Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUndang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik mengatur mengenai kewajiban, larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam realita yang berkembang, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Salinan Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN Prov Banten/X/2016, merupakan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X. Permasalahan yang penulis analisa yaitu, bagaimanakah kewajiban dan larangan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 12/PTS/MJ PWM Prov Banten/X/2016) berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dan bagaimana sanksi hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Jenis data yang digunakan, yaitu jenis data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris X telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan berupa membuat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang isinya tidak memenuhi persyaratan Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Sanksi yang diputuskan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris X yaitu usulan pemberhentian sementara dalam jabatannya selama 6 bulan.

---

ABSTRACTCode of Conduct as stipulated in the Bill of Public Notary, regulates the obligation and prohibition carried out by Public Notary in conducting their position. In reality, we still figure out such breach committed by Public Notary. A Copy of Verdict number 12/PTS/Mj.PWN Province of Banten/X/2016, as an example of such violation by Public Notary "Mrs. X". As an analitical problem, there are two big questions: (a) What is the obligation and prohibition for Public Notary in drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company for the case of Regional Inspectorate Council's Case number 12/PTS/Mj PWN, Province of Banten/X/2016 connected the a provision as stipulated at Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007 and (b) What is the legal sanction against the Public Notary committed such violation towards obligation and prohibition of their function as stipulated by the Bill of Public Notary. The method used for this research is a normative legal research with secondary data as a reference. This research come to conclusion that Public Notary "Mrs. X" has been proven to violate the obligation and prohibition as a Public Notary by drafting an Act by Ineligible share holders of a Limited Liability Company in which that was not complied to the requirement as stipulated by Article 91, Bill of Limited Liability Company Number 40/2007. The sanction imposed by the Regional Inspectorate Council was a temporary suspension in the position for 6 months."

"Pada pandemi Covid-19 lalu RUPS secara elektronik semakin sering diselenggarakan, baik pada PT terbuka maupun PT tertutup, guna menjalankan kegiatan usaha PT. Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS elektronik PT tertutup dengan studi kasus atas dokumen akta risalah hasil RUPS PT RKI yang dilaksanakan secara elektronik (telekonferensi). Tinjauan teoretis menunjukan bahwa penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam membuat akta risalah paling relevan untuk diterapkan demi terhindar dari kesalahan teknis administratif hukum bahwa prinsip kehati-hatian notaris adalah menjadi asas terpenting di antara asas-asas lainnya dan wajib diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Rumusan masalah tesis ini adalah kedudukan Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020 PT RKI yang dibuat secara RUPS Elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang seharusnya Notaris P lakukan dalam pembuatan Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum non-doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan adalah pertama, Akta Nomor 207 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Notaris P sudah memenuhi syarat formal untuk sebuah akta autentik. Hal tersebut karena sudah dibuat sesuai dengan Pasal 38 UUJN dan mengacu pada Anggaran Dasar dan UUPT. Kedua, Notaris yang menjalankan prinsip kehati-hatiannya secara tidak langsung dapat membantu PT untuk menerapkan prinsip GCG pada usahanya dan membantu meminimalkan potensi masalah atau sengketa yang bisa merugikan. Notaris P belum melakukan prinsip kehati-hatian secara optimal dan PT RKI juga belum menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh. Akan tetapi, selama tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak lainnya yang merasa dirugikan, maka Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020 tetap berlaku sebagai akta autentik.

---

During the Covid-19 pandemic, electronic GMoS were held more frequently, both at public company and limited liability company, in order to carry out the limited liability company's business activities. This thesis aims to discuss the implementation of precautionary principle by a notary in drafting a deed of minutes of electronic GMoS of a Limited Liability Company with case study of a deed of minutes of GMoS of PT RKI held electronically (teleconference). Theoretical review shows that the implementation of precautionary principle by a notary in drafting a deed of minutes is the most relevant principle to be carried out to avoid any legal administrative technical error, and that the precautionary principle is the most important amongst all other principles and shall be implemented by a notary in carrying out their positions. This thesis’s problem statement is the standing position of Deed No. 207 dated 16 September 2020 of PT RKI drafted pursuant to an electronic GMoS to be associated with the applicable laws as well as Notary’s precautionary principle which must be conducted by Notary P in drafting the Deed No. 207 dated 16 September 2020. To answer these problems, the conducted research method is the non-doctrinal legal research using the primary data collected through field studies and the secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. The analysis result is that firstly, Deed No. 207 dated 16 September 2020 drafted by Notary P meets the formal requirements for an authentic deed. This is because it has been drafted in accordance with Article 38 UUJN and refers to the Articles of Association and Company Law. Secondly, Notaries who implement the precautionary principles can indirectly help any limited liability company to apply GCG principles onto their business and help minimize any potential problems or disputes that could be detrimental. Notary P has not optimally implemented the precautionary principles and PT RKI has also not implemented the GCG principles thoroughly. However, as long as there are no lawsuits or demands from other parties who feel disadvantaged, then Deed No. 207 dated 16 September 2020 remains valid as an authentic deed."