Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Membangun merupakan tanda awal untuk meningkatkan derajat sebuah kota. Namun pembangunan tersebut harus selalu mengikuti kaidah-kaidah administrasi, teknik dan perijinan yang berlaku untuk menghindari resiko-resiko yang tidak perlu terjadi ataupun meminimalkan kalaupun tidak bisa dihindari. Salah satu resiko yang akan terjadi pada saat pembangunan adalah resiko pembangunan mendahului ijin yang berakibat pada pengeluaran biaya tambahan karena denda ataupun dilakukan tindakan pembongkaran apabila telah mendapat ijin membangun terdapat bagian-bagian bangunan melanggar dan tidak dapat diberikan ijin tambahan / perubahan. Pelaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 50% telah terjadi pelaksanaan mendahului ijin membangun. Hal ini merupakan kendala baik bagi pemerintah ataupun bagi owner atau kontraktor sebagai pelaksanaan dilapangan, karena akan mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam tesis ini akan dilakukan analisa dengan melakukan identifikasi resiko (risk identification) terhadap semua activity yang mengakibatkan terjadi resiko pelaksanaan terhadap pembangunan gedung bertingkat yang mendahului ijin membangun, dengan pendekatan risk assesment.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACT
This research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally

Abstrak :
Perizinan bangunan merupakan salah satu indikator untuk mengukur bisnis suatu negara. Kemudahan perizinan berkaitan dengan minat investor untuk mendorong tingkat investasi terutama investasi asing. Perkembangan perizinan bangunan digital online meningkatkan tingkat kemudahan berbisnis, namun seiring waktu kinerja waktu perizinan memerlukan peningkatan agar dapat terus bersaing dengan negara lain dalam kemudahan berbisnis dan meningkatkan tingkat investasi asing. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perizinan bangunan berbasis BIM untuk meningkatkan kinerja waktu perizinan dengan menganalisis fitur BIM yang signifikan untuk diterapkan pada proses perizinan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan survei, studi literatur dan studi kasus pada perizinan bangunan gedung di DKI Jakarta. Analisis data menggunakan metode Delphi dan PLS SEM. Hasil penelitian adalah empat tahap perizinan berpengaruh terhadap kinerja waktu perizinan adalah tahap konsultasi, penilaian ketataruangan, rekomendasi teknis dan penilaian tata bangunan. Fitur BIM visualisasi model 3D dan otomatisasi pemeriksaan persyaratan yang diterapkan pada proses perizinan bangunan berpengaruh signifikan meningkatkan kinerja waktu perizinan. Penerapan BIM pada perizinan bangunan terbukti dapat meningkatkan kinerja waktu perizinan. ......Building permits are one of the indicators to measure a country's business. Ease of building permitting is related to investor interest to encourage investment levels, especially foreign investment. The development of online digital building permitting increases the level of ease of doing business. Still, the permit time performance requires improvement to continue to compete with other countries in the ease of doing business and increase the level of foreign investment. This research aims to develop BIM-based building permitting to improve permit time performance by analyzing significant BIM features to apply in the building permitting process. This research uses data collection methods with surveys, literature reviews and case studies on building permitting in DKI Jakarta. Data analysis used Delphi and PLS-SEM methods. The result shows that the four permitting stages affecting the permit time performance are the consultation stage, the zoning assessment, the technical recommendation and the building planning assessment. The BIM features of 3D model visualization and automated code checking applied to the building permitting process significantly improve the permit time performance. The application of BIM in building permits is proven to enhance permit time performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian dari populasi burung walet. Di Kota Batam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet terutama dengan memanfaatan bangunan atau gedung. faktor ekonomi dan fakta medis menjadi salah satu penyebab mewabahnya pembangunan gedung atau bangunan untuk pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan penyebab terjadinya pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan menyebabkan ketidaksesuaian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku. Terkait pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Kota Batam secara jelas terjadi ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang berlaku maka dalam hal ini perlu segera disusun RTRW Kota Batam yang baru antara pemerintah daerah (PEMDA) Kota Batam bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Batam yang inti subtansi mengatur zona pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet serta revisi peraturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah ada dengan memasukkan bangunan atau gedung penangkaran burung walet yang memerlukan izin mendirikan bangunan tersendiri. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif empiris berupa preskriptif..

---

ABSTRACT
The management and the utilization of swallow bird's nest is to preserve the birds' population. The preservation can be through of natural habitat (caves or other natural ecosystems) and non-natural habitats (house or buildings with particular construction). In Batam, management and utilization of swallow birds' (nest) mostly with the utilization of the house or buildings with special construction. Economic factors and medical facts is one of the reason for subject to utilize swallow bird's nest and other side also cause violation of the building permit (IMB) and created violation of Spatial Planning in Batam. The research method is qualitative analysis with juridical-empirical approach to the result of a prescriptive report. Related to the management and utilization of swallow bird’s nest in Batam clearly there has been a obviously discrepancy Spatial Planning Batam. In this case The Batam Spatial planning need to be revised by the local government Batam with the or approval by Regional Representative Council (DPRD) Batam city enhanced to regulate the management and utilization bird's nest zone and revise the building permit (IMB) for house or particular building for utilization swallow bird’s nest in Batam city.