuai dengan perubahan lingkungan usaha
     • struktur, terutama struktur manajemen tingkat atas dan tingkat bisnis yang mengacu kepada strategi
     • sistem, terutama sistem informasi, administrasi dan SDM.

Studi ini inemiliki keterbatasan data eksternal dan internal yang tidak terlalu rinci pada tingkat divisi/SBU untuk menghasilkan strategi bisnis di masing-masing divisi/SBU Pembahasan masalah dan pengembangan solusi lebih banyak dari sisi pemasaran dan SDM. Studi ini Iebih banyak berfokus kepada strategi bisnis dan strategi fungsional dengan pendekatan market based.

Diharapkann studi ini ditindaklanjuti dengan penelitian Iebih detail pada kinerja, kekuatan, dan kelemahan setiap unit kerja, sehingga dihasilkan gambaran mengenai titik-titik persoalan dan rumusan solusi yang lebih akurat.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pdt.G/2013/PN. Dpk. perihal pembagian waris bagi warga negara Indonesia golongan Bumiputera (Nasrani) dan pemberlakuan hukum adat bagi Bumiputera (Nasrani) dalam sistem pewarisan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku. Pertimbangannya adalah bahwa salah satu pihak dalam kasus tersebut hanya menikah dihadapan pendeta agama gereja tanpa mencatatkan perkawinan tersebut di kantor pencatatan nikah (catatan sipil), sehingga secara hukum (de jure) tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka hukum waris yang dapat dipergunakan dalam kasus ini adalah mengacu pada hukum waris adat Batak Toba. Hukum adat dapat diberlakukan dan mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional. ...... The focus of this thesis is about Depok District Court Decision No. 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk. concerning the distribution of inheritance for Indonesian citizens Bumiputera?s class (Christians) and traditional law enforcement for Bumiputera (Christians) in the inheritance system in Indonesia. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on the result of research can be concluded that the decision is not in accordance with the provisions of applicable law. The consideration is that one of the parties in the case just married in front of a church pastor religion without register the marriage in the marriage registration office (civil registration), so based on de jure does not fullfill the provisions contained in Article 2 of Law No. 1 of 1974 about the Marriage. Based on considerations which have been mentioned above, the law of inheritance that can be used in this case is referring to the Toba Batak customary inheritance law. Customary law can be enforced and have the force of law is valid and binding as long as it does not conflict with the rules of a national.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan yang melakukan perubahan logo (rebranding evolutionary), salah satunya Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan nilai-nilai dalam rebranding terhadap komitmen konsumen untuk tetap menjadi anggota Bumiputera. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivitsm pada pendekatan kuantitatif dengan metode survey menggunakan cluster sample. Hasil penelitian menemukan bahwa yang paling berpengaruh terhadap komitmen komitmen konsumen untuk tetap menjadi anggota AJB Bumiputera 1912 adalah faktor-faktor dari kesuksesan rebranding itu sendiri. Setelah itu pengaruh kedua datang dari persepsi konsumen terhadap nilai-nilai rebranding. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh perubahan nilai-nilai rebranding terhadap komitmen konsumen untuk tetap menjadi anggota AJB Bumiputera 1912, namun demikian untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal maka faktor-faktor kesuksesan rebranding perlu lebih ditingkatkan. ......The research was motivated by the many companies that do change the logo (rebranding evolutionary), one of which Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company (MLIC). This study aims to determine the effect of changing values in the rebranding of the consumer's commitment to continues to be member of the Bumiputera. The research methodology uses a quantitative approach positivitsm paradigm with the method using a cluster sample survey. The study found that the most influence on consumer commitment to continues to be member of Bumiputera 1912 MLIC are the factors of success of rebranding itself. After that the second effect comes from the consumer's perception of the values of rebranding. Concluded that there are effects of changes in the values of the rebranding of the consumer's commitment to continues to be member of Bumiputera 1912 MLIC, however, to produce optimum results over the rebranding success factors need to be further improved.

Abstrak :
This article examines some intriguing shifts in Islamic thinking on questions around citizenship and multicultualism that have emerged in the Malaysian context in recent years....

Abstrak :
Leasing adalah merupakan suatu kata atau peristilahan baru dari bahasa asing yang masuk ke dalam Bahasa Indonesia, yang padanannya sampai sekarang dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak ada atau belum ada yang dirasakan cocok untuk menggantikannya. lstilah Leasing ini sangat menarik oleh karena istilah tersebut dapat bertahan tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal usul adanya lembaga leasing ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga Leasing, termasuk di Indonesia. Namun istilah Leasing ini di Indonesia sering diterjemahkan dalam istilah "Sewa Guna Usaha" atau dapat disingkat dengan "SGU". Secara umum Leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengenai definisi Leasing itu sendiri sebenarnya ada banyak pendapat, namun dari semua pendapat-pendapat yang ada, dapat diambil suatu kesimpulan tersendiri. Kesimpulan tersebut adalah bahwa definisi-definisi Leasing yang telah ada mempunyai beberapa unsur-unsur pokok seperti : adanya dua pihak pihak yang terlibat, yaitu pihak yang menyewa barang modal (Lessee) dan yang menyewakan barang modal (Lessor), adanya penyediaan barang modal, adanya ketentuan jangka waktu tertentu, pembayaran secara berkala, adanya hak pilih (hak opsi), serta adanya nilai sisa dari barang modal tersebut. Keuntungan pembiayaan perusahaan melalui sistem Leasing ini adalah adanya penghematan modal, sifatnya yang fleksibel, on I off balance sheet yaitu barang modal dapat ditampilkan atau tidak ditampilkan dalam neraca perusahaan, dapat menguntungkan cash flow, adanya hak opsi bagi Lessee, dapat mengurangi resiko ketinggalan teknologi, dapat sebagai pelindung terhadap kenaikan inflasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan fasilitas Leasing adalah relatif lebih rendah dibandingkan biaya untuk mendapatkan fasilitas kredit (dari Bank misalnya). Sedangkan kerugian dari sistem Leasing ini adalah biaya yang relatif mahal, tidak dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank, masalah prestise, dan resiko dari pihak Lessor yang cukup besar. Penelitian yang dilakukan penulis ini dilatar belakangi oleh perkembangan bisnis yang semakin mengglobal serta tingkat persaingan yang semakin tajam diantara perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan pangsa pasar atau tingkat return yang tinggi. Sehingga diperlukan adanya efisiensi dalam pembelian barang modal untuk mengurangi pengeluaran (biaya) pembelian barang modal. Hal tersebut dapat diatasi dengan digunakannya kontrak sewa secara Leasing untuk mengganti keputusan pembelian barang modal. Dalam berlangsungnya suatu kontrak perjanjian SGU (Leasing) --- dengan hak opsi --- kadang kontrak tersebut dapat terputus sebelum masa SGU berakhir. Sehingga masa SGU menjadi lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, yaitu force majeur, default (tidak mampu membayar}, dan sebab ekonomis. Dengan terjadinya hal-hal tersebut diatas maka akan terjadi penyesuaian dalam pembukuan pihak perusahaan yang menyewakan barang modal (Lessor). Penyesuaian atau koreksi yang dilakukan oleh pihak Lessor tersebut meliputi koreksi terhadap pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya yang sebelumnya telah diakui. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui tahapan pengakuan penghasilan dan pembebanan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang dilakukan oleh PT Bumiputera - BOT Lease dalam kasus Sewa Guna Usaha dengan jangka waktu yang lebih pendek dari masa yang semula disepakati; (2) mengetahui adanya perbedaan atau penyimpangan pelaksanaan antara ketentuan dari pemerintah dengan pelaksanaannya yaitu pada PT Bumiputera - BOT Lease; dan (3) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau penyimpangan tersebut. Penulisan Karya Akhir ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan tekilik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. dan studi lapangan. Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak digunakan penulis untuk menganalisis perbedaan atau penyimpangan yang terjadi pada PT Bumiputera - BOT Lease. Juga digunakannya tabel jadwal pembayaran (payment schedule) untuk menilai konsistensinya dalam praktek. Dalam penelitian, penulis menemukan adanya (1) ketidak konsistenan serta kesalahan dalam penetapan perhitungan oleh Lessor, yaitu dalam penggunaan tabel jadwal pembayaran (payment schedule), dan perhitungan interest income; (2) perhitungan profit I loss termination account yang tidak jelas perinciannya; dan (3) penentuan nilai sisa barang modal (repossessed asset) yang tidak sesuai dengan payment schedule. Dapat disimpulkan dari penelitian penulis, bahwa Lessor sebenarnya sudah cukup konsisten dalam melaksanakan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun ada beberapa perbedaan atau penyimpangan yang timbul dalam perhitungan dan pencatatan dari Lessor, dimana menyangkut jumlah perhitungan yang cukup materiil (meminjam istilah akuntansi). Untuk kasus Force Majeur ditemukan dua macam penyimpangan, yaitu profit I loss termination account yang tidak terperinci perhitungannya dan ketidak konsistenan Lessor dalam menggunakan payment schedule. Dalam kasus Default penulis menemukan tiga macam penyimpangan, yaitu perhitungan interest income yang tidak konsisten, perhitungan nilai sisa barang modal yang tidak jelas, dan penggunaan barang modal selama sebelas bulan yang tidak dibayar oleh Lessee. Sedangkan untuk kasus Ekonomis ditemukan tiga macam penyimpangan, yaitu penentuan profit yang tidak jelas perhitungannya, adanya kesalahan perhitungan interest income oleh Lessor, serta penentuan nilai sisa barang modal yang digunakan Lessor berbeda dengan yang tercantum pada payment schedule. Oleh karena itu dalam hal masa Leasing lebih pendek dari masa yang semula disepakati, penulis dapat menyarankan (1) Lessor perlu memperhatikan prospek dari Lessee dalam kemampuannya membayar atau melunasi setiap angsurannya. Ini untuk mencegah terjadinya kasus pemutusan kontrak leasing dengan alasan default seperti diatas; (2) Perlunya mengefektifkan penggunaan surat teguran pada Lessee jika terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga dapat mencegah terjadinya default dari Lessee, dan juga mencegah penggunaan barang modal yang cukup lama oleh Lessee; (3) Lessor juga perlu menjelaskan pemilihan perhitungan nilai sisa (residual value) dari barang modal apabila kontrak tersebut diputuskan sebelum masa kontrak leasing selesai. Karena untuk contoh kasus pemutusan Ekonomis diatas, Lessor tidak menggunakan perhitungannya, melainkan mengikuti perhitungan pihak Lessee. Sedangkan untuk contoh kasus default, perhitungan pihak asuransi yang menjadi patokan; dan ( 4) Lessor dalam melakukan koreksi haruslah dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menghindarkan atau memperkecil besarnya penghasilan, karena hal tersebut juga akan mempengaruhi besar kecilnya pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memberikan gambaran persaingan industri asuransi jiwa di Indonesia dan menganalisis kapabilitas internal AJB Bumiputera 1912 dalam mendorong posisi bersaing perusahaan dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan Post Positivis dengan metode kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, focus group discussion, dan analisis literatur untuk mengumpulkan data data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan industri asuransi jiwa di Indonesia dipengaruhi oleh pendatang baru, produk subtitusi, pemasok, dan persaingan diantara sesama perusahaan asuransi jiwa di industri. Selain itu, posisi AJB Bumiputera 1912 di industri memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah yang menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing di industri. Sehingga untuk tetap bersaing di industri, AJB Bumiputera 1912 perlu menekankan pada optimalisasi kapabilitas internalnya yaitu : Bentuk Usaha Mutual, Pengalaman dalam mengelola bisnis asuransi jiwa, dan Optimalisasi kepemilikan aset perusahaan

---

ABSTRACT
This study provides an overview of life insurance industry competition in Indonesia and also analyzing internal capabilities of Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance in order to boost the company?s competitive position in the life insurance industry in Indonesia. This study using post positivist approach with qualitative methods using interview, focus group discussions, and analysis of the literature to collect the required data The result showed that the life insurance industry in Indonesia affected by the new entrance, substitute products, suppliers, and competition amongst life insurance company in the industry. Furthermore, the position of Bumiputera in the industry has a low growth which shows the company inability to compete in the industry. In order to be more competitive in the industry, AJB Bumiputera 1912 should emphasize and optimize of its internal capabilities, which is Mutual Company, Experiece in managing life insurance business, and Optimization of assets of the company

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach.

Abstrak :
Mohammad Natsir idea and support from Persatuan Islam in setting up Pendidikan Islam (Pendis) became the focus of this research. Pendis appear as Natsir?s effort to improve the education in Hindia Belanda soil, which is at that time has not reach all the Bumiputera people. Most evidence came from historical archieve with four stages, which are heuristic, verification, interpretation, and historiography. This research is an analytical descriptive research. Research end in a conclusion that Pendis is needed for Bumiputera people whose before can not get a proper education in public school own by government. Persis and Natsir worked together in developing this school until finally closed by Japanist Goverment in 1942. The reason is because Japanist Government had new policy to erase all the Islamic thougt in order to maintain their existention.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada Tanggal 21 Oktober 2016 lalu, Otoritas Jasa Keuangan untuk pertamakali melakukan penetapan pengelola statuter terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Karya tulis ini akan membahas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang Otoritas Jasa Keuangan dan Perasuransian mengatur penunjukan dan penetapan pengelola statuter tersebut dan juga mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter kepada pemegang polis selaku pemiliki perusahaan dalam hal Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mengalami penurunan kondisi keuangan selama berada dalam kendali pengelola statuter. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat diketahui kriteria penetapan pengelola statuter dan bagaimana Otoritas Jasa Keuangan telah mengacu kepada kriteria yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelum melakukan penetapan pengelola statuter. Mengenai pertanggungjawaban pengelola statuter sendiri, belum terdapat pengaturan secara jelas dan eksplisit tentang bagaimana pengelola statuter dan Otoritas Jasa Keuangan akan bertanggungjawab terhadap para pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dalam melakukan penunjukan dan penetapan pengelola statuter, OJK supaya ikut melibatkan para pengurus lembaga jasa keuangan tersebut untuk melakukan upaya penyelamatan lembaga jasa keuangan.

---

ABSTRACT
On 21 October 2016, Indonesian Financial Services Authority OJK has been placing Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 AJB Bumiputera 1912 under statutory managers. This thesis discusses how do the law and regulation regulates the appointment of statutory managers of AJB Bumiputera 1912. The other issue that will be discussed in this thesis is about the OJK and statutory manager rsquo s responsibilities if AJB Bumiputera 1912 rsquo s financial status is worsen after being placed under statutory management. By using a normative research method, this thesis concludes that OJK has implementing the prevailing regulations on Financial Service Authority and Insurance before placing AJB Bumiputera 1912 under statutory managers. Regarding the OJK and statutory manager rsquo s responsibility, there is no regulation explicitly regulates the responsibility to the policyholders as the owners of the company if the financial condition of AJB Bumiputera 1912 become worsening. The writer rsquo s suggestion on this thesis is to regulate OJK and statutory manager rsquo s responsibilities and to involve the company rsquo s organ to help the statutory managers fix the company rsquo s financial issues.