Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Besarnya kecilnya biaya operasi para kontraktor minyak asing di Indonesia yang bekerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan Pertamina akan menentukan besarnya bagian (share) Pemerintah dalam hal ini Pertamina atas bagi hasil dari penjualan gas alam dan kondensat yang diproduksi dari sumur-sumur migas di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu pemeriksaan atas kewajaran biaya operasi para kontraktor minyak asing tersebut. Alasan inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sualu studi untuk melihat gambaran deskriptif dan . manfaat dari pemeriksaan BPKP atas recovery biaya operasi kontraktor minyak asing X untuk area KBH B Block. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur (kepustakaan) dan wawancara. Biaya operasi yang kontraktor minyak asing X untuk area KBH B Block tahun 199X merupakan salah satu pos yang diperiksa BPKP didalam pemeriksaan atas pembukuan kontraktor Pemeriksaan BPKP tersebut minyak asing X untuk operasi area tersebut. menemukan kelebihan biaya operasi area tersebut tahun 199X sebesar US$6,186.592 dimana jumlah yang disetujui oleh BPKP, Pertamina dan konlraktor minyak asing X untuk dikurangkan dari biaya operasi area KBH B Block adalah sebesar US$ 4,777,390 atau 77% sedangkan US$1,409,202 at au 23% dari total temuan pemeriksaan BPKP diatas disetujui oleh Pertamina untuk tidak jadi dikeluarkan dari biaya operasi area KBH B Block tahun 199X. Dengan demikian terdapat kelebihan pengggantian biaya operasi area KBH B Block tahun 199X oleh Pertamina kepada kontraktor minyak asing X sebesar 4,777,390. Tindak Janjut dari kelebihan penggantian tersebut adalah harus dikuranginya biaya operasi area KDH B Block tahun berikutnya. Penulis berkesimpulan bahwa pemeriksaan BPKP alas biaya operasi para kontraktor minyak asing mempunyai peranan penting dalam menyelamatkan uang negara mengingat para kontraklor minyak asing cenderung membesarbesarkan biaya operasinya sehingga secara kumulalif akan sangat merugikan negara karena terlalu tingginya biaya opersi yang harus diganti Pertamina. Saran yang diajukan penulis adalah : 1) pemeriksa DPKP harus independen dalam memutuskan apakah sualU biaya boleh/tidak boleh dimasukan dalam biaya - operasi kontraktor minyak aSing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku; 2) Pertamina dalam membuat ketentuan-ketentuan mengenai biayabiaya operasi apa saja yang dapat/tidak dapat dibebankan langsung di tahun berjalan harus mempertimbangkan aspek-aspek akuntansi yang sehat yang paling menguntungkan bagi keuangan negara; 3)Tindak lanjut terlalu besarnya biaya operasi yang diganti Pertamina sebaiknya berupa transfer dana ke rekening Pertamina bukan dengan mengkompensasikannya ke penggantian biaya operasi tahun berikutnya."

"ABSTRAKBallast elektronik adalah alat yang berfungsi untuk menyalakan lampu yang menggunakan flouresen, seperti lampu neon (TL). Dari hasil penelitian yang dilakukan di PUSPIPTEK-LIPI Serpong, didapatkan bahwa ballast elektronik lebih rendah penggunaan energinya sampai setengah kali (1/2) kali ballast konvensional.Ballast elektronik juga memiliki berbagai keunggulan lain, kecuali dalam hal harga.Untuk mendapatkan ballast elektronik dengan harga yang sebanding fungsinya, PT. X sebagai salah satu produsen ballast elektronik dalam melakukan kegiatan produksinya harus melakukan perencanaan, mengatur dan mengendalikan semua aliran masukan dan keluaran dalam suatu urutan produksi.Salah satu yang bisa dipakai sebagai dasar perencanaan, pengaturan dan pengendalian adalah biaya operasi total. Biaya operasi total juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan besarnya harga jual dan persentase keuntungan serta untuk perhitungan titik impas.Atas dasar hasil analisa perhitungan biaya operasi total yang didapat selama penelitian, penulis membuat rancangan biaya operasi total usulan untuk PT.X dengan meningkatkan kapasitas produksi sehingga didapatkan biaya operasi total/unit ballast elektronik yang Iebih rendah. Peningkatan kapasitas produksi dalam rancangan ini dilakukan karena selama melakukan penelitian penulis melihat belum maksimalnya penggunaan sumber daya di PT. X disamping masih terbukanya peluang pasar.

---

"

"Persaingan dalam bisnis penerbangan berjadwal Indonesia ramai oleh diijinkannya pesawat-pesawat jet swasta, pembukaan route-routebaru, dan perang tar if, padahal marjin labanya sangat bersaing, salah satu fokus utama pengelolaan airlinestipis. Untuk adalah pada pengendalian biaya per unit, agar tidak merugi. Ini penting karena operasi airlines berbiaya sangat tinggi, dengan sifatnya yang capital intensive, jangkauan operasi luas, tingginya biaya penjualan dan penyiapan SOM, serta biaya-biaya lain untuk menanganikeselamatan dan regulasi yang ketat.Skripsi ini bertujuan mengidentifikasi komponen-komponen biaya operasi airlines yang membentuk struktur harga pokoknya, mengenal beberapa konsep dan terminologi dalam unit produksi jasa airlines, menghitung besarnya'harga pokok per unit, serta menganalisa struktur dari komponen-komponen harga pokok tersebut. Untuk mempertajamanalisa, maka operasi dibatasi untuk angkutan penumpang, domestik,berjadwal, dengan pesawat jet. Penulisan mengambil sumber buku-bukuairlines, data kuantitatif dari Kajian Biaya Produk dan Tarif Angkutan Udara Dalam Negeri Dephub, disertai wawancara dengan salah satu airline.Biaya operasi airlines terbagi atai biaya langsung yang tergantung pada tipe pesawat, dan biaya tak langsung (biaya station dan pendukung darat, biaya tiket, penjualan, promosi, biaya umum dan administratif). Biaya langsung dibedakan lagi atas biayavariabel/flying cost yang bervariasi sesuai dengan jumlah produksijasa penerbangan (BBM, kru varibel, teknik dan pemeliharaan, airport/route, dan pelayanan penumpang), dan biaya tetap/standingcost (depresiasi dan sewa, asuransi, gaji bulanan, overheadpemeliharaan).Analisa terhadap biaya operasi lima tipe pesawat (A-300,. B-737,DC-9, F-28, F-100) yang dioperasikan oleh Garuda dan Merpati,menunjukkan komponen yang menonjol dari kelompok biaya variabeladalah BBM (11~12%) dan pemeliharaan (8-10%), sedang dari kelompokbiaya tetap adalah biaya depresiasi (19-20%) plus bunga modal (13-14%). Dengan'demikian dalam pemilihan tipe pesawat, faktor keunggulanharga murah pesawat bekas, lebih kuat daripada keunggulan hemat biayaBBM dan pemeliharaan yang ditawarkan pesawat baru.Hasil kalkulasi harga pokok per unit rata-rata adalah Rp. 298,93(14,17 sen dollar) p~r satuan penumpang-KM, 143% dari tarif rataratayang Rp .. 208,22 (9,87 sen dollar). Tarif yang diusulkan INACAadalah 12 sen dollar,'sementara standar ASEAN 22 sen dollar."

"Skripsi ini membahas tentang Bioremediasi sebagai salah satu kegiatan dalam Industri Minyak dan Gas Bumi yang masuk ke dalam biaya operasi yang dikembalikan oleh negara yang telah diperjanjikan di dalam Kontrak Bagi Hasil. Munculnya kasus terhadap kegiatan Bioremediasi yang diduga telah merugikan negara telah memberikan dampak negatif di Industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan bioremediasi masuk ke dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan oleh negara. Dengan demikian kasus Bioremediasi yang diduga telah merugikan negara adalah tidak benar apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

This thesis discusses bioremediation as one of the activities in the Oil and Gas Industry that goes into operating costs refunded by the state which has been agreed in the Production Sharing Contract. The emergence of cases against suspected bioremediation activities have cost the country have a negative impact on the oil and gas industry in Indonesia. This study uses descriptive normative explanatory. Results from this study is that the bioremediation activity into the operating costs can be refunded by the state. Thus Bioremediation suspected cases have cost the country is not really true if executed in accordance with applicable regulations."

"Dalam mengoperasikan bus atau kendaraan dikeluarkan sejumlah biaya meliputi : biaya bahan bakar, oli, ban, awak bus, depresiasi, perawatan, asuransi dan overhead. Panjang rute angkutan umum mempengaruhi waktu tempuh bus, pada kondisi jalan macet waktu tempuh akan bertambah sehingga menimbulkan biaya operasi kendaraan meningkat. Isi pokok pada tesis ini adalah menganalis hubungan antara biaya operasi kendaraan dengan panjang rute angkutan umum dan waktu tempuh kendaraan dari terminal asal ke terminal tujuan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan model yang berkaitan dengan variabel bebas dan tidak bebas. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi liner dan regresi nonlinier yang variabel tidak bebasnya adalah biaya operasi kendaraan dan variabel bebasnya adalah panjang cute angkutan umum, waktu tempuh kendaraan, dan jurnlah penumpang yang diangkut. Pada analisis regresi linier dan non linier dilakukan tahapan untuk mendapatkan koefisien determinasi R2, tabel analisis varians dan koefisien regresi untuk menyusun persamaan regresi, kemudian dilakukan pemilihan persamaan terbaik dengan metode semua kombinasi yang mungkin. Proses analisis data dibantu dengan paket program statistik SPSS 6.0 for windows.Hasil yang diperoleh pada setiap jenis pelayanan berupa model matematis hubungan antara biaya operasi kendaraan dengan panjang rute angkutan umum atau waktu tempuh kendaraan dengan tingkat kepercayaan 95 % yaitu :Untuk jenis pelayanan Bus Patas ACBiaya operasi kendaraan = 17698,35 - 78129 ( panjang rute ) + 1,757 x (panjang rute)2 Biaya operasi kendaraan = 26947,287 - 16432,259 (waktu tempuh) + 6599,093 x (waktu tempuh) 2.Hasil pembahasan akhir dari model matematis diatas berupa biaya operasi kendaraan minimum 16.830,00 (Rpljam) pada panjang rute optimum 22,23 km dan waktu tempuh optimum 1,28 jam. Untuk jenis pelayanan yang lain yaitu: Bus Patas dan Regular, Bus'Sedang dan Bus Kecil dibahas pada Analisis Hasil dan Pembahasan bab V. Pada peninjauan seluruh jenis pelayanan bus kota, antara biaya operasi kendaraan dengan panjang rute angkutan umum dan waktu tempuh kendaraan tidak ada keeratan hubungan linier, dengan prosentase hubungan kurang dari 43%."

"Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan penulis dalam upaya mengatasi persoalan yang dikeluhkan manajemen sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak dan gas bumi. Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak tahun 1980-an. Usia rata-rata sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya diatas 45 tahun, mendckati usia pensiun, dengan kompetensi dibawah standar yang diharapkan. Sebagian besar tidak dapat mencapai Tingkat Pelayanan (Service Level yang ditargetkan.Pada saat ini, perusahaan tersebut sedang menghadapi tuntutan persaingan bisnis yang sangat ketat, terutama dalam persaingan menekan lajunya biaya produksi. Apabila biaya produksi tidak dapat ditekan, maka perusahaan ini di dunia bisnis internasional akan dinilai sebagai perusahaan yang tidak efektif dan efisien, dan akan mempengaruhi nilai saham (value) perusahaan.Masalah yang dihadapi perusahaan adalah, tren produksi menurun, akibamya revenue juga turun, sementara biaya operasi cenderung meningkat, diantaranya disebabkan pembiayaan sumur-sumur yang sudah tua, dan biaya sumber daya manusia yang terus meningkat.Sementara itu, perusahaan telah mencanangkan strategi bisnisnya, diantaranya adalah:(1) Mengelola biaya secara efektif; (2) Meningkatkan efisiensi di segala bidang; (3) Memaksimalkan produksi dan revenue dan (4) Memaksimalkan cash flow dan value.Oleh karena biaya operasi dari unsur pembiayaan sumur-sumur tua tidak dapat dihindarkan atau dikurangi lagi, maka demi mengelola biaya secara efektif, penekanan biaya operasi harus diusahakan dari biaya SDM-nya yang saat ini menyerap hampir 30% dari biaya operasi. Saat ini perusahaan memerlukan SDM dengan jumlah yang sesuai dengan hasil produksi (tidak sebanyak saat ini), namun semua SDM harus memenuhi harapan kompetensi sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan minyak dan gas bumi lainnya diseluruh dunia.Untuk tujuan di atas, Serta memaksimalkan Cash-flow dan revenue, maka kompetensi prioritas yang menjadi pemikiran penulis untuk segera dibenahi demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja adalah kompetensi dari karyawan yang disebut Contract/Procurement officers dimana mereka bertugas melakukan proses pengadaan barang/jasa. Alasan dan pertimbangannya adalah sebagai berikut:0 30% biaya operasi untuk membiayai SDM yang kurang produktif;0 70% biaya operasi pemsahaan (1 $90Juta) dibelanjakan untuk pengadaan barang dan jasa;Berdasarkan butir-butir diatas, perlu dibuat HR Planning yang efektif dan eiisien dengan meningkatkan kompetensi karyawan, dengan memprioritas Contracr/Procurement Officer yang mcmproscs pcngadaan barang dan jasa. Dengan meningkatnya kompetensi para Contract/Procurement Officers, maka mereka diharapkan dapat mencapai Service Level yang ditargetkan, diantaranya menghasilkan penghematan dibidang pembelian sekitar 52.5 juta/tahun.Untuk itu rekomendasi penulis adalah perlu segera disusun Model Kompetensi Coutract/Procurement Officer yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan rekrutmen Contract/Procurement Officer baru, serta memberikan pelatihanbagi karyawan yang masih mempunyai kompetensi untuk ditingkatkan melalui pelatihan, serta untuk mengukur kinerja mereka."

"Pembangunan MRT/ Transportasi berbasis rel saat ini sedang banyak di Indonesia terutama di Jakarta. Bertujuan untuk mempelajari masalah penetapan biaya operasi dan pemeliharaan untuk menentukan komponen biaya hingga penetapan biaya operasi dan pemeliharaan per kilometer sebagai pedoman untuk pembangunan MRT selanjutnya, dengan berdasar pada Peraturan yang ada dan dikembangkan dari studi yang ada pada artikel mengenai MRT di luar negeri. Estimasi biaya operasional dan pemeliharaan tahunan untuk MRT per kilometer adalah Rp 40 milyar/ Km?Tahun. Operator MRT memerlukan subsidi sebesar 43 agar keberlanjutan perusahaan operator MRT dapat terjaga.

---

Development of MRT Rail based transport is currently being conducted in Indonesia, especially in Jakarta. This Thesis is conducted to learn about operation and maintenance cost, which leads to cost components to conduct operation and maintenance cost per kilometer as a guide for further MRT development. Based on existing regulations and developed from studies in the article of MRT abroad. Estimated yearly cost of MRT rsquo s operation and maintenance for distance unit is Rp 40 billion Km Year. MRT operators require a subsidy of 43 so that the sustainability of MRT operator can be maintained."

"Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual.

---

This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations."

"Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pipa Gas (O & M) dilakukan untuk memastikan Infrastrtuktur Pipa Gas dapat berjalan dengan handal dan aman. Estimasi Biaya O & M yang digunakan untuk menyusun anggaran O & M Rutin, Non Rutin serta Pendukung O & M menggunakan pendekatan deterministik dimana telah diketahui komponen penyusun pekerjaan serta harga pembentuknya. Namun dari data tahun 2016-2019 terdapat realisasi atas biaya yang belum pernah dialokasikan seperti pekerjaan tidak terencana (unplaned) dan penanganan kondisi gawat darurat (emergency) dan mengambil alokasi anggaran yang telah direncanakan untuk kegiatan O & M. Realisasi biaya tersebut dapat diartikan sebagai Biaya Kontingensi O & M dimana biaya tersebut tidak dapat diprediksi dan dihitung sebelumnya namun terjadi. Dampak jangka Panjang dari diambilnya alokasi anggaran O & M yang sudah direncanakan dimana perusahaan belum mengalokasikan khusus anggaran kontingensi, dapat mengganggu Integrity dan keselamatan penyaluran gas.Untuk menjawab masalah tersebut diperlukan Pemodelan Estimasi Biaya Kontingensi Operasi dan Pemeliharaan yang digunakan untuk menentukan formula beban biaya kontingensi Operasi dan Pemelihaaan Jalur Pipa Gas Distribusi terhadap perencanaannya. Dalam Tesis ini dilakukan penelitian mengenai pengujian komponen variabel pembentuk biaya kontingensi Pengoperasian dan Pemeliharaan pipa gas seperti variabel Perbaikan Pipa, Relokasi Pipa, Sewa Lahan agar didapatkan suatu Pemodelan Estimasi Biaya kontingensi Operasi dan Pemeliharaan yang sesuai menggunakan Artificial Neural Network dengan bantuan Matlab Program. Dari hasil Pemodelan tersebut didapatkan formula model estimasi biaya kontingensi Operasi dan Pemeliharaan. Dari hasil estimasi biaya yang diperoleh, perusahaan dapat melakukan perencanaan anggaran yang lebih aktual dengan mengalokasikan biaya kontingensi secara khusus untuk dapat tetap memastikan kegiatan preventive, predictive maintenance dan corrective action dapat berjalan sesuai dengan siklus life time asset serta integrity dan keselamatan kegiatan operasional dapat dilaksanakan guna keberlangsung bisnis perusahaan serta memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pemangku kepentingan.

---

Operation and maintenance (O & M) activities are carried out to guarantee that the Gas Pipeline Infrastructure can operate reliably and safely. The O&M Cost Estimation utilized to prepare Routine, Non-Routine, and O&M Supporter budgets employs a deterministic methodology in which the components of the job and their costs are known. However, the 2016-2019 data shows that costs that were never allocated, such as unanticipated work (unplanned) and dealing with emergency situations (emergency), as well as taking planned budget allocations for O&M operations, were realized. These costs can be regarded as costs when they are realized. O&M contingency expenditures cannot be forecast or anticipated in advance, yet they do occur. The long-term consequences of taking the scheduled O&M budget allocation and not allocating a special contingency budget can jeopardize the integrity and safety of gas distribution.

Model the Estimation of Operations and Maintenance Contingency Costs, which are used to establish the contingency cost load formula for Operation and Maintenance of Distribution Gas Pipelines against its plans, is required to solve this problem.

In order to obtain a suitable contingency cost estimation modeling using Artificial Neural Network with the help of the Matlab Program, a research was conducted on testing the variable components that form contingency costs for operation and maintenance of gas pipes, such as variable pipe repair, pipe relocation, and land rent.

A model formula for estimating Operations and Maintenance contingency costs is derived from the modeling findings. The company can plan a more actual budget based on the estimated costs obtained by allocating contingency costs specifically to ensure that preventive, predictive maintenance, and corrective action activities can run in accordance with the life time asset cycle, and the integrity and safety of operational "

"ABSTRACTIndustri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACTThe oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller."