Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cinde Insani
Abstrak :
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan/ lebih atau sebagian aktiva dan pasiva kepada satu Perseroan/ lebih. Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan cara, prosedur dan mekaniseme Pemisahan Perseroan Terbatas yang beregerak di bidang perbankan dengan meneliti implementasinya pada kasus BNI Syariah. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metodologi yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Temuan dari penelitian adalah cara pemisahan dalam Perseroan Terbatas antara lain pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, prosedur dan mekanisme Pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang akan melakukan Pemisahan seperti pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia, permohonan persetujuan pemisahan kepada Dewan Komisaris, menyusun rancangan pemisahan yang diumumkan dalam surat kabar harian, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya membahas Pemisahan, pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah BNI dalam surat kabar, rancangan pemisahan dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian penandatanganan Akta pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan. Setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia, dalam waktu maksimal enam bulan harus mengajukan izin usaha kepada Bank Indonesia. Efektifnya pemisahan adalah pada saat pertama kali perseroan melakukan kegiatan usahanya. ......Separation is a legal act performed by the company to separate the business that resulted in all assets and liabilities of the company switched to two companies/ more or partly of assets and liabilities to a company/ more by law. This thesis are to find out how, procedures and mechanisms separation of Limited Liability Company conducting in banking activity by its implementation in the case of BNI Syariah. This research descriptively analyzed analytically using a normative juridical method, based on prevailing legislation, particularly the Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 and the Islamic Banking Act Number 21 Year 2008. The findings of the study is how the separation of the Limited Liability Company, among others, pure and impure separation, procedures and mechanisms of separation which performed by Limited Liability Company conducting in banking activity are submit the application to Bank Indonesia to get the principle approval, submit the application about separation to the Board of Commissioners, announced a draft of separation in daily newspapers, held a General Meeting of Shareholders to discuss the separation and get the approval from them, announced the planned transfer of the rights and obligations of Sharia business unit of BNI in daily newspapers, draft of separation set forth in the notary deed, then signing the deed of establishment of new Sharia Bank as a result of separation. After receiving principle approval from Bank Indonesia, within a maximum of six months must submit an application for obtaining business license to Bank Indonesia. The effectiveness of separation is at the first time the company conducting its business.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28697
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Etrizal Suar
Abstrak :
Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang cukup rawan terhadap kejahatan yang berupa tindak pidana perbankan sebagaimana di atur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang berada di luar peraturan hukum perbankan. Kerugian yang diderita oleh negara, masyarakat, maupun perbankan oleh karena kejahatan pembobolan bank cukup besar. Kondisi demikian memerlukan upaya penangggulangan yang efektif agar kerugian yang diderita oleh berbagai pihak dapat diperkecil atau ditekan sedemikian rupa sehingga perekonomian nasional stabil. Pembobolan bank banyak dilakukan oleh pihak terafiliasi atau orang dalam. Hal itu menunjukkan adanya persoalan mentalitas pada kalangan manajemen perbankan yang memerlukan penanggulangan secara efektif melalui etika bisnis perbankan yang dikendalikan oleh aspek moralitas. Di samping dilakukan oleh pihak terafiliasi, pembobolan bank juga cukup sering dilakukan oleh orang luar baik secara mandiri maupun dengan cara kerja sama dengan orang dalam atau pihak terafiliasi. Banyak cara dilakukan oleh pelaku pembobolan bank seperti pemalsuan dokumen, warkat, transaksi dan sebagainya. Pembobolan bank juga dilakukan dengan cara melakukan manipulasi, korupsi, penipuan, dan lain-lain. Dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap pembobolan bank yang cukup sering terjadi, pemecahan masalahnya dapat ditinjau dari berbagai aspek yakni motivasi, manajemen, kesejahteraan pegawai, perkembangan teknologi informasi khususnya komputer yang dewasa ini merupakan alat bantu utama di dalam pengelolaan bank. Komputer dengan segenap kemampuan teknologi yang terkandung di dalamnya ternyata, dewasa ini, merupakan salah satu alat yang cukup efektif untuk melakukan pembobolan bank. Salah satu hal yang cukup menarik di dalam kaitan dengan pembobolan bank ternyata para pelaku pembobolan bank tersebut adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang lalu lintas perbankan. Mereka bukanlah orang awam terhadap seluk beluk perbankan. Hal ini membawa analisis ke arah white collar crime dan/atau corporate crime. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan acap kali dapat dikategorikan ke dalam white collar crime atau corporate crime tergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh para pembobol bank tersebut. Oleh karena cukup banyak aspek yang melekat atau berkaitan dengan pembobolan bank, maka upaya penanggulangannya dapat dilakukan secara internal, eksternal, dan penguasaan teknologi. Secara internal, bank wajib dikelola secara profesional dan bertanggung jawab berlandasakan pada asas perbankan yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara eksternal, pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan yang dilakukan oleh lembaga otoritas perbankan yakni Bank Indonesia harus memapu melakukan tugas tersebut secara efektif dan bertanggung jawab. Penguasaan teknologi merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern.
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vista Agusti
Abstrak :
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung. ......This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1588
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library