Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang melekat di seluruh wilayah Pulau Batam yang penguasaannya dikelola oleh BP Batam. Faktanya tanah adat kampung tua berdiri di atas Hak Pengelolaan, sedangkan masyarakat adatnya sudah lama mendiami wilayahnya bahkan turun temurun.  Dengan memberikan status hak milik terhadap tanah adat tersebut merupakan bentuk perlindungan dengan diakuinya keberadaan masyarakat adat di kawasan kampung tua tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai masalah yang melatarbelakangi terkait pemberian status hak atas tanah dan peran notaris dalam pemberian status hak atas tanah di wilayah adat kampung tua serta perlindungan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan  tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat benturan kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pemanfaatan dan penataan tanah adat kampung tua, BP Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan bagian dari Hak Pengelolaan, dan Pemerintah Kota Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan tanah adat karena masyarakat adatnya sudah terlebih dahulu menduduki wilayahnya sebelum timbulnya Hak Pengelolaan sehingga membuat permasalahan pemberian kepastian hukum status hak atas tanah di kampung tua menjadi berlarut-larut. Kemudian bentuk perlindungan hukumnya yaitu pemberian sertifikat hak milik secara massal secara bertahap dimulai pada titik wilayah dengan kategori clean and clear, Clean yaitu pemukiman dengan penataan rapi, tidak terdapat hutan lindung dan tidak terdapat pihak ketiga pemegang PL. Clear yaitu titik wilayah adat tersebut seluruh masyarakatnya sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dengan tidak terjadi tunggakan serta sengketa.  ......This study discusses the Management Rights inherent in the whole area of Batam Island whose control is managed by BP Batam. The fact is that the customary land of the Kampung Tua stands on Management Rights, while the indigenous people have long inhabited their territory and even hereditary. By giving the status of ownership rights to the customary land is a form of protection with the recognition of the existence of indigenous peoples in the Kampung Tua area. The issues raised in this study are the underlying issues related to the granting of the status of land rights and the role of the notary in granting the status of land rights in the traditional territory of the Kampung Tua and its legal protection. To answer these problems, this study uses normative juridical research forms, using descriptive analysis method of analysis with a qualitative approach. The results of this study are that there is a conflict of authority between BP Batam and the Batam City Government in terms of the utilization and arrangement of the old village's customary land, BP Batam considers the Kampung Tua area to be part of the Management Right, and the Batam City Government considers the Kampung Tua area to be customary land because the community the custom had already occupied its territory before the emergence of Management Rights, making the problem of granting legal certainty to the status of land rights in old villages became protracted. Then the form of legal protection is in the form of granting certificates of ownership in stages gradually starting at the point of the area with the category of clean and clear, Clean is settlement with neat arrangement, there is no protected forest and there is no third party PL holders. Clear that is the point of the customary area, all the people have paid the Authority's Annual Obligation (UWTO) with no arrears and disputes.

Abstrak :
Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (BPJG) merupakan badan yang dibentuk untuk menjamin objektivitas dan kualitas proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural unit kerja di BP Batam. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJG menggunakan sistem Human Resource Management (HRM) untuk mendukung proses seleksi calon pejabat, namun sistem HRM ini belum dapat menghasilkan daftar calon yang memenuhi syarat untuk diseleksi menjadi pejabat struktural secara otomatis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pola pengisian daftar calon pejabat struktural BP Batam berdasarkan data riwayat jabatan yang ada di sistem HRM (2010-2020) menggunakan teknik data mining, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan daftar calon pejabat struktural BP Batam oleh BPJG dan dapat digunakan untuk mengembangkan fitur dashboard talent pool pegawai BP Batam. Tahapan penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi CRISP-DM dan tiga algoritme data mining klasifikasi yaitu Decision Tree, Support Vector Machine (SVM), dan Naive Bayes. Model klasifikasi Decision Tree menghasilkan performa terbaik pada dua skenario eksperimen yang dilakukan, yaitu skenario class imbalanced dataset dan skenario class balanced dataset. Model klasifikasi Decision Tree menghasilkan 25 pola pengisian jabatan struktural di BP Batam dan atribut Golongan BP merupakan atribut yang paling menentukan untuk memprediksi suatu tingkat jabatan. ......Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (BPJG) was formed to guarantee the objectivity and quality process of promotion, mutation and dismissal structural official at BP Batam. BPJG uses the Human Resource Management (HRM) system to support the selection process for prospective officials, however this system unable to automatically produce a list of candidates who meet the requirements to be selected as official. The objective of this research is to find patterns in filling the list of candidates for structural officials based on historical data in the HRM system using data mining techniques, so it will accelerate the process of compiling a list of candidates for structural officials by BPJG and also it can help BP Batam to develop employee talent pool feature for HRM. This research were carried out using the CRISP-DM methodology and three classification algorithms namely Decision Tree, SVM, and Naive Bayes. The Decision Tree classification model yields the best performance in the two experimental scenarios, namely the class imbalanced dataset and the class balanced dataset. The Decision Tree classification model yields 25 patterns for filling the list of candidates for structural officials and Golongan BP attribute is the most decisive attribute for predicting a position level.

Abstrak :
ABSTRAK Di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, Rumah Sakit dipicu untuk beroperasi secara efisien, efektif dan bermutu tinggi. Keberhasilan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan sangat tergantung pada pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Otorita Batam - Badan Pengusahaan Batam (RSOB-BP Batam) dalam operasionalnya mempunyai keterbatasan otonomi karena berbagai peraturan yang mengikat, sehingga berdampak pada kelancaran operasional pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian yang bertujuan meletakkan posisi tingkat otonomi mengungkap bahwa Rumah Sakit mempunyai otonomi sebagian dalam aspek pembelian dan administrasi harian, sedang otonomi sangat terbatas dalam aspek manajemen strategis, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mengancam pertumbuhan, fleksibilitas dan sustainability Rumah Sakit dimana terdapat kebijakan nasional reformasi sistem pembayaran menggunakan INA-CBGs yang mengharuskan Rumah Sakit lebih fleksibel dan responsif pada kondisi yang ada. Kedepan Rumah Sakit harus lebih berperan responsif terutama dalam aspek keuangan, manajemen strategis dan SDM agar dapat bersaing dan kualitas layanan meningkat.

---

ABSTRACT In the implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, Hospitals are triggered to operate in efficiently, effectively and good quality off care. The success of the National Social Security System (SJSN) is highly rely on the health care delivery in the hospital. RSOB-BP Batam, as one of public hospitals, has limited autonomy in its operations due to tight regulations, that may impact on the services at the Hospital. The research aims to position the degree of Hospital autonomy. The study revealed that most of autonomy are in purchasing and administrative aspects (daily mattres), whlie very limited autonomy is found in aspecs of strategic management, financial aspecs and human resources (HR). This condition may threaten on the growth, flexibility and sustainability of Hospital since recent reform in providers payment system using INA-CBGs Hospital. Hospital should have a more role that allows the hospital to be responsive, especially in the aspects of finance, strategic management and human resources in order to compete and increase quality of health services.

Abstrak :
ABSTRAK
Penyelenggaraan pemerintahan di Batam menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena kewenangan pengelolaan Kota Batam dimiliki oleh dua lembaga yaitu BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus KEK diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaturan batas, pembagian wilayah atau zona, kelembagaan, serta kewenangannya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian, dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam terjadi karena adanya kewenangan yang sama pada wilayah yang sama. Hal tersebut terkait dengan sejarah pengembangan kawasan industri Batam dengan Otorita Batam sekarang BP Batam sebagai pengelolanya. Permasalahan terjadi sejak ditetapkannya Batam sebagai daerah otonom, namun tidak menghapus keberadaan BP Batam beserta kewenangannya. Adapun dualisme kewenangan terjadi pada bidang pertanahan, perizinan, penataan ruang serta pungutan pajak, retribusi dan biaya pelayanan. Pembentukan KEK menjadi pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan karena wilayah Batam yang ditetapkan sebagai KEK akan ditentukan dengan jelas luas dan batas kawasannya, dimana pengelolaannya akan menjadi kewenangan BP Batam selaku Administrator. Sementara itu, Pemerintah Kota akan menjadi penyelenggara dan pengelola wilayah yang tidak termasuk dalam KEK. Kewenangan Pemerintah Kota yang terkait dengan penyelenggaraan dan masuk dalam wilayah KEK, akan dilimpahkan kepada BP Batam. Pada KEK juga terdapat kelembagaan yang masing-masing memiliki pembagian tugas, wewenang dan hubungan kerja yang jelas yaitu Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator dan Badan Usaha Pengelola. Pada penyelenggaraan KEK Batam, BP Batam akan ditetapkan menjadi Administrator sekaligus Badan Pengelola KEK Batam.

---

ABSTRACT
The governance of Batam raises legal uncertainty for the society because the authority of Batam is owned by two institutions namely BP Batam and Local Government of Batam. The establishment of Special Economic Zone SEZ is expected to be part of the solution to solve the problem. However, further review on boundary arrangements, zones, institutions, and authorities are required. The author used normative juridical research method in conducting this research. Based on the research, the dualism of authority between BP Batam and Local Government of Batam occurred because of the same authority in the same area. This is related to the history of the development of Batam industrial area which is managed by the Otorita Batam now BP Batam . The problem occurred since the establishment of Batam as an autonomous region, but did not remove the existence of BP Batam and its authority. The dualism of authority occurred in the field of land, licensing, spatial arrangement and tax collection, retribution and service fees. The establishment of SEZ is the right choice to solve the problem of dualism of authority because the Batam area which is designated as SEZ will be determined clearly the area and the boundary of the area, where the management will become the authority of BP Batam as Administrator. Meanwhile, the territories outside the SEZ will be authorized by the Local Government. The authority of the local government that is related to SEZ area will be delegated to BP Batam. SEZ has institutions that have clear division of authority and working relationships, namely the National Council, Regional Council, administrator and managing agency. In Batam SEZ, BP Batam will be set to become Administrator as well as managing agency of Batam SEZ.