Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Biaya Penanganan Perkara merupakan komponen dari Biaya Reaksi terhadap Korupsi. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara merupakan bagian dari kajian terhadap perhitungan Biaya Sosial Korupsi yang dilakukan pada tahun 2013. Pada penelitian ini, Penulis mengkaji kelayakan diterapkannya konsep pemidanaan ini sebagai bentuk pemidanaan di Indonesia, komponen dari biaya penanganan perkara, serta implementasinya apabila dilaksanakan pada kasus korupsi bantuan dana sosial Covid-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara. Bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif yang didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara layak untuk diterapkan karena merupakan implementasi dari teori relatif yang dikenal dalam hukum pidana sebagai suatu upaya pencegahan meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan konsep pemidanaan ini juga dapat menjadi jawaban atas persepsi masyarakat terkait lemahnya efek penjeraan serta ketidakefektifan peraturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun komponen dari biaya penanganan perkara dalam kaitannya dengan biaya sosial korupsi yang ditemukan pada penelitian ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada tahap penyelidikan, tahapan penyidikan, hingga tahapan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Konsep pemidanaan pembebanan biaya penanganan perkara juga dapat dilaksanakan sebagai suatu upaya untuk menutup atau mengembalikan lebih banyak kerugian keuangan negara dibanding bentuk pemidanaan lainnya. Terakhir, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa Juliari tidak setimpal jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani kasus tersebut serta dampak yang ditimbulkan oleh kasus tersebut. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan terkait peraturan tentang tindak pidana korupsi untuk menerapkan konsep pemidanaan ini. Alternatif lain dari penerapan konsep pemidanaan ini adalah dengan meniru konsep pembebanan biaya perkara yang sudah lama digunakan di peradilan Indonesia. ......Case Handling Fees are a component of Reaction Costs against Corruption. The concept of imposing criminal case handling fees is part of a study on the calculation of the Social Costs of Corruption conducted in 2013. In this study, the author examines the feasibility of applying this sentencing concept as a form of punishment in Indonesia, the components of case handling costs, and its implementation when implemented in cases the corruption of the Covid-19 social funding assistance carried out by the former Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia, Juliari P. Batubara. The form of research used in this research is juridical-normative which is supported by the results of interviews with informants. The results of this study indicate that the concept of imposing criminal charges for case handling is feasible to apply because it is an implementation of a relative theory known in criminal law as an effort to prevent the increase in corruption crimes in Indonesia. In addition, the implementation of this sentencing concept can also be an answer to public perceptions regarding the weak deterrent effect and the ineffectiveness of regulations related to corruption in Indonesia. The components of case handling costs in relation to the social costs of corruption found in this study are all costs incurred at the investigation stage, the investigation stage, to the stage of handing over files to the prosecutor's office. The concept of imposing criminal charges for handling cases can also be implemented as an effort to cover or return more state financial losses than other forms of punishment. Finally, the results of this study also show that the sanctions given to the Defendant Juliari are not worth it when compared to the costs incurred by the state to handle the case and the impact caused by the case. Thus, it is necessary to update the regulations regarding criminal acts of corruption to implement this concept of punishment. Another alternative to the application of this sentencing concept is to imitate the concept of imposing court fees which has long been used in Indonesian courts.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai hubungan penguasaan atas modal sosial dengan tingkat kesejahteraan petani di Desa Trisnomaju, Lampung. Konteks petani yang diteliti adalah petani usaha rumah tangga, dengan produksi utama padi dan jagung. Dimana petani di Desa Trisnomaju memiliki sistem kedokan sebagai salah satu potensi penguatan bidang pertanian, serta budaya muakhi yang membentuk nilai masyarakat dan aktivitas sosial maupun ekonomi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dimensi modal sosial seperti jaringan, norma, dan sanksi terbilang tinggi dalam penguasaannnya, namun memiliki pengaruh rendah terhadap kesejahteraan petani yang diukur menggunakan indikator Struktur Pendapatan Rumah Tangga, Struktur Pengeluaran untuk Pangan, dan Nilai Tukar Petani. Hasil penelitian pada petani usaha rumah tangga di Desa Trisnomaju tidak adanya hubungan antara Modal Sosial dengan Tingkat Kesejahteraan. Kondisi yang terjadi, bahwa yang menjadi beban pengeluaran petani berasal dari biaya sosial, melalui aktifitas masyarakat seperti pesta pernikahan, khitanan, upcara keagamaan, peringatan hari raya, atau pun kegiatan menghadiri undangan. Tuntutan untuk biaya sosial ini cenderung sama, bagi petani dengan penghasilan tinggi maupun redah.

---

ABSTRACT
This research discusses about relationship of social capital with welfare of farmers in Trisnomaju Village, Lampung. The context of the farmers studied is the farmers of the household business, with the main production of rice and maize. Farmers in Trisnomaju Village have a kedokan system as one of the potential strengthening of agriculture, as well as muakhi culture that shape the value of society and their social and economic activities. The research method used is quantitative approach with descriptive research type. The results of this study show that the dimensions of social capital such as network, norm, and sanction are high in their mastery, but have low effect on farmer 39 s welfare measured using Household Structure Structure indicator, Structure of Food Expenditure, and Farmer 39 s Exchange Rate. There is no correlation between social capital with the welfare of farmers of household business in Trisnomaju village. Conditions that occur, expenditure burden of farmers comes from social costs, through community activities such as wedding celebrations, circumcisions, religious ceremonies, holiday anniversaries, or attendance. The demand for this social cost tends to be the same, for farmers with high or low income.