Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

---

The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than non-compliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (p-value = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan."

"Latar belakang: Berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sejak 1 Januari 2014, menyebabkan banyak rumah sakit swasta bergabung menjadi provider BPJS. Menurut PERSI telah terjadi penurunan kunjungan secara signifikan pada rumah sakit swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS yang mempunyai pangsa pasien kelas menengah dan bawah. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) "Sehat" sedang mempersiapkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sebagai alternatif pemecahan masalah penurunan revenue rumah sakit seiring dengan meningkatnya kepesertaan JKN.Tujuan penelitian: 1.Menilai kesiapan RSIA "Sehat" untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 2.Untuk mengetahui faktor input: men, methods, money, machines, materials dan faktor proses yang mempengaruhi kesiapan RSIA "Sehat" dalam bekerjasama dengan BPJS KesehatanMetode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Validasi yang digunakan triangulasi sumber dan metode (wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam menggunakan 6 informan berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Penelitiandilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2018 di RSIA "Sehat" Samarinda.Hasil: Belum terpenuhinya faktor input untuk kesiapan kerjasama dengan BPJS kesehatan antara lain disebabkan oleh: kekurangan tenaga SDM dari segi jumlah dan kompetensi, kekurangan sarana dan prasarana untuk integrasi SIMRS dengan SIM BPJS Kesehatan, belum adanya metode persiapan kerjasama rumah sakit dengan BPJS, kurangnya dana. Faktor proses belum berjalan antara lain karena: belum terpenuhinya faktor input, kebijakan pimpinan rumah sakit yang masih inadequat, proses interaksi organisasi belum berjalan dengan baik, serta komitmen organisasi rumah sakit yang belum kuat.Kesimpulan: Rumah sakit ibu dan Anak "Sehat" belum siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan.Saran: Mengambil alternatif pemecahan masalah terhadap masalah pendanaan,sebagai masalah utama yang dimiliki rumah sakit, untuk selanjutnya memenuhipersyaratan administratif dan teknis supaya rumah sakit memiliki kesiapan untukbekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Background: The entry into force of the National Social Security System (SJSN) since 1 January 2014 has resulted in many private hospitals becoming BPJS providers. According to PERSI, there has been a significant decrease in visits to private hospitals that do not collaborate with BPJS who have a middle and lower class. The Mother and Child Hospital (RSIA) "Sehat" is preparing a collaboration with BPJS Kesehatan as an alternative solution to the problem of declining hospital revenues and increasing JKN participation.

Research objectives: 1. Assess the willingness of RSIA "Healthy" to collaborate with BPJS Health 2. Identify input factors: men, methods, money, machines, materials and process factors that influence the willingness of RSIA "Healthy" in collaboration with BPJS Health

Method: this study uses qualitative methods, using primary and secondary data. Validation of used source and method triangulation (in-depth interviews, observation and document review) In-depth interviews 6 informants were used based on the adequacy and suitability principle. The study was conducted from November to December 2018 in RSIA "Sehat" Samarinda.

Results: input factors not yet fulfilled for the willingness to cooperate with BPJS health, caused among other things by: lack of human resources in number and competence, lack of facilities and infrastructure for the integration of information systems between hospitals and BPJS, absence of methods for preparing hospital cooperation with BPJS, lack of funds . Process factors have not yet been implemented, among other things as a result of: the lack of input factors, inadequate hospital leadership policy, organizational interaction processes that did not go well and the involvement of hospital organizations that was not strong.

Conclusion: "Sehat" Maternal Child Hospital are not ready to work with BPJS Health because they have not met the administrative and technical requirements to work with BPJS for health.

Suggestion: Taking alternative solutions to the financing problem, as the hospital's biggest problem, then meets the administrative and technical requirements, so that the hospital is willing to cooperate with BPJS Kesehatan."

"BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional mengupayakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan untuk peserta. Salah satu caranya adalah melakukan survei kepuasan yang disebut Walk Through Audit (WTA). Tujuan dari WTA adalah terhimpunnya data kepuasan peserta yang sesuai dengan sasaran pokok Peta Jalan JKN tahun 2019, yaitu indeks kepuasan peserta 85%. Umpan balik akan diberikan oleh BPJS Kesehatan pada FKTP sehingga diketahui Area of Improvement (AOI) yang dapat ditingkatkan oleh FKTP tiap bulan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya implementasi WTA di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penilaian menunjukkan bahwa pelaksanaan WTA sudah cukup baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya terutama masalah komunikasi umpan balik. Perlu adanya sosialisasi dan kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan WTA.

---

BPJS Kesehatan as Social Health Insurance provider aims to improve the quality of health services for members. One way is to conduct a satisfaction survey called Walk Through Audit (WTA). The aim of the WTA is to gather participant satisfaction in accordance with the JKN Road Map principal target in 2019, which is 85% participant satisfied with the health care service. Feedback will be given by BPJS Kesehatan to primary healthcare facilities so that the Area of Improvement (AOI) can be identified based on monthly case. The purpose of this research is to evaluate the implementation of WTA in the BPJS Kesehatan North Jakarta Branch. Research uses qualitative method. The assessment shows that the WTA implementation is fair enough but there are still many constraints in its implementation, especially the feedback. Socialization and further studies are needed to optimize the WTA implementation."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"Penelitian ini membahas perbandingan angka rujukan berdasarkan karakteristik peserta rujukan RJTP BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bogor di Puskesmas Cimandala dan Puskesmas Bojong Gede. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari primary care puskesmas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan Puskesmas Cimandala sebesar 27,9% lebih tinggi dari Puskesmas Bojong Gede sebesar 14,9%. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di puskesmas dapat mempengaruhi peningkatan pasien untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

---

This research discusses the comparative reference number based on the characteristics of the RJTP participants of BPJS Kesehatan Main Branch Office Bogor in Cimandala Health Center and Bojong Gede Health Center. This research written by using quantitative and qualitative method, primary data for this research taken from in-depth interviews and secondary data are based on the primary care of Health Centers data.

The result of this research, shows that the referral number of Cimandala Health Center reached 27,9% higher from Bojong Gede Health Center reach 14,9%. It is the because of the availability of health care support facilities and the availability of medicines in health centers can influence the increase of patients to be referred to the health care in advanced level."

"ABSTRAKAnalisis Rasio Rujukan Kasus Rawat Jalan Non-Spesialistik RRNS ndash; HubunganFaktor Fasilitas Kesehatan dan Dokter pemberi layanan terhadap RRNS di WilayahKerja BPJS-Kesehatan Kantor Cabang Batam tahun 2016.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara faktor fasilitaskesehatan dan faktor kualitas tenaga dokter terhadap Rasio Rujukan Rawat Jalan KasusNon Spesialistik RRNS di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Batam Tahun2016. Penelitian dilakukan di FKTP yang bekerjasama dengan BPJS-Kesehatan KC.Batam. Sampel penelitian terdiri dari 17 FKTP yang mempunyai angka RRNS > 7 sebagai kriteria inklusi. Teknik pengumpulan data adalah observasi/pengamatan sertakuesioner/angket dan kelompok diskusi terarah. Analisis Statistik yang dipakai adalahAnalisis Parametrik Product Moment Person.Terdapat hubungan positif antarakelengkapan sarana-prasarana, farmasi-alat kesehatan, kompetensi dokter serta bebankerja dokter terhadap RRNS tetapi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.Walaupun uji statistik tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap RRNS, akantetapi diperoleh fakta bahwa sebagian besar FKTP di wilayah kerja BPJS-Kesehatan KCBatam belum terstandar sesuai peraturan yang berlaku baik dalam hal kelengkapan saranaprasarana,farmasi-alat kesehatan dan tingkat kompetensi dokternya. Lebih banyakditemukan Dokter di FKTP dengan Kategori Beban kerja berlebih dan angka RRNSnyatinggi. Kredensialing sebaiknya dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Kesehatan,Organisasi Profesi serta Asosiasi Klinik dan BPJS-Kesehatan dengan mengacu kepadaperaturan yang ada agar diperoleh FKTP yang terstandar dengan baik. Selanjutnyapengawasan dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan dan Asosiasi Faskes harus dilakukansecara berkala guna menjaga kualitas mutu layanan. Disamping itu PKB juga merupakanhal yang penting untuk memelihara kompetensi tenaga dokter sehingga pada akhirnyaFKTP dapat berfungsi sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan di era JKN ini.Kata kunci : RRNS, Faskes, Dokter, BPJS-Kesehatan.

---

ABSTRACTAnalysis of Non Specialistic Outpatient Ratio Case Ratio RRNS Relation ofHealth Facility Factor and Doctor Service Provider to RRNS in Work Area of BPJSKesehatanBatam Branch Office 2016.This study aims to determine whether there is a correlation between health facilityfactor and physician quality factor to Non Specialistic Radiation Coverage Ratio RRNS in Work Area of BPJS Kesehatan Batam Branch Office 2016. The research was conductedin FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KC . Batam. The study sample consisted of17 FKTPs having RRNS 7 as inclusion criteria. Data collection techniques areobservation observation as well as questionnaire questionnaire and focus groupdiscussion. Statistical Analysis used is Parametric Product Moment Person Analysis. Thereis a positive relationship between the completeness of infrastructure, pharmacy healthequipment, physician competence and physician 39 s workload to RRNS but it does not showany significant relationship. Although statistical tests do not show a significant relationshipto RRNS, the fact remains that most FKTPs in the working area of BPJS Health KC Batamhave not been standardized in accordance with the regulations applicable both in terms ofcompleteness of facilities, pharmacy health equipment and the level of competence of theirdoctors. More Doctors found in FKTP with Category Excessive workload and high RRNSnumbers. Credentials should be implemented in an integrated manner by the Department ofHealth, Professional Organizations and Clinical Associations and BPJS Kesehatan byreferring to existing regulations in order to obtain a well standardized FKTP. Furthersupervision and guidance by the Health Office and Faskes Association should beconducted periodically to maintain the quality of service quality. Besides, PKB is also animportant thing to maintain the competence of doctors so that FKTP can eventuallyfunction as a gatekeeper in health service in this JKN era.Keywords BPJS Kesehatan, Medical Doctor, Primary Clinic, RRNS"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance."

"Penelitian ini membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Badan Usaha Untuk Menggunakan Koordinasi Manfaat CoB Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah diketahuinya faktor-faktor internal yang mempengaruhi penggunaan CoB yaitu umur, pendidikan, kebutuhan, risiko sakit, jumlah pegawai dan jumlah peserta. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternalnya adalah pengalaman, persepsi, harga, motivasi serta Untuk koordinasi lainnya dan mekanisme pelayanan kesehatan untuk meninjau berjalannya peraturan BPJS No.4 Tahun 2016.Saran dari peneliti pada badan usaha adalah sebaiknya pegawai melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, badan menggunakan CoB karena dengan dilakukan CoB akan meringankan beban badan usaha untuk membayar iuran AKT.Saran untuk asuransi komersial adalah dengan menawarkan harga premi yang lebih kompetitif, membuat strategi pelayanan tambahan, menambah jaringan provider fasilitas kesehatan, melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan website, televisi dan koran. Dan saran untuk BPJS Kesehatan adalah ikut melakukan sosialisasi dengan AKT terkait koordinasi, memperluas jaringan provider agar badan usaha tertarik untuk menggunakan CoB terutama provider rumah sakit swasta, memaksimalkan koordinasi kepesertaan dan iuran dengan sistem yang lebih mudah agar dapat menambah nilai jual produk CoB.

---

This research discusses the Factors Affecting Business Entities To Use Coordination of Benefits CoB In the National Health Insurance Era. This research is qualitative research with descriptive approach.The results of this study are the findings of internal factors that influence the use of CoB, namely age, education, needs, risk of illness, number of employees and number of participants. While for the external factors are experience, perception, price, motivation and For other coordination and health service mechanism to review the running of regulation BPJS No.4 Year 2016.Suggestion from researcher at business entity is better employee do medication at health facility which cooperate with BPJS Kesehatan, the agency uses CoB because by doing CoB will ease the burden of business entities to pay the dues of AKT.Suggestions for commercial insurance are to offer more competitive premium rates, create additional service strategies, increase provider network health facilities, socialize by utilizing websites, television and newspapers. And advice for BPJS Health is to socialize with AKT related to coordination, expand the provider network so that business entities are interested to use CoB especially private hospital providers, maximize co ordinate participation and dues with easier system in order to increase the selling value of CoB products."

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua penduduk Indonesia, serta sebagai syarat untuk mengakses layanan publik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dengan pertumbuhan peserta JKN yang terus meningkat, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan pengembangan sistem informasi yang mendukung program ini. Tingkat keluhan yang tinggi terkait dengan bug atau defect dapat merugikan kepuasan peserta. Meskipun telah dibentuk departemen khusus untuk mengontrol kualitas sistem informasi, angka software defect di area operasional terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen. Tingkat kematangan diukur dengan menggunakan kerangka kerja Test Maturity Model Integration (TMMi) dan metode panduan penilaian TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR). Penentuan prioritas area untuk meningkatkan proses pengujian ditetapkan dengan menggunakan analisis Pareto. Berdasarkan hasil penilaian, BPJS Kesehatan mencapai tingkat kematangan proses pengujian pada level 1 TMMi (initial). Hanya area Test Design and Execution yang mencapai tingkat kematangan yang baik. Sementara itu, empat area lainnya masih mendapat penilaian yang belum optimal. Penentuan prioritas perbaikan berdasarkan analisis Pareto menghasilkan urutan prioritas area peningkatan yaitu Test Planning, Test Environment, dan Test Policy and Strategy dengan total terdapat 13 rekomendasi. Rekomendasi tersebut mengacu pada TMMi yang dikombinasikan dengan ISO/IEC/IEEE 29119 dan disajikan dalam format siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), sehingga proses perbaikan dapat berkelanjutan. Rekomendasi yang telah disusun kemudian dilakukan validasi oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Kualitas Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dan menunjukkan bahwa semua rekomendasi dapat diterapkan untuk memperbaiki proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a strategic national program managed by BPJS Kesehatan to provide health coverage to all citizens of Indonesia, as well as a requirement for accessing public services under Presidential Instruction Number 1 of 2022. With the continuous growth of JKN participants, BPJS Kesehatan faces challenges in developing information systems that support this program. High levels of complaints related to bugs or defects can undermine participant satisfaction. Despite the establishment of a specialized department to control information system quality, the number of software defects in operational areas continues to increase annually. This research aims to evaluate the maturity level of software testing processes at BPJS Kesehatan and provide recommendations for improvement. The research employs a qualitative approach, with data collection through interviews and document observations. Maturity levels are measured using the Test Maturity Model Integration (TMMi) framework and the TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR) assessment method. Prioritization of areas for improving testing processes is determined using Pareto analysis. Based on the assessment results, BPJS Kesehatan achieves a maturity level of level 1 TMMi (initial) in the testing process. Only the Test Design and Execution area reaches a good maturity level, while the other four areas receive suboptimal ratings. Determining improvement priorities based on Pareto analysis produces a priority order for improvement areas: Test Planning, Test Environment, and Test Policy and Strategy, with a total of 13 recommendations. These recommendations refer to TMMi, combined with ISO/IEC/IEEE 29119, and are presented in the PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycle format, ensuring a continuous improvement process. The recommendations are then validated by the Deputy Assistant for Information Technology Quality Assurance at BPJS Kesehatan, indicating that all recommendations can be implemented to improve the software testing process at BPJS Kesehatan."

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua penduduk Indonesia, serta sebagai syarat untuk mengakses layanan publik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dengan pertumbuhan peserta JKN yang terus meningkat, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan pengembangan sistem informasi yang mendukung program ini. Tingkat keluhan yang tinggi terkait dengan bug atau defect dapat merugikan kepuasan peserta. Meskipun telah dibentuk departemen khusus untuk mengontrol kualitas sistem informasi, angka software defect di area operasional terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen. Tingkat kematangan diukur dengan menggunakan kerangka kerja Test Maturity Model Integration (TMMi) dan metode panduan penilaian TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR). Penentuan prioritas area untuk meningkatkan proses pengujian ditetapkan dengan menggunakan analisis Pareto. Berdasarkan hasil penilaian, BPJS Kesehatan mencapai tingkat kematangan proses pengujian pada level 1 TMMi (initial). Hanya area Test Design and Execution yang mencapai tingkat kematangan yang baik. Sementara itu, empat area lainnya masih mendapat penilaian yang belum optimal. Penentuan prioritas perbaikan berdasarkan analisis Pareto menghasilkan urutan prioritas area peningkatan yaitu Test Planning, Test Environment, dan Test Policy and Strategy dengan total terdapat 13 rekomendasi. Rekomendasi tersebut mengacu pada TMMi yang dikombinasikan dengan ISO/IEC/IEEE 29119 dan disajikan dalam format siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), sehingga proses perbaikan dapat berkelanjutan. Rekomendasi yang telah disusun kemudian dilakukan validasi oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Kualitas Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dan menunjukkan bahwa semua rekomendasi dapat diterapkan untuk memperbaiki proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a strategic national program managed by BPJS Kesehatan to provide health coverage to all citizens of Indonesia, as well as a requirement for accessing public services under Presidential Instruction Number 1 of 2022. With the continuous growth of JKN participants, BPJS Kesehatan faces challenges in developing information systems that support this program. High levels of complaints related to bugs or defects can undermine participant satisfaction. Despite the establishment of a specialized department to control information system quality, the number of software defects in operational areas continues to increase annually. This research aims to evaluate the maturity level of software testing processes at BPJS Kesehatan and provide recommendations for improvement. The research employs a qualitative approach, with data collection through interviews and document observations. Maturity levels are measured using the Test Maturity Model Integration (TMMi) framework and the TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR) assessment method. Prioritization of areas for improving testing processes is determined using Pareto analysis. Based on the assessment results, BPJS Kesehatan achieves a maturity level of level 1 TMMi (initial) in the testing process. Only the Test Design and Execution area reaches a good maturity level, while the other four areas receive suboptimal ratings. Determining improvement priorities based on Pareto analysis produces a priority order for improvement areas: Test Planning, Test Environment, and Test Policy and Strategy, with a total of 13 recommendations. These recommendations refer to TMMi, combined with ISO/IEC/IEEE 29119, and are presented in the PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycle format, ensuring a continuous improvement process. The recommendations are then validated by the Deputy Assistant for Information Technology Quality Assurance at BPJS Kesehatan, indicating that all recommendations can be implemented to improve the software testing process at BPJS Kesehatan."