Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan promosi ekspor telah diberlakukan di banyak negara berkembang. Salah satunya adalah Export Processing Zone EPZ yang di Indonesia diterapkan dalam bentuk Kawasan Berikat. Ada minimal dua isu menarik dari pembentukan Kawasan Berikat, yaitu terkait aglomerasi industri dan insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak aglomerasi di Kawasan Berikat terhadap perbedaan produktivitas antara perusahaan yang berlokasi di dalam dan di luar Kawasan Berikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode two step Heckman untuk mengatasi masalah selection bias karena penggunaan data pelaporan SPT. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah eksportir yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sementara periode penelitian adalah tahun 2009 sampai dengan 2016. Tahap pertama dari prosedur twostep Heckman adalah model probit dari persamaan kepatuhan pelaporan SPT, sementara persamaan produktivitas pada tahap kedua diestimasi dengan menggunakan OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar terdapat masalah selection bias dalam data yang diobservasi, sehingga nilai Inverse Mills Ratio IMR dimasukkan ke dalam persamaan utama untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat terbukti lebih produktif dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan. Hasilnya konsisten setelah memasukkan interaksi antara insentif pajak dan intensitas ekspor dengan variabel dummy Kawasan Berikat. Hal ini berarti bahwa dengan atau tanpa insentif pajak, perusahaan di dalam Kawasan Berikat lebih produktif dikarenakan menerima manfaat dari terbentuknya aglomerasi di dalam kawasan. Perusahaan memperoleh manfaat dari tersedianya sarana dan infrastruktur penunjang kegiatan produksi, kemudahan akses tenaga kerja sesuai spesialisasi yang dbutuhkan, serta knowledge spillover. Sementara itu, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor ternyata berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Sebagai rekomendasi, kebijakan perekonomian di Indonesia sebaiknya diarahkan dalam bentuk kebijakan berbasis kawasan karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas.

---

Export promotion policies have been implemented in many developing countries. One of that policy is the Export Processing Zone EPZ , which is implemented as Bonded Zone in Indonesia. There are at least two interesting issues from the Bonded Zone rsquo s existence, which are related to industrial agglomeration and tax incentives based on export share requirement. This study aims to look at the impact of agglomeration in the Bonded Zone on productivity differences between firms located within and outside the Bonded Zone. This study uses twostep Heckman method to overcome the problem of selection bias because the usage of tax reporting data. The object of this study were exporters in the processing industry sector, while the period was from 2009 to 2016. The first phase of the Heckman twostep procedure was the probit model of the tax reporting compliance equation, while the productivity equation in the second stage was estimated using OLS.The estimation outputs show that there is selection bias problem in the data observed, so the value of Inverse Mills Ratio IMR is included in the main equation to overcome the bias selection problem. Firms that are located in the Bonded Zone are proven to be more productive compared to firms that are located outside the zone. The results are consistent after including the interaction between tax incentives and export intensity with the Bonded Zone dummy variable. It means that with or without tax incentives, companies in the Bonded Zone are more productive because they receive benefits from industrial agglomeration in the zone. The firm benefits from the availability of facilities and infrastructure to support production activities, ease of access to labor that are suitable with the specialization needed, and knowledge spillover. Meanwhile, partially the estimation results show that tax incentives based on export share requirement have a negative effect on productivity. As a policy recommendation, economic policies in Indonesia should be directed in the form of place based policies because they are proven to be able to increase productivity.

Abstrak :
Banyaknya penyebaran Kawasan Berikat di Bekasi dan keterbatasan jumlah pegawai bea cukai yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi (KPPBC TMP  A Bekasi) menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terdapat penyimpangan dari tujuan pemberian fasilitas tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengawasan pemberian fasilitas Kawasan Berikat serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan fasilitas Kawasan Berikat di bawah KPPBC TMP A Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan menggunakan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terkait pemberian fasilitas kawasan berikat di bawah pengawasan KPPBC TMP A Bekasi sudah berjalan dengan baik, ditinjau dari standar pencapaian, pengukuran, perbandingan hasil yang dicapai dan diharapkan, serta penindakan atas penyimpangan yang ditemukan melalui tahap pengawasan manajemen risiko dan audit kepabeanan. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan di KPPBC TMP A Bekasi yakni kurangnya tenaga SDM, ketersediaan IT Inventory dan fasilitas monitoring, pemahaman terhadap perkembangan regulasi,  serta kurangnya fasilitas bongkar dalam melaksanakan pemeriksaan di tiap perusahaan KB. ...... The expansion of Bounded Zone in Bekasi and  the lack of customs and excise officials that occured in Bekasi Medium A Customs and Excise Office (KPPBC TMP A Bekasi) cause the potency of fraud due to the Bounded Zone facility. Therefore, there needs to be supervisory function in order to restrain frauds from the aforementioned facility. This research is aimed to analyze the supervision due to Bounded Zone facility and the confronting obstacles in supervising it under KPPBC TMP A Bekasi. This research is qualitative with descriptive purpose and utilizes in-depth interview and observation. Result of this research leads to the fact that the supervision of Bounded Zone under KPPBC TMP A Bekasi has been implemented well, considered by standards, measurements, comparison of expected results with achieved results, and actions to discovered fraud goes through two phases, which are Risk Management and Post-Clearance Audit. The obstacles faced in the supervision in Bekasi Medium A Customs and Excise Office such as the lack of human resource, IT Inventory avaibility and its monitoring facility, the comprehension of regulation, and unloading facility in executing supervision of every company at the bounded zone.