Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai penyalahgunaan tandatangan diatas blangko kosong yang berakibat terjadinya pembatalan akta notaris tersebut. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh notaris yaitu dilihat perbuatan notaris yang menyerahkan akta kosong kepada penghadap untuk langsung ditandatangani. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan pertama mengenai akibat hukum terhadap pembatalan akta notaris yang disebabkan penyalahgunaan tandatangan diatas blangko kosong pada akta tersebut, dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang dibatalkan karena penyalahgunaan tandatangan di atas blangko kosong akta tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan asas-asas hukum, dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini serta teori-teori pendukung lainnya. Hasil penelitian dari tesis ini adalah akibat hukum terhadap pembatalan akta notaris tersebut yang tidak memenuhi persyaratan menurut tata cara pembuatan akta notaris dan tidak terpenuhinya syarat sah dari perjanjian secara subjektif dan objektif sehingga akta-akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang dibatalkan karena penyalahgunaan tandatangan diatas akta tersebut yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah dapat dimintakan tanggung jawab baik dari segi adminstratif, maupun perdata.

---

This thesis discusses is about blank stamps that result in the revocation of the notarial deed. In the case examined by the author, there is a bad faith done by a notary that applies to a notary who hands over a blank stamps to the tamper to be directly signed. In this study the authors found several matters relating to the law for the cancellation of notarial deeds related to blank stamps on the deed, and discusses the responsibility of the notary to the making of activation relating to blank stamps that are not in accordance with the law. The research methods used in this research is normative juridical research. This method is used for research according to legal principles, and positive law used in this study and er supporting theories. This thesis is the cancellation of the notarial deed which is not in accordance with the procedure of the notarial deed and the non fulfillment of the legal requirements of the purpose of the deeds can be canceled or canceled by law. The responsibility of a notary to the creation of a localized deed which is based on the law is applicable to both administrative and civil liability.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul ketika klien menandatangani akta tanah, seperti akta jual beli tanah, dalam bentuk blangko yang kosong. Dengan membaca artikel ini, maka masyarakat Indonesia tidak akan menjadi korban penipuan PPAT dan akan menolak bila ditawari untuk menandatangani akta tanah berupa blangko yang kosong. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada PPAT mengenai akibat hukum apa yang akan timbul dan apa tanggung jawab mereka apabila PPAT membuat akta tanah yang ditandatangani dalam bentuk blangko kosong. Jika akta tanah yang ditandatangani berupa blangko kosong, berarti PPAT tidak membacanya terlebih dahulu sebelum para pihak menandatangani akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah bahwa akta tanah berupa blangko yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum, dan PPAT akan diberhentikan dengan tidak hormat dan wajib mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum PPAT. ......This study aims to identify the legal consequences that arise when a client signs a land deed, such as a sale and purchase land deed, in the form of an empty blank. By reading this article, the Indonesian people will not become victims of any fraud of PPAT and will refuse when being offered to sign a land deed in the form of an empty blank. This study also aims to provide information to PPAT regarding what legal consequences will arise and what their responsibilities will be when a PPAT produces a signed land deed in the form of an empty blank. If a signed land deed is in the form of an empty blank, it means that PPAT does not read it first before the parties sign the deed. The research method used in this research is a normative juridical method. It is research conducted by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study are that the land deed in the form of an empty blank made by PPAT will be null and void, and PPAT will be dishonorably dismissed and obliged to compensate for PPAT's illegal actions.

Abstrak :
Notaris menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk keperluan para pihak. Notaris wajib mengikuti tata cara yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Tetapi adanya pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong yang dapat mengakibatkan kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pembuatan akta oleh Notaris berdasakan Putusan Mahkamah Agung dan pertanggungjawaban Notaris atas pembuatan akta dengan blangko kosong sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3683/K/Pdt/2022. Metode penelitian yang digunakan doktrinal dengan tipe eksplanatoris analisis. Pendekatan kualitatif dalam penganalisisannya. Selain data sekunder penelitian ini didukung oleh wawancara dengan beberapa notaris untuk mengkonfirmasi atas data yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pembuatan akta diawali dengan pertemuan antara para penghadap dengan Notaris, yang dilanjutkan pembuatan akta oleh Notaris dan diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3683/K/Pdt/2022 prosedur pembuatan akta dengan mempergunakan blangko kosong dan menyebabkan berubahnya autentisitas akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Dan dalam kasus ini notaris hanya dikenakan sanksi secara perdata berupa ganti rugi, pengembalian sertipikat tanah, dan pengembalian biaya utang-piutang yang seharusnya notaris dapat juga dikenakan saksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan maupun sanksi pidana yang berupa penyalahgunaan keadaan dan penipuan. ......A notary carries out his duties with the authority to create authentic deeds for the parties involved. The notary is required to follow the procedures stipulated by the law to ensure that the deeds created have legal validity as authentic documents. However, the use of blank forms in creating deeds can result in the evidentiary strength of those deeds being considered as private documents. The issue addressed in this research pertains to the creation of deeds by Notary’s and the notary's responsibility for creating deeds using blank forms, as stated in Supreme Court Decision Number 3683/K/Pdt/2022. The research method employed in this study is doctrinal with an explanatory analysis type, utilizing a qualitative approach for analysis. In addition to secondary data, this research is supported by interviews with several notaries to confirm the existing data. The research findings indicate that the procedure for creating deeds begins with a meeting between the parties involved and the notary. The notary then proceeds with the preparation of the deed, which concludes with the reading and signing of the deed. However, according to Supreme Court Decision Number 3683/K/Pdt/2022, using blank templates in the deed creation process can result in a change in the authenticity of the authentic deed to that of an under-hand deed. In this case, the notary is subject to civil sanctions, such as compensation, the return of land certificates, and the reimbursement of debts and credits, which should also include potential temporary suspension from the position and criminal penalties for abuse of circumstances and fraud.