Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, menganalisis kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI, dan memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan implementasi akuntansi aset tidak berwujud di LIPI. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi implementasi aset tidak berwujud di LIPI dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan implementasi aset tidak berwujud di LIPI ditemui dalam tahap pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pengungkapan. Hasil penelitian menyarankan bahwa implementasi akuntansi aset tidak berwujud dapat diperbaiki dengan menyusun pedoman baku implementasi aset tidak berwujud di LIPI, melakukan revisi terhadap metode valuasi aset tidak berwujud berupa pembobotan angka kredit yang telah dikembangkan oleh LIPI, dan menetapkan kebijakan dalam perencanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menekankan pada pentingnya perolehan aset tidak berwujud dari output kegiatan penelitian dan pengembangan.

---

ABSTRACT
This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities, This research is a case study that aims to analyze the accounting implementation of intangible assets, analyze weaknesses of the accounting implementation of intangible assets, and provide solutions to overcome the accounting implementation weaknesses of intangible assets in LIPI. The analysis is done by comparing the implementation conditions of intangible assets in LIPI with the Technical Bulletin of Government Accounting Standards No. 17 about the Accrual Based accounting for Intangible Assets. The research results show that the implementation weaknesses of intangible assets at LIPI encountered in the stage of recognition, measurement, recording and disclosure. The research results suggest that the accounting implementation of intangible assets can be improved by preparing a raw guideline about the accounting implementation for intangible assets in LIPI, making revision to the intangible assets valuation method in the form of weighting the number of credits that have been developed by LIPI, and setting policies in the research and development plan activities that emphasize the importance of the acquisition for intangible assets from the output of research and development activities]

Abstrak :
Penelitian ini berfokus kepada analisis implikasi dari pengimplementasian konsep identifikasi fungsi dalam harta tidak berwujud yang dibahas dalam Action 8-10, dikenal sebagai DEMPE, dalam peraturan transfer pricing di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai sumber data primernya. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat relevansi untuk menerapkan BEPS Action Plan 8-10 di Indonesia, konsep DEMPE dapat diterapkan secara efektif di Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan, dan pengimplementasiannya hanya membutuhkan penyesuaian yang tidak terlalu signifikan karena secara tersirat konsep DEMPE tersebut sudah diaplikasikan terutama sebagai dasar pemeriksaan. Pengimplementasiannya dalam peraturan transfer pricing di Indonesia dapat menciptakan peraturan baru yang secara umum dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK dan rinciannya dijelaskan kedalam Peraturan Dirjen Pajak PER dengan disesuaikan dengan relevansi di Indonesia yang memungkinkan ditambahkan fungsi marketing dalam konsep DEMPE tersebut. Implementasi ini diharapkan mampu mendekatkan pandangan setiap stakeholders terkait tata cara pengidentifikasian harta tidak berwujud yang menekankan pada analisis economic ownership. ...... This study is focusing to analyze the implications of implementing the concept of function identification in the intangible asset that is discussed in Action 8 10, known as DEMPE, in the Indonesia rsquo s transfer pricing regulations. This research method is descriptive research with more priority to in depth interview as primary data source. The result of this research is that there is relevance to apply BEPS Action Plan 8 10 in Indonesia, DEMPE concept can be applied effectively in Indonesia to overcome various problems, and its implementation only requires less significant adjustment because implicitly DEMPE concept has been applied mainly as basic inspection. Implementation in Indonesia 39 s pricing transfer rules can create new regulations that are generally described in PMK and the details will be explained in PER by adjusting to the relevance in Indonesia that allows added ldquo marketing rdquo function in the DEMPE concept. This implementation is expected to be able to get closer to each stakeholder 39 s perspective regarding to the procedure of identifying intangible assets that emphasizes the analysis of economic ownership.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk akun aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa konstruksi menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 16) pada PT FIG. PT FIG merupakan perusahaan yang menyediakan air bersih dan terlibat dalam perjanjian konsesi jasa dengan PAM JAYA. Pembahasan akan meliputi isu akuntansi terkait ISAK 16 pada laporan keuangan PT FIG periode 31 Desember 2015 yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud dan provisi yang muncul dari perjanjian konsesi jasa telah sesuai dengan yang diatur dalam ISAK 16, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, dan PSAK 57.

---

This internship report aims to explain about the accounting treatment for intangible assets and provision arising from construction service concession arrangements refers to Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 16) in PT FIG. PT FIG is a company which providing clean water and has been engaging cooperation agreement with PAM JAYA. The discussion will present the accounting issues related to the implementation of ISAK 16 in financial statement PT FIG for period 31 December 2015 which will be divided into three groups which are recognition, measurement, and disclosure. Based on the result, accounting treatment for intangible assets and provisions arising from service concession arrangement have complied with the ISAK 16, Statement of Financial Accounting Standard (PSAK 19) and PSAK 57.

Abstrak :
Organization capital (OC) merupakan salah satu indikator dari komitmen perusahaan terhadap investasi tidak berwujud. Biaya terkait pengembangan organization capital sebagian besar masuk dalam kelompok biaya SG&A. Ketidakpastian permintaan pasar akan mempengaruhi perubahan tingkat penjualan perusahaan yang mengakibatkan perubahan perilaku manajer dalam pengelolaan biaya atas penggunaan sumberdaya komitmen dan berdampak pada perubahan perilaku biaya perusahaan. Cost stickiness (CS) merupakan perilaku asimetri biaya terhadap aktivitas penjualan yang disebabkan adanya keputusan penyesuaian sumber daya komitmen yang sengaja dibuat oleh manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh intangible investment yang dicerminkan oleh tingkat organisasi capital, terhadap tingkat cost stickiness pada biaya Sales, General and Administration (SG&A) dengan asumsi bahwa pada perusahaan dengan tingkat organization capital tinggi, pada biaya SG&A menunjukkan tingkat cost stickiness lebih tinggi dari perusahaan dengan organization capital yang lebih rendah. Hal ini sebagai akibat peningkatan tingkat adjustment cost pada perusahaan dengan tingkat organization capital yang tinggi dan membentuk harapan manajerial lebih optimis atas pertumbuhan penjualan masa depan yang akan menyerap sisa dari sumberdaya yang tidak terpakai pada periode ini dan mengakibatkan perilaku cost stickiness. Untuk menguji konsistensi tingkat cost stickiness dan asumsi bahwa pada periode observasi/frekuensi penelitian yang lebih panjang akan dihasilkan tingkat cost stickiness yang lebih rendah akan dilakukan pengujian cost stickiness dengan penggunaan data observasi laporan triwulanan. Hal ini disebabkan adanya konsistensi penurunan permintaan menjadi lebih pasti, keputusan penyesuaian menjadi lebih tepat, adjustment cost yang dilakukan pada satu periode akan impas pada periode berikutnya sehingga perubahan biaya akan menjadi permanen. Metode penelitian dilakukan dengan pengujian empiris pada data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Indonesia selama periode 2010 s.d 2016. Pada data observasi tahunan kategori OC High, berdasarkan kelompok Quintile (Median), secara umum menunjukkan hasil anti cost stickiness (cost stickiness). Sementara, pada kategori OC Low, menunjukkan hasil anti cost stickiness pada kedua jenis kelompok. Pada data triwulanan dengan kategori OC High (Low), menunjukkan hasil cost stickiness (anti cost stickiness) pada kedua jenis kelompok. ......Organization capital (OC) is one of company's commitment indicator to intangible investment. The costs associated with organizational capitals development are mostly occur in the SG&A cost group. Uncertainty of market demand will affect changes in corporate sales levels resulting changes in managerial behavior over the use of commitment resources and impact on changes in corporate cost behavior. Cost stickiness (CS) is a cost asymmetry behavior to sales activity caused by deliberate decision of adjustment of resource commitment made by management. This study aims to see the effect of intangible investment reflected by the level of organization capital, to the level of cost stickiness on the cost of Sales, General and Administration (SG&A) with the assumption that in companies with high organizational level, shows higher cost stickiness of SG&A expenses than companies with lower organization capital. This is due to an increase in the adjustment cost at firms with high levels of organization capital and shaping managerial expectations more optimistically over future sales growth that will absorb the remainder of unused resources in this period and result in cost stickiness behavior. To test the consistency of the cost stickiness level and the assumption that in the longer observation period/frequency of research will be generated lower cost stickiness level will be tested cost stickiness with the use of quarterly observation data report. This is due to the consistency of decreasing demand to be more certain, the adjustment decision becomes more precise, adjustment cost is done in one period will break even in the next period so that the cost changes will become permanent. The research method is done by empirical test on annual financial statements of manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during period 2010 to 2016. In the OC High category observation data, based on Quintile (Median) group, generally shows the result of anti-stick stickiness (cost stickiness). Meanwhile, in the category of OC Low, showed the results of anti-cost stickiness in both types of groups. In quarterly data with the category OC High (Low), shows the results of cost stickiness (anti cost stickiness) In both types of groups.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa peran kepuasan, pengetahuan, dan akses ibu hamil terhadap layanan asuhan kehamilan dengan kunjungan K4 di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Perumusan masalah penelitian berawal dari tidak tercapainya target kunjungan K4 mulai dari tingkat nasional sampai desa, walaupun pemerintah telah meluncurkan program jampersal yang mengatasi masalah pembiayaan kesehatan ibu pada saat hamil, bersalin dan nifas. Didasarkan pada penelitian sebelumnya, dua hipotesa telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan simple random sampling dilanjutkan dengan proporsional random sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 90 responden, dimana respondena adalah ibu yang telah melahirkan 0-6 bulan dan pernah melakukan asuhan kehamilan di bidan di Kecamatan Anyer. Hasil dari analisis data menunjukkan ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik mempunyai peluang kunjungan K4 3,6 kali lebih tinggi (SK 95%: 1,15 ? 11,28) bila dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki pengetahuan kurang, setelah dikontrol variabel umur, tempat layanan, akses dan kepuasan. ......This study analyzes the role of satisfaction, knowledge and access of pregnant women to antenatal care with a visit K4 in Kecamatan Anyer, Serang Distric. The Formula for this research problems originated from non-fulfillment of K4 visit from national scale to village scale, although the government has launched a program called ?Jampersal? that take care the problems of financing maternal health during pregnancy, childbirth and postpartum. Based on previous research, two hypotheses were formulated to address the problems in this study. Sampling techniques using simple random sampling followed by a proportional random sampling. Respondents in this study were 90 respondents, who respondent is the mother who has given birth in period of 0-6 months and ever visited to midwives during pregnancy in Kecamatan Anyer. The results of the analysis of the data showed that the pregnant women who is have a good knowledge will have the opportunity to have K4 visits 3.6 times higher (95% SK: 1.15 to 11.28) compared with women who have less knowledge, after controlling the age, location services, access, and, satisfaction variables.

Abstrak :
Pasar sukuk terus berkembang selama dua dekade terakhir, namun penelitian tentang faktor-faktor perusahaan memilih menerbitkan sukuk daripada obligasi konvensional masih memberikan hasil yang bertentangan. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa aset berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap penerbitan sukuk padahal sukuk mewajibkan penyertaan aset untuk memfasilitasi transaksinya. Penelitian ini mencoba memberikan kontribusi dengan meneliti peran jaminan aset yang diukur dengan aset berwujud dan tidak berwujud, risiko bisnis yang diukur dengan volatilitas arus kas, dan tarif pajak efektif untuk menyelidiki pemilihan penerbitan sukuk daripada obligasi konvensional. Penelitian ini menggunakan regresi logistik dan sampel penerbitan 389 sukuk dan 125 obligasi konvensional dari tahun 2016 hingga 2020 di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai aset tidak berwujud lebih memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena sukuk mengizinkan kombinasi aset berwujud dan tidak berwujud sebagai jaminan aset. Nilai dari volatilitas arus kas juga berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Selain itu, nilai tarif pajak efektif juga memiliki peranan dalam keputusan penerbitan sukuk karena adanya insentif pajak yang diberikan secara eksklusif kepada penerbitan sukuk yang menimbulkan penghematan pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tarif pajak efektif memberikan efek moderasi semu dalam pengaruh aset tidak berwujud dan volatilitas arus kas terhadap keputusan penerbitan sukuk. Hal ini menyiratkan bahwa insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah memainkan peran penting untuk meningkatkan pasar sukuk. ......Sukuk market has continued to grow over the past two decades, yet researches on determinants of sukuk over conventional bond issuance have produced mixed findings. Previous researches also leave a question why asset tangibility is insignificant to sukuk issuance although sukuk requires underlying asset to facilitate the transactions. To contribute to this debate and answer the question, this study examines the roles of asset tangibility and intangibility, cashflow volatility, and effective tax rate to investigate why firms issue Sukuk over conventional bonds. Using logistic regression and a dataset of 389 Sukuk and 125 conventional bonds issuances from 2016 to 2020 in Malaysia, the result shows that the value of intangibles asset influences more to sukuk issuance rather than tangible assets’ value, as unlike conventional bond, the instrument allows tangible and intangible assets combination. This study also finds that cashflow volatilitily significantly influences to sukuk issuance. Sukuk can be an alternative debt financing for firms with a higher cashflow volatility. Moreover, effective tax rate also significantly influences to sukuk issuance because the issuers may enjoy tax savings due to tax incentive exclusively given to sukuk issuance. This study also shows that effective tax rate serves as a quasi moderator in the roles of asset intangibility and cashflow volatility. It implies that tax incentives provided by regulators play important role to promote sukuk market.

Abstrak :
Salah satu polemik dari pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia sehingga sulit untuk dilaksanakan karena mengingat jaminan fidusia masih menggunakan dasar hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Jaminan Fidusia sedangkan pengaturan mengenai hak cipta terus berkembang. Selain itu aturan teknis tentang tata cara pelakasanaannya belum diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah. Permasalahan hukum yang timbul ketika hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud (intangible) dapat menjadi agunan/jaminan) fidusia salah satunya terletak pada aspek prosedural manakala debitur melakukan suatu wanprestasi/cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan eksekusi atas objek yang dijaminkan. Hak cipta sebagai objek jaminan wajib memberikan keyakinan, kepastian hukum serta perlindungan bagi kreditur atas pelunasan pinjaman di kemudian hari agar para pihak baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dapat mengurangi risiko dikemudian hari, maka hak cipta sebagai objek jaminan harus memiliki nilai ekonomis dikarenakan bank/lembaga keuangan non-bank pastinya dalam menyalurkan pinjaman harus mengetahui nilai hak cipta yang akan menjadi jaminan, untuk mendapat kepastian pengembalian pinjaman dalam hal debitur cidera janji. Selain itu, diperlukan juga kepastian bahwa akan adanya pihak yang membeli hak cipta tersebut ketika dilakukan eksekusi. Lebih lanjut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan metode penelitiannya adalah metode pendekatan kualitatif. ......One of the polemics of copyright regulation as a fiduciary guarantee makes it difficult to One of the polemics of implementing copyright as fiduciary collateral in Indonesia is because our fiduciary law is still using the current legal basis (Fiduciary Collateral Act) while the regulation of copyright is continuing to evolve. Besides, the technical regulation regarding the implementation procedures has not been regulated by the laws or government regulations. Legal issues that arise when copyright is used as an intangible immovable object in fiduciary collateral is when the debtor commits a default/breach of promise which results in the execution of the objects. Copyright that has been used as an object of collateral must provide assuredness, legal certainty, and protection for creditors to the repayment of loans at a later date so the parties - both lenders and loan recipients can reduce risks in the future. Furthermore, copyright as an object of collateral must have economic value, so the bank or other non-finance institution can calculate the value of the copyright to get certainty of loan repayment in the defaulting debtor problems. In addition, it is also necessary to ensure that there will be parties who buy the copyright when it is executed. Furthermore, the method used in this research is a normative juridical approach, namely by using a statutory approach, and the research method is a qualitative approach.

Abstrak :
Penelitian ini membahas analisis putusan gugatan PT A terkait penentuan saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Singapura.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus gugatan PT A apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud serta dengan mempertimbangkan teori serta asas ease of administration dan membandingkan kebijakan terkait saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud di Indonesia dengan Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustkaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa gugatan PT A tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta tidak memenuhi asas ease of administration. Dengan dilakukannya perbandingan kebijakan kegiatan ekspor BKP Berwujud antara Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia dan Singapura dalam menentukan saat terutang PPN menggunakan pendekatan proxy expenditure tax dan terkait kewajiban pelaporan dapat disimpulkan bahwa peraturan Indonesia dianggap lebih fleksibel bagi Wajib Pajak dan Pemerintah dibandingkan dengan Negara Singapura karena pelaporan yang dilakukan berdasarkan tanggal persetujuan PEB bukan berdasarkan periode pembukuan akuntansi Wajib Pajak. ......This research discuss about the PT A’s lawsuit decision analysis of the taxable event and VAT filing related to the export of tangible taxable goods and to compared the applicable regulation in Indonesia and Singapore. The purpose of this research is to analyze the suitability of judges’ considerations with the applicable regulation in Indonesia in deciding PT A’s lawsuit dispute matters related to the taxable event and VAT filing on export of tangible taxable goods considering the ease of administration principle and also to compared the Indonesia’s regulation with Singapore’s regulation. This research used a qualitative approach with indepth interview and literature study as a data collection. The results of this research concluded that the consideration of judges in deciding the lawsuit matter does not in accordance with the applicable regulation in Indonesia, theory, and ease of administration principle. The comparison of the Indonesia’s regulations related to export activities with Singapore’s regulation can be concluded that regarding the determination of the expenditure tax proxy to determine the taxable event on the export of tangible taxable goods activities and regarding the filing obligations, it can be concluded that Indonesia’s regulation is more flexible for the Taxpayer and Government rather than the Singapore’s regulation because the basis tax filing in Indonesia is based on the date of approval declaration not from the Taxpayer’s accounting period.