Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memenuhi pelaksanaan hukumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan dibidang jasa Notaris, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai kekuatan hukum pembuktian berita acara yang dibuat Notaris terkait pengunduhan dokumen elektronik (e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris terkait berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif yang menekankan pada norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) dapatlah dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangandan Kewenangan dan tanggung jawab Notaris terhadap berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail), Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat terhindar terjadinya sengketa dan tanggung jawab Notaris kiranya sudah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ...... Development and technological advances have led to changes in the pattern of human life. With increased electronic activity, proofing tool used by law must also include information or electronic documents and other computer output for the full implementation of the law. This resulted in an increase in services Notaries, Notary's role in the services sectors is as officials who were given part of the authority by the State to serve the community in the field of civil particularly authentic deed. Therefore, the authors tried to assess the strength of evidence laws of news events made the Notary regarding the download of electronic documents (e-mail as evidence in the trial and the authority and responsibility of Notaries related news events downloads electronic documents (e-mail). This research is a study with methods of normative legal emphasis on the rule of law by analyzing legislation and related data collection is done through library research. the results of this study are news events downloads electronic documents (e-mail) it can be used as legal evidence in trial. Authority and responsibility Notary to the minutes of downloading electronic documents (e-mail), through authentic deed which clearly defines the rights and obligations, ensure legal certainty and is expected to avoid disputes and responsibilities of the Notary would already evident in the Law on Notary

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan di persidangan dan kedudukan saksi verbalisan sebagai pengganti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dicabut dalam persidangan. Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas inkuisitorial modern yang memfokuskan pemeriksaan pada tahap penyidikan, namun tetap harus mengingat prinsip nonself incrimination dan hak-hak Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, jika dilakukan secara sah, namun pembuktian sah belum diatur secara rinci oleh KUHAP. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Belanda disamakan dengan Alat Bukti karena adanya Examinateur Magistrate atau Rechter Commisariss yang bersifat objektif atau netral dan adanya bukti rekaman yang menyatakan proses pemeriksaan dilakukan secara sah.

---

ABSTRACT
Minutes of Investigation in the trial and position of investigator?s testimony as a substitute when investigator?s dossier is revoked in the trial. The Criminal Justice System in Indonesia adheres to the principle of the modern inquisitor that not only focuses at the investigation phase, but also focuses at principles of nonself incrimination and the rights of the accused or defendand. Dossier can be considered as valid evidence if it is done due of process. But the procedure has not set in detail by the Code of Criminal Procedure in Indonesia. Dossier in Netherlands equal with evidence for their Rechter Commissaris whose objective and neutral, besides that there are record evidence as a prove to due of process.

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut Notaris harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Namun, tidak jarang Notaris melakukan pelanggaran. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana sesuai dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tanggal 23 Februari 2018 Nomor: 02/Pts/Mj. Pwn Prov Banten/II/2018, Notaris R membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu dengan menuliskan identitas salah satu pemegang saham perseroan seolah-olah ia menghadap Notaris. Namun kenyataanya pemegang saham tersebut tidak pernah dipanggil dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Notaris R terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu telah bertindak tidak jujur dan tidak teliti dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selembaran Jatimulia. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya Notaris R diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris berupa teguran tertulis. Adapun terhadap akta tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja, untuk membatalkan maka harus diadakan RUPS kembali atau dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Selain itu Notaris R terhadap akta yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan kode etik Notaris. Dalam membuat akta, Notaris seharusnya menulis sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and in carrying out his duties a notary must comply with existing regulations. However, sometimes Notary makes violation. This writing discusses violation carried out by a Notary in making the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is in accordance to the decision of the Notary Regional Supervisory Board dated February 23, 2018 Number: 02/Pt/Mj. PWN Prov Banten/II/2018, in which a Notary writes the identity of one of the company's shareholders as if he was attending the meeting, but in fact the shareholders were never called and attended the General Meeting of Shareholders held. This thesis uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Meanwhile, the method of analyzing data uses deductive reasoning with qualitative method as a method of data analysis. From the results of the research conducted, it was concluded that Notary R had violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a Notary Position Act, specifically having acted dishonestly and carelessly in making the Deeds of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Selembaran Jatimulia. Based on the violations in making the deed, Notary R was given administrative sanctions by the Notary Area Supervisory Board in the form of a written warning. As for the deed, it cannot be canceled. To cancel it, a General Meeting of Shareholders must be held again or canceled through a Court decision. In addition, Notary R could take criminal, civil, and notary code of ethics responsibility for the deed she made. In making a Notary deed, it should write in accordance with the actual facts.

Abstrak :

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang dalam melaksanakan tugas profesinya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun pada prakteknya seringkali Notaris tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun tidak saksama sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Pada penelitian tesis ini terdapat beberapa permasalahan yang dibahas yaitu (1) akibat hukum dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat berdasarkan surat kuasa; (2) tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya; (3) kesesuaian sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan perbuatannya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 19/B/MPPN/VII/2019 yaitu Notaris harus memeriksa kewenangan dari para penghadap serta mengecek dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Untuk kasus tersebut implikasi hukumnya maka akta yang dihasilkan batal demi hukum. Sedangkan pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya dengan adanya pelanggaran adalah memberikan ganti rugi dan menerima sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Sedangkan. kesesuaian antara sanksi yang diberikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh notaris adalah sanksi yang diberikan belum sesuai dengan kelalaian yang diberikan, karena Notaris hanya diberikan sanksi pelanggaran kode etik, namun untuk sanksi perdata pihak yang dirugikan yaitu Direktur utama dapat melanjutkan gugatan untuk di proses lebih lanjut ke Pengadilan agar Notaris yang bersangkutan dapat menerima sanksi sesuai dengan perbuatannya.

---

Notary Public is an authorized official to make an authentic deed which in carrying out his professional duties is overseen by the Notary Supervisory Board. However, in practice, notaries often do not follow the provisions set out in the law or are not careful so that there are parties who are disadvantaged. In this thesis research, there are several issues discussed, namely (1) the legal consequences of the Minutes of the General Meeting of Shareholders which are made based on a power of attorney; (2) notary responsibility for the deed he made; (3) the suitability of sanctions given by the Notary Supervisory Board with their actions. This research is normative juridical. This type of research is analytical descriptive. Based on the results of research on the case of the Notary Central Board of Trustees Decision Number: 19 / B / MPPN / VII / 2019 namely the Notary must check the authority of the parties facing and check the documents shown to the Notary Public. In this case, the legal implications are that the resulting deed is null and void. Whereas the Notary's liability for the deed he made in the event of a violation is to provide compensation and receive a 3-month temporary suspension by the Notary Central Board of Trustees. While. suitability between sanctions given by mistakes made by a notary public is a sanction that has not been in accordance with the negligence given, because the Notary is only given a sanction of violation of the code of ethics, but for civil sanctions of the injured party, the President Director can proceed with the lawsuit for further processing to Court so that the Notary can receive sanctions in accordance with his actions.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik. ......This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang dibuat oleh Notaris SS dengan didasari Irrevocable Power of Attorney. Yang mengakibatkan pengalihan saham yang tidak dikehendaki oleh pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian baginya. Dalam tesis ini terdapat dua permasalahan yaitu (1) implikasi keabsahan Irrevocable Power of Attorney SOP terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada PT BPM dan (2) tanggung jawab notaris atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPM yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk menelaah norma hukum tertulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/Pdt/2018 dengan jenis data sekunder dan alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan Pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa Irrevocable Power of Attorney yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan RUPS LB melampaui kewenangan dari yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Sehingga menyebabkan Akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Akibat dari pembatalan akta notaris tersebut juga menyebabkan akta autentik yang dibuatnya mengalami penurunan kekuatan pembuktian sehingga menjadikannya akta dibawah tangan sepanjang diakui oleh para pihak dan mempunyai kekuatan pembuktian tetapi tidak autentik. ......This thesis discusses to The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM which was made by the Notary SS based on the Irrevocable Power of Attorney. Which resulted in the transfer of shares that were not desired by the shareholder so as to cause loss to him. In this thesis there are two issues, namely (1) the implications of validity of the Irrevocable Power of Attorney SOP on The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM and (2) the Notary's responsibility for The Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT BPM that has been made. The research method used is normative juridical, which is research conducted to study written legal norms to analyze Supreme Court Decision Number 1580 K/Pdt/2018 with secondary data types and data collection tools for study documents or library materials. The results of the study stated that the Irrevocable Power of Attorney used as the basis for the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders exceeded the authority of the power of attorney. Thus, causing the deed made to be null and void. As a result of the cancellation of the notarial deed, it also causes the authentic deed he made to experience a decrease in the strength of proof, making it an underhand deed as long as it is recognized by the parties and has evidentiary power but is not authentic.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengunaan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan untuk pelunasan suatu utang. Fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan ini tidak dijaminkan dengan suatu perjanjian jaminan secara nyata dan jelas. Selanjutnya, jaminan yang diberikan juga tidak melalui lembaga jaminan khusus. Sehingga permasalahan yang timbul, mengenai keabsahan penyerahan jaminan oleh debitor kepada kreditor tanpa suatu perjanjian jaminan dan kedudukan jaminan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh debitor kepada kreditor. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah perjanjian jaminan yang dibuat tidak secara nyata dan jelas asal dengan kesepakatan para pihak adalah sah dan kedudukan fotokopi berita acara serah terima tanah dan bangunan yang dijaminkan adalah sebagai jaminan umum dan kreditor pemengang jaminan umum mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren. Jaminan umum menurut Pasal 1131 KUHPerdata adalah segala kebendaan milik debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas perikatan debitor. Sehingga seluruh kebendaan yang dimiliki debitor menjadi jamianan pelunasan utangnya. Selanjutnya, disarankan agar ketika membuat suatu perjanjian lebih baik berbentuk tertulis dan otentik, serta jika menjaminkan suatu benda untuk pelunasan utang harus dengan lembaga jaminan khusus yang mudah dieksekusi jika terjadi wanprestasi. ...... The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor;The focus of this Thesis is application of copy acceptance of land and building as collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement. This copy acceptance of land and building also implemented by collateral common. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refers to the legal norms which is contained in the legislation that is descriptive research. According to article 1131 KUHPerdata collateral common is every debitor assets not only moving assets but also unmoving assets and not only exsisting assets but also assets that will be later become collateral debt settlement. This copy acceptance of land and building implemented by an oral Collateral Agreement is lawful. Then position of this copy acceptance of land and building is collateral common. So that creditor position is competition creditor

Abstrak :
Pada tesis ini, notaris Z yang membuat Akta Berita Acara RUPS PT X telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan Akta Berita Acara RUPS PT X tersebut melanggar ketentuan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan pemanggilan RUPS terhadap keabsahan akta tersebut. Pelanggaran tersebut mengakibatkan keputusan RUPS PT X tidak sah dan mengikat yang berarti bahwa akta tersebut menjadi batal demi hukum. Akta yang batal demi hukum tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris Z tersebut harus mengganti biaya, rugi serta bunga kepada pihak yang dirugikan akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang telah ia dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji penerapan UU PT, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan kasus pada Akta Berita Acara RUPS PT X. Penelitian ini memberikan saran untuk diadakan RUPS kembali agar tidak terdapat inkonsistensi pengaturan serta kesalahan-kesalahan dalam anggaran dasar PT X yang dapat berimplikasi pada keabsahannya. ......In this thesis , Notary Z who makes the Deed of general meeting of shareholders of PT X has made a deed that is not in accordance with the statutory provisions applicable. Making of the deed news general meeting of shareholders of PT X has violated the provisions of the call as set forth in Article 82 of law number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law). This thesis aims to find out as a result of the violation of the provisions of the summons general meeting of shareholders on the validity of the deed. The violation resulted in general meeting of shareholders PT X is not legally binding, which means that the deed becomes null and void. Deed null and void it would cause harm to the parties concerned. Notary Z should reimburse the costs, damages and interest to the injured party as a result of Unlawful Acts he has done. The method used is a normative juridical namely by reviewing the application of the Company Law , Law number 2 of 2014 about position of the Notary and Law number 25 of 2007 on Investment associated with the case at the of deed news of General Meeting of Shareholders PT X. This study provides suggestions for the general meeting of shareholders is held back so that there are no inconsistencies settings as well as errors in the articles of association of PT X which may have implications for its validity.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai akibat dari Notaris yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat akta Relaas. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai akta berita acara rapat yang dibuat tidak sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UndangUndang Jabatan Notaris. Selain itu, akta berita acara ini juga tetap dibuat walaupun penghadap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta. Metode penelitian yang akan digunakan adalan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terutama undang-undang jabatan notaris dan undang-undang tentang perseroan terbatas, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini juga akan diteliti. Notaris yang membuat akta berita acara rapat dengan mengabaikan prosedur pembuatan akta yang telah diatur dalam UndangUndang Jabatan Notaris tersebut menyebabkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

---

This thesis examines the consequences of a Notary who does not apply the precautionary principle so the Notary disobey the Notary act in making Relaas deed. The problem that will be discussed in this thesis is the case regarding relaas deed that is made not in accordance with legal facts as mentioned in Article 38 of the Notary act. In addition, the deed was still made though the client is not legally capable to do the legal act mentioned in the deed. The method that will be used in this thesis is normative juridical method by using secondary data to analyze the legislation, especially the Notary act and Limited Liablity Company Act, and also book and articles related to the problem of this thesis will also be examined. The Notary who made the deed without fulfilling the formal requirements causes the deed to only have the power of proof as privately made deed/private deed.