Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata serapan anggaran sebelum dansetelah revisi anggaran yang dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Padatahun 2017, diketahui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan 8 kali revisi anggaran. Padaakhir tahun 2017, diketahui rata-rata serapan anggaran sebelum revisi sebesar 86,27% dan rata-rataserapan anggaran setelah revisi sebesar 86,11%. Dengan menggunakan paired sample t test, hasilpengujian menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) paired samples test antara serapan anggaransebelum revisi dan serapan anggaran setelah revisi sebesar 0,036 atau di bawah alpha 0,05. Hasilini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata serapan sebelum revisi anggaran danrata-rata serapan setelah revisi anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017.ABSTRACTThis research aims to see whether there are mean differences in budget absorption before andafter the budget revision carried out by Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in2017. In 2017, it is known that Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta has made 8budget revisions. At the end of 2017, the average budget absorption before revision was 86.27%and the average budget absorption after revision was 86.11%. By using paired sample t test, thetest result shows a significance value (2-tailed) of paired samples test between budget absorptionbefore revision and budget absorption after revision of 0.036 or below alpha 0.05. These resultindicates that there is a mean difference between budget absorption before the budget revisionand the budget absorption after the budget revision of Syarif Hidayatullah State Islamic UniversityJakarta in 2017."

"Pandemi yang terjadi cukup memberikan dampak terhadap pelayanan yang diberikan. Beragam tantangan yang harus dihadapi antara lain penyesuaian sumber daya seiring dengan pertambahan kasus pasien COVID-19, pemberian perlindungan ekstra terhadap tenaga kesehatan hingga tantangan ekonomi. Adapun kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap rumah sakit terkait mutu layanan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 yaitu mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efektif. Selain itu, mampu membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Mengacu pada landasan diatas, sejak tahun 2016 rumah sakit telah menjalankan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang prima. Agar program tersebut berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang hingga realisasi yang tepat dengan mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi. Penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh RSUD. Pada tahun 2019, terjadi penyerapan anggaran yang relatif rendah pada program peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar, yaitu hanya sebesar 29,09%. Hal ini berdampak pada penurunan alokasi anggaran tahun 2020 sebanyak 99,7% yaitu menjadi Rp3,450,000. Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil ini pun anggaran tidak mampu diserap oleh RSUD, yang sampai saat ini belum diketahui penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020. Padahal alokasi dan penyerapan anggaran pada program ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor yang menjadi pemicu rendahnya penyerapan anggaran pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar tahun 2019 dan 2020 serta tindak lanjut perbaikan penyerapan anggaran untuk peningkatan mutu layanan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan design cross sectional. Hasil penelitian menggambarkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi disebabkan oleh belum adanya jadwal masing-masing kegiatan secara rinci sehingga kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal, RSUD belum melakukan analisis biaya manfaat (cost benefit) guna menunjang penetapan alokasi anggaran yang baik, belum memiliki prasyarat khusus bagi karyawannya yang ingin mengikuti pelatihan, belum memiliki modul khusus kegiatan untuk nakes dan non nakes, belum memiliki sistem aplikasi komputer yang terintegrasi serta belum optimalnya fungsi SPI dan dewan pengawas dalam pemantauan dan evaluasi anggaran.

---

The pandemic that occurred had quite an impact on the services provided. The various challenges that must be faced include adjusting resources in line with the increase in cases of COVID-19 patients, providing extra protection for health workers to economic challenges. As for the obligations that must be owned by every hospital related to service quality according to Director General of Treasury Regulation Number 36 of 2016 and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 of 2018 namely being able to provide health services by prioritizing patient interests and safety that are safe, quality, non-discriminatory, and effective. In addition, able to create, implement, and maintain quality standards of health services provided. Referring to the basis above, since 2016 the hospital has implemented a Hospital Service Quality Improvement program according to Standards with the aim of realizing excellent service quality improvement. In order for the program to run smoothly, it requires careful budget planning to the right realization by prioritizing the principles of effectiveness and efficiency. Budget absorption is still a problem faced by RSUD. In 2019, there was relatively low absorption of the budget for the Hospital Service Quality improvement program according to standards, namely only 29.09%. This resulted in a decrease in the 2020 budget allocation by 99.7%, namely to IDR 3,450,000. Even with this very small budget allocation, the budget has not been able to be absorbed by the RSUD, which until now has not been identified as the main cause of the low absorption of the budget in 2019 and 2020. Even though the allocation and absorption of the budget in this program aims to guarantee the quality of health services provided. This study aims to determine the factors that trigger the low absorption of the budget in the 2019 and 2020 Standard Hospital Service Quality Improvement programs as well as follow-up actions to improve budget absorption to improve service quality. This research is descriptive analytic with cross sectional design. The results of the study illustrate that the low absorption of the budget that occurs is caused by the absence of a detailed schedule for each activity so that activities cannot run optimally, the RSUD has not carried out a cost benefit analysis to support the determination of a good budget allocation, does not yet have specific prerequisites for employees who wish to take part in training, do not yet have a special activity module for health and non-health workers, do not yet have an integrated computer application system and the function of the SPI and supervisory board is not yet optimal in budget monitoring and evaluation."

"TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik.Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013.

---

Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test.

The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013."

"This study examines the effect of contextual factors such as knowledge of regulatory, managementcommitment, and environmental bureaucracy on budget absorption related to the procurement ofgoods/services. Institutional theory and expectancy theory are used to explain the phenomenonof budget absorption related to the procurement of goods/services. This study uses mixed methodwith sequential explanatory design. The samples in this study were employees who had a certificateof the procurement of goods/services at 152 SKPD in the area of D. I. Yogyakarta. The results ofquantitative analysis in this study showed that knowledge of regulatory, management commitment,and environmental bureaucracy have positive effect on the budget absorption related to theprocurement of goods/services. The results of the qualitative analysis also support the quantitativeresults based on interviews conducted in the selected respondents. The major contribution of thisstudy is to provide an understanding of the factors that influence the absorption related to theprocurement of good/services, so it can be used to formulate policies and improvements in theprocurement of goods/services.AbstrakPenelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor kontekstual, yaitu pengetahuan peraturan, komitmenmanajemen, dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Teori institusional dan teori pengharapan digunakan untuk menjelaskan fenomena penyerapananggaran terkait pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengandesain sekuensial eksplanatoris. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang memilikisertifikat pengadaan barang/jasa pada 152 SKPD di wilayah D. I. Yogyakarta. Hasil analisiskuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan, komitmen manajemen, dan lingkunganbirokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Hasilanalisis kualitatif juga mendukung hasil kuantitatif berdasarkan wawancara yang dilakukan padaresponden yang terpilih. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman terhadapfaktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa sehinggadapat digunakan dalam perumusan kebijakan dan perbaikan dalam pengadaan barang/jasa."

"ABSTRAKPenyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggurencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akanmempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasankemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukumdan HAM yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93% sedangkan darisumber PNBP 79 %. Dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial,tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM pada tahunanggaran 2013 dipengaruhi 3 faktor yaitu (1) faktor revisi, semakin sering revisidilakukan akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyerapan anggaranyang rendah (2) faktor sumber dana, kegiatan yang didanai dari sumber RMdirealisasikan lebih cepat dibandingkan dengan sumber PNBP dan (3) faktorJenis Satker, tingkat penyerapan anggaran pada satker non kantor imigrasi (nonkanim)lebih tinggi dibandingkan dengan satker kantor imigrasi.

---

ABSTRACTThe Low absorption of government spending has interfered the planning toimprove the optimal performance on budget policies in general and will affecteconomic growth, employment, and poverty reduction target in particular.In Fiscal year 2013, budget absorption in The Ministry of Justice and HumanRight sourced from Rupiah Murni by 93% while 79% from non-tax revenues(PNBP). By using multinomial logistic regression analysis, the rate of absorptionin the Ministry of Justice and Human Rights in the fiscal year 2013 caused by :(1) budget revised factor, the more frequent revision will result in the likelihoodof low absorption (2) sources of funds, activities funded from the RM sourcerealized more quickly than those funded from non-tax revenues, and (3) type ofwork units, budget absorption rate from non immigration office is higher than theimmigration work office units."

"Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan negara, dan menghambat peluang investasi pemerintah. Dalam tahun 2011, penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan belanja modal menumpuk di triwulan IV lebih dari 50%. Penyerapan anggaran yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah penyerapan dari satuan kerja yang ada di wilayah Jakarta karena memiliki pagu anggaran sebesar 79,67% dari total pagu secara nasional.Dengan menggunakan analisis faktor eksploratori (Eksploratory Factor Analysis-EFA), keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh : (1) Faktor Perencanaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 42,91%; (2) Faktor Administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,84%; (3) Faktor Sumber Daya Manusia, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,80%; (4) Faktor Dokumen Pengadaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,47%; (5) Faktor Ganti Uang Persediaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,41%; sisanya sebesar 28,57% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor tersebut.

---

The Delay of Budget Absorption causes slowing effect on economic growth, economic losses in government cash management, and opportunity cost of government investment. In 2011, Budget Absorption especially expenditure of goods and assets, piled up at the end of quarterly of the current budget year more than 50%. Budget Absorption which need priority concern is absorption on government spending unit in the region of Jakarta because had 79,67% of total national budget ceiling.By using Eksploratory Factor Analysis (EFA), The Delay of Budget Absorption on Government Spending Unit in The Region of Jakarta caused by : (1) Planning Factor, that explaned of variation overall items of 42,91%; (2) Administration Factor, that explaned of variation overall items of 8,84%; (3) Human Resources Factor, that explaned of variation overall items of 7,80%; (4) Procurement Document Factor, that explaned of variation overall items of 6,47%; (5) Revolving Fund Factor, that explaned of variation overall items of 5,41%; the balance of 28,57% described by factors outside of those factors."