Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Central Sterile Supply Department (CSSD) adalah adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang merupaakan pusat sterilisasi. Biaya satuan dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan anggaran, pengendalian biaya, penetapan harga, penetapan subsidi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apoteker dalam pengelolaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian serta untuk mendapatkan hasil analisa biaya satuan di Central Sterile Supply Department (CSSD) di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Data yang digunakan adalah biaya langsung yang terdiri dari bahan dan alat medis habis pakai dan biaya tidak langsung yang terdiri dari bahan habis pakai non medis, biaya sumber daya manusia, biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan biaya utilisisasi. Hasil penelitian menunjukkan peran apoteker dalam menganalisis biaya satuan pada layanan di unit CSSD RSUI yaitu memelihara sistem manajemen informasi secara lengkap agar lebih banyak lagi informasi yang andal dan terperinci, yang memungkinkan penilaian akurat tentang pemanfaatan sumber daya yang efisien pada unit pelayanan CSSD. Hasil analisis perhitungan biaya satuan dengan metode tradisional diperoleh biaya satuan pada layanan sterilisasi ulang sebesar Rp. 1.399.991 dan produksi kassa steril sebesar Rp. 54.061 yang menunjukkan biaya yang cukup tinggi sehingga diperlukan pengendalian dengan menekan biaya bahan habis pakai.

---

The Central Sterile Supply Department (CSSD) is a service unit in a hospital which is a sterilization center. Unit costs are analyzed to obtain information on budget planning, cost control, pricing, setting subsidies and assisting in decision making. This study aims to determine the role of pharmacists in the management and control of pharmaceutical services and to obtain the result of unit cost analysis at the Central Sterile Supply Department (CSSD) at Rumah Sakit Univeristas Indonesia. The data used are direct costs consisting of consumable medical materials and equipment and indirect costs consisting of non-medical consumables, human resource costs, depreciation costs, maintenance costs and utilization costs. The results of the study show the pharmacist's role in analyzing unit costs for services in the CSSD unit at RSUI, namely maintaining a complete information management system so that there is more reliable and detailed information, which allows accurate assessment of the efficient use of resources in the CSSD service unit. The results of the analysis of calculating unit costs using the traditional method obtained unit costs for re- sterilization services of Rp. 1,399,991 and sterile gauze production of Rp. 54,061 which shows a fairly high cost so that control is needed by reducing the cost of consumables.

"

"ICU sebagai bagian dari pelayanan Rumah Sakit RS harus mempertahankan mutu dan standarpelayanan. Dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional, RS menggunakan tarif inaCBGs sistempaket menuntut RS melakukan kendali biaya dan mutu. Data bagian keuangan: banyak tagihan ICU,terutama yang berhubungan dengan pelayanan ventilator, dibayarkan dibawah tarif. Pada 2015 untukkelas III 30 kasus dibayarkan defisit. Tahun 2016 tarif baru diberlakukan. Hal tersebut menjadi dasarpenulis meneliti biaya satuan dan cost recovery rate CRR pelayanan ventilator dengan tarif lama danbaru. Populasi penelitian 4 pasien dengan diagnosis utama Respiratory Failure J969 , kode INA-CBG J-1-20-III. Penelitian melalui telaah biaya terkait pelayanan ventilator, didapatkan biaya langsung dan taklangsungdengan metode Step-down dan Relative Value Unit. Hasilnya per pasien: biaya satuan aktual BSA Rp8.522.431 dan biaya satuan normatif BSN Rp1.429.657. Perbandingan tarif 2011 didapatkanCRR dengan BSA 14.55 dan BSN 85.34 . Dengan tarif 2016 CRR dengan BSA 15.92 dan BSN93.38 . Untuk tarif BPJS 2014 CRR dengan BSA 10.62 kelas 1 , 9,11 kelas 2 , 7,59 kelas 3 .Untuk tarif BPJS tahun 2016 CRR BSA 16,86 kelas 1 , 14,45 kelas 2 , dan 12,04 kelas3 . Jikakapasitas dioptimalkan dengan rerata BOR, CRR BSN tarif BPJS2014 masing-masing sebesar62,30 kelas 1 , 53,41 kelas 2 , 44,50 kelas 3 . Dengan tarif BPJS2016 CRR BSN 98.84 kelas 1 ,84,72 kelas 2 , dan 70,60 kelas3 . BSA penggunaan ventilator yang sangat tinggi oleh karenarendahnya kunjungan pasien dan tingginya nilai biaya investasi. Tingginya biaya ini juga menunjukkansupport daerah masih dibutuhkan di RSUD Nunukan baik sebagai pengawas maupun pendukung finansialmelalui APBD.

---

AbstrarctIntensive Care Unit as a part of hospital service, must maintain the quality and standard of services. Intreating patients of National Health Insurance hospitals use InaCBGs fare in package per diagnosisdemanding hospital to control cost and quality. Data from our financial division shown that many ICU rsquo sclaim were paid below fare, especially ventilator services claim. In 2015 for class 3 about 30 was paidbelow fare. In 2016 new list of fares was enacted. This become the main reason to find out how much theactual AUC and normative unit cost NUC and Cost recovery rate CCR ventilator service comparewith previous and recent fare. Population of this research are 4 patients with diagnosis Respiratory Failure J969 , INA CBG code J 1 20 III. The research through cost analysis due to ventilator service, find outdirect and indirect cost with step down and Relative Value Unit method. The results per patient are AUCRp8.522.431 dan NUC Rp1.429.657. Compare with 2011 fare CRR of AUC 14.55 and NUC 85.34 .Compare with 2016 fare CRR of AUC 15.92 and NUC 93.38 . Compare with BPJS2014 fares CRRof BSA 10.62 class 1 , 9,11 class 2 , 7,59 class 3 . Compare with BPJS2016 fares CRR of BSA16,86 class 1 , 14,45 class 2 , dan 12,04 class 3 . If capacity optimalize according with mean BOR,CRR of NUC of BPJS2014 each are 62,30 class 1 , 53,41 class 2 , 44,50 class 3 . With BPJS2016fares CRR of NUC are 98.84 class 1 , 84,72 class 2 , dan 70,60 class 3 . The AUC of ventilatorservice was very high mainly because of low patients visit and the investment cost is high. These highcosts shown that Nunukan Hospital still needs support from local government as owner and financialsupporter."