Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Riset ini bertujuan untuk mengetahui jenis pos penerimaan yang sesuai terkait integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara. Metode yang digunakan pada riset ini adalah Metode Pairwase Comparison dengan pendekatan Analytic Network Process (ANP) Modifikasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal negara, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : Kelembagaan, Syariah Compliance, Pengelolaan Keuangan dan Probabilitas Terealisasi. Kriteria Syariah Compliance menjadi kriteria prioritas yang disepakati oleh para pakar untuk menjadikannya sebagai pondasi dalam masing-masing kriteria. Sedangkan, bentuk pos penerimaan yang sesuai dengan semua kriteria adalah PNBP-BLU (Badan Layanan Umum).

---

ABSTRACT
This research aims to discover the proper channel of receipts related to zakat integration in fiscal policy. The method used in this research is a Pairwase Comparison method with modified Analytic Network Process (ANP) approach. This research concluded that in order to integrate zakat in fiscal policy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance, Financial management, and probability to be realized. Sharia compliance becomes the priority criteria which is agreed by the experts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form of receipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax State Revenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU), This research aims to discover the proper channel of receipts related to zakat integration in fiscal policy. The method used in this research is a Pairwase Comparison method with modified Analytic Network Process (ANP) approach. This research concluded that in order to integrate zakat in fiscal policy, there are 4 criteria required: institution, Sharia compliance, Financial management, and probability to be realized. Sharia compliance becomes the priority criteria which is agreed by the experts t make it a basis in each criteria. Meanwhile, the form of receipt channel that corresponds every criteria is Non-Tax State Revenue – Public Service Agencies (PNBP – BLU)]

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan tarif dan jenis PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015, dan menganalisis proses penetapan target serta menganalisis realisasi penerimaan PNBP SDA perikanan tangkap pasca diberlakukannya PP 75 tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik wawancara dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan pemungutan PNBP SDA Perikanan Tangkap pasca diterbitkannya PP 75 Tahun 2015 masih belum memenuhi beberapa asas ease of administration, yaitu terkait dengan asas convenience of payment. Proses penetapan target dengan menggunakan metode internal dan proses diskusi diantara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan DPR.

---

ABSTRACT
This research aim to analyze the evaluation of non tax revenue on natural resources policy after the published regulation No. 75 of 2015, and to analyze the process determaining revenue target from non tax revenue on natural resources and the realization of the revenue after the published regulation No. 75 of 2015. This research is a qualitative descriptive research with in dept interview and literature review as data collection techniques. The result of the research shows that non tax revenue on natural resouces in fishery is not matched yet with ease of administration which is the convenience of payment. the process determining of revenue target is by using internal method, and discussion process between The Ministry of Fishery, The Ministry of Finance, Bappenas and the People rsquo s Representative Council.

Abstrak :
Indonesia melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan tujuan negara terefleksi dalam beragam belanja negara yang di danai oleh APBN. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini dirasa masih kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi PNBP dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan inventarisir potensi, jenis dan tarif PNBP, maupun melakukan analisis penetapan jenis dan tarif PNBP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berbentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan dan melakukan identifikasi berbagai asas serta menggunakan informasi yang berkaitan untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yakni untuk meningkatkan penerimaan PNBP, pemungutan yang dilakukan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Disamping itu, kebijakan penetapan tarif PNBP yang dilakukan oleh pemerintah harus dipastikan memberikan keadilan setara, serta perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan tarif PNBP. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan perkonomian nasional pada masa pandemi covid saat ini yakni dengan kebijakan yang diberikan pemerintah antara lain seperti dikenakannya tarif PNBP hingga 0% (nol persen) ataupun Rp0,00 (nol rupiah) serta memberikan ruang bagi para wajib bayar dalam menyelesaikan pengembalian, keringanan, serta keberatan PNBP. Untuk meningkatkan penerimaan PNBP ada berbagai hal yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi pendapatan negara dari PNBP, meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola PNBP, pengurangan atau penyederhanaan tarif dan jenis PNBP. ......Indonesia carries out the implementation of national development to create a prosperous and equitable society in accordance with the 1945 Constitution. The implementation of state objectives is reflected in various state expenditures funded by the State Budget. As a source of state revenue, the management of Administration of Non-Tax State Revenue (PNBP) hasn’t implemented optimally. Therefore, it is necessary to optimize PNBP in various ways, including by conducting an inventory of the potential, types and rates of PNBP, as well as analyzing the determination of the types and rates of PNBP. This research is a legal research in the form of normative juridical research. Normative juridical research uses library materials, identifies various principles, and uses related information to answer the problems. The conclusion obtained from the research is to increase PNBP revenue and PNBP should be based on laws and regulations. In addition, the PNBP cost setting policy must be ensured to provide equal justice, monitoring and evaluation needs to be implemented in PNBP cost management. To encourage the acceleration of national economic recovery during the current covid pandemic, the government provided policies, such as imposing PNBP rates of up to 0% (zero percent) or Rp.0.00 (zero rupiah) and providing space for compulsory pay in completing returns to PNBP. To increase PNBP revenues the government optimizes state revenues from PNBP, improves the quality of PNBP governance, reduces or simplifies cost and types of PNBP.

Abstrak :
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan lebih menekankan pada analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan tentang jenis dan tarif PNBP seharusnya dituangkan dalam Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan, maka pembebanan kepada rakyat harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Pengelolaan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional secara umum sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam rangka pelayanan pertanahan yang dibebankan kepada pemohon/wajib bayar merupakan unsur penerimaan negara bukan pajak, sehingga harus dikelola sesuai dengan mekanisme APBN.

---

This thesis discusses the types of laws that should regulate the type and the rate of nontax revenues and also discusses the management of nontax revenues in the National Land Agency. Forms of this research is normative juridical with more emphasis on qualitative analysis. The results of this study concluded that the regulation of the type and the rate of nontax revenues should be set forth in the Act, rather than government regulation. Because the people are sovereign, then charge to the people must get approval from the people through their representatives in Parliament. Management of nontax revenues in the National Land Agency in general has been conducted in accordance with the provisions of the legislation in force. The cost of transportation, accommodation, and consumption for land services that charged to the applicant/obliged to pay is an element of nontax revenues, so it must be managed in accordance with the state budget mechanism.

Abstrak :
Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru.

---

The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate o f Customs and Excise to the customs declaration that using Electronic Data Interchange by market forces specially import declaration. There are justice?s problems o f doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules o f non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaan Negara bukan pajak.

Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauan kewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatan penerimaan negara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.

Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapat meningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru. Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negara bukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapat diterima masyarakat.

---

Abstract
Non-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is not originating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerning Non-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has important meaning and role in the financing of state governance and national development. Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.

The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasing Non-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency as the internal auditor of the Indonesian government and what are the matters which become obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.

This study is a qualitative research with a normative juridical approach which is intended to understand law reviewed only as regulations or principles. The specification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the social phenomena which become main issue without making hypotheses and statistical calculations.

The research took place in Jakarta where the Finance and Development Supervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performs internal supervision of state financial accountability through audit, review, evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collection of the data is done by documents or literature study (secondary data) which can provide the information relating to the scope of the study.

Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance and Development Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue may increase state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can also reduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover other potential Non-Tax State Revenue.

The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by the amendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit of the Management and Accountability of the State Finance, and the law concerning Regional Government and the weakness of the government internal control system. These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-Tax State Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public.

Abstrak :
Rumah Sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan tidak dapat terus menerus mengharapkan pembiayaan dari keuangan negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah melalui pengelolaan aset yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan BLU setiap tahunnya meningkat seiring terus bertambahnya jumlah satker yang ada, penerimaan tersebut masih perlu dilakukan pengawasan dan transparansi yang lebih baik, hal ini dikarenakan masih ada satker yang belum melaporkan penerimaan BLU dengan benar yang mereka dapatkan ke negara. ...... Hospital health care providers as an institution can not continue to expect funding from the state to improve the quality of services provided. Therefore, one way that can be taken by the Hospital of the Ministry of Health is through the management of its assets. Based on Government Regulation No. 23 of 2005, Public Service Agency (BLU) is a government agency established in the environment to provide services to the community in the form of supply of goods and / or services being sold for profit and without priority in its activities based on the principles of efficiency and productivity. The results showed that each year BLU revenue continues to increase with the increasing number of work units that exist, revenue is still needed supervision and greater transparency, this is because there is still work units that have not been reported revenues BLU correctly they get to state.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature. The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor transportasi laut masih kurang memenuhi prinsip PNBP pada tataran formulasinya sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurang memenuhi asas kebijakan publik yang baik sehingga menerima berbagai protes dari masyarakat. ......This research aims to evaluate policy regarding user charges PNBP in sea transport sector. The purpose of the research is to analyze the background of the policy, its implication on compliance cost, and solutions to the policy problems. This research uses qualititative approach and collects the data by field study and library study. The result shows that user charges policy in sea transport sector carries conceptual theoritical problems in its formulation stage and puts high compliance cost for the users. There is a lack of sufficient criterion for good public policy in this case, and it leads to protests against the policy by the stakeholders.

Abstrak :
Sejumlah riset telah dilakukan untuk menguji pengaruh anggaran belanja terhadap pendapatan pemerintah pada level pemerintahan daerah. Sampai saat masih sedikit bukti yang mengungkapkan adanya pengaruh alokasi anggaran belanja pemerintah pusat terhadap pendapatan yang diperoleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Riset ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh alokasi anggaran terhadap realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada K/L selama periode 2012-2017, sebelum pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, diperoleh 24 instansi pemerintah sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan analisis granger dan panel data dengan pendekatan random effect model, penelitian ini menguji pengaruh belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap kinerja PNBP. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa belanja barang berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi PNBP pada K/L, sementara kedua variabel belanja yang lain tidak berdampak signifikan