Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pembangunan rumah susun bersubsidi pengembangan sebelum menyerahkan bangunan rumah susun kepada penghuni terlebih dahulu harus ada ijin layak huni. Karena ijin layak huni ini diperlukan guna menjamin keselamatan dari para penghuni. Dalam pembuatan sertipikatpun ijin layak huni harus dilampirkan disamping dokumen-dokumen yang lain seperti Pertelaan, Akta Pemisahan, serta Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), dan warkah-warkah lainnya Agar bisa diterbitkan sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun dokumen tersebut harus diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung. Sehubungan dengan adanya program pemerintah yaitu Pembangunan 1000 (seribu) Tower Rumah Susun Bersubsidi (Rusunami) guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah maka diharapkan partisipasi aktif. dari pengembang (developer) untuk membantu terwujudnya program pemerintah tersebut, namun dalam praktek sering ditemui kejanggalan-kejanggalan yang menjadi penyebab tidak tercapainya program pemerintah tersebut, yaitu untuk rmenyediakan perumahan murah bagi kalangan berpenghasilan rendah, atau dengan kata lain program pemerintah tersebut tidak memenuhi sasaran.

---

In the construction of subsidized Apartment, before delivering the Aparbnent to the residents must firstly be obtained habitable permit. Because this habitable permit is required in order to ensure the safety of the residents. In the arrangement for the habitable permit, must be attached other documents, such as, Division Drawing, Deed of Separation, as well as Building Construction Permit (ljin Mendirikan Bangunan/IMB), and other instruments. In order that the certificate of Right of Ownership over the Apartment unit can be issued, those documents must be delivered to the Land Affair Office of Bandung City. In relation to the existing government program which is the Construction of 1,000 (one thousand) Tower of Subsidized Apartment (Rumah Susun Bersubsidi/Rusunami) in order to fulfill the needs of residence of low-income community, then, it is expected the active participation of the developer to assist the materialization of that government program, however, in practice, often being encountered ineptness which become the cause of non-achievement of the government program. which is in order to provide economical housing compound for low-income community or in other words the govenunent program does not meet the target."

"Program Pembangunan Nasional yang tertuang didalara GBHN, meletakkan titik berat pada sektor pertanian, dimana peningkatan produksi pangan merupakan prioritas pembangunan disektor pertanian tersebut. Strategi dan garis yang ditempuh didalam pembangunan disektor pertanian khususnya peningkatan produksi pangan yaitu melalui usaha Intensifikasi dengan program BIHAS, INIIAS dan INSUS. Dalam hal ini pupuk sebagai sarana produksi pertanian sangat diperlukan atau mutlak ada. Mengingat pentingnya pupuk dalam menunjang program Pemerintah maka penanganannya melibatkan carapur tangan Pemerintah baik di pusat maupun didaerah yang perwujudannya dituangkan dalam kebijaksanaannya, Semua kebijaksanaan yang diambil itu ditujukan agar pupuk dapat tersedia ditengah-tengah petani dan dipakai oleh petani dengan berpedoman kepada 5 sasaran tepat yaitu : tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis, tepat harga dan tepatlokasi."

"Dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi ini ke seluruh wilayah Indonesia kegiatan Penyediaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Penyediaan adalah kegiatan menyediakan BBM, baik dari kilang dalam negeri maupun impor, dan menyalurkannya sampai ketangki-tangki penyimpanan bahan bakar minyak di Terminal Transit/Terminal/Depot menggunakan sarana transportasi seperti jalur pipa, tanker, dan tongkang. Dalam penelitian ini dirancang sebuah simulasi rantai suplai BBM bersubsidi untuk jenis bensin Premium, minyak tanah dan solar. Simulasi rantai suplai ini melibatkan seluruh aspek yang terkait serta mengintegrasikannya mulai dari sumber pasokan dari kilang, alat angkut, dan depot BBM serta jalur penyediaan BBM dari Kilang Plaju ke Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam di Bangka Belitung. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan didapatkan faktor dominan terlambatnya pasokan BBM bersubsidi dari sumber ke Depot di Bangka Belitung disebabkan kondisi dimana kedalaman air laut yang hanya 6 meter pada kondisi air laut pasang tertinggi, sehingga alat angkut BBM berupa tangker atau tongkang BBM hanya bisa membawa BBM dengan maksimum kapasitas 1500KL di depot Pangkal Balam dan 500KL di Depot Tanjung Pandan. Berdasarkan coverage day hasil simulasi terlihat bahwa kondisi di Bangka Belitung rata-rata masih di bawah coverage day ideal, yaitu di bawah 21 hari. Dimana 14 hari digunakan sebagai cadangan operasional dan 7 hari digunakan sebagai cadangan BBM Nasional. Untuk menanggulangi tidak terganggunya pasokan BBM di daerah Bangka Belitung dapat dilakukan usaha seperti menambah frekwensi pemesanan BBM dari sumber, atau menambah fasilitas penyimpanan BBM di Bangka Belitung agar tercapai coverage day minimum 21 hari. Dengan total waktu pendistribusian melalui jalur sungai (muara) dan jalur laut untuk masing-masing Depot Tanjung Pandan dan Depot Pangkal Balam selama 27 jam dan 13 jam, dapat dijadwalkan pengiriman bahan bakar minyak dilakukan sebelum terjadinya air surut."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa sistem distribusi pupuk bersubsidi pada PT. X perihal penentuan lokasi fasilitas distribusi dengan menggunakan metode Location Problem berdasarkan biaya total yang terdiri dari biaya transportasi dan biaya sewa gudang. Penelitian dilakukan dengan menganalisa penentuan lokasi gudang milik produsen dengan beberapa skenario optimasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat mengurangi biaya total sebesar 85% - 91%, dan ketika biaya satuan satuan hasil prediksi bias -20% biaya total bisa berkurang sebesar 74% - 78% sedangkan ketika biaya satuan bias +20%, biaya total berkurang sebesar 87% - 91% dari biaya total eksisting. Berdasarkan hasil optimasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi yang sudah ada masih bisa diperbaiki dalam hal penentuan lokasi fasilitas distribusinya.

---

This study analyzed the distribution systems managed by PT. X using the fixed charged location problem model by analyzing the location warehouses based on the total cost which consist of transportation cost and the producer’s warehouse rental cost. The result of the optimization shows that the proposed systems may reduce the total cost to 85% - 91% of the existing. When the prediction of the transportation unit cost of the proposed links are biased -20%, the cost may reduce to 74% - 78% of the existing.while the biased are +20% it comes to 87% - 91% of the existing. From the result, we can conclude that the existing systems can be improved in therms of restructuring the warehouses number and location."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia senantiasa diikuti oleh peningkatan kebutuhan hunian. Permasalahan yang timbul adalah adanya gap antara indeks Green Neighborhood untuk kawasan perumahan dengan kondisi riil perumahan bersubsidi, sehingga integrasi antara Affordable Housing dengan konsep keberlanjutan khususnya untuk kawasan perumahan bersubsidi dalam kerangka indeks Green Neighborhood menjadi tantangan utama. Riset ini bertujuan untuk merumuskan indeks Green Neighborhood pada perumahan bersubsidi. Metode riset menggunakan analisis spasial, site analysis, scoring/penilaian indeks, wawancara dan wawancara mendalam. Penilaian menggunakan variabel dalam Definisi Operasional Variabel memperoleh poin 16 dengan tingkat penilaian Kurang Baik. Besarnya prosentase perbandingan variabel dari aspek ekonomi 3,31%, aspek sosial 22,55% dan aspek lingkungan 68,14%. Rumusan indeks Green Neighborhood khusus untuk perumahan bersubsidi variabel aspek lingkungan: Ekologi Lahan, Pergerakan dan Konektivitas, Manajemen Air dan Konservasi, Limbah Padat dan Material. Variabel pada aspek sosial: Fasilitas Sosial Komunitas, Kesejahteraan Sosial Komunitas. Variabel pada aspek ekonomi: Keterjangkauan Harga, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, Inovasi dan Pengembangan.

---

Population growth in Indonesia has always been followed by an increase in the need for housing. The problem that arises is that there is a gap between the Green Neighborhood index for housing areas and the real conditions of subsidized housing, so that the integration between Affordable Housing and the concept of sustainability, especially for subsidized housing areas within the framework of the Green Neighborhood index, is a major challenge. This research aims to formulate a Green Neighborhood index on subsidized housing. The research method uses spatial analysis, site analysis, scoring / index assessment, interviews and in-depth interviews. The assessment using variables in the Variable Operational Definition gets 16 points with a Poor rating level. The magnitude of the percentage comparison of variables from economic aspects is 3.31%, social aspects are 22.55% and environmental aspects are 68.14%. Green Neighborhood index formulation specifically for subsidized housing with variable environmental aspects: Land Ecology, Movement and Connectivity, Water Management and Conservation, Solid Waste and Materials. Variables in social aspects: Community Social Facilities, Community Social Welfare. Variables in economic aspects: Affordability, Community Economic Welfare, Innovation and Development."

"Tujuan akhir tesis ini adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya jumlah realisasi KPR Sarasuna bersubsidi sebagai instrumen pemilikan Rusunami oleh masyarakat sasaran di perkotaan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey dan wawancara terstruktur terhadap pakar yang terlibat langsung dalam berjalannya instrumen ini. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab rendahnya penyerapan Rusunami oleh masyarakat sasaran diantaranya adalah: Housing Finance System yang ada masih belum mantap/maksimal, adanya kenaikan harga terbawah Rusunami di pasaran, dan budaya masyarakat yang masih terbiasa tinggal di landed house walaupun di pinggiran kota.

---

Trough this research, we would like to identify cause of low level absorption KPR Sarasuna Bersubsidi instrument for Rusunami by target community. This research is a quantitative study with survey and deep interview against the expert who was directly involved in walking this instrument.

Results of this research determined the cause of low level the Rusunami absorption by the target community are Housing Finance System was not yet stable/maximal, the existence of the Rusunami price increase in the market and the community's culture that still familiar with landed house although in suburban."

"Skripsi ini membahas Hambatan untuk Masuk (barrier to entry) bagi pelaku usaha baru pada penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya persaingan usaha dalam industri hilir migas khususnya mengenai distribusi BBM Subsidi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha baru belum dapat terjun pada penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi. Pemerintah sebaiknya terus memperbaiki regulasi agar persaingan usaha pada industri hilir migas dapat tercapai, karena walaupun persaingan usaha baru terjadi pada BBM Non Subsidi namun efek positif sudah dapat dilihat dan dirasakan konsumen.

---

This study examines the barrier to entry of new entrants in the supply and distribution of subsidize fuels. The main aim of this study is to determine is there competition in the down stream oil and gas industry, particulary in subsidize fuels distributon as declared by Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. This study is a nomative juridical research and the type of the study is evaluative. Results indicate that new entrants still cannot take part in the supply and distribution of subsidize fuels. The goverment should continue on improving the regulation so that competition in the down stream industry can be obtained, the reason is even though competition has only taken place in non subsidize fuel but consumers have gain positive effects."

"Mahalnya harga rumah merupakan permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan bersubsidi diharapkan dapat mengurangi kekurangan suplai perumahan (backlog) terhadap permintaan dan kebutuhan di masyarakat. Seiring berjalannya program, ternyata masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat mencapai 4,7 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat 127% pada tahun 2030. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) telah berjalan efektif, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) agar kebijakan program dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketepatan sasaran pada program perumahan bersubsidi FLPP di Kabupaten Bogor masih dibawah 75% yang artinya tidak efektif, serta aktor yang mempengaruhi ketepatan tersebut adalah gaji pokok, pendidikan dan usia.

---

The high price of the house is a problem for low-income communities. Subsidized housing program is expected to reduce the shortage of housing supply (backlog) of the demand and need in the community. Over the program, there are still many people who are still difficult to obtain the subsidy facility. Bogor Regency has the most population in West Java reached 4.7 million people and is predicted to increase by 127% in 2030. The purpose of this study is to analyze whether the subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) are effective, then to identified the factors that influence the success of subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) so that policies can be effective program in implementation. The method used is descriptive quantitative by using cross tabulation to look at the factors that influence. The results showed that the targeting accuracy in subsidized housing programs FLPP in Bogor still below 75% which means ineffective, and the actors that influence the accuracy is the basic salary, education and age."