Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis perkembangan obligasi biru di Indonesia dan potensi permasalahan yang mungkin timbul akibat proses penerbitan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan dampak dan risiko hukum dari penerbitan ini serta memberikan perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh Republik Seychelles, Republik Fiji, Bank of China, dan Pemerintah Provinsi Hainan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Obligasi biru merupakan obligasi berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Indonesia telah menerbitkan obligasi biru di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi biru sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelautan. Namun karena obligasi biru diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, maka penting untuk memastikan proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dampak dan risiko hukum yang mungkin timbul dari penerbitan obligasi biru tersebut. Selain itu, perbandingan singkat dengan penerbitan obligasi biru yang dilakukan oleh negara dan lembaga lain dapat menunjukkan beberapa perbandingan mengenai struktur obligasi biru, pihak-pihak yang terlibat, dan penggunaan dana obligasi biru tersebut sehingga Indonesia dapat mengkaji dan meningkatkan kapasitasnya dalam hal ini. melakukan penerbitan obligasi biru di masa depan. Beberapa cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengujian lebih lanjut terhadap obligasi biru, membuat kerangka kerja yang detail, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

This article analyzes the development of blue bonds in Indonesia and the potential problems that could arise due to the blue bond issuance process on the Japanese Bond Market. Apart from that, this article also describes the legal impacts and risks of this issuance and provides a brief comparison with the blue bond issuance carried out by the Republic of Seychelles, the Republic of Fiji, the Bank of China, and the Hainan Provincial Government. This article was prepared using doctrinal research methods. Blue Bond is a sustainable bond that uses the blue economy concept, which is included in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia will issue Blue Bonds on the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to blue economic growth as mandated by Law Number 32 of 2014 concerning Marine Management. However, because Blue Bonds are issued on the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process complies with applicable regulations, such as Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 concerning the Sale and Repurchase of Government Debt Securities in Foreign Currency in International Markets and Law Number 28 of 2022 concerning the 2023 State Expenditure and Expenditure Budget. Apart from that, it is also important to know about the impact and legal risks that could arise from the issuance of the blue bond. Apart from that, a brief comparison with blue bond issuances carried out by other countries and institution can show several comparisons on the blue bond structures, parties involved, and the use of proceeds of the blue bonds so that Indonesia can study and increase its capacity in carrying out blue bond issuances in the future. Some ways are by carrying out further testing of blue bonds, creating a detailed framework, and increasing compliance with applicable laws and regulations."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia di Pasar Obligasi Jepang. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Blue Bond merupakan suatu obligasi yang berkelanjutan yang menggunakan konsep ekonomi biru, yang termasuk dalam 17 Sustainable Development Goals. Indonesia menerbitkan Blue Bond di Pasar Obligasi Jepang pada tahun 2023 untuk mendukung proyek-proyek yang memperhatikan kelestarian laut dan sumber daya air bersih, sesuai dengan kerangka kerja Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework dan panduan Blue Finance yang diterbitkan oleh ICMA. Penerbitan Blue Bond oleh Indonesia ini dapat menegaskan dukungan Indonesia terhadap sustainable financing mengingat Indonesia sudah pernah menerbitkan green sukuk dalam mata uang USD dan SDGs bond dalam mata uang Euro. Namun, karena Blue Bond diterbitkan di Pasar Obligasi Jepang, penting untuk memastikan bahwa proses penerbitannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional. Selain itu, penting juga untuk diketahui mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond terhadap para investor. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga integritas Indonesia di pasar sustainable financing dunia. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia harus memperkuat akuntabilitas dan menegaskan komitmennya melalui langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret tersebut antara lain dengan menggunakan framework yang diterima oleh investor, menyusun laporan tahunan, serta melakukan external review. Dengan demikian, memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana proses penerbitan serta bentuk tanggung jawab dari akuntabilitas hasil investasi Blue Bond yang diterbitkan oleh Indonesia dapat membangun reputasi yang kuat bagi Indonesia dalam komunitas keuangan global sebagai negara yang bertanggung jawab secara ekologis dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

---

This paper analyzes how the issuance process and the form of responsibility for the accountability of Blue Bond investment returns issued by Indonesia in the Japanese Bond Market. This work was created using doctrinal research approaches. Blue Bond is a sustainable bond based on the blue economy idea, which is incorporated in the 17 Sustainable Development Goals. Indonesia issued a Blue Bond in the Japanese Bond Market in 2023 to support projects that pay attention to marine sustainability and clean water resources, in compliance with the Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework and Blue Finance guidelines issued by ICMA. The issuance of Blue Bond by Indonesia can emphasize Indonesia's support for sustainable financing considering that Indonesia has already issued green sukuk denominated in USD and SDGs bond denominated in Euro. However, since the Blue Bond is issued in the Japanese Bond Market, it is important to ensure that the issuance process is in accordance with applicable regulations, such as the Minister of Finance Regulation No. 215/PMK.08/2019 on the Sale and Repurchase of Foreign Exchange Government Securities in the International Market. In addition, it is also important to know how the responsibility of the accountability of Blue Bond investment returns to investors. This is very important to maintain Indonesia's integrity in the global sustainable financing market. To achieve this goal, Indonesia must strengthen accountability and emphasize its commitment through concrete actions. These concrete actions include following an investor-accepted framework, compiling annual reports, and performing external evaluations. Thus, having an in-depth understanding of how the issuance process as well as the form of accountability for Blue Bond investment returns issued by Indonesia can help Indonesia establish a strong reputation in the global financial community as an environmentally responsible country committed to sustainable development."