Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko. ......The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk.

Abstrak :
Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko. ......The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk.

Abstrak :
License to build charges is one of local owned revenue. In Depok, income from license to build charges is in the first position which gave big contribution among the other retributions. This situation is caused by increasing development in Depok, in industrial or housing. Official of city system and construction is the institution which have task to handle assessment of license to build, is still not doing income extensification which active yet. This case made writer interest to make a research, that is how the actual implementation of collection license to build in Depok. This research is using quantitative approach in intention to have better understands using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to James McMaster theory about implementation. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data. The result from this research is the implementation of collection license to build is still not perfect in Depok. This matter can be looked from the indicators those explained by writer, mostly can?t filled. The barriers of this research came from several cases, as from internal official and external official, which is public.

Abstrak :
Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan mendasar mengenai pengetahuan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya di bidang Administrasi Pemerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Dalam era Otonomi Daerah yang sekarang ini, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian keduanya dikenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah, adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel. Hal ini dapat diperhatikan dalam penjelasan Undangundang tersebut yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengkturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, Berta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang demikian besar sudah barang tentu adalah tanggung jawab yang semakin besar pula terutama dalam hal penyelenggaraan seluruh kewenangan sehingga pemberdayaan, kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci bagi setiap daerah otonom. Kecuali dari dana perimbangan ataupun dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Daerah harus mampu mencari sumber-sumber pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah. Disinilah sebenarnya terletak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan melalui salah satu Sumber Pendapatan Asia. Daerah (PAD) yaitu aset daerah. Penyerahan kewenagan yang berimplikasi pada membengkaknya aset daerah di satu sisi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah, namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah letak perlunya pengelolaan aset daerah secara hati-hati dan baik. Karena tak jarang dijumpai adanya pengelolaan aset seperti aset properti (tanah, bangunan dan infrastruktur) yang pada umumnya merugikan. Tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memastikan agar aset Pemerintah Daerah tidak lagi menjadi beban keuangan, tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dalam rangka memenuhi dari segi pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan tersebut, dapat terpenuhi dengan adanya kewenangan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pembiayaan lain untuk pelaksanaannya yang didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkenaan dengan hal dimaksud, terutama yang berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pemanfaatan aset maupun pemasukan terhadap pendapatan daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Build, Operate, and Transfer (BOT) is a shorthand term used to describe a system in the funding or financing of constructing the project. Financing to build the project will be based on Build, Operate, and Transfer (BOT) system which performed by a party who is not the owner of the project with the goal to obtain benefit based on the permissions granted by the project owner in order to operate the project and take the whole or part of the income from the project during the certain period of time agreed upon both parties. After the license to operate the project ends, the owner regained control of the project.

In conjunction with the Build, Operate, and Transfer (BOT) system, the Government can immediately meet the need for an infrastructure without the need to spend funds for its construction. The Government will only need to prepare the land for development and issue a concession for the construction and operation of such infrastructure. After the concession ends, the infrastructure will fully owned by the Government

One of the attempts by Jambi City Government for the development of the economy is to use the land that is not functioning or not providing maximum benefit. In Build, Operate, and Transfer (BOT) agreement between the Jambi City Government and PT XYZ as investor, there are three stages of action, as follows: the first stage, projects development undertaken by the investor, the second stage, in the form of the operation of a building project which is the right of investors and authorities, and the third stage is handing over the project at the end of term of cooperation to Jambi City Government as the landowner, which is carried out at the expiration of the concession period as been agreed in the agreement by both parties which is still referring to the provisions of the applicable regulations

---

ABSTRACT
Build, Operate, and Transfer (BOT) merupakan istilah singkat yang digunakan untuk menggambarkan suatu sistem dalam pendanaan atau pembiayaan pembangunan suatu proyek. Pembiayaan untuk membangun proyek atas dasar sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) dilakukan oleh suatu pihak yang bukan pemilik proyek dengan tujuan akan mendapatkan keuntungan berdasarkan izin yang diberikan oleh pemilik proyek untuk mengoperasikan proyek tersebut serta mengambil seluruh atau sebagian penghasilan dari proyek tersebut selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Setelah izin untuk mengoperasikan proyek tersebut berakhir, pemiliknya kembali menguasai proyek tersebut

Dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT), Pemerintah dapat dengan segera memenuhi kebutuhan akan suatu infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana untuk pembangunannya. Pemerintah hanya menyiapkan lahan untuk pembangunannya dan mengeluarkan konsesi untuk pembangunan dan pengoperasian infrastruktur tersebut. Setelah konsesi berakhir, infrastruktur tersebut sepenuhnya menjadi milik Pemerintah

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kota Jambi untuk penyediaan dan pengembangan fasilitas perekonomian adalah memanfaatkan lahan yang belum berfungsi atau belum memberikan manfaat maksimal. Dalam perjanjian Build, Operate, and Transfer (BOT) antara Pemerintah Daerah Kota Jambi dan PT XYZ selaku pihak investor, terdapat tiga tahapan tindakan, yaitu tahap pertama berupa tindakan pembangunan proyek yang dilakukan oleh pihak investor, tahap kedua berupa pengoperasian proyek bangunan yang merupakan hak dan wewenang investor, serta tahap ketiga berupa tindakan penyerahan proyek bangunan dari investor kepada pihak Pemerintah Daerah Kota Jambi selaku pemilik lahan, yang dilakukan pada saat berakhirnya masa konsesi yang telah disepakati sebelumnya sesuai yang diatur dalam masing-masing perjanjian dengan tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
Kontrak Rancang Bangun (Design and Build) telah banyak digunakan pada proyek pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini. Pembangunan Stadion olahraga adalah salah satu jenis proyek yang menggunakan kontrak terintegrasi Rancang Bangun dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi dan mendesak maka penggunaan metode Rancang dan Bangun diharapkan dapat memberikan solusi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun dalam penyelenggaraan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak Dispute atau perselisihan dari para Stakeholder salah satunya terhadap pemeriksaan hasil pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Dispute pada proyek Rancang Bangun dan mengembangkan Standar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ditinjau dari sudut pandang Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil dari penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab Dispute berbasis risiko yang dominan serta tindakan korektif berdasarkan sudut pandang owner berupa standar pemeriksaan hasil pekerjaan pada proyek konstruksi. ......Design and build contracts have been widely used on government projects in recent years. The construction of a sports stadium is one type of project that uses an integrated Design and Build contract which is considered to have high complexity and is urgent, so the use of the Design and Build method is expected to provide a solution in implementing the project. However, in the implementation of the integrated design and build contract implementation, it still reaps a lot of Dispute or disputes from Stakeholders, one of which is regarding the inspection of work results. This study aims to identify the factors that cause Dispute in Design and Build projects and develop Standards for Inspection of Work Results from the perspective of the Audit Board of the Republic of Indonesia. The results of the study show the dominant risk-based causes of Dispute and corrective actions based on the owner's  perspective in the form of work results inspection standards on construction projects.

Abstrak :
Metode Design and Build telah banyak digunakan dalam proyek-proyek pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terutama pada proyek pembangunan stadion. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak terjadi dispute. Hal ini terjadi karena banyaknya perbedaan pada tahap audit pasca proyek yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tidak adanya metode audit standar berbasis risiko adalah masalah yang menjadi fokus peneliti. Risiko, oleh karena itu bertindak sebagai variabel independen sementara dispute menjadi variabel dependen. Strategi penelitian yang digunakan adalah survey, studi literatur dan diskusi pakar, untuk menggambarkan konstruk dari setiap kategori yang diberikan. Konstruk-konstruk tersebut, yang dibagi menjadi beberapa indikator yang menyusun setiap variabel, yang telah divalidasi oleh para ahli dari BPK. Selanjutnya dilakukan survey dan pengumpulan data primer dan diolah dengan Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS) dan Structural Equation Modeling untuk menguji indikator masing-masing variabel. Ditemukan bahwa variabel risiko signifikan terhadap dispute, dan dari faktor risiko dominan dan mitigasi risiko dari tiap aktifitas audit yang telah divalidasi oleh pakar diharapkan dapat digunakan sebagai metode standar berbasis risiko yang dapat diterima oleh berbagai pihak, baik pengguna jasa, penyedia jasa maupun auditor. ......The Design and Build method has been widely used in government projects in recent years, especially in stadium construction projects. However there are many disputes during the implementation. This Dispute occurred because of the differences in the post-project audit stage conducted by the the Audit Board of Indonesia (BPK). There are no standard risk-based audit method is an issue that has been the focus of this research. Risk, therefore acts as an independent variable while dispute as the dependent variable. The research strategy used is survey, literature study and discussion, to describe the construct of each given category. These constructs, which are divided into indicators on each variable, have also been validated by experts from BPK. Furthermore, surveys and primary data collection were carried out and processed with Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software and structural equation modeling (SEM) to test the indicators for each variable. It was found that risk variables have significant affect on dispute, and from dominant risk factors and risk mitigation from each audit activity that has been validated by BPK experts are expected to be used as standard risk-based methods that can be accepted by parties, both service users, service providers and auditors.

Abstrak :
Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar. ......Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well.

Abstrak :
Pembangunan stadion di berbagai daerah di Indonesia yang tingkat kesulitannya cukup tinggi karena penggunaan kontrak rancang bangun terpadu sangat mendesak dan menuntut percepatan waktu pelaksanaan, pembaruan sistem pengadaan pekerjaan, dan penyerahan proyek yang lebih mudah. Tidak sedikit dari kondisi tersebut mengundang perselisihan, salah satu permasalahan yang muncul akibat tidak adanya standar dalam penentuan perhitungan volume pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dari berbagai pihak mengenai pengukuran volume pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan Metode Pengukuran Standar (SMM) untuk volume pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior bangunan, dan pekerjaan lain-lain di gedung utama stadion di gedung negara khusus dengan kontrak desain dan konstruksi terintegrasi berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) dan model hubungan antara metode pengukuran pada pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior bangunan, dan pekerjaan lain-lain. Kemudian untuk mengetahui tingkat ketelitian dalam menghitung volume pekerjaan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil analisa menggunakan SEM-PLS didapatkan R-Square sebesar 0.635 dan Model Matematikanya yaitu Y = 0.255 X1 + 0.604 X2. Produk dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengukur volume pada konstruksi infrastruktur di Indonesia khususnya pada pekerjaan arsitektur, fasilitas eksterior bangunan, dan miscellaneous work sehingga terwujud metode pengukuran yang konsisten dan menghasilkan metode pengukuran yang dapat diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. ......The construction of stadiums in various regions of Indonesia which has a fairly high level of difficulty due to the use of an integrated design and build contract is urgent and demands acceleration of implementation time, renewal of the work procurement system, and easier project delivery. Not a few of these conditions invite disputes, one of the problems that arise due to the absence of standards in determining the calculation of the volume of work which causes different ideas from various parties regarding the measurement of the volume of work. This study aims to compile and develop a Standard Measurement Method (SMM) for the volume of architectural work, building exterior facilities, and miscellaneous work in the main stadium building in a special state building with an integrated design and construction contract based on the Work Breakdown Structure (WBS) and model the relationship between measurement methods on architectural work, building exterior facilities, and miscellaneous work. Then to determine the level of accuracy in calculating the volume of work using the Structural Equation Modeling (SEM) method. The results of the analysis using SEM-PLS obtained an R-Square of 0.635 and the mathematical model is Y = 0.255 X1 + 0.604 X2. The product of this research is expected to be a guide in measuring the volume of infrastructure construction in Indonesia, especially in architectural work, building exterior facilities, and miscellaneous work of the main stadium building so that a consistent measurement method can be realized and produce a measurement method that is acceptable to various stakeholders.