Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait bisnis properti 4 (empat) unit Apartemen Bassura City dan bagaimana konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City terkait putusan nomor 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat preskriptif menggunakan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai pasangan suami dan istri karena dalam persidangan, Tergugat tidak menyertakan bukti bahwa antara dirinya dengan Penggugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam. Tergugat tidak memiliki hak atas 4 (empat) unit Apartemen Bassura City apabila perkawinan antara dirinya dengan Penggugat tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan mengacu pada Pasal 5 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI bahwa perkawinan secara agama Islam tidak diakui secara hukum apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai rekan bisnis mengacu pada pernyataan saksi EH dan bukti P-6. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian maka konstruksi hukum pembelian 4 (empat) unit Apartemen Bassura City untuk diperjualbelikan mengacu pada Bukti P-6 yang dibuat oleh Tergugat, pernyataan saksi EH dan itikad baik Tergugat untuk mendokumentasikan penerimaan uang (bukti P-5) dari Penggugat kepada Tergugat. Penulis mengkaji bahwa posisi Tergugat sebagai perantara Penggugat untuk mengelola bisnis properti jual-beli 4 (empat) unit Apartemen Bassura City sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHD dimana Tergugat bertindak sebagai Komisioner. Penulis memberikan saran bahwa utamakan Perjanjian secara tertulis dalam kesepakatan bisnis apapun sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa bisnis maka sudah ada bukti yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian konstruksi hukum. ......XThis thesis discusses how the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant relates to The Business Property of 4 units Bassura City Apartments and how the legal construction of 4 apartment unit puchase related to civil case decision number 134/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. This research is a prescriptive normative juridical law research using secondary data which is then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it was found that legal relationship between the Plaintiff and the Defendant could not be categorized as a husband and wife because in the trial, the Defendant did not include evidence that between himself and the Plaintiff had carried out an Islamic marriage. The Defendant does not have rights to 4 units Bassura City Apartments if the marriage between her and the Plaintiff is not registered at KUA Kecamatan referring to Article 5 jo. Article 7 paragraph (1) Kompilasi Hukum Islam that Islamic marriage is not legally recognized if the marriage is not registered at KUA Kecamatan. The legal relationship between the Plaintiff and the Defendant is as a business partner referring to the statement of witness EH and evidence P-6. Furthermore, based on the results of the study, the legal construction of the purchase of 4 units Bassura City Apartments for sale refers to evidence P-6 made by the Defendant, witness EH’s statement and the Defendant’s good faith in documenting the receipt of money (evidence P-5) from the Plaintiff to the Defendant. The author examines that the Defendant’s position is as an intermediary for the Plaintiff to manage the business property of buying and selling 4 units Apartments Bassura City as regulated in Article 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) where the Defendant acts as a Commissioner. The author advises that prioritizing a written agreement in any business agreement so that if in the future ther is a business dispute, then there is clear evidence and does not create uncertainty in legal construction.

Abstrak :
Perkembangan yang semakin pesat dan persaingan yang semakin tajam telah membuat dunia usaha melakukan perluasan terhadap usahanya dengan melakukan investasi pada berbagai sektor yang mempunyai peluang untuk meraih keuntungan. Salah satu sektor industri yang sedang mencapai boom ialah sektor industri properti. Perusahaan-perusahaan yang bergerak bukan di sektor properti seperti perusahaan-perusahaan perbankan, industri baja, industri jasa dan lain-lain mulai melakukan diversifikasi dengan melakukan investasi pada sektor properti. Sementara itu perusaHaan industri properti juga semakin rmelebarkan usahanya dengan terus menerus melakukan investasi. Suatu perusahaan yang ingin melakukan investasi maka perlu menetapkan terlebih dahulu cost of capital daripada proyek investasi tersebut. Cost of Capital. ini akan menjadi unsur diskonto bagi proyeksi cash flow dalam rangka menentukan Net Present Value proyek investasi tersebut. Untuk mengetahui nilai cost of capital maka perlu juga mengetahui komponen-komponen yang. membetuk cost of capital itu, yaitu terdiri dari cost of debt, cost of preffered stock dan cost equity. Cost of Debt dan Cost of Preffered Stock dapat segera ditentukan karena nilainya sudah given, namun penentapan nilai Cost of Equity memerlukan suatu perhitungan karena Cost of Equity merupakan cerminan daripada required rate of return pemegang saham. Terdapat beberapa metode perhitungan Cost of Equity, diantaranya ialah perhitungan dengan metode Capital Assets Pricing Model (CAPM). Karya Akhir ini melakukan penelitian terhadap Cost of Equity dari perusahaanperusahaan properti yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta yang mana hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan dalam penentuan cost of capital proyek yang selanjutnya berguna sebagai dasar dalam keputusan capital budgetingnya. Dalam melakukan perhitungan cost of equity ini maka terlebih dulu melakukan perhitungan terhadap return market, corporate security return dan beta perusahaan. Dalam perhitungan beta maka risk free rate menggunakan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia. Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa Cost of Equity perusahaan-perusahaan properti yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta ialah antara 12,95 % sampai dengan 27,93% dan juga menunjukkan bahwa Cost of Equity daripada industri properti ialah sebesar 18,21 %. Berdasarkan perhitungan R-Squared pada saat penghitungan beta temyata menunjukkan bahwa kelima belas perusahaan properti tersebut mempunyai risiko sistimatis antara 0,04 % sampai dengan 49,41 %.

Abstrak :
Perjanjian bisnis dalam bidang kawasan wisata dapat dibuat dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam bisnis tersebut. Dalam menyusun perjanjian bisnis pengembangan kawasan wisata harus dipahami karateristik tersendiri yang berbeda dengan bisnis properti lainnya. Potensi pariwisata yang beraneka ragam berupa panorama alam, budaya, adat-istiadat dan wisata alam lainnya. Perjanjian bisnis pengembangan kawasan wisata harus meperhatikan karateristik yang dimiliki bisnis tersebut yaitu antara lain padat modal, padat tenaga kerja, berjangka waktu menengah-panjang, dan mencakup luas tanah ratusan hektar. Selain itu dengan munculnya trend pengembangan kawasan wisata yang memiliki berbagai kawasan lain selain kawasn wisata. Hal itu dimunginkan dengan adanya kawasan hunian (residential), kawasan bisnis (central business district), yang dibangun secara terpadu seperti yang dijumpai pada berbagai kawasan wisata yang telah dan sedang dikembangkan di Pulau Bintan Riau, Nusa Dua Bali, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Bagi konsultan hukum atau biro-biro hukum yang terkait dengan isnis tersebut khususnya pemerintah dareha kota/kabupaten dalam era otonomi daerah merupakan tantangan baru. Para lawyers tersebut harus juga memahami komplesitas manajemen terpadu yang mengelola kawasan terpadu dalam kawasan pariwisata selain aspek-aspek hukum yang telah mereka miliki selama ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Tren pertumbuhan nilai aset properti milik negara terus bertambah. Sebagian aset tersebut berpotensi untuk diinvestasikan terutama aset properti yang berstatus idle. Salah satu portofolio yang dapat dimanfaatkan adalah properti komersil. Agar aset idle dapat dimanfaatkan, harus dilakukan analisa peruntukan lahan terlebih dahulu. Dalam analisa peruntukan lahan, hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan kriteria untuk penilaian aspek lokasi. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan memiliki persyaratan yang spesifik bagi setiap properti. Sedangkan kriteria yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak dikhususkan serta dibedakan sesuai jenis propertinya. Tujuan penelitian ini adalah menyusun model untuk melakukan pemilihan jenis properti yang sesuai pada aset negara berdasarkan aspek lokasi. Model dikembangkan menggunakan pendekatan multikriteria. Bobot kriteria ditentukan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process AHP . Sedangkan penentuan parameter kriteria lokasi sebagai persyaratan kriteria lokasi dilakukan menggunakan metode Fuzzy Sets. Adapun metode skoring digunakan untuk menentukan properti prioritas. Pengujian model dilakukan terhadap 5 lima aset negara yang terletak di DKI Jakarta. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu melakukan pemilihan bisnis properti yang sesuai pada aset negara. Properti yang terpilih juga tidak melanggar zonasi peruntukan kawasan. Pengujian model juga menunjukkan bagaimana pemilihan bisnis properti diselesaikan secara sederhana dan mudah. Sehingga diharapkan model dapat membantu para pihak yang terlibat dalam tahapan awal pengembangan properti untuk memilih bisnis properti yang layak.

---

ABSTRACT
The growth trend in the value of state property assets continues to grow. Some of these assets have the potential to be invested, especially idle property assets. One of the portfolios that can be utilized is commercial property. In order for idle assets to be utilized, land analysis should be analyzed first. In the land use analysis, what distinguishes this research from previous research is the use of criteria for site aspect assessment. In this study, the criteria used have specific requirements for each property. While the criteria used in previous studies are not specified and differentiated according to the type of property. The purpose of this research is to develop a model to select the appropriate property on state assets based on the location aspect. The model was developed using a multicriteria approach. The weight of the criteria is determined using the Analitycal Hierarchy Process AHP method. While the determination of location criteria parameter as requirement of location criterion is done using Fuzzy Sets method. The scoring method is used to determine the priority property. Model testing is conducted on 5 five state assets located in DKI Jakarta. The test results show that the model is able to make the appropriate property business selection on state assets. The selected property also does not violate zoning regulation. The test model also shows how the selection of the property business is solved simply and easily. So the model is expected to help the parties involved in the early stages of property development to choose a viable property business.