Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila seorang suami memberikan hartanya, baik itu berupa warisan ataupun hibah kepada anak dari perkawinan kedua yang tidak dicatatkan dan masih merupakan boedel waris dari perkawinan pertamanya, maka peralihan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut juga akan berdampak terhadap peralihan hak yang terjadi setelahnya, yaitu dapat menjadi batal demi hukum. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam hal pewarisan dan mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian yuridis-normatif dan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pewaris yang merupakan pemeluk agama islam sehingga kasus ini diselesaikan di peradilan agama dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris yang sah untuk harta peninggalan pewaris yaitu 6 (enam) orang anak hasil perkawinan pertama, sementara 2 (dua) orang anak hasil perkawinan kedua tidak berhak mewaris karena perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan oleh negara. ......Marriages conducted without being registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office are considered to have never existed by Indonesian law, so that the existing marriage does not have binding legal force. If a husband gives his property, either in the form of inheritance or grants to children from a second marriage that is not registered and which is still the boedel inheritance from his first marriage, then the transfer can be canceled. The cancellation will also have an impact on the transfer of subsequent rights, which can be null and void. The formulations of the problems raised from this research are the status of the parties in terms of inheritance and the considerations of the Judges in the case of Muara Bulian District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. The type of research used is juridical-normative research type and prescriptive typology. The research results are that the heirs who are Muslims so that this case is resolved in religious courts by using the legal basis of the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal heirs for the inheritance of the testator are 6 (six) children from the first marriage, while 2 (two) children from the second marriage are not eligible to inherit because the marriage is not valid because it is not registered by the state.

Abstrak :
Keberadaan akta autentik sebagai suatu alat bukti adalah kebutuhan utama dalam interaksi di masyarakat, namun dalam pembuatan akta autentik mungkin saja terjadi peristiwa dimana isi akta autentik yang saling berentangan. Misalnya sebagaimana dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2194 K/PDT/2017 terhadap akta pendirian perusahaan dagang, adanya dua akta pendirian perusahaan dagang yang isinya bertentangan dan mengakibatkan seolah perusahaan dagang tersebut dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana kekuatan autentik pada dua akta notaris yang saling bertentangan tersebut dan tanggung jawab notaris yang bersangkutan terhadap hal itu. Selain itu, penelitian ini juga membahas akibatnya terhadap keabsahan suatu perusahaan dagang sebagai sutu boedel waris tersendiri. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder baik yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Hasil simpulan dari penelitian ini ialah bahwa kekuatan autentik dari akta notaris yang saling bertentangan mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran materil maupun formil dari kedua akta yang bertentangan tersebut. Kebenaran yang ditemukan nantinya akan mempengaruhi keabsahan alas hak boedel waris, yakni pemilik yang sebenarnya dari suatu perusahaan dagang. Selain itu akta pendirian perusahaan dagang itu sendiri akan menjadi acuan bagaimana menentukan perusahaan dagang sebagai suatu boedel waris tersendiri yang terpisah dari harta warisan pribadinya.

---

The existence of authentic certificates as a means of evidence is the main requirement in the course of interaction between communities, but in making authentic deeds, especially notary deeds, there are contents of authentic deeds that prove conflicting events, for example on a deed of incorporation of an individual company. The proof of authentic deed the establishment of an individual company is important in terms of proving the legitimacy of a boedel inheritance and how the real form of a trading company is inherited. Writer is do a case study on Cassation Decision Number 2194 K / PDT / 2017 in its analysis, to find out how the authentic power of two notary deeds concerning the establishment of conflicting individual companies and the notary's responsibility for them and their consequences for their inheritance. This study uses a normative juridical research method, with secondary data both from library searches and interviews with resource persons. The conclusion of this study is that the authentic power of conflicting notary deeds requires the judge to seek material truth from the notary deed, so that the truth is not fixed on what is written in a deed but the actual fact. This certainly results in the validity of the boedel inheritance, if the basis of the rights of the inheritance is still questionable as well as how to determine the trading company as an inheritance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan benda tidak bergerak berupa boedel waris oleh debitur yang merupakan salah satu dari ahli waris, maka hal tersebut berarti debitur turut pula menjadikan hak waris dari para ahli waris lainnya menjadi jaminan atas utangnya kepada bank. Seiring berjalannya waktu, apabila di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar, maka pihak bank akan menyita jaminan berupa boedel waris tersebut dan kemudian dieksekusi untuk mendapatkan pencairan dana guna pelunasan utang debitur. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan ahli waris terhadap boedel waris dan substansi serta prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Selain itu, apabila boedel waris dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, maka kemungkinan adanya kreditur lain yang kedudukannya menjadi terpengaruh oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari analisa dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh ahli waris berkedudukan serta bertindak sebagai penjamin oleh karena mereka wajib turut menandatangani perjanjian penjaminan, yang berarti memahami risiko yang akan timbul. Selain itu, dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan atas boedel waris menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur dengan hak jaminan kebendaan diutamakan dari kreditur lain yang mungkin ada. ......This research discusses about banking credits by the debtor with a unitary of inheritance as the collateral. In giving credit, the bank must has trust and apply the precautionary principle to the debtor. For support the trust, the bank can require a collateral to guarantee the debtor’s debt. In case of the debtor make an immovable object in the form of unity of inheritance as a collateral, it means that the debtor use the inheritance rights of all the heirs as the collateral of his debt. By the time, if the debtor cannot pay the debt, so the bank will confiscate and execute the collateral to get the repayment. Therefore, the problems of this study is about the position of heirs against unitary of inheritance also the substance and procedure of mortgage. On the other hand, if the unitary of inheritance used as collateral to the bank, so there is a possibility to another creditors whose position is affected by the bank as the creditor that hold the collateral right. The type of research in this research is analytical-descriptive, while the data type used in this research is secondary data. The analysis result of this research is about all the heirs act as guarantor because they all signed the collateral agreement. It means all the heirs know the risk that might be exist due to the endorsement they gave. Other than that, the bank as the collateral right holder will be prioritized in get the repayment of the debt beside all the creditor with no collateral.