Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
makalah ini disampaikan pada forum dialog nasional bidang hukum dan non hukum diselenggarakan oleh BPHN depkumham RI pada tanggal 26-29 juni 2007 di surabaya

Abstrak :
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. NO: M.01-PR_07.01 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Pada penelitian ini penulis melakukan suatu studi tentang analisis tingkat kompetensi karyawan dan Learning Organization,suatu studi kasus di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kompetensi karyawan dan tingkat penerapan Learning Organization pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Instrumen yang digunakan dalarn melakukan penelitian adalah Learning Organization Profile dari Marquardt untuk mengetahui perkembangan proses pembelajaran tingkat Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf. Sedangkan untuk Kompetensi diangkat dari teori Spencer. Instrumen pengukur yang digunakan dengan memakai Skala Likert sebagai alat ukur. Dari hasil penelitian, diketahui tingkat Learning Organization di BPHN masih di bawah standard rata-rata dunia yang diuji oleh Marquardt, yaitu Dinamika Pembelajaran dengan score 16,92, Transformasi Organisasi dengan score 17,51, Pemberdayaan Individu dengan score 17,47, Pengelolaan Pengetahuan dengan score 17,79, dan Penerapan Teknologi dengan score 18,06. Sedangkan untuk tingkat kompetensi seluruh karyawan, yaitu Kompetensi Intelektual dengan score 3,33, yaitu sering melaksanakan, Kompetensi Emosional dengan score 3,49, yaitu sering melaksanakan ,dan Kompetensi Sosial dengan score 3,20, yaitu sexing melaksanakan. Selain itu juga diukur tingkat kompetensi tiap-tiap kelompok, yaitu kelompok Pejabat Struktural memiliki score untuk Kompetensi Intelektual sebesar 3,5, untuk Kompetensi Emosional sebesar 3,16, dan untuk Kompetensi Sosial sebesar 3,33. Pada kelompok Pejabat Fungsional diperoleh hasil bahwa untuk Kompetensi Intelektual sebesar 3,69, untuk Kompetensi Emosional sebesar 3,65, dan untuk Kompetensi Sosiai sebesar 3,43. Pada kelompok Staf diperoleh hasil bahwa untuk Kompetensi Intelektual sebesar 3,31, untuk Kompetensi Emosional sebesar 3,12, dan untuk Kompetensi Sosial sebesar 3,14. Secara keseluruhan tingkat Learning Organization di BPHN masih berada di bawah standard rata-rata dunia, dan tingkat kompetensi karyawan masih perlu ditingkatkan, dengan salah satu cara adalah meningkatkan tingkat pembelajaran di segala lapisan di dalam organisasi.

Abstrak :
E-legislasi berbasis partisipasi publik merupakan interaksi reciprocal secara digital antara masyarakat dengan Pemerintah di BPHN, guna menciptakan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas persoalan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi pustaka, observasi pada portal e-legislasi, dan wawancara. Hasil penelitian yaitu, kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN belum optimal, disebabkan oleh: (i) ketidaksiapan lingkungan sosial; (ii) ketidaksiapan e-rulemaking framework; dan (iii) belum sempurnanya kualitas portal e-legislasi; (iv) kompleksitas isu kelembagaan; serta (v) temuan lain yaitu, terdapat fenomena inovasi di instansi Pemerintah tanpa dilengkapi dengan dasar hukum pelaksanaan. Saran yaitu, pertama, menyiapkan lingkungan kebijakan yang kondusi bagi implementasi e-legislasi dalam cakupan nasional. Kedua, penataan e-rulemaking framework meliputi: akselerasi ketersediaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang dibutuhkan; penyusunan mekanisme kerja yang jelas dan sesuai kebutuhan sistem; menyusun perencanaan sumber daya maupun strategi kerja termasuk identifikasi stakeholder, strategi diseminasi informasi publik, dan penguatan jaringan kerja sama stakeholder. Ketiga, melakukan penyempurnaan kualitas portal e-legislasi dari sisi teknis dan sajian informasi, serta, pengintegrasian pada satu portal nasional. Keempat, penataan kelembagaan BPHN dalam konteks legislasi nasional. Kelima, diperlukan kajian strategi kebijakan pengendalian terhadap inovasi di lingkungan Pemerintah E-legislation based on public participation is the digital reciprocal interaction between the community and the Government at BPHN, in aim to create a quality policy as a solution to the nations problems. The purpose of this study is to determine the quality of implementation of public participation-based e-legislation at BPHN. The research uses the post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques such as: literature studies, observations on the portal e-legislation, and interviews. The results says, the quality of implementation of public participation-based e-legislation in BPHN is not optimum yet, it caused by (i) unpreparedness of the social environment; (ii) unpreparedness of e-rulemaking framework; and (iii) the incomplete quality of the portal e-legislation; (iv) the complexity of institutional issues; and (v) other findings, like a phenomenon of innovation in Government agencies without being equipped with a legal basis for implementation. Suggestions are, first, to prepare a policy environment that is conducive to the implementation of e-legislation in the national scope. Second, structuring the e-rulemaking framework. Third, make improvements to the quality of the portal in technical and information presentation, as well as integration on one national portal. Fourth, restructuring BPHN institutions. Fifth, a review of control policy strategies for innovation within the Government is needed

Abstrak :
Koleksi buku langka merupakan sebuah asset bagi sebuah instansi khususnya bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN . Hal demikian sudah seharusnya jika koleksi langka yang ada lebih diperhatikan kondisinya sehingga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama. Kondisi koleksi yang rusak tentunya dapat berakibat berupa hilangnya informasi yang terkandung di dalamnya. Koleksi buku langka yang terdapat di perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional harus segera dilakukan pencegahan dari faktor-faktor yang mampu merusak buku baik faktor eksternal maupun internalnya.

---

Collection of rare books is an asset to an institution, especially for National Law Development Agency BPHN . It thus should have been if the collection is no more considered a rare condition that can be used in a longer time. The condition of the damaged collection can certainly result in a loss of the information contained therein. Collection of rare books contained in the library of the National Law Development Agency should be done prevention of the factors that can damage the book either external or internal factors.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang faktor faktor kinerja pegawai di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan menggunakan teori-teori manajemen khususnya yang berkaitan dengan kinerja (Performance) dan motivasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan memakai alat bantu slatistik deskriptif sebagai alat analisis kuantit.atif dan pengambihm sampel yang dilakukan secara stratified random sampling berdasarkan masa kerja dengan jumlah sampel 80. Hasil penelitian berupa rangking dominasi setiap faktor serta signifikansinya terhadap pepulasi digunakan sebagai acuan ontuk menyusun kesimpulan. Dari variabel pemahaman peran, kemampuan, motivasi kesempatan untuk meningkatkan kinerja dan usoha, menunjukkan ada hubungan yang signifikan dengan kineija pegawai di Badan Pembinaan Huknm Nasional (BPHN)......This research is focused to analyze fue factors that have the correlations to the performance to the employee of Badan Pembinaan Hukum Nasionol (BPHN) using the theory of management and motivation. This research is a qua:ntitative method, using descriptive statistic as the instruments to analyLe. The stnrtified random sampling is nsed to define the sum of sample (80). The result of this research consists of the domination on the factor and its significant to the population to direct in arranging the conclusions for the variables of role perception, ability, motivation, opportunity to perform ant: effort which have the significant correlations to the performance lhe employee ofBPHN.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum yang kegiatannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam menegakkan supremasi hukum, dibutuhkan suatu kerjasama membentuk sebuah lembaga yang mengelola peraturan perundang-undangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional JDIHN yang diciptakan tersebut melibatkan banyak pihak pusat dokumentasi hukum yang ada pada setiap instansi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga perlu diperhatikan tahapan dari proses kerjasamanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk penelitian studi kasus. Penilitian ini akan membahas proses kerjasama, suatu teori dari Tuckman mulai dari tahap forming, storming, norming, performing, dan adjourning. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan kerjasama yang ada pada JDIHN. Kerjasama yang ada dalam JDIHN bertahan hingga saat ini karena adanya legitimasi hukum dan kepentingan pimpinan instansi pemerintahan dan non pemerintahan. JDIHN merupakan organisasi yang mengelola peraturan hukum dan merupakan media mendapatkan peraturan hukum sebagai referensi dalam membuat produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi.Kata kunci :Kerjasama jaringan, JDIHN, BPHN, networking.

---

ABSTRAK
Indonesia is state of law whose activities must be based on existing legal regulations. In upholding the supremacy of the law, it takes a cooperation to establish an institution that manages the laws and regulations spread throughout Indonesia. The cooperation in the National Legal Information Documentation and Information Network JDIHN created involves many parties of legal documentation center that existed in every agency spread all over Indonesia so it should be noted the stages of the cooperation process. This research uses qualitative method in case study research. This research will discuss the process of cooperation, a theory of Tuckman from the stage of forming, storming, norming, performing, and adjourning. The research was conducted to know the development of cooperation in JDIHN. Cooperation is in JDIHN survived until today because of the legitimacy of the law and the interests of the heads of government and non government agencies. JDIHN is an organization that manages the rule of law and media to get the rule of law as a reference in making the legal product issued by each agency. Keywords Network cooperation, JDIHN, BPHN, networking