Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis multi dimensi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari adanya persaingan usaha tidak sehat dengan segala bentuknya. Terjadinya pemusatan ekonomi pada segelintir pihak dan praktek-praktek monopoli membuat pasar menjadi terdistorsi dan membahayakan pertumbuhan perekonomian yang didasari pada persaingan usaha yang sehat. Banyaknya kasus-kasus persekongkolan tender yang terjadi di Indonesia mengindikasikan bahwa selama ini kesempatan berusaha tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, dan hanya dapat dinikmati oleh pihakpihak yang kuat dan dekat dengan kekuasaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan mampu untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktek-praktek persekongkolan tender di Indonesia. Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua macam metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kasus-kasus persaingan usaha, yaitu per se illégal dan rule of reason.Terdapat perbedaan mendasar antara kedua metode pendekatan tersebut. Pendekatan rule of reason membutuhkan analisis ekonomi untuk mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan per se ¿Ilegal tidak lagi mensyaratkan adanya analisis ekonomi. Dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai persekongkolan tender terlihat menggunakan analisis secara rule of reason, dimana hal tersebut bertolak belakang dengan beberapa putusan KP PU yang menggunakan pendekatan per se illégal.Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain adalah menggunakan pendekatan per se illégal dalam kasus-kasus persekongkolan tender (bid rigging) bahkan dipertegas dengan mengkategorikan sebagai perbuatan pidana.Hal ini menunjukkan bahwa P'asal 22 UU No.5 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan mengingat persekongkolan tender sama sekali tidak berkaitan dengan struktur pasar (structure), dan tidak terdapat unsur pro-persaingan sama sekali. Persekongkolan tender lebih mengutamakan perilaku (behavior) berupa perjanjian untuk bersekongkol iconspiracy) yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Hal tersebut juga perlu dilakukan agar terdapat kesesuaian dengan penanganan kasus-kasus persekongkolan tender di negara-negara yang telah berpengalaman, sehingga tercipta suatu konvergensi antara aturan hukum di Indonesia dengan negara lain, sepanjang hal tersebut bermanfaat dan baik untuk diaplikasikan.(is)"

"Tesis ini membahas tentang  penggunaan alat bukti kesamaan dokumen/surat oleh KPPU dalam memutus perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi. Alat bukti yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara ini adalah kesamaan dokumen, Alat Bukti kesamaan dokumen tersebut merupakan alat bukti petunjuk. Petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu alat bukti petunjuk harus mengacu pada persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Alat bukti petunjuk hanya dikenal dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Pengaturan mengenai petunjuk di hukum pidana didasarkan pada prinsip bahwa hakim bersifat aktif untuk mencari keadilan,

---

This thesis discusses the use of document similarity evidence / letter by the Commission in deciding the case 41/KPPU-L/2010 of Tender for Procurement of Infrastructure Energy Conversion. Evidence used by the Commission in deciding the case this is the similarity of a document, the document similarity Evidence is evidence instructions. Hints of various kinds of evidence may not be obtained without the use of a judge thought about the fact that the existence of correspondence between one another, or between one reality to the offense itself. Therefore evidence should refer to the instructions of correspondence between the events, circumstances, actions, and with the crime itself. Instructions only known evidence in criminal procedural law (Criminal Procedure Code) and Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Instructions on setting the criminal law is based on the principle that judges are actively to seek justice."

"Bid-ask spread is one of the most common variable used to measure stock liquidity. A stock with lower relative spread is said to be more liquid, because its transaction or immediacy cost is lower than a stock with higher relative spread. This research utilizes intraday data, some of which was not captured by the Jakarta Stock Exchange. This research confirms the fact that stock price, return volatility, and transaction volume, significantly affect intraday bid-ask spread."

"Wacana tentang slametan dalam masyarakat Muslim Surinam keturunan Jawa di Belanda sesungguhnya, di satu sisi, merepresentasikan sebuah pertarungan identitas kultural keagamaan di antara mereka dan, di sisi lain, menunjukkan sebuah hubungan yang kompleks antara Islam ‘resmi’ dengan tradisi Jawa. Tulisan ini membuktikan bahwa praktek slametan dalam masyarakat Muslim Surinam keturunan Jawa di Belanda ternyata hampir tidak mengalami perubahan. Perubahan yang ada hanya berkaitan dengan aksesoris upacara sebagai akibat dari penyesuaian terhadap kondisi geografis dan iklim setempat. Hal ini tidak ada artinya dibandingkan dengan antusiasme yang sangat besar --khususnya bagi kelompok masyarakat Muslim Kejawen untuk melestarikan semua warisan budaya dari pendahulu mereka yang adalah orang Jawa. Tulisan ini pada akhirnya menunjukkan adanya pertarungan identitas antara kelompok Muslim Kejawen yang bangga dengan “agama jawa”-nya dan kelompok moderat dan reformis yang ingin menjadi Muslim yang sebenarnya."

"Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko.

---

The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk."

"Didalam proses seleksi kontraktor untuk pelaksanaan proyek konstruksi pada umumnya dilakukan dengan proses tender. Problematika yang timbul adalah jika penawaran underestimate. Agar tidak mengalami kerugian atau untuk mendapatkan suatu nilai keuntungan tertentu, kontraktor melakukan strategi yang salah satunya mengurangi alokasi biaya pelaksanaan di lapangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko penawaran underestimate serta menentukan tindakan preventive dan corrective, terhadap kualitas proyek konstruksi jalan dan jembatan di propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey.Hasil penelitian mengidentifikasi risiko yang paling dominan adalah material kurang dari yang dibutuhkan, mutu tidak sesuai spesifikasi, dan jumlah alat tidak memadai.

---

The contractor selection process for the implementation of construction projects are generally done by tender process. Problem arises if the offer is underestimated. In order not to gain loss or to obtain value of a certain benefit, the contractor applied strategy to reduce the cost allocation for implementation in the field.This research aims to identify underestimate offer risks and determine preventive and corrective actions to the quality of road and bridge construction projects in DKI Jakarta Province. This research is a quantitative study with survey method.The research result identified the most dominant risks are lack of material required, the quality is not in accordance with its specification, and the number of equipment is inadequate."

"Permasalahan yang cukup sering terjadi pada proyek-proyek jalan di Indonesia adalah tidak terpenuhinya batasan waktu, biaya, kualitas serta pengendalian resikonya. Permasalahan tersebut juga terjadi untuk proyek-proyek jalan dan jembatan di Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu disebabkan antara lain karena terjadinya keterlambatan pendanaan/pembiayaan yang disebabkan proses lambatnya pengesahan anggaran (DIPA) yang berakibat terhadap keterlambatan dalam proses pengadaan proyek. Permasalahan tersebut juga disebabkan salah satunya karena proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan yang ada saat ini masih menggunakan metode yang dianggap konvensional atau tradisional, seperti metode Design-Bid-Build (D-B-B). Metode kontrak yang saat ini sedang dikaji sebagai alternatif untuk diterapkan dalam proyek-proyek konstruksi jalan dan jembatan di lingkungan Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum adalah metode kontrak Design and Build dengan mempertimbangan aspek kinerja hasil pekerjaan dan aspek pertimbangan pembagian resiko.

---

The problems that often occur on the highway projects in Indonesia is not meet the restrictions of time, cost, quality and risk control. Problems also occurred for the projects of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works, which is caused, among others, because of a delay in the funding Z financing because of the slow process of ratification budget (DTPA), which result in delays in the process of the procurement project. Problems are also caused because one of the construction projects of highways and bridges that are currently using a method that is considered conventional or traditional methods such as Design-Bid-Build (DBB). Method of contracts that are currently being examined as an altemative to implement projects in the construction of highways and bridges in the Directorate General of Highways, Ministry of Public Works is a method of Design and Build contract to consider performance aspects of the work and per-equilibrium distribution of risk."

"The aim of this research are to analyze the impact of declining tick size toward stock liquidity and changes of order strategy. Relative bid ask spread and bid ask depth were used for analyzing stock liquidity. Whether Marketable Limit Order to Total Order was maintained to analyze the changes of order strategy. The result implies that relative spread decrease after tick size declining policy and stock more liquid. But, declining of depth can not raise tock liquidity. Comparation between depth and relative spread was maintained for solving opposite results of soread. The finding is there is no significant of liquidity. deterioration of relative spread result in cheaper cost of transaction and stock execution faster than before. Therefore traders are able to change strategy from limit order to market order."

"ABSTRAKEstimasi biaya konstruksi baik itu owner estimate yang dilakukan oleh pihak pemilik proyek maupun contractor estimate yang dilakukan oleh pihak kontraktor pada saat tahap penawaran suatu proyek (bid estimate) seringkali kurang memperhitungkan besarnya prosentase biaya kontingensi yang berguna untuk melingkupi atau mengantisipasi hal-hal tak terduga termasuk faktor inflasi. Hal ini mengakibatkan membengkaknya biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor selaku pelaksana pekerjaan proyek konstruksi. Sehingga pada akhirnya pihak kontraktor akan mengajukan beberapa paket pekerjaan tambahan yang disusulkan pada scat pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi untuk menghindari kerugian. Bagi pihak pemilik proyek kondisi seperti ini akan menyebabkan semakin membengkaknya pengeluaran biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi sementara anggaran biaya hanya berdasarkan pada nilai owner estimate. Apabila hal ini terns menerus berlangsung akan berdampak pada tidak tersedianya anggaran biaya yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi yang membuat pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi menjadi terhambat atau bahkan menjadi terhenti. Oleh karena itu diperlukan suatu analisa yang dapat menghasilkan suatu forecasting range estimate termasuk didalamnya perhitungan biaya kontingensi agar dapat diketahui batas minimum dan batas maksimum perhitungan biaya konstruksi untuk item-item pekerjaan dalam suatu proyek. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penulisan tesis ini akan dilakukan suatu analisa untuk mengetahui seberapa besar biaya kontingensi diperhitungkan dalam suatu estimasi biaya konstruksi pada tahap penawaran. Analisa dilakukan terhadap data-data estimasi biaya konstruksi dui owner esimate dan contractor estimate pada tahap penawaran suatu proyek. Dalam hal ini dilakukan studi kasus pada data-data estimasi biaya konstruksi dari owner estimate dan contractor estimate untuk proyek-proyek pembangunan gedung perkantoran milik PT. (PERSERO) Bank Negara Indonesia Tbk. Selama untuk kurun waktu tahun 2000-2005 dengan lokasi di pulau Jawa, Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS, Crystal Ball, dan Project Risk Analysis. Diharapkan dengan basil analisis terhadap data-data tersebut dapat ditentukan suatu forecasting range estimate yang telah pula memperhitungkan besamya biaya kontingensi untuk dapat mengantisipasi segala "