Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembagian warisan dimana adanya salah satu/lebih ahli waris yang tidak diikutsertakan dengan alasan telah diberi bagian warisan sebelumnya ketika pewaris masih hidup yang dibuat dengan Akta Perjanjian Penerimaan Bagian Warisan di hadapan Notaris. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai penjualan atas boedel yang belum terbagi tanpa persetujuan dari salah satu/lebih ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptis-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan dimana ada salah satu/lebih ahli waris tidak diperbolehkan Undang-Undang, kecuali apabila ahli waris tersebut menolak warisan atau tidak cakap dalam menerima warisan, serta penjualan atas boedel yang belum terbagi harus dengan adanya persetujuan dari seluruh pemilik-serta. Disarankan kepada para penyandang profesi hukum terutama Hakim dan Notaris agar lebih mendalami maksud dari Undang-Undang terutama di bidang Hukum Waris agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pembagian warisan dan penjualan boedel warisan. ...... This thesis discusses the distribution of inheritance in which there is one moreheirs were excluded with a reason that they have been given heritage sectionearlier when the testator is still alive made with the Heritage Section AcceptanceDeed in front of the Notary. In addition, this thesis also discusses the sale of anundivided boedel without the consent of one more heirs. This study uses literatureresearch which is juridical normative and uses qualitative approach to generateresearch result as descriptive analytic. Based on the research, it can be concludedthat the division of inheritance in which there is one more heirs are not allowed bythe constitution, unless the heirs refused the inheritance or incompetent inreceiving an inheritance. Then, the sales on that undivided boedel must be withthe consent of the entire owners as well. It is advisable for people with the legalprofession, especially Judges and Notaries in order to further explore the meaningof the Act, especially in the field of Inheritance Law so that no party was harmedin the implementation of the division of inheritance and legacy boedel sales.

Abstrak :
Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila seorang suami memberikan hartanya, baik itu berupa warisan ataupun hibah kepada anak dari perkawinan kedua yang tidak dicatatkan dan masih merupakan boedel waris dari perkawinan pertamanya, maka peralihan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut juga akan berdampak terhadap peralihan hak yang terjadi setelahnya, yaitu dapat menjadi batal demi hukum. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam hal pewarisan dan mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian yuridis-normatif dan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pewaris yang merupakan pemeluk agama islam sehingga kasus ini diselesaikan di peradilan agama dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris yang sah untuk harta peninggalan pewaris yaitu 6 (enam) orang anak hasil perkawinan pertama, sementara 2 (dua) orang anak hasil perkawinan kedua tidak berhak mewaris karena perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan oleh negara. ......Marriages conducted without being registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office are considered to have never existed by Indonesian law, so that the existing marriage does not have binding legal force. If a husband gives his property, either in the form of inheritance or grants to children from a second marriage that is not registered and which is still the boedel inheritance from his first marriage, then the transfer can be canceled. The cancellation will also have an impact on the transfer of subsequent rights, which can be null and void. The formulations of the problems raised from this research are the status of the parties in terms of inheritance and the considerations of the Judges in the case of Muara Bulian District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. The type of research used is juridical-normative research type and prescriptive typology. The research results are that the heirs who are Muslims so that this case is resolved in religious courts by using the legal basis of the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal heirs for the inheritance of the testator are 6 (six) children from the first marriage, while 2 (two) children from the second marriage are not eligible to inherit because the marriage is not valid because it is not registered by the state.

Abstrak :
Pembebanan gadai saham yang dilakukan oleh pemilik saham atas kepemilikan saham pada suatu perseroan saat ini dijadikan objek perjanjian accesoir dalam perjanjian hutang piutang. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dari pembebanan gadai saham ini adalah mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang saham apabila perseroan yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu, hak eksekusi yang dimiliki oleh pemegang objek jaminan selaku kreditur preferen dalam hal ini menjadi ditangguhkan dan tidak dapat dilaksanakan ketika perseroan dinyatakan pailit. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai kedudukan kreditur selaku pemegang objek jaminan gadai saham serta upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan bahan-yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur pemegang jaminan gadai saham merupakan kreditur dengan kedudukan didahulukan (preferen) dalam pembayaran piutang. Ketika perseroan dinyatakan pailit hak kreditur untuk melakukan eksekusinya menjadi ditangguhkan dan kreditur pemegang hak gadai saham tidak dapat melakukan eksekusi. Namun, atas hal ini kreditur dapat melakukan permohonan penangguhan untuk melakukan eksekusi jaminan. Apabila terhadap penjualan saham yang menjadi objek jaminan tersebut telah dieksekusi dan hasil penjualan tersebut belum dapat melunasi besar utang debitur, maka terhadap sisa kekurangan utang tersebut seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utangnya. Dalam hal ini, guna mencegah risiko permasalahan tersebut terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur untuk melindungi hak dan kedudukannya baik melalui upaya secara preventif dan represif. ......The encumbrance of share pledges made by shareholders for share ownership in a company is currently the object of the accessoir agreement in the debt agreement. One of the problems that can arise from the imposition of guaranteed shares is regarding the position of creditors as shareholders if the company that issued the shares is declared bankrupt by the court. In addition, the right of execution owned by the holder of the collateral object as the preferred creditor in this case becomes suspended and cannot be executed when the company is declared bankrupt. Therefore, it is necessary to analyze the position of the creditor as the holder of the guarantee for the guaranteed shares and the legal remedies that the creditor can take. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. Literature study is used to obtain material which is then analyzed using qualitative data analysis methods with legal and conceptual approaches. The results of this study indicate that the creditor holding the share pawn is preferred creditors with a priority position in the payment of receivables. If the company is declared bankrupt, the creditors right to carry out the execution is suspended so that the creditor cannot enforce his rights. However, in this case the creditor can apply for a suspension to carry out the implementation of the guarantee. If the sale of shares that are the object of collateral has been carried out and the proceeds of the sale have not been able to pay off the debtors debt, then for the remaining debt, all of the debtors assets will be used as collateral for debt repayment. In this case, to prevent the risk of such problems, there are legal remedies that can be taken by creditors to protect their rights and positions both through preventive and repressive measures.

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang berisikan janji yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum dapat dilaksanakannya jual beli. Dalam praktik, terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang tak kunjung dibuat akta jual beli hingga pihak penjual yakni PT. ASCO dinyatakan pailit dan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli ditetapkan sebagai boedel pailit PT. ASCO sebagaimana Putusan No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan a quo terdapat perbedaan dalam majelis hakim menilai kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang juga berimplikasi pada perbedaan implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dimasukkan ke dalam boedel pailit serta implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan bentuk penelitian eksplanatoris. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan, peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Namun berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, peralihan hak atas tanah secara hukum berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli telah terjadi apabila objek jual beli telah dibayar lunas, objek telah dikuasai dan pembeli beritikad baik. Dalam kedua putusan a quo perjanjian pengikatan jual beli telah menunjukkan terjadinya peralihan hak atas objek sengketa sehingga Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak tepat diterapkan dalam Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga sudah seharusnya dikeluarkan dari boedel pailit PT. ASCO. ......Sale and Purchase Agreement is a preliminary agreement that contains promises that must be fulfilled by the parties before the sale and purchase can be carried out. In practice, there is a case of Sale and Purchase Agreement which has never been made into a Deed of Sale until the seller, namely PT. ASCO is declared bankrupt and the object in the Sale and Purchase Agreement is determined as a boedel bankruptcy of PT. ASCO, which causes losses to the buyer as stated in Decision No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. As for the two a quo decisions, the panel of judges have different assessments regarding the legal position of the Sale and Purchase Agreement which resulted in a different implementation of Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. In this regard, this case study will examine further the legal position of Sale and Purchase Agreement which is included in the bankruptcy boedel as well as the implementation of Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 on the legal position of Sale and Purchase Agreement which is included in the boedel bankruptcy. The research method used is normative juridical and explanatory research. The results of the case study are that in the Civil Code and Land Law basically, Sale and Purchase Agreement is not evidencing that there has been a transfer of land rights because the transfer of land rights can only be proven by the existence of a Deed of Sale made before a landed officer. However, based on number 7 of Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016, the transfer of land rights based on Sale and Purchase Agreement has occurred if the buyer has paid in full the object of sale and purchase, the object has been possessed by the buyer and the buyer obtained the land rights based on good faith. In both a quo decisions, the provisions in both a quo cases has shown a transfer of rights of the object of dispute and therefore Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 should not be applied in Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst because the element of having the intention to transfer rights in Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 has been exceeded since the transfer of rights of the Object of Dispute has been completed before PT. ASCO was declared bankrupt so it should have been removed from the bankruptcy boedel of PT. ASCO.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator. ......This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators.

Abstrak :
ABSTRAK
Kreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

---

ABSTRACT
Separation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law

Abstrak :
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait dengan utang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu entitas hukum dinyatakan pailit, bagaimanakah boedel pailit dapat dieksekusi secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bila terjadi suatu keadaan dimana kreditor separatis mengeksekusi boedel pailit sebelum habis masa tunggu (stay) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang pada Pasal 56, proses yang seperti apakah yang seharusnya dapat ditempuh bagi kreditor konkuren yang dirugikan atas eksekusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. ......Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payment is one of the containers provided by law in Indonesia in the face of a state unable to pay faced by the debtor related to debts of her on one or more than one creditor, which can be submitted at the initiative of the debtor itself or at the request of creditors. If a legal entity is declared bankrupt, how boedel bankruptcy can be executed properly in accordance with applicable laws and regulations. If there is a situation where separatist creditor executes boedel bankruptcy before the expiration of the waiting (stay) which is regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payments on Article 56, the process as if that should be taken for creditors concurrent aggrieved over the execution. This research used normative juridical research with descriptive analytical research specifications.

Abstrak :
Peralihan aset berupa tanah melalui lelang merupakan penjualan barang yang sudah banyak diminati masyarakat di Indonesia. Tetapi ternyata tanah yang menjadi obyek lelang sebelumnya telah terikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang telah masuk boedel Pailit dan dalam hal tersebut penjualannya dilakukan dengan lelang eksekusi. Pada dasarnya setiap pembeli termasuk pembeli lelang yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat pembeli lelang yang mendapatkan gugatan atas obyek barang lelang yang dibelinya. Dalam tesis ini membahas akibat hukum terhadap peralihan aset-aset berupa tanah melalui lelang eksekusi yang terkait Boedel Pailit yang sebelumnya telah terikat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berdasarkan KUHPerdata dan Undang-Undang Kepailitan serta perlindungan hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik berdasarkan pertimbangan hukum para hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Tingkat PK Nomor: 43 PK/PDT/2011. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi dokumen dan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulannya terhadap aset-aset tersebut berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Kepailitan, tidak dapat lagi bahkan dilarang ditindaklanjuti menjadi akta jual beli dan berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan bahwa tahapan penjualan boedel pailit harus melalui lelang sedangkan mengenai perlindungan terhadap pembeli lelang yang beritikad baik peralihan hak melalui pelelangan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bisa dibatalkan dan segala akibat hukum yang timbul daripadanya tersebut sah menurut hukum. Sehingga atas dasar itu telah diterbitkanlah Risalah Lelang sebagai alat bukti pemindahan hak yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 PP No. 24 Tahun 1997.

---

The transition of land assets through an auction sale of goods which have attracted many people in Indonesia. But it turned out to be the object of an auction of land previously been tied Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) which has entered boedel Bankrupt and in terms of the sales made by the auction execution.Basically each buyer including auction buyers with good intention should get legal protection. But in fact there are buyers bidding to get the suit on the object bought auction goods. In this thesis discusses the legal consequences of the transfer of assets such as land through auctions related execution Boedel Bankrupt previously been bound Deed of Sale and Purchase Agreement (PPJB) based on the Civil Code and the Bankruptcy Act and legal protection for good faith purchasers auction under consideration law judges in the Supreme Court ruling PK Levels No. 43 PK / PDT / 2011. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and eksplanatoris and preskriptif research type. In conclusion to these assets is based on Article 34 of the Bankruptcy Act, can no longer even be banned actionable deed of sale and on the basis of Article 185 Bankruptcy Act that stage boedel sales must go through a bankruptcy auction, while the protection of good faith purchaser auction switchover right through auction is in conformity with the provisions of the law and can not be canceled and all legal consequences arising therefrom is lawful. So on that basis has published Minutes of the Auction as evidence a strong transfer of rights as stated in Article 41 of Regulation No. 24 of 1997.

Abstrak :
Keberadaan akta autentik sebagai suatu alat bukti adalah kebutuhan utama dalam interaksi di masyarakat, namun dalam pembuatan akta autentik mungkin saja terjadi peristiwa dimana isi akta autentik yang saling berentangan. Misalnya sebagaimana dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2194 K/PDT/2017 terhadap akta pendirian perusahaan dagang, adanya dua akta pendirian perusahaan dagang yang isinya bertentangan dan mengakibatkan seolah perusahaan dagang tersebut dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana kekuatan autentik pada dua akta notaris yang saling bertentangan tersebut dan tanggung jawab notaris yang bersangkutan terhadap hal itu. Selain itu, penelitian ini juga membahas akibatnya terhadap keabsahan suatu perusahaan dagang sebagai sutu boedel waris tersendiri. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder baik yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Hasil simpulan dari penelitian ini ialah bahwa kekuatan autentik dari akta notaris yang saling bertentangan mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran materil maupun formil dari kedua akta yang bertentangan tersebut. Kebenaran yang ditemukan nantinya akan mempengaruhi keabsahan alas hak boedel waris, yakni pemilik yang sebenarnya dari suatu perusahaan dagang. Selain itu akta pendirian perusahaan dagang itu sendiri akan menjadi acuan bagaimana menentukan perusahaan dagang sebagai suatu boedel waris tersendiri yang terpisah dari harta warisan pribadinya.

---

The existence of authentic certificates as a means of evidence is the main requirement in the course of interaction between communities, but in making authentic deeds, especially notary deeds, there are contents of authentic deeds that prove conflicting events, for example on a deed of incorporation of an individual company. The proof of authentic deed the establishment of an individual company is important in terms of proving the legitimacy of a boedel inheritance and how the real form of a trading company is inherited. Writer is do a case study on Cassation Decision Number 2194 K / PDT / 2017 in its analysis, to find out how the authentic power of two notary deeds concerning the establishment of conflicting individual companies and the notary's responsibility for them and their consequences for their inheritance. This study uses a normative juridical research method, with secondary data both from library searches and interviews with resource persons. The conclusion of this study is that the authentic power of conflicting notary deeds requires the judge to seek material truth from the notary deed, so that the truth is not fixed on what is written in a deed but the actual fact. This certainly results in the validity of the boedel inheritance, if the basis of the rights of the inheritance is still questionable as well as how to determine the trading company as an inheritance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan yang dilakukan oleh debitur dengan jaminan berupa boedel waris. Bank dalam hal memberikan kredit harus memiliki keyakinan dan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menunjang keyakinannya tersebut, salah satu cara yang dilaksanakan antara lain adalah mensyaratkan adanya jaminan kredit kepada calon debitur. Dalam hal penjaminan benda tidak bergerak berupa boedel waris oleh debitur yang merupakan salah satu dari ahli waris, maka hal tersebut berarti debitur turut pula menjadikan hak waris dari para ahli waris lainnya menjadi jaminan atas utangnya kepada bank. Seiring berjalannya waktu, apabila di kemudian hari debitur mengalami gagal bayar, maka pihak bank akan menyita jaminan berupa boedel waris tersebut dan kemudian dieksekusi untuk mendapatkan pencairan dana guna pelunasan utang debitur. Maka dari itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan ahli waris terhadap boedel waris dan substansi serta prosedur pembebanan Hak Tanggungan. Selain itu, apabila boedel waris dijadikan jaminan utang kepada pihak lain, maka kemungkinan adanya kreditur lain yang kedudukannya menjadi terpengaruh oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Hasil dari analisa dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh ahli waris berkedudukan serta bertindak sebagai penjamin oleh karena mereka wajib turut menandatangani perjanjian penjaminan, yang berarti memahami risiko yang akan timbul. Selain itu, dengan adanya pembebanan Hak Tanggungan atas boedel waris menyebabkan kedudukan bank sebagai kreditur dengan hak jaminan kebendaan diutamakan dari kreditur lain yang mungkin ada. ......This research discusses about banking credits by the debtor with a unitary of inheritance as the collateral. In giving credit, the bank must has trust and apply the precautionary principle to the debtor. For support the trust, the bank can require a collateral to guarantee the debtor’s debt. In case of the debtor make an immovable object in the form of unity of inheritance as a collateral, it means that the debtor use the inheritance rights of all the heirs as the collateral of his debt. By the time, if the debtor cannot pay the debt, so the bank will confiscate and execute the collateral to get the repayment. Therefore, the problems of this study is about the position of heirs against unitary of inheritance also the substance and procedure of mortgage. On the other hand, if the unitary of inheritance used as collateral to the bank, so there is a possibility to another creditors whose position is affected by the bank as the creditor that hold the collateral right. The type of research in this research is analytical-descriptive, while the data type used in this research is secondary data. The analysis result of this research is about all the heirs act as guarantor because they all signed the collateral agreement. It means all the heirs know the risk that might be exist due to the endorsement they gave. Other than that, the bank as the collateral right holder will be prioritized in get the repayment of the debt beside all the creditor with no collateral.