Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penentuan pemberian hak asuh anak akibat perceraian seharusnya dilakukan dengan menerapkan prinsip Best Interest of Child karena pada dasarnya hubungan antara anak dengan orang tua tidak putus akibat perceraian. Anak memiliki hak untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan potensinya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Majelis Hakim memiliki peranan yang besar dalam menentukan pihak mana yang berhak atas penguasaan terhadap hak asuh anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimana pengaturan di Indonesia mengatur mengenai penentuan penguasaan terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah pengaruh dari prinsip Best Interest of Child dalam penentuan hak asuh anak. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sumber literatur lainnya. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia terkait apa yang menjadi parameter khusus dalam penentuan pemberian hak asuh anak setelah putusnya suatu perkawinan akibat perceraian membuat penulis merasa bahwa perlunya dibuat suatu aturan khusus untuk dijadikan suatu tolak ukur dalam penentuan terhadap pemberian hak asuh anak.

---

Determination of child custody due to divorce should be done by applying the principle of Best Interest of Child because basically the relationship between children and parents is not broken due to divorce. Children have the right to be able to grow and develop properly according to their potential until the child reaches adulthood. The Panel of Judges has a major role in determining which party is entitled to control over child custody. Based on this background, how does the regulation in Indonesia regulate the determination of control over child custody and how does the effect of the principle of Best Interest of Child in determining child custody. The research method used by the author is normative juridical by emphasizing the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The lack of clear regulations in Indonesia regarding what are the specific parameters in determining the award of child custody after the breakdown of a marriage due to divorce makes the author feel that there is a need for a special rule to be made as a benchmark in determining the award of child custody."

"Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) merupakan salah satu konvensi HCCH yang berhasil diratifikasi oleh 104 negara, yang menawarkan perlindungan dan kerja sama secara khusus pada negara peserta terhadap pengangkatan anak antarnegara. Dalam Penulisan ini, Indonesia, sebagai negara yang belum mengaksesi Convention on Intercountry Adoption, akan dibandingkan dengan Jerman sebagai negara peserta Konvensi ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Convention on Intercountry Adoption, apabila diaksesi oleh Indonesia serta membandingkan dengan Negara Jerman melalui kasus-kasus pengadilan di Indonesia maupun di Jerman. Sejarah Konvensi Pengangkatan Anak antarnegara, prinsip the best interest of the child, sampai dengan implementasi pengangkatan anak akan dibahas dalam penulisan ini agar lebih mudah menganalisis hukum materiil dan hukum formil dalam pengangkatan anak antarnegara. Selain itu juga, peraturan pengangkatan anak Indonesia dan Jerman akan dijabarkan, dan menjawab apakah Indonesia perlu untuk mengaksesi Konvensi ini, walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan yang cukup mengenai pengangkatan anak antarnegara di Indonesia.

---

Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) is one of the successful convention of the Hague Convention, which has been ratified by 104 states. This Convention offers safeguards and cooperation between the contracting states for intercountry adoption. In this research, Indonesia, as a country that has not yet ratified the convention, will be compared to Germany as one of the contracting states of this convention. This research intends to analyze the significance of Convention on Intercountry Adoption if Indonesia decides to accede. Furthermore, through analyzing the court decisions, a comparison with Germany has also been made. The background of the intercountry adoption convention, the principal of the best interest of the child, and the implementation of intercountry adoption is analyzed for a better understanding between the substantive law and the procedural law of intercountry adoption. Moreover, Indonesian’s and Germany’s regulations regarding intercountry adoption is explained to identify if Indonesia needs to accede Convention on Intercountry Adoption, while having regulations that has been already governing intercountry adoption in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penanganan sengketa international child abduction yang terjadi setelah adanya perceraian dari sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perbedaan hukum yang berlaku antara suami dan istri, mempengaruhi status personal anak tersebut dalam berhadapan dengan hukum. International child abduction diatur dalam the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut sehingga penanganannya mengacu pada undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan RI, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Penanganan kasus ini di Indonesia melibatkan instansi seperti KPAI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar. Selain melibatkan instansi, pada umumnya proses pengembalian anak dalam penanganan international child abduction dapat mengikuti perjanjian bilateral antara kedua negara, tetapi Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral terkait international child abduction dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan Prancis. Salah satu yang menjadi permasalahan besar dalam menangani international child abduction di Indonesia adalah Indonesia belum menjadi negara anggota the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction dan belum meratifikasi konvensi tersebut. Penyelesaian international child abduction di pengadilan bisa menghasilkan putusan pengembalian anak atau penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip the best interest of the child dan prinsip habitual residence. Namun, sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menangani kasus international child abduction secara efektif. Indonesia tentu membutuhkan regulasi berupa undang-undang yang jelas untuk menangani kasus international child abduction, yang mencakup Central Authority yang sesuai dengan konvensi untuk menjadi perantara antar negara, serta prosedur pengembalian anak tersebut ke negara asal atau negara habitual residence-nya.

---

This research analyses how to handle disputes of international child abduction that occur after the divorce of a couple who have conducted an intermarriage with different nationalities. The differences in the applicable laws between the husband and wife affect the personal status of the child when dealing with the law. International child abduction is regulated by the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia has not signed this convention, so the handling in Indonesia refers to national laws such as the Child Protection Act, the Marriage Act, the Indonesian Citizenship Act, and the Child Welfare Act. The handling of this case in Indonesia involves institutions such as KPAI, the Ministry of Foreign Affairs, and the Embassy. Besides involving institutions, generally, the process of returning the child in the handling of international child abduction can follow bilateral agreements between the two countries, but Indonesia does not yet have bilateral agreements related to international child abduction with countries such as the United States, Singapore, the Netherlands, and France. One of the major issues in handling international child abduction in Indonesia is that Indonesia has not become a member state of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and has not ratified the convention. The resolution of international child abduction in court can result in a decision to return the child or the determination of child custody based on the principle of the best interest of the child and the principle of habitual residence. However, as a country that has not ratified the convention, Indonesia still faces difficulties in handling cases of international child abduction effectively. Indonesia certainly needs clear regulations in the form of laws to handle cases of international child abduction, which include a Central Authority in accordance with the convention to act as an intermediary between countries, as well as procedures for returning the child to the country of origin or their habitual residence country."

"Kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu hal yang paling utama untuk diperhatikan dalam memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak. Hal ini sesuai dengan prinsip The Best Interest of the Child. Setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali pada kasus-kasus dimana pengasuhan oleh orang tua biologis anak tersebut justru bertentangan dengan prinsip The Best Interest of the Child. Namun, pengasuhan alternatif terhadap seorang anak juga tidak serta merta langsung menjamin prinsip tersebut telah diterapkan secara optimal. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan apakah pengaturan prinsip The Best Interest of the Child menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia telah cukup memadai serta untuk menentukan apakah penerapan dari prinsip ini telah dilaksanakan secara optimal dalam pengangkatan anak antarnegara di Indonesia. Penulisan ini menjelaskan mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi agar prinsip The Best Interest of the Child dapat dikatakan telah diterapkan secara optimal. Lebih lanjut, penulisan ini juga bermaksud untuk menganalisa penerapan dari prinsip The Best Interest of the Child pada tiga studi kasus pengangkatan anak antarnegara di Indonesia, yaitu pada Putusan No. 480/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel., Penetapan No. 659/Pdt.P/2013/PN. Mlg, dan kasus Engeline di Bali yang merupakan pengangkatan anak secara ilegal. Penulisan ini memberikan gambaran mengenai akibat-akibat yang dapat terjadi jika prinsip The Best Interest of the Child tidak diterapkan secara optimal serta saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan agar prinsip ini dapat diterapkan secara lebih optimal.

---

The child's best interest is the most important thing to consider in deciding every matter related to a child. This is in accordance with The Best Interest of the Child principle. Every child has the right to be cared for by their biological parents, except in cases where the care of the child's biological parents is contrary to The Best Interest of the Child principle. However, alternative care for a child also does not necessarily guarantee that this principle has been implemented optimally. This paper aims to determine whether the arrangement of The Best Interest of the Child principle according to Indonesian International Private Law is sufficient and whether this principle has been implemented optimally in intercountry adoption in Indonesia. This paper explains the rights of the child that must be fulfilled to say that The Best Interest of the Child principle has been applied optimally. Furthermore, this paper also analyzes the implementation of The Best Interest of the Child principle in three intercountry adoption cases in Indonesia, namely in Decision No. 480/Pdt.P/2016/PN. Jkt. Sel., Designation No. 659/Pdt.P/2013/PN. Mlg, and the Engeline case in Bali, which was illegal adoption. This paper provides an overview of the consequences that can occur if The Best Interest of the Child principle is not applied optimally and suggestions on things that can be done to ensure that this principle is applied more optimally."