Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Brexit) menjadi salah satu kasus dari rentetan gelombang populisme global yang banyak dikaji oleh akademisi lintas disiplin, terutama ilmu sosial, politik dan budaya. Bila ditelaah melalui perspektif Ilmu Hubungan Internasional, Brexit menjadi salah satu studi kasus yang berhasil menunjukkan signifikansi berbagai bentuk wacana politik identitas dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Merujuk pada gambaran besar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur-literatur akademik yang membahas mengenai wacana politik identitas dalam Brexit. Adapun jenis literatur yang digunakan berupa berupa berupa artikel jurnal, buku dan bab dalam buku akademik. Tulisan ini adalah tinjauan literatur akademik yang menggunakan metode pengorganisasian taksonomi dengan cakupan 33 literatur akademik terakreditasi yang dikelompokkan ke dalam empat tema besar, yakni (1) Tinjauan Historis Hubungan Britania Raya dengan Eropa, (2) Aktor yang Berperan dalam Reproduksi Wacana Politik Identitas, (3) Ragam Bentuk Wacana Politik Identitas yang Muncul, dan (4) Interseksi Wacana Politik Identitas dengan Faktor Sosio-Ekonomi. Penulis menemukan bahwa faktor historis dan kejayaan masa lalu membuat independensi dan kepemimpinan yang kuat menjadi satu identitas yang berupaya dipertahankan dan Brexit merupakan upaya Britania Raya untuk dapat keluar dari tekanan Uni Eropa yang dianggap membahayakan dua hal tersebut. Pada akhirnya tulisan ini melahirkan sebuah kesimpulan, yakni ragam wacana politik identitas yang terus berkembang nantinya sangat didorong oleh kompleksitas domestik sebagai hasil dari interaksi antara aktor di tingkat elit dan di tingkat publik dalam menginterpretasikan tekanan di tingkat internasional. Kuatnya nuansa historis dalam mendorong praktik politik identitas dalam Brexit pada akhirnya membuat Brexit menjadi satu manifestasi tersendiri di mana faktor identitas mampu melampaui perhitungan rasional, terutama dalam aspek ekonomi. ......The exit of the United Kingdom from the European Union (Brexit) is one of the cases of a series of waves of global populism which has been widely studied by academics across disciplines, especially social, political and cultural sciences. When examined through the perspective of International Relations, Brexit is one of the case studies that successfully demonstrates the significance of various forms of identity political discourse in influencing a country's foreign policy. Referring to this big picture, this study aims to review academic literature that discusses the discourse of identity politics in Brexit. The type of literature used is in the form of journal articles, books and chapters in academic books. This paper is a review of academic literature that uses a taxonomic organization method covering 33 accredited academic literature which are grouped into four major themes, namely (1) Historical Review of the Relations between Great Britain and Europe, (2) Actors Playing a Role in the Reproduction of Identity Political Discourse, (3) Various Forms of Identity Political Discourse Appears, and (4) Intersection of Identity Political Discourse with Socio-Economic Factors. The author finds that historical factors and past glories have made the identity as a nation with independence and strong leadership is necessary to be maintained. Brexit is an attempt by the United Kingdom to get out of European Union pressure which is considered dangerous to these two elements. In the end, this paper gives birth to a conclusion, namely that the variety of identity politics discourse that continues to develop are strongly driven by domestic complexities as a result of interactions between actors at the elite level and at the public level in interpreting pressures at the international level. The strong historical overtones in encouraging the practice of identity politics in Brexit ultimately emphasize Brexit as a manifestation in which the identity factor was able to go beyond rational calculations, especially in the economic aspect.

Abstrak :
Posisi bakufu yang secara politik sedang tidak stabil, menjadi kesempatan bagi Choshu yang antipati pada bakufu untuk menjatuhkan bakufu. Untuk meraih simpati kekaisaran yang dianggap disusupi oleh Satsuma dan Aizu, Choshu mengirim pasukan ke Kyoto untuk melawan kedua han tersebut. Hasil dari kejadian yang disebut Insiden Kinmon malah menghasilkan serangan hukuman untuk Choshu karena melakukan hal yang tidak patut, membidik istana dengan meriam. Bakufu memerintahkan tentara kekaisaran yang dipimpin oleh bangsawan asal Satsuma, Saigo Takamori untuk menetralisasi Choshu. Namun, Saigo hanya melakukan sejumlah perjanjian untuk mencegah peperangan dengan Choshu. Bakufu tidak puas dan menginginkan serangan hukuman kedua yang benar-benar menghancurkan Choshu. Kesamaan pandangan kedua han untuk terciptanya kehancuran bakufu yang dilihat oleh Satsuma dan Choshu membuat kedua han yang semula berperang menjadi satu dalam aliansi Satsuma-Choshu (Satchodomei). Hubungan yang membaik antara Satsuma dan Britania Raya memberikan keuntungan terhadap Choshu. Choshu melakukan modernisasi militer sehingga dapat mengalahkan tentara bakufu pada serangan hukuman kedua. Penelitian ini menjelaskan hubungan kerjasama yang dijalin Britania Raya dengan Satsuma dan Choshu, peranan Britania Raya dalam penguatan militer dan pasokan persenjataan militer Choshu serta dampaknya pada serangan hukuman kedua (Perang Bakufu-Choshu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan peranan Britania Raya dalam penguatan militer dan pasokan persenjataan militer Choshu dan dampaknya pada serangan hukuman kedua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Britania Raya memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap kemenangan.

---

The position of shogunate that is politically unstable, becomes an opportunity for the antipathy Choshu in order to overthrow shogunate. To gain sympathy for the Court which is infiltrated by Satsuma and Aizu, Choshu sent troops to Kyoto to fight the two Hans. The result of the incident called the Kinmon incident resulted in a punitive expedition for Choshu for doing inappropriate things, aiming at the castle with cannons. Shogunate ordered the imperial army led by Satsuma nobleman Saigo Takamori to neutralize Choshu. However, Saigo only did a number of agreements to prevent the war with Choshu. Shogunate was dissatisfied and wished a second punitive expedition that completely destroyed Choshu. The similarity of the view from the both of han to create the overthrow of shogunate seen by Satsuma and Choshu to make the both hans that originally fought each other to be as one in the Satsuma-Choshu Alliance (Satchodomei). The improved relationship between Satsuma and the Great Britain gives the benefit of Choshu. Choshu carried out military modernization in order to overpowered shogunate troops on the second punitive expedition. This study explains the cooperative relationship of the Great Britain with Satsuma and Choshu, the role of the Great Britain in military strengthening and the supply of Choshu military armament and its impact on the second punitive expedition (Bakufu-Choshu War) using qualitative research methods for the purpose of describing the role of the Great Britain in military strengthening and the supply of Choshu military weaponry and its impact on the second punitive expedition. The results of this study showed that the Great Britain had an indirect influence on Choshu's victory over Bakufu.