Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk menganalisis prosedur pemeriksaan permohonan keberatan atas putusan KPPU saat ini di Indonesia termasuk kelemahannya. Analisis dilanjutkan dengan melakukan perbandingan atas prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha di negara Amerika Serikat terkait FTC (Federal Trade Commission) dan di negara Jepang terkait JFTC (Japan Fair Trade Commission). Analisis dalam penelitian ini tujuan untuk dapat merumuskan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan dalam pemeriksaan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data melalui tatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian, yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, KPPU dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggambarkan data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi secara langsung di beberapa tempat penelitian, wawancara terhadap narasumber, serta studi kasus yang terkait upaya keberatan atas putusan KPPU. UU No. 5 Tahun 1999 hanya memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan KPPU untuk mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri sementara ketentuan teknisnya diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketidakjelasan terkait prosedur penyelesaian upaya keberatan, seperti misalnya terkait kedudukan dan tata cara pemeriksaan maupun pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga pada akhirnya juga dianggap masih belum dapat memberikan putusan yang berkeadilan sehingga pihak yang kalah menempuh upaya hukum lainnya. Sementara baik FTC maupun JFTC saat ini lebih mengedepankan penyelesaian secara damai. Putusan Pengadilan Negeri yang belum dianggap berkeadilan ini juga berkaitan erat dengan landasan hukum, sistem pemeriksaan dan kewenangan yang dilakukan KPPU sebelum menerbitkan Putusan KPPU. Karenanya upaya perumusan prosedur penyelesaian sengketa persaingan usaha yang berkeadilan tidak dapat terpaku pada aturan pelaksanaan seperti Perma saja, melainkan juga meliputi landasan hukum, sistem pemeriksaan dan pembuktian serta kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dan personilnya ......This study seeks to analyze a procedure that tests to prove its error. The current KPPU in Indonesia includes its weaknesses. Analysis by comparing the comparison of business dispute resolution solutions in the United States related to the FTC (Federal Trade Commission) and in Japan related to the JFTC (Japan Fair Trade Commission). The analysis in this research is to determine a solution for dispute resolution, fair business competition in a legal examination based on the KPPU's decision. The research method is qualitative in nature by collecting data through face-to-face and can be measured by people at the research site, namely the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, KPPU and the Supreme Court. This research uses a descriptive analytical approach by describing the data collected through literature studies, direct observation at several research sites, interviews with informants, and related case studies based on KPPU's research. UU no. 5 of 1999 only provides an opportunity for parties who are dissatisfied with the KPPU's decision to submit an application for approval to the District Court while the technical provisions are regulated through a Supreme Court Regulation (Perma). However, in practice, there are still various uncertainties related to the procedures for resolving the solutions being considered, such as related to and procedures for examination or evidence conducted by a crisis District Court, so that in the end they are still unable to provide a fair decision so that the party who loses the legal remedies other. Meanwhile, both the FTC and the JFTC are currently prioritizing peaceful settlement. The decision of the District Court that is not yet mature with justice is also closely related to the legal basis, examination system and the powers that are carried out by KPPU before issuing the KPPU's decision. Therefore, efforts to formulate a fair business competition dispute settlement cannot be fixed on implementing regulations such as Perma alone, but also include the legal basis, examination and evidence system as well as the authority possessed by KPPU and its personnel. Keywords: KPPU's decision, objection, fair procedure

Abstrak :
ABSTRAK
This study aims to find the concept of rate of profit on Islamic banking that can create economic justice. Rate of profit that creates economic justice can be achieved through its role in maintaining the stability of the financial system in which there is an equitable distribution of income and wealth. To determine the role of the rate of profit as the basis of the sharing system implemented in the Islamic financial system, we can see the connection of rate of profit in creating financial stability, especially in the asset-liability management of financial institutions that generate a stable net income or the rate of profit that is not affected by the ups and downs of the market risk factors including indirect effect on interest rates. Futhermore, Islamic financial stability can be seen from the role of the rate of profit on the stability of the Islamic financial assets that are measured from the Islamic financial asset price volatility.

Abstrak :
Sebagai salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya, tentu pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan bagi tenaga kerja yang rentan merupakan bagian kewajiban konstitusional negara, mengingat hal tersebut merupakan hak dari warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pekerjaan yang layak. Mengingat tingginya risiko sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan transisi energi, maka penting untuk melakukan perencanaan mitigasi risiko. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan transisi energi, dalam hal ini penghapusan penggunaan batu bara, yang sudah ditetapkan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat berkontribusi bagi upaya terwujudnya transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. ......As one of the countries that signed the Paris Agreement and ratified it, of course implementing a just energy transition for vulnerable workers is part of the state's constitutional obligations, bearing in mind that this is the right of citizens to get a good and healthy environment and decent work. Given the high social and economic risks in implementing the energy transition, it is important to carry out risk mitigation planning. This research is intended to find out the implementation of energy transition policies, in this case the coal phasing-out, which has been stipulated and how these policies can contribute to efforts to achieve an energy transition that is just and fair in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Pembahasannya dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi berkeadilan" dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan pendekatan filsafat hukum, ilmu ekonomi, dan singkronisasi hierarki hukum Negara Republik Indonesia yang dilengkapi dengan analisa pengujian konstitusional yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari "efisiensi berkeadilan" dalam Pasal 33 ayat (4) adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Penormaan unsur tersebut terwujudkan dalam berbagai aspek pengelolaan, termasuk pengelolaan secara bersama, pengelolaan dengan baik, pengalaman dengan tepat guna, boleh merugi (untuk itu disubsidi) dan pengelolaan yang tidak boros biaya dan sumber daya sosial. Dalam penormaan dalam bidang ketenagalistrikan Indonesia, ditemukan bahwa setiap peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan telah mengandung paling tidak salah satu aspek prinsip "efisiensi berkeadilan".

---

This thesis discusses the implementation of the principle of "equitable efficiency" as contained in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment in legislations concerning electricity. This research is conducted by analyzing how the Constitutional Court interpret the element of "equitable efficiency" in the constitutional reviews of Law Number 20 Year 2002 and Law Number 30 Year 2009 on Electricity. This research is a normative study which uses legal philosophy and economics in synchronizing the hierarchy of laws of the Republic of Indonesia and the relevant constitutional reviews. The outcome of this research concludes that the meaning of "equitable efficiency " in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment is that the national economy should be organized to use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed equitably by the all citizens. The concept is embodied in various aspects of management, including joint management, with good management, efficient managment, management which is allowed to make losses (and therefore is subsidised) and management which is not wasteful in costs and social resources. In regards to Indonesia's electricity sector, it was found that each electricty regulation has embodied at least one aspect of the principle of " equitable efficiency".