Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan populasi High Net-Worth Individuals (HNWI) di Indonesia menurut laporan Capgemini pada 2014-2017 diketahui tidak berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Selain itu, HNWI juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan membuat skema kompleks atas kepemilikan asetnya. Atas dasar itu Financial Action Task Force (FATF) bekerja sama dengan Organisation Economic Development Co-operation (OECD) dalam mempelopori terciptanya transparansi registrasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Teknologi blockchain yang identik dengan transparansi, keamanan tinggi serta berpotensi untuk diterapkan dalam dunia perpajakan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan menggunakan teori Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung serta manfaat yang diharapkan terjadi dalam penerapan teknologi blockchain pada isu transparansi registrasi UBO di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis, metode pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian melalui studi kepustakaan maupun wawancara mendalam menghasilkan bahwa faktor-faktor pendukung terwujudnya penerapan teknologi blockchain pada isu registrasi UBO di Indonesia terdiri dari keselarasan strategis, lingkungan eksternal, lingkungan internal, manajemen performa, dan manajemen sumber daya, yang secara keseluruhan belum dikatakan memadai. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan terjadi berupa penyampaian nilai secara tepat waktu dan manajemen risiko yang dapat terwujud dari adanya komitmen serta langkah konkret dari kolaborasi pihak terkait. ......According to the Capgemini report in 2014-2017, the increase in the population of High Net-Worth Individuals (HNWI) in Indonesia is not directly proportional to income tax revenue in Indonesia. Also, HNWI are indicated to have committed tax avoidance by making complex schemes for ownership of their assets. For the reason Financial Action Task Force (FATF) in collaboration with Organisation Economic Development Co-operation (OECD) in pioneering the creation of transparency in UBO registration. Blockchain technology that has transparency, high security, and has the potential to be applied in the world of taxation can be a solution to this problem. By using the theory of Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), this undergraduate thesis aims to analyze supporting factors and potential outcomes that are expected to occur in the blockchain technology application on the issue of transparency of UBO registration in Indonesia. This study using the post-positivist approach, qualitative data collection methods and analysis. The results of research obtained from literature studies and in-depth interviews indicate that the supporting factors of blockchain technology application for UBO registration in Indonesia consisting of strategic alignment, external environment, internal environment, performance management, and resource management that still inadequate as a whole. Furthermore, the potential outcomes in the form of value delivery on time & risk management can be realized from the commitment and concrete steps of the collaboration of related stakeholders.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan posisi strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pertimbangan Presiden dalam menjalankan tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, perlindungan terhadap aset data dan informasi Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat rahasia dan terbatas, dari berbagai bentuk ancaman dan risiko keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi sangat penting. Penyimpanan data dengan sistem komputasi awan (cloud storage) memiliki beberapa risiko diantaranya risiko dari sisi keamanan data, integritas data, dan ketersediaan data. Teknologi Blockchain menawarkan sistem penyimpanan data yang terdesentralisasi, cepat, aman, transparan, dan terekam. Penelitian ini dilakukan guna merancang model teknologi blockchain sebagai solusi permasalahan pada sistem penyimpanan data sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus, survei responden dan studi literatur. Analisis statistik dan analisis risiko digunakan untuk mengetahui tingkat risiko pada sistem penyimpanan data di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang berpengaruh pada kinerja organisasi, untuk kemudian dirumuskan respons preventif dan korektif atas risiko yang paling dominan. Dari penelitian diketahui bahwa risiko yang paling dominan adalah pencurian data, kerusakan data akibat virus atau penyerangan sistem, data tidak dapat disimpan karena keterbatasan ruang simpan, kehilangan data akibat kerusakan sistem dan sistem tidak menyediakan backup data, setiap pengguna dapat masuk ke sistem tanpa hak akses (username dan password), dan tidak ada jaminan dari sistem jika ada ancaman keamanan. Berdasarkan hasil rumusan respons risiko tersebut, sebagai hasil akhir penelitian ini, dibuat suatu rancangan model sistem penyimpanan data berbasis risiko dengan platform teknologi blockchain yang sesuai untuk Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

---

ABSTRACT
With the strategic position of the Secretariat of the Presidential Advisory Council in providing technical and administrative support to the Presidential Advisory Council in providing advise and consideration to the President, protection of confidential and limited data and information assets of the Presidential Advisory Council from various security threats and risks, confidentiality, integrity, and the availability of data and information is very important. Data storage with a cloud computing system (cloud storage) has several risks including risks of data security, data integrity, and data availability. Blockchain technology offers a decentralized, fast, secure, transparent and recorded data storage system. This research was conducted to determine the appropriate blockchain technology model for the Presidential Advisory Council Secretariat as a solution to the problems in the data storage system, to enhance the performance of the Presidential Advisory Council Secretariat organization.

The method used in this research is case studies, survey respondents and literature studies. Statistical analysis and risk analysis are used to determine the level of risk in the data storage system at the Secretariat of the Presidential Advisory Council that affects the performance of the organization, to then formulate a preventive and corrective response to the most dominant risk. From the research it is known that the most dominant risk is data theft, data damage due to viruses or system attacks, data cannot be stored due to limited storage space, data loss due to system damage and the system does not provide backup data, each user can enter the system without access rights (username and password), and there is no guarantee from the system if there is a security threat. Based on the results of the risk response formulation, as the final result of the study, a risk-based data storage system model was created with a blockchain technology platform that is appropriate for the Secretariat of the Presidential Advisory Council to improve the Secretariat of the Presidential Advisory Council performance.