Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan merupakan jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah bagi kreditur untuk menuntut haknya dari debitur, namun tidak jarang ditemui kepailitan yang tak kunjung terselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama yang berakibat tidak adanya kepastian hukum, berdasarkan hal tersebut tentunya kurator sebagai pihak yang berwenang akan di tuntut penjelasan, namun pada kenyataannya kepailitan yang berlarut tidak melulu akibat kinerja kurator, terdapat hambatan – hambatan lain yang timbul seiring berjalannya proses kepailitan untuk itu penelitian ini akan meneliti mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit serta upaya hukum yang dapat kurator ambil dalam melakukan pemberesan boedel pailit studi kasus Petroselat Ltd. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dengan sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan hukum yang sudah ada. Dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh undang-undang kurator memiliki tiga kewenangan yakni kewenangan administratif, representatif, dan autoritatif teknis praktis. Upaya hukum yang dapat kurator ambil dalam melakukan pemberesan boedel pailit yakni meningkatkan nilai boedel pailit, berunding dengan hakim pengawas mengenai langkah hukum yang tepat, evaluasi dan verifikasi menyangkut keberadaan aset kepada debitur; mencari alternatif pemberesan yang memungkinkan; serta upaya terakhir kepailitan dapat dimintakan untuk di angkat dirasa bahwa boedel pailit tidak lagi memungkinkan untuk membayar biaya kepailitan.

---

Bankruptcy is a way out provided by the government for creditors to claim their rights from debtors, but it is not uncommon to find bankruptcy that is never resolved and takes a very long time which results in the absence of legal certainty, based on this, of course, the curator as the authorized party will be asked for an explanation, However, in reality, the protracted bankruptcy is not only due to the performance of the curator, there are other obstacles that arise as the bankruptcy process progresses. Therefore, this research will examine the authority of the curator in conducting the bankruptcy estate and the legal remedies that the curator can take in conducting the bankruptcy estate in the case study of Petroselat Ltd. This research is prepared using normative juridical research method, with a statutory approach with primary and secondary data sources, which are collected through interviews with sources and existing legal materials. In carrying out its duties as stipulated by law, the curator has three authorities, namely administrative, representative, and practical technical authoritative authority. Legal efforts that can be taken by the curator in managing the bankruptcy estate are increasing the value of the bankruptcy estate, negotiating with the supervisory judge regarding the appropriate legal steps, evaluation and verification regarding the existence of assets to the debtor; looking for possible alternative arrangements; and the last resort bankruptcy can be requested to be lifted if it is felt that the bankruptcy estate is no longer possible to pay bankruptcy costs."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator.

---

This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators."

"Pembebanan gadai saham yang dilakukan oleh pemilik saham atas kepemilikan saham pada suatu perseroan saat ini dijadikan objek perjanjian accesoir dalam perjanjian hutang piutang. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dari pembebanan gadai saham ini adalah mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang saham apabila perseroan yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, hak eksekusi yang dimiliki oleh pemegang objek jaminan selaku kreditur preferen dalam hal ini menjadi ditangguhkan dan tidak dapat dilaksanakan ketika perseroan dinyatakan pailit. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang objek jaminan gadai saham serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan bahan-yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur pemegang jaminan gadai saham merupakan kreditur dengan kedudukan didahulukan (preferen) dalam pembayaran piutang. Ketika perseroan dinyatakan pailit hak kreditur untuk melakukan eksekusinya menjadi ditangguhkan dan kreditur pemegang hak gadai saham tidak dapat melakukan eksekusi. Namun, atas hal ini kreditur dapat melakukan permohonan penangguhan untuk melakukan eksekusi jaminan. Apabila terhadap penjualan saham yang menjadi objek jaminan tersebut telah dieksekusi dan hasil penjualan tersebut belum dapat melunasi besar utang debitur, maka terhadap sisa kekurangan utang tersebut seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utangnya. Dalam hal ini, guna mencegah risiko permasalahan tersebut terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur untuk melindungi hak dan kedudukannya baik melalui upaya secara preventif dan represif.

---

The encumbrance of share pledges made by shareholders for share ownership in a company is currently the object of the accessoir agreement in the debt agreement. One of the problems that can arise from the imposition of guaranteed shares is regarding the position of creditors as shareholders if the company that issued the shares is declared bankrupt by the court. In addition, the right of execution owned by the holder of the collateral object as the preferred creditor in this case becomes suspended and cannot be executed when the company is declared bankrupt. Therefore, it is necessary to analyze the position of the creditor as the holder of the guarantee for the guaranteed shares and the legal remedies that the creditor can take. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. Literature study is used to obtain material which is then analyzed using qualitative data analysis methods with legal and conceptual approaches. The results of this study indicate that the creditor holding the share pawn is preferred creditors with a priority position in the payment of receivables. If the company is declared bankrupt, the creditors right to carry out the execution is suspended so that the creditor cannot enforce his rights. However, in this case the creditor can apply for a suspension to carry out the implementation of the guarantee. If the sale of shares that are the object of collateral has been carried out and the proceeds of the sale have not been able to pay off the debtors debt, then for the remaining debt, all of the debtors assets will be used as collateral for debt repayment. In this case, to prevent the risk of such problems, there are legal remedies that can be taken by creditors to protect their rights and positions both through preventive and repressive measures."

"ABSTRAKKreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

---

ABSTRACTSeparation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law"

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam suatu perkawinan yang memiliki suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan seperti ditolaknya harta perkawinan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila salah satu suami atau istri dipailitkan. Salah satu kasus terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang mana pada perkara ini terdapat suatu perjanjian perkawinan, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dicatatkan sehingga tentu hal tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi tidak mengikat kepada pihak ketiga dan membuat perkawinan dilangsungkan seperti tidak adanya perjanjian perkawinan, maka terhadap perkawinan tersebut terjadilah percampuran harta, dimana jika salah satu suami pailit maka harta perkawinan dapat masuk ke dalam boedel pailit. Untuk melakukan penelitian terkait dengan hal-hal tersebut maka digunakanlah metode penilitan yuridis normatif. Hasil Penelitian menyarankan bagi perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Pegawai pencatat perkawinan maka dapat meminta penetapan Pengadilan Negeri agar perjanjian perkawinannya dapat dicatatkan.

---

The focus of this study is prenuptial agreement in marriage create a legal concequence, such as the marriage joint property can not be inserted in to bankruptcy property if the husband or wife went bankrupt. One of the case elucidate this premise is the case No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim which contain an unregistered prenuptial marriage agreement, so the prenuptial agreement can not bind to third party. On this regard the prenuptial agreement is consider as voidable and as the consequence the marriage property become a joint property that can be inserted to bankruptcy property. For researching for this topic i used the juridical normative research methods. The researcher suggest in the case of prenuptial agreement is not registred in a civil registration office they can ask for resolution from the court."

"Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta autentik memiliki peranan yang penting dalam berbagai hubungan hukum. Namun, tidak jarang dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan kesalahan terkait akta yang dibuatnya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 1092 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dalam kasus ini, permasalahan dilatarbelakangi adanya kesalahan Notaris dalam pembuatan akta, dimana seharusnya ia membuat akta Pinjam Meminjam, namun akta yang dibuatnya justru akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB atas permintaan salah satu pihak. Kesalahan pembuatan akta PPJB ini pada akhirnya menimbulkan masalah, ketika pihak pembeli dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Oleh karena akta PPJB tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Beli AJB sehingga terjadi peralihan hak kepada pembeli, maka otomatis aset yang beralih tersebut menjadi boedel pailit. Dimana peralihan hak tersebut tidak dikehendaki oleh pihak penjual. Tesis ini membahas mengenai keabsahan dan kesesuaian akta PPJB yang dibuat oleh Notaris, serta bentuk tanggung jawab Notaris yang dapat dilakukan atas kesalahan pembuatan akta tersebut. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui data tertulis yang diperoleh melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya. Dalam hal ini, akta PPJB yang dibuat oleh Notaris adalah sah, namun tidak sesuai dengan maksud para pihak sehingga menimbulkan sejumlah kerugian. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut sehingga dapat dikenakan sanksi atau tanggung jawab yang bersifat administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta tanggung jawab perdata dengan konstruksi perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

The notary as a public official authorities in making authentic deed has an important role in various legal relationship. However, it is not uncommon in the exercise of his Office, the notary deed related errors. It is, as occurred in the case of the Court Decision Number 1092 K Pdt. Sus Pailit 2016. In this case, the issue backed by the presence of the notary deed in making mistakes, where he was supposed to make the deed of Loan Borrowing, but the deed he made was Pre Sale and Purchase Agreement PSPA at the request of one party. This error, of making PSPA, ultimately cause problems when the buyer were declared bankrupt by the Court. When the PSPA was followed by the Sale and Purchase Agreement SPA , automatically the assets mentioned in the agreement become the assets of the bankrupt. Whereas, the selling of asset is not desired by the seller. This thesis discusses about the validity and the conformity of the PSPA made by the notary, as well as the form of Notarial responsibility that can be performed on the condition of error. This thesis is made by using the juridical normative research method with the data collection technique through the study of librarianship through the written data obtained through a search of legal literature and librarianship, whether based on rules legislation or other literature. In this case, the PSPA made by the notary is valid, but does not comply with the intent of the parties, which giving rise to a number of losses. Therefore, the Notary is being held responsible for faults that may be subject to sanctions or administrative responsibility in accordance with the legislation Office of the notary, as well as civil liability with the construction deed against the law in accordance with the provisions of article 1365 Indonesian Civil Code."