Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berawal pada pemodelan sederhana dari jaringan otak manusia, arsitektur jaringan saraf tiruan terbentuk dengan model matematika sel otak biologis atau neuron yang saling berhubungan membentuk sebuah jaringan. Dalam jaringan saraf tiruan ini, keterkaitan antar neuron diatur sedemikian rupa sehingga membentuk lapisan-lapisan, yakni lapis masukan, lapis tersembunyi dan lapis keluaran. Penelitian ini memperkenalkan sistem pengenalan objek tiga dimensi (3D). Data yang digunakan sebagai masukan adalah data image 2D serta memasukkan bobot tambahan yang nilainya berdasarkan pada sudut pandang. Sistem yang diperkenalkan berdasarkan pada MLP dengan pembelajaran propagasi balik. Karena sistem ini mengakomadasi sudut pandang pada pengenalan, maka perlu penyesuaian terhadap struktur lapis tersembunyi dengan melakukan modifikasi dari bentuk konvensional ke bentuk silindris (Cylindrical Hidden MLP-BP, atau CHMLP-BP). Pada penelitian ini dilakukan desain eksperimen yang dibedakan menurut perbandingan (ratio) antara data pelatihan dan data pengujian (NI/Np). Secara eksperimental ditunjukkan bahwa dengan hanya menggunakan rasio NI/Np = 50%:50%, performansi sistem untuk pengenalan objek-objek 3D yang sederhana mendekati 87%."

"Kinerja pelayanan dapat dirasakan namun tidak dapat dimiliki menjadi sesuatu yang di tuntut setiap orang dalam kaitannya berinteraksi satu dengan yang lain. Senyuman, tutur kata, gerak-gerik, cara berpakaian adalah bagian dari cara memberikan pelayanan yang baik. Dalam kondisi yang terus cepat berubah tuntutan terhadap pelayanan yang prima memerlukan perubahan paradigma dari ,,apa yang dapat saya kerjakan menjadi apa yang dapat saya hasilkan buat perusahaan". Oleh karena itu organisasi harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi Sumber Daya Manusia agar mereka memiliki komitmen, integritas dan tanggung jawab secara kolektif terhadap seluruh aktivitas organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan Facilities Management Department, salah satu unit kerja di perusahaan minyak dan gas bumi BP West Java Ltd; menganalisa tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dalam kelima dimensi kualitas pelayanan dengan kinerja yang dilakukan Facilities Management Department; mengetahui variabel-variabel kritis dari kelima dimensi kualitas pelayanan yang perlu mendapat perhatian lanjutan; dan mengetahui persepsi responden terhadap setiap variabel-variabel dalam kuesioner.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang terkumpul dari kuesioner dilakukan dengan menggunakan Importance Performance Analysis atau dikenal dengan Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Kemudian untuk mengetahui persepsi responden terhadap setiap item kuesioner yang dirancang digunakan Analisis Faktor.Dari hasil penelitian sebagaian besar responden (60,64%) menyatakan bahwa pelayanan yang dilakukan Facilities Management Department sudah baik dalam melayani pihak-pihak penerima layanan, kemudian pengujian analisis faktor menghasilkan 6 faktor 1 dimensi dengan penamaan baru serta berpindahnya item-item pertanyaan yang dirancang pada awal pembuatan kuesioner ke faktor 1 dimensi baru, sehingga dapat menjadi acuan baru dalam meningkatkan pelayanan dimasa datang. Implikasi lain dari penelitian ini adalah munculnya variabel-variabel kritis yang terdapat dalam diagram kartesius, selayaknya menjadi perhatian pihak pengelola Facilities Management Department pada khususnya dan BP West Java Ltd pada umumnya. Mengingat variabel kritis ini dapat menjadi sandungan bila tidak ditindak lanjuti."

"Proses pengadaan material merupakan salah satu mata rantai dalam proses pemeliharaan dan proses produksi kilang. Kegagalan dalam pengadaan material bisa mengakibatkan terhentinya proses produksi BBM dan pelumas, yang pada kelanjutannya bisa mengakibatkan terganggunya penyediaan bahan pokok ini.Proses pengadaan material di Pertamina dilaksanakan oleh fungsi Pengadaan / Logistik, dengan Buyer memainkan peran yang sangat besar. Tugas utama Buyer adalah menentukan harga estimasi, jenis proses pengadaan, menyusun daftar supplier yang akan diundang mengikuti tender. Setama ini Buyer menjalankan tugas hanya dengan sedikit bantuan komputer. Bantuan komputer hanya berupa penyediaan data harga dari PO (Purchase Order) lama dan program spreadsheet untuk perhitungan harga estimasi. Akibatnya sering teijadi keterlambatan dalam proses kerja, dan untuk mengatasinya Buyer harus sering kerja lembur. Seiring dengan tuntutan kerja yang semakin meningkat, diperlukan sebuah sistem informasi yang memadukan kemampuan akses database dan pemodelan untuk membantu kerja Buyer. Mengingat kerja Buyer yang bersifat semi-terstruktur, maka sistem yang sesuai diterapkan adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Selain itu, karena dalam melaksanakan tugas Buyer harus mendalami dan menerapkan peraturan proses pengadaan, maka penerapan Sistem Berbasis Pengetahuan (SBP) akan sangat membantu sekali. Dengan demikian sistem informasi yang paling sesuai diterapkan adalah integrasi SPK dengan SBP, yang disebut SPK-BP (Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Pengetahuan).SPK-BP untuk mendukung proses pengadaan material ini dikembangkan dengan menggunakan kombinasi beberapa software, yaitu : Access (untuk komponen database), Excel (untuk komponen pemodelan), Crystal (untuk komponen SBP), dan Visual Basic (untuk user interface). Dalam rancangan SPK-BP ini SBP ditambahkan sebagai komponen SPK yang baru dan berbagi interface sebagaimana komponen database dan pemodelan.Komponen database terdiri dari data harga, MR (Material Requirement), PO, Supplier, dan data material. Komponen pemodelan terdiri dari model eskalasi harga, price built-up, dan penyusunan daftar rekanan. Sedangkan komponen SBP adalah penentuan jenis proses pengadaan. Sebagai user interface, menu aplikasi SPK-BP ini dibuat dalam lingkungan Window, menggunakan menu pull-down dan toolbar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem bantuan (Help).Penggunaan aplikasi SPK-BP ini disesuaikan dengan tahapan kerja Buyer : proses estimasi harga (dengan salah satu model estimasi : Escalation and Tax, atau Price Built-Up), dilanjutkan dengan penentuan jenis proses pengadaan (dengan komponen SBP), dan terakhir adalah penyusunan daftar rekanan (dengan model Supplier List).Penerapan aplikasi SPK-BP ini akan meningkatkan efisiensi dan efiktivitas kerja Buyer. Efisiensi Buyer meningkat karena dengan aplikasi ini pemrosesan MR akan berjalan lebih mudah dan cepat. Adapun peningkatan efektivitas diperoleh dari basil penggunaan data yang lebih akurat, penentuan jenis proses pengadaan yang lebih terstruktur, dan tersedianya fasilitas manipulasi data isian form estimasi harga.Hasil lain Bari penerapan aplikasi ini adalah meningkatnya transparansi kerja Buyer. Dengan meningkatnya transparansi, hal ini akan meningkatkan keberhasilan dalam proses pengadaan material.

---

Material procurement process is a part of chain in refinery maintenance production process. Failure in material procurement can stop refinery production, and this can disturb gas and oil providing.Material procurement process in Pertamina is done by Procurement/Logistic function, with Buyer (Procurement Analyst) has a big role. Buyer's main jobs are calculating price, selecting type of procurement process, and arranging suppliers list that will be invited to participate in tender In doing his job, Buyer must obtain proper estimation price, good supplier list, and do this in certain time. Until now, most of these jobs are done manually, computer just helps Buyer in providing price data from last PD (Purchase Order) and in estimating price (with spreadsheet), have consequences in delay some processes and Buyer must work overtime. For these reasons, it is needed to develop and implement an information system (IS) that integrated data with model.Considering that Buyer's job can be categorised as semi-structured, so Decision Support System (DSS) is an appropriate applicationBesides that, in doing his job Buyer must apply procurement regulation. For this condition, Knowledge-Based System (KBS) is worthwhile to add. So the appropriate IS for Buyer is integration between KBS and DSS, that is called KB-DSS (Knowledge-Based Decision Support System).This KB-DSS for support procurement process is developed using combination of DSS Generator, Shell, and OOP language: Access (for database components), Excel (for modelling components) ), Crystal (for KBS component) and Visual Basic (for user interface). KB-DSS design is based on "KBS as a separate DSS components" architecture. In this concept, KBS is added as new DSS component. KBS share the interface as well as other resource, so the integration is tight.Database components consists of price, MR, P0, supplier, and material data (Kimap and Buying Description). Modelling component consists of Price Escalation and Tax model and Supplier List model. While KBS components is for selecting type of procurement process. As an user interface, application menu is developed in Windows environment, utilised pull-down menu and toolbar. This application also has Help function.The KB-DSS is based on Buyer's work steps. The first step is price estimation process. For this process, user must choose one model from Estimation menu (there are two model: Escalation and Tax, and Price Built-Up). The next step is selecting procurement process type by utilise KBS component (this component is accessed from Procurement-Type menu). The last step is arranging supplier list with Supplier-List menu.Implementation of the KB-DSS will improve Buyer's work efficiency and effectiveness. Buyer's efficiency will improve because MR processing will be done more easy and faster. Meanwhile improving in effectiveness is obtain from more accurate in data, more appropriate in selecting procurement type, and more fairness in estimating price and in arranging supplier list.Other result from implementation of this application is improving in Buyer's work transparencies. More transparencies and fairness in Buyer's work means increasing the possibility of successful in material procurement."

""Kesehatan adalah keadaan sejahtera dan badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis" (UU Kesehatan no.23/1992).Definisi ini menempatkan manusia harus selalu dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh (holistik) dari unsur "raga" (organobiologi), "jiwa" (psiko-edukatif), dan "sosial" (sosio-kultural), yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam upaya peningkatan "kualitas hidup" manusia yang terdiri dari kesejahteraan raga, jiwa, dan sosial.Kesehatan jiwa mempunyai sifat yang harmonis (serasi), memperhatikan semua segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, kesehatan jiwa mempunyai kedudukan yang penting di dalam pemahaman kesehatan, sehingga tidak mungkin kita membicarakan tentang kesehatan tanpa melibatkan kesehatan jiwa. Seseorang yang sehat raga dan jiwanya, tentunya diharapkan akan lebih baik kualitas hidupnya serta lebih produktif.Salah satu aspek dari kesehatan jiwa adalah adanya bahaya psikososial kerja yang merupakan bagian dari bahaya-bahaya yang berhubungan dengan karyawan dan ruang lingkup kerjanya. Bahaya psikososial kerja dapat meliputi beban kerja, rutinitas kerja, masalah organisasi, konflik antara pekerja maupun antara pekerja dengan pimpinan, suasana kerja yang buruk, dan lain-lain. Bahaya-bahaya ini secara langsung atau tidak akan berpengaruh terhadap kondisi raga dan jiwa karyawan sehari-hari. Jika seorang karyawan tidak dapat mengatasi beban bahaya ini dengan baik, maka karyawan tersebut akan jatuh dalam kondisi stres, dan lambat laun akan mengalami gangguan serta keluhan-keluhan penyakit secara raga pula. Situasi ini jika dibiarkan dan tidak diperhatikan dengan baik, bukan tidak mungkin produktifitas kerja karyawan akan menurun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahaya psikososial kerja terhadap tingkat stres karyawan nasional BP Indonesia tingkat manajer dan superintendent yang bekerja dan ditempatkan di Indonesia, dengan pendekatan cross-sectional, menggunakan metode pengukuran self report measure dan tehnik life event scale melalui kuesioner.Cara penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat stres kerja dan aspek bahaya psikososial kerja sebagai stresor.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer dan superintendent yang berjumlah 92 orang. Analisa penelitian ini menggunakan analisa statistik univariat, bivariat dengan uji Chi-square, kemudian analisa multivariat dengan menggunakan uji regress logistik.Hasil penelitian menunjukkan ada 37 % karyawan mengalami stres kerja tingkat sedang, dan 63 % karyawan mengalami stres kerja tingkat ringan, dan tidak ditemukan karyawan yang mengalami stres kerja tingkat berat. Sedangkan faktor bahaya psikososial kerja yang bermakna secara statistik dan dominan terhadap tingkat sties adalah jenis kelamin dan tingkat jabatan karyawan.Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada perusahaan BP Indonesia untuk membuat program manajemen stres kerja dengan mengacu kepada aspek-aspek bahaya psikososial kerja yang dialami oleh karyawan, sehingga tujuan dan hasil program yang diharapkan lebih terarah dan terpadu.

---

Psychosocial Hazards in the Workplace that Influence BP Indonesia Employees Stress Levels"Health is a welfare condition that is physical, mental and social. Everyone lives in order to be productive both socially and economically" (W. Kesehatan no.23/1992).

This definition of human health should be viewed from a holistic point of view. The physical (biology-physic), mental (psycho-educative), and social (socio-culture) are essential components in improving the quality of life.

Mental health has harmonizing characteristics and is concerned with all human relationships with other humans. In this respect, mental health also has an important position as part of the health sciences. We cannot discuss health without involving mental health. Someone who has both physical and mental healthy is assured of having a better and more productive life.

One factor that influences mental health is the psychosocial hazards that exist in the workplace that are associated with all the other risks to employees and their jobs. These hazards include workloads (over load as well as under load), routine work, organizational problems, interpersonal relationship conflicts, poor work conditions, poor work environment and others. These hazards can directly or indirectly influence the physical and mental health of employees in their daily occupations. If employees are unable to manage these psychosocial hazards, they may become vulnerable to occupational stress problems, and, further more in chronic conditions may develop many symptoms of physical health problems and suffering from several diseases. These conditions can consequently lead to a decrease the employees productivity.

The purpose of this research is to better understand the psychosocial hazards that exist in the workplace and how to manage the occupational stress levels of BP Indonesia national employees, especially the managers and superintendents who work in Indonesia. This research has been conducted from a cross-sectional approach, with life self-reporting measurements and life event scale technique carried out through questionnaires that are distributed to the responders. This method is used to gain an overview of the occupational stress levels and psychosocial hazards that constitute the main factors of stress in the workplace. The sample of this research are all managers and superintendents. There were 92 responders, and the research statistics analyze data using the techniques of univariate and bivariate through the Chi-square test, together with the multivariate through the logistic regression test.

The results of this research showed that 37% of the employees have experienced moderate levels of occupational stress and 63% of the employees have experienced mild levels of occupational stress.

Gender and job levels are statistically significant value and dominating influence on the stress level related psychosocial hazards in the workplace.

This research can hopefully lead to recommendations that will help the company in developing management stress programs in the workplace in order to reduce stress levels."

"Penelitian ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang melekat di seluruh wilayah Pulau Batam yang penguasaannya dikelola oleh BP Batam. Faktanya tanah adat kampung tua berdiri di atas Hak Pengelolaan, sedangkan masyarakat adatnya sudah lama mendiami wilayahnya bahkan turun temurun.  Dengan memberikan status hak milik terhadap tanah adat tersebut merupakan bentuk perlindungan dengan diakuinya keberadaan masyarakat adat di kawasan kampung tua tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai masalah yang melatarbelakangi terkait pemberian status hak atas tanah dan peran notaris dalam pemberian status hak atas tanah di wilayah adat kampung tua serta perlindungan hukumnya. Untuk menjawab permasalahan  tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Terdapat benturan kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dalam hal pemanfaatan dan penataan tanah adat kampung tua, BP Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan bagian dari Hak Pengelolaan, dan Pemerintah Kota Batam menganggap wilayah kampung tua merupakan tanah adat karena masyarakat adatnya sudah terlebih dahulu menduduki wilayahnya sebelum timbulnya Hak Pengelolaan sehingga membuat permasalahan pemberian kepastian hukum status hak atas tanah di kampung tua menjadi berlarut-larut. Kemudian bentuk perlindungan hukumnya yaitu pemberian sertifikat hak milik secara massal secara bertahap dimulai pada titik wilayah dengan kategori clean and clear, Clean yaitu pemukiman dengan penataan rapi, tidak terdapat hutan lindung dan tidak terdapat pihak ketiga pemegang PL. Clear yaitu titik wilayah adat tersebut seluruh masyarakatnya sudah membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dengan tidak terjadi tunggakan serta sengketa. 

---

This study discusses the Management Rights inherent in the whole area of Batam Island whose control is managed by BP Batam. The fact is that the customary land of the Kampung Tua stands on Management Rights, while the indigenous people have long inhabited their territory and even hereditary. By giving the status of ownership rights to the customary land is a form of protection with the recognition of the existence of indigenous peoples in the Kampung Tua area. The issues raised in this study are the underlying issues related to the granting of the status of land rights and the role of the notary in granting the status of land rights in the traditional territory of the Kampung Tua and its legal protection. To answer these problems, this study uses normative juridical research forms, using descriptive analysis method of analysis with a qualitative approach. The results of this study are that there is a conflict of authority between BP Batam and the Batam City Government in terms of the utilization and arrangement of the old village's customary land, BP Batam considers the Kampung Tua area to be part of the Management Right, and the Batam City Government considers the Kampung Tua area to be customary land because the community the custom had already occupied its territory before the emergence of Management Rights, making the problem of granting legal certainty to the status of land rights in old villages became protracted. Then the form of legal protection is in the form of granting certificates of ownership in stages gradually starting at the point of the area with the category of clean and clear, Clean is settlement with neat arrangement, there is no protected forest and there is no third party PL holders. Clear that is the point of the customary area, all the people have paid the Authority's Annual Obligation (UWTO) with no arrears and disputes."

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC.

---

The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (BPJG) merupakan badan yang dibentuk untuk menjamin objektivitas dan kualitas proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural unit kerja di BP Batam. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJG menggunakan sistem Human Resource Management (HRM) untuk mendukung proses seleksi calon pejabat, namun sistem HRM ini belum dapat menghasilkan daftar calon yang memenuhi syarat untuk diseleksi menjadi pejabat struktural secara otomatis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pola pengisian daftar calon pejabat struktural BP Batam berdasarkan data riwayat jabatan yang ada di sistem HRM (2010-2020) menggunakan teknik data mining, sehingga diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan daftar calon pejabat struktural BP Batam oleh BPJG dan dapat digunakan untuk mengembangkan fitur dashboard talent pool pegawai BP Batam. Tahapan penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi CRISP-DM dan tiga algoritme data mining klasifikasi yaitu Decision Tree, Support Vector Machine (SVM), dan Naive Bayes. Model klasifikasi Decision Tree menghasilkan performa terbaik pada dua skenario eksperimen yang dilakukan, yaitu skenario class imbalanced dataset dan skenario class balanced dataset. Model klasifikasi Decision Tree menghasilkan 25 pola pengisian jabatan struktural di BP Batam dan atribut Golongan BP merupakan atribut yang paling menentukan untuk memprediksi suatu tingkat jabatan.

---

Badan Pertimbangan Jabatan dan Golongan (BPJG) was formed to guarantee the objectivity and quality process of promotion, mutation and dismissal structural official at BP Batam. BPJG uses the Human Resource Management (HRM) system to support the selection process for prospective officials, however this system unable to automatically produce a list of candidates who meet the requirements to be selected as official. The objective of this research is to find patterns in filling the list of candidates for structural officials based on historical data in the HRM system using data mining techniques, so it will accelerate the process of compiling a list of candidates for structural officials by BPJG and also it can help BP Batam to develop employee talent pool feature for HRM. This research were carried out using the CRISP-DM methodology and three classification algorithms namely Decision Tree, SVM, and Naive Bayes. The Decision Tree classification model yields the best performance in the two experimental scenarios, namely the class imbalanced dataset and the class balanced dataset. The Decision Tree classification model yields 25 patterns for filling the list of candidates for structural officials and Golongan BP attribute is the most decisive attribute for predicting a position level. "

"Pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas diikuti oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai peralihan tugas, fungsi dan struktur organisasi BP Migas. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Satuan Kerja Khusus Migas). Pembentukan SKK Migas ini kemudian mengambil alih semua asset dan karyawan dari BP Migas. Dalam pelaksanaannya SKK Migas melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Kontrak Bagi Hasil. Skripsi ini akan membahas seputar perubahan pengaturan peran dan fungsi Badan Pelaksana kegiatan hulu minyak, perbandingan hak dan kewajiban Kontraktor dibawah kepengurusan SKK Migas dan BP Migas, dan bagaimana akibat hukum pengaturan perubahan peran dan fungsi Badan Pelaksana.

---

The transfer of duties and functions of BP Migas followed by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the transitional tasks, functions and organizational structure of BP Migas. President then issued Presidential Regulation No. 9 of 2013 on the Implementation of Management Upstream Oil and Gas (Oil and Gas Special Unit). Formation of SKK Migas then take over all the assets and employees of BP Migas. In the execution of SKK Migas conduct cooperative ties with business entities or permanent establishment ("Contractor") in a contract called Production Sharing Contract. This paper will discuss about the role and function setting changes in BP Migas, the comparison of rights and obligations of the Contractor under the stewardship of SKK Migas and BP Migas, and how the legal effect of changes the role and functions BP Migas."

"Sebagian besar kecelakaan kerja disebabkan oleh perilaku kerja tidak aman atau at risk behavior, Menurut studi Dupont mengatakan bahwa 96% kecelakaan kerja diakibatkan oleh perilaku kerja tidak aman. Accident ratio study mengatakan bahwa kecelakaan serius tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan akibat dari akumulasi kecelakaan yang relatif ringan sebelumnya. Rasio tersebut adalah satu kasus kecelakaan serius diakibatkan dari akumulasi 10 minor injury, 10 minor injury diakibatkan oleh akumulasi 30 property damage accidents, 30 propety damage accidents diakibatkan oleh akumulasi 600 incidents with no visible injury or damage atau disebut juga nearmiss atau hampir celaka. Nearmiss ini merupakan perilaku tidak aman atau at risk behavior, (Frank E. Bird, Jr & George L. Germain, Practical Loss Control Leadership, First Edition, 1990:21).Semua pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun tidak semuanya dilakukan oleh manusia. Hal yang spesifik dari manusia yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja adalah perilakunya.Traditonal Safety Management memang telah banyak menurunkan kecelakaan kerja namun masih meninggalkan residual accident. Residual accidents ini yang akan dikendalikan lebih lanjut melalui pendekatan behavior based safety.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan aspek Input-Proses-Output dalam penerapan behavior based safely dengan program STOP di BP Indonesia sehingga dapat diketahui kesulitan-kesulitan dalam implementasinya demi perbaikan yang berkelanjutan.Penelitian ini adalah studi evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari kuesioner dan data sekunder diperoleh dari HSE Department-BP Indonesia.Hasil penelitian yang diperoleh terutama adalah faktor kualitas dalam melakukan observasi perilaku sehingga proses perubahan perilaku belum terjadi secara optimal, hal ini diindikasikan dari banyaknya jumlah observasi yang belum disertai dengan penurunan kecelakaan kerja. Untuk itu perlu diadakan pembekalan Positive Interaction Skill kepada seluruh pekerja agar proses interaksi sewaktu melakukan observasi dapat menghasilkan proses perubahan perilaku yang hasilnya relatif permanen.Daftar bacaan : 17 (1980 2001)

---

The Study of Implementation Behavior Based Safety using STOP Program at BP Indonesia Observed from the Input-Process-Output AspectsMost of the industrial accidents were caused by at risk behavior, According to the study carried out by Dupont reported that 96% of the total accidents were caused by at risk behavior.

Accident ratio study also reported that every serious or major injury was resulted from the accumulation of 10 minor injuries, while 10 minor injuries were resulted from the accumulation of 30 property damage accidents, and the 30 property damage accidents were resulted from the accumulation of 600 incidents with no visible injury or damage. The incidents with no visible injury or damage are categorized as near miss or at risk behavior. If we control the at risk behavior successfully, the major injury will not happen. (Frank E. Bird, Jr. & George L. Germain, Practical Loss Control Leadership, 1990:21).

We realize that all jobs whether it is potential to create accident or not, all are performed by human. The specific think on the human, which can create accident, is their behavior.

The Traditional Safety Management has successfully decreasing the rate of accident. However as some of the most common and severe accidents were eliminated, the results from the traditional methods began to plateau and company looked up for new ways to address the remaining accidents. This remaining accidents or residual accidents will be controlled through the behavior based safety approaches.

The intention of this study is to observe the relationship of Input-Process-Output aspects on applying the behavior based safety using STOP Program at BP Indonesia.

So the problems that arise on applying STOP Program can be identified for continual improvement.

This study is an evaluation study with qualitative approach, the primary data was obtained from the questioners and the secondary data was obtained from the HSE Department-BP Indonesia.

The result of this study is primarily on the quality of behavior observation. The study indicates that the number of observation was increasing but the number of accident was also increasing. Positive Interaction Skill training should be designed and delivered to all workforces so the process of interaction during observation could result in improved behavior modification, which is relatively permanent.

Bibliography: 17 (1980-2001)"

"As it is stated at article 12 Law number 8 year 1971 about National Petroleum Company, Pertamina as the stockholder for mining oil and natural gas, then being changed by BP Migas as government authorized to sign and control management operation of mainstream business activity based on Law of Indonesian Republic about Petroleum & Gas number 22 year 2001, can cooperate with third party in the form of Production Sharing Contract, or other Contracts. Business activity in mainstream industry that is carried out by foreign companies cause expatriates mobilization according to the expertise and need of related companies to support their activities in Indonesia. Apart from high salary, they are also given various allowances to fulfill the expatriate's and their family?s need during their duties period in Indonesia, so that these expatriates can become very potential tax subject for the state revenue.This research aimed to get clearer description about imposing cost recovery and treating expatriates tax income in KPS according to the existing law. One of the dominant aspects in KPS is cost recovery spent first by contractor financed by government when contractor has successfully found petroleum reserve popularly known as cost recovery. Expatriates tax income treatment by doing gross-up and putting that tax allowance into cost recovery causes reduction to government share in Production Sharing Contract as much as these expatriates tax that should become the state revenue.From the result of research concluded that the treatment above is deviated from normative determination, but suitable with the prevailing determination of positive law, in this case contract and supporting rule. It is suggested that in KPS agreement contains more detail explanation about imposition of cost recovery components, and imposition of Income Tax Law for KPS can be more detailed and assertive so that it can give law certainty and reach agreement of Production Sharing Contract in Indonesia.Research methodology used in this research is descriptive analysis by using data collection such as field study through interview with PSG expert, VP finance, Tax advisor and HRD Manager, documentary data as well as library study.Biography : 50 Books (Tahun 1967 - 2001)"