Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ......This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews. This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation.