Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Dampak krisis moneter berpengaruh besar terhadap pelayanan kesehatan gigi dimana sebagian besar peralatan, bahan material dan obat-obatan adalah impor sehingga harganyapun semakin mahal dan kemampuan masyarakat untuk membelipun berkurang. Industri jasa pelayanan kesehatan gigi, bila ingin tetap bertahan pada masa seperti ini harus mengupayakan agar biaya yang dikeluarkan dapat dilampaui oleh pendapatan. Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut RSHS sebagai salah satu pusat pendapatan rumah sakit yang masih mendapat subsidi pemerintah dan sampai saat ini masih mengalami defisit anggaran. Dengan adanya krisis pada saat ini biaya operasional semakin meningkat dan tidak ditunjang dengan peningkatan subsidi dari pemerintah, terlihat dengan semakin sulitnya pengadaan (obat dan bahan habis pakai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang efisiensi biaya di Instalasi Rawat jalan Gigi dan Mulut Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini merupakan kajian studi kasus pendekatan kuntitatif dan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran efisiensi biaya di Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut RSHS Bandung, yang berkaitan dengan biaya total, biaya standar maupun subsidi dan pendapatan dengan menggunakan metoda analisa double distribution. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bila menggunakan biaya satuan berdasarkan biaya total, tidak satupun bagian Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut mengalami surplus tetapi bila menggunakan biaya satuan berdasarkan biaya variabel maka hanya Poli Pedodonti yang kondisinya surplus. Perbedaan biaya tersebut pada setiap poli berbeda tergantung dari jumlah tenaga, luas poli, sarana dan prasarana yang dimiliki poli, jenis bahan dan obat serta tingkat pemanfaatan pelayanan. Inefisiensi terjadi bila biaya total dibandingkan dengan pendapatan dan subsidi begitu pula bila biaya total dibandingkan dengan biaya standar. Inefisiensi ini terjadi karena besarnya biaya investasi bangunan bila biaya ini dihitung dengan menggunakan laju inflasi 53,74%, besarnya biaya sumber daya manusia dan tingginya biaya obat dan bahan medis. Dapat dilakukan upaya pengendalian biaya dengan cara menekan biaya obat/bahan medis dan tenaga kesehatan, meningkatkan total output, meningkatkan total pendapatan dan subsidi silang baik antar pasien, antar bagian Instalasi Rawat Jalan Gigi dan Mulut, maupun antara FKG UNPAD dan RSHS.

---

ABSTRACT The impacts of monetary crisis highly affect dental health service. Most equipment, material and medicines axe imported that their price is increasingly expensive while on the other hand the people purchasing power is decreasing. If dental health service industry to maintain its survival during such period it must attempt to suppress the cost to keep with the revenue. Up to now, Dental Health Clinic of RSHS as one of hospital which receive subsidy from the government subsidy which can be seen from the increasingly difficulties of purchasing of medicines and disposable material. The purpose of this research is to obtain description of efficiency cost in Dental Health Clinic of Dr. Hasan Sadikin Bandung. This research is a case study with a quantitative and qualitative approach by using descriptive analysis method to obtain description of cost in dental clinic of RSHS Bandung related to total cost, standard cost and subsidy and revenue by using double distribution analysis method. The results of this research indicate that if using cost unit of total cost, none of the part dental clinic that obtain surplus. However, when using the unit cost based on variable cost, it is only Pedodonti clinic than obtain surplus. The cost difference in each clinic depends on number of personnel, extent of clinic, facilities and infrastructure owned by clinic, types of material and medicines and level of service utilization. Inefficiency occurs when the total cost is compared to revenue and subsidy. The same when total cost is compared to standard cost. This inefficiency occurs due to the large amount of building investment cost if the cost is calculated by using inflation rate of 53.74%, the large amount of human resources cost and high cost of medicines and medical materials. Due to this matter, cost control efforts in needed by suppresing medical cost or dental materials and health personnel, increasing total output, increasing total revenue and cross subsidy among patients, among dental clinics, and between Faculty of Dentistry University of Padjadjaran and RSHS.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan adalah proses yang terus menerus dan progresif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan di berlakukannya Amandemen I - IV UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan negara sudah semakin jelas di mana secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat yang. harus tersedia merata. Konsekwensinya daerah-daerah harus mengalokasikan pendanaan.. yang lebih besar terhadap sektor kesehatan. Pendanaan kesehatan merupakan kunci utama dalam suatu sistem kesehatan di berbagai negara. Penelitian Oleh WHO di Indonesia yang selama bertahun-tahun prihatin bahwa masalah kesehatan di Indonesia mengalami kemandegan akibat pendanaan, sebagai salah satu masukan (input) yang penting kurang mendapat perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah anggaran kesehatan yang masih rendah di tambah lagi dengan belum teratasinya beberapa masalah kesehatan, penting dilakukan analisis pembiayaan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang peta pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2006. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif operasional di bidang analisis pembiayaan kesehatan Masyarakat yang bersumber dari pemerintah di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Gudang Farmasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Penelitian ini adalah telaah dokumen Dalam DASK yang di kelompokan menurut, sumber, provider, Fungsi biaya, program Prioritas dan realiasasi angearan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan masyarakat bersumber pemerintah sebesar Rp 21,052,017,064,- dan nilai per kapita adalah Rp 71,104,11,- per tahun, yang bersumber dari APBD Kabupaten Rp 13,448,602,038 (65 %), Pinjaman Luar Negeri/Bantuan Luar Negeri PLN/BLN adalah sebesar Rp 4,300,000,000,- (21%) dan APBN sebesar Rp 3,015,000,000,(15 %). Dari 7 Provider, Bagian Tata Usaha mendapat porst terbesar Rp 7,013,652,601,- (34%) sedangkan terkecil alokasi biaya Bidang Pelayanan Kesehatan dasar Rp 919,380,000,- (4%). Pengelompokan menurut biaya pelayanan kesehatan yang terbesar adalah suporting Rp 12,770,145,438,- (62%). Fungs) pembiayaan Line Htem dengan alokasi dana terbesar adalah biaya Operasional yaitu Rp 16.121,935,838,(78%). Pembiayaan program kesehatan alokasi terbesar adalah program kesehatan kuratif Rp, 6,543,320,200,- (32%). Pembiayan 9 program kesehatan prioritas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) alokasi terbesar untuk program pelayanan kesehatan dasar sejumlah Rp 4,695,774,960,- (23%). Realisasi dana yang sudah di alokasikan adalah sejumlah 92% terdiri dari: Dana yang bersumber APBN 99%, realisasi anggaran bersumber APBD adalah 98%, dana yang besumber dari BLN/PLN mempunyai realisasi dana terrendah hanya 68% dani total alokasi anggaran. Di sarankan bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menyusun kebijakan pembiayaan sektor kesehatan kiranya lebih memperhatikan distribusi per Provider, Program prioritas dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan maupun distribusi sesuai fungsi pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini harus di ikuti dengan peningkatan pembiayan sektor kesehatan terutama untuk pelayanan publik untuk menunjang visi dan misi kesehatan serta visi Pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tercapai. Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan penyusunan Disirict Health Account (DHA) sehingga diperoleh bahan evaluasi dan penentuan alokasi pembiayaan program yang lebih memudahkan dalam pengelompokan pembiayaan kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah lebih meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan sektor swasta serta masyarakat dalam memobilisasi sumber pembiayaan kesehatan. ......Development of health is progressive and continuous process to increase degree of health of public. With in the doing of Amendment I - [VY UU Dasar Negara Republic Indonesia year 1945, purpose of state have been progressively clear where explicitly place health as part of prosperity of people to be be available flatten. The consequence of allocation areas have to financing of larger oneses to health sectors. Financing of health is main key in health system in various states. According To Thabrani H" Research By WHO in Indonesia which during through years concerned that problem of health in Indonesia experience stag as result of financing, as one of input ( input) important less getting attention " The purpose of this research is to know about defrayal of health from duty of health government of Sub-Province Muaro Jambi year 2006. This research type is descriptive operational research design in deftayal analysis of Public health which stemming from government in health of duty, Puskesmas (public health centre) and Pharmacy warehouse in Sub-Province of Muaro Jambi, this research is DASK document study which grouped according, source, provider, cost function, Priority program and budget realization. This research result show that total budget for defrayal of public health from government equal to Rp 21,052,017,064,,- and assess per capita is Rp 71,104,11,- per year, from Sub-Province District Revenue Plan (APBD) Rp 13,448,602,038 (65%), Foreign Loan /Foreign Aid (PLN/BLN) is equal to Rp 4.300,000,000,- (21%) and State Revenue Plan (APBN) equal to Rp 3,015,000,000,- (15%). From 7 Provider, Arranging Effort get the biggest portion Rp 7,013,652,601,- (- 34%), smallest cost allocation is Base Health Service Rp 919,380,000,- (- 4%). Subdividing according to the service health budget the biggest is supporting Rp 12,770,145,438,- (- 62%). Line Item defrayal function with the biggest fund allocation is Operational expense that is Rp 16,121,935,838,- (78%). The biggest allocation health program defrayal is curative Medicare Rp 6,543,320,200, (32%). Defrayal of 9 priorities Medicare according to Minimum Standard Service (SPM) the biggest allocation for base health service program is Rp 4.695.774.960, (23%). Fund Realization which allocated was 92% consisted: Fund from APBN 99%, budget realization from APBD 98%, fund from BLN/PLN have low fund realization which is only 68% from total budget allocation. In suggesting for government of Sub-Province of Muaro Jambi in compiling policy of health defrayal sector presumably more pay attention to distribution per Provider, Priority program and Minimum Standard Service and also distribution according health service defrayal function. This thing must follow with increasing of health defrayal sector especially public service for supporting health mission and vision and also to reach the vision of Sub-Province Muaro Jambi Government. Duty of Health enquires to maximize compilation of District Health Account (DHA) so that can obtained a material for evaluation and determination of defrayal allocation of program which more facilitate in subdividing of health public defrayal. Duty of Health and district hospital needs more advocating to local government, private sector and Local Parliament and also public in mobilization source of health defrayal.

Abstrak :
Setiap tahun diperkirakan terdapat S00 ribu kasus kanker leher rahim baru di seluruh dunia dan sebanyak 240 ribu orang diantaranya meninggal dunia. Di Indonesia ada I5 ribu kasus baru per tahun dengan angka kematian 8000 orang dan menduduki peringkat pertama dari seiuruh penderita kanker yang ada. Penyebab kanker leher rahim belum diketahui secara pasti, tetapi diduga bahwa sejenis virus HPV (Human Papiiloma Wrus) memegang peranan penljng atas kejadian penyakit ini. Menumt data Yayasan Kanker Indonesia (YKI), 95% tumor ganas ini disebabkan virus HPV. Peningkatan biaya pelayanan kesehatan biasanya disebabkan karena bclum adanya harga standar yang berdasarkan unit cost. Hal ini perlu disikapi dengan membuat terobosan ataupun strategi penyusunan pqla tarifyang dikenal dengan perhitungan uni: cost. I-Iingga saat ini Departemen Kesehatan belum membuat pedoman tarif yang bersifat tetap per diagnosis penyakit atau per episode penyakit. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan (cost containment) adalah dari bentuk fee for service ke bentuk Prospective Payment System (PPS). Salah satu bentuk dari PPS adalah Diagnosis Related Groups. Cos! of DRGS adalah kcsclumhan biaya mulai dari pasien masuk melakukan pendaliaran, penegakan diagnosis, terapi dan pulang yang semuanya teranglcum dalam suatu alur perawatan atap disebut dengan Inlegraled Clinical Pathway. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana cost of treatment Ca Cervix berdasarkan DRGS di Rumah Sakit Pertamina Jaya tahun 2005. Dipilihnya Ca cervix dalam penelitian ini karena kanker adalah penyakit nomor 10 dari 10 besar penyakit terbanyak, diantara penderita kanker, Ca cervix mempakan penyakit kanker terbanyak yang melakukan rawat inap. Bersama-sama dengan gagal ginjal kronis, kanker merupalcan penyakit yang membumhkan biaya tidak sedikit. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan rancangan penelitian kuantitatif survey. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai Mei 2007 dengan menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien rawat inap dengan diagnosa Ca Cervix tahun 2005. Unit cos! dihitung dengan metode Activily Based Cosiing (ABC). Analisa data dilakukan secam univariat untuk melihat distribusi frekuensi dan proporsi masing-masing variabel. Pengelompokkan Ca cervix di Rumah Sakit Pertamina tidak dapat dikelompokkan dalam AR-DRG. Pengelompokan Ca Cervix di Rumah Sakit Pertamina Jaya adalah : Ca Cervix dengan penyerta dan penyulit dengan histerektomi, Ca cervix dengan penyakit penyerta dengan histerektomi dan Ca Cervix tanpa penyerta dan penyulit dengan histerektomi. Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan bahwa tahap da.lam Clinical Paihway untuk Ca Cervix tefdiri dari 7 tahap, yaitu pendaflaran, penegal-Lkan diagnosa, pra operasi, operasi, post operasi, pulang dan rawat jalan. Cost of treatment Ca cervix dengan histerektomi di RS Pertamina Jaya tahun 2005 adalah : (1) Biaya rawat inap Ca cervix dengan penyerta dan penyulit dengan histcrcktomi Rp l3_009.563,-, dengan lama hari rawat 12 hari dan biaya rawat jalan Rp 3_956.498,- dengan rawat jalan 12 kali, total biaya Rp l6.983.47l,- (2) Biaya rawat inap Ca cervix clengan penyakit penyerta dengan histerektomi Rp ll_446_664,-, dengan lama hari rawat I2 hari dan biaya rawat jalan Rp 3.925.735,- dengan rawat jalan 12 kali, total biaya Rp 15_389_809,- (3) Biaya rawat inap Ca cervix tanpa penyerla dan penyulit dengan histerektomi Rp I0.048.274,-, dengan lama hari rawat ll hari dan biaya rawat jalan Rp 3.544.070,- dengan rawatjalan 12 kali, total biaya Rp 13.6097/54,-_Berdasarkan dari hasil penelitian maka. perlu dilakukan perhitungan biaya rawat inap berdasarkan Diagnosis Relafed Groups Sebagai dasar peneiapan tarif rawat inap. Every year was predicted S00 thousand new carcinoma cervix occurred in all over the world and 240 thousand people in between did not survive. In Indonesia itself; there are 15 thousand new cases per year with 8000 people causing decease and stood first rank from suffering of cancer in the world. The major causing of Ca cervix is still unknown but was predicted that the HPV (Human Papilloma Wrus) hold important role for every cancer disease cases occurred. Based on Indonesian Cancer Foundation (YKI), 95 percent maligna tumor was affected by HPV virus. Cost increasing in health services are usually cause by no standard unit cost available. This has to be done with new break through or even with designing strategy format tariff which lcnown as unit costs calculation. Until now Health Departement does not have fixed tariff book for every single diagnose or episode. Things to be done to control health services cost containment are form tiom fee for service to be Prospective Payment System (PPS). One of' PPS form is Diagnosis Related Groups. Cost of DRGS are a total costs which start from patient entering registration, diagnosis, therapy to finally ending treatment or going home and all summarize in one record or knoum as Integrated Clinical Pathway. The purpose of this research is to overlook how cost of treatment Ca cervix works based on DRGs in Pertamina Jaya Hospital in year 2005. Ca cervix are chosen in this research because cancer disease is rank number I0 from top 10 disease in between cancer suitering. Ca cervix is the most cancer disease which end up in-patient together with chronic renal failure, cancer disease need higher amount to recovery. This research is using case study methode with form of quantitative survey. This research conducted in moth of March to May 2007 using secondary data fiom medical record of in-patient which Ca cervix diagnosed in year 2005. Unit cost calculated using Activity Based Costing (ABC) methode. Data analysis were conducted in invariant to overlook frequent distribution ang proportion each variables. Ca cervix cannot be grouping based on AR-DRG at Pertamina Jaya Hospital. Ca cervix grouping at Pertamina Jaya Hospital are : Ca cervix with Contributing and Complicating disease with hysterectomy, Ca cervix with Contributing disease with hysterectomy, Ca cervix without Contributing and Complicating disease with hysterectomy. Based on research is result that steps on Clinical Pathway for Ca cervix are contains 7 steps which are, registering, diagnosis, pre-operation, operation, post-operation, going home and out-patient treatment. Ca cervix costs of treatments following hysterectomy at Pcrtamina Jaya Hospital in year 2005 are 1 (I) Ca cervix with contributing and complicating disease with hysterectomy costs Rp l3_009.563,- , containing I2 days in-patent and 12 times out-patient visite costing in extra Rp 3.956_498,- with total cost Rp l6.983_47l,- (2) Ca cervix with contributing disease with hysterectomy cost Rp 1 l.446.664,- containing 12 days in-patent and 12 times out-patient visite costing in extra Rp 3925.73 5,- with total cost Rp l5.389.809,- (3) Ca cervix without Contributing and Complicating disease with hysterectomy cost Rp l0.048.274,- , containing ll days in-patent and 12 times out-patient visite costing in extra Rp 3.544.070,- with total cost Rp 13.609_754,-. In conclusion to the research resulted it is necessary to calculated in-patient cost based on Diagnosis Related Grozms as the based of in-patient fixed tariff.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keuntungan dan kerugian layanan hemodialisis bila dijalankan dengan sistem outsourcing dan bila dijalankan dengan sistem KSO, mengetahui biaya satuan rata-rata hemodialisis rawat jalan dengan sistem outsourcing yang selama ini dilakukan di Rumah Sakit Puri Cinere, mengetahui biaya satuan rata-rata tindakan hemodialisis rawat jalan dengan sistem KSO yang akan menjadi alternatif pilihan, mengetahui sistem mana yang lebih menguntungkan bagi Rumah Sakit Puri Cinere antara sistem outsourcing dan KSO, mengetahui kebijakan Rumah Sakit Puri Cinere terhadap layanan hemodialisis yang berlangsung saat ini. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan partial economic evaluation. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menghitung biaya satuan yang menjadi dasar dalam penetapan tarif tindakan hemodialisis. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai dasar pemilihan sistem outsourcing yang sedang berjalan saat ini dan rencana selanjutnya setelah masa kontrak outsourcing telah berakhir. Hasil penelitian menunjukkan biaya investasi gedung merupakan biaya yang paling tinggi dalam biaya investasi dan biaya investasi alat non medis merupakan biaya yang paling rendah dalam biaya investasi. Biaya total tindakan hemodialisis dengan sistem Outsourcing tahun 2013 lebih tinggi daripada biaya total tindakan hemodialisis dengan sistem KSO. Biaya satuan aktual tindakan hemodialisis dengan sistem outsourcing lebih rendah daripada tarif tindakan hemodialisis yang berlaku di RS Puri Cinere. Biaya satuan normatifnya juga lebih rendah daripada tarif tindakan hemodialisis yang berlaku di RS Puri Cinere. Pada tindakan hemodialisis dengan sistem KSO biaya satuan aktual dan biaya satuan normatif lebih rendah daripada tarif yang berlaku di RS Puri Cinere. CRR dengan sistem outsourcing lebih rendah (109,06%) dibanding dengan CRR sistem KSO (121,63%), yang artinya sistem KSO lebih memberikan benefit dibandingkan sistem outsourcing. Kebijakan rumah sakit terhadap layanan hemodialisis setelah habis masa kontrak dengan pihak outsourcing tergantung negosiasi antara kedua belah pihak, jika diperpanjang maka persentase bagi hasil harus dievaluasi, jika tidak bisa dievaluasi maka kontrak tidak diperpanjang lagi. Dengan demikian KSO dapat menjadi alternatif pilihan.

---

This Study is to compare the advantage and disadvantage hemodialysis service in outsourcing system and join operational system, to determine outpatient average cost unit in outsourcing sistem undergo at Puri Cinere Hospital, to determine average outpatient cost unit in join operational system to become alternative choice, to determine which system give more advantage to Puri Cinere Hospital between outsourcing system and join operational system, to determine hospital policy to undergo hemodialysis service. This study uses a case study with partial economic evaluation approach. A quantitative approach is done by calculating cost unit that become the basic of determining of hemodialysis tariff. A qualitative approach is done by deep interview to gain information about the basic choice undergo outsourcing system and futher plan after the end of the outsourcing period. The result showed that building investment is the highest cost in investment cost, and non medic investment is the lowest cost in investment cost. Total cost of hemodialysis in outsourcing system in 2013 is higher than join operational system. The actual cost and the normative cost unit of hemodialysis service with outsourcing system is lower than Puri Cinere Hospital hemodialysis service tariff. The same condition happen in Join Operational system. Cost Recovery Rate (CRR) in outsourcing system is lower (109.06%) than CRR in Join Operational System (121.63%), The Illustration above shows that the Join Operational System give more advantage compare to outsourcing system. Hospital policy to hemodialysis service after the end of the period with outsourcing depends on negotiation between two sides, and must be evaluated especially in terms of cost sharing. The result of this negotiation could become a basic to take a further decision.