Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Ruping Lolo Alias Vince

Peran notaris dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang mengandung benturan kepentingan pada PT Central proteinaprima tbk (CPRO)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27434

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ardhanti Nurwidya

Potensi benturan kepentingan pada demutualization plan Bursa Efek Indonesia = Potential conflict of interest on the demutualization plan of Indonesian Stock Exchange

"Demutualisasi adalah sebuah proses dimana sebuah perusahaan yang tidak mencari keuntungan dan dimiliki oleh anggota menjadi perusahaan yang mencari keuntungan dan dimiliki oleh pemegang sahamDemutualisasi belum juga dapat dilaksanakan karena terganjal beberapa hal, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal belum memungkinkan untuk dilaksanakannya demutualisasi. Kedua, demutualisasi di Bursa Efek Indonesia akan menimbulkan potensi benturan kepentingan yang cukup besar karena fungsi Bursa sebagai penyedia jasa bertabrakan dengan fungsi Bursa sebagai regulator. Mengetahui fakta ini, maka muncul pertanyaan dalam benak kita mengenai apakah mungkin demutualisasi benar-benar dapat dijalankan di Indonesia dan bagaimana implikasinya. Penulis percaya bahwa tulisan ini dapat memberikan masukan atau setidaknya pencerdasan bagi masyarakat mengenai Demutualisasi Bursa Efek. Metode penelitian skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan Hukum Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Demutualization is defined as a process of a non for profit company which owned by the members change into a for profit company which owned by the shareholders. Demutualization also cannot be implemented because there were various obstacles, they are: First, the legislation in force in the capital market has not been possible to implement the demutualization. Second, on the demutualization of the Indonesia Stock Exchange will give rise to a potential conflict of interest that is quite large as it functions as a provider of Exchange collided with Exchange functions as a regulator. Knowing this fact, the question arises in our minds as to whether demutualization is possible to be implemented in Indonesia and how the implications, and how foreign stock exchanges that have been successful in running demutualization concerning potential conflicts of interest that would arise. The author believes this mini thesis can provide inputs or at least the additional knowledge to public about Demutualization of the Stock Exchanges. These thesis research methods conducted with library research and interviews, in which data is obtained and analyzed qualitatively based on legislation Capital Market Law in Indonesia."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47102

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eunike Hapsari Putri

Benturan kepentingan antara anggota direksi pemohon dan termohon pailit studi kasus putusan no. 30/pdt.sus.pailit/2015/pn.jkt.pst = Conflict of interest between a member of the board of directors of claimant and respondent case study number 30 pdt sus pailit 2015 pn jkt pst

"Penulisan ini membahas mengenai benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit yang terdapat pada Putusan No. 30/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt antara PT. Multilines Shipping Service dengan PT. Multilintas Agung Perkasa. Dalam putusan ini, Direksi tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dengan baik sehingga terdapat benturan kepentingan akibat tidak dijalankannya prinsip tersebut. Dalam tulisan ini juga akan membahas mengenai benturan kepentingan dilihat dari doktrin ultra vires, serta akibat hukum permohonan pailit atas benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi Pemohon dan Termohon Pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kasus ini, secara eksplisit diketahui bahwa, benturan kepentingan membuat suatu permohonan kepailitan ditolak, karena benturan kepentingan menyebabkan pembuktian dalam proses pailit menjadi tidak sederhana. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan studi kepustakaan dalam hal analisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan pada tingkat pertama.

The focus of this study is about conflict of interest between The Directors of Claimant and Respondent in the Case Study Number 30 Pdt.Sus.Pailit 2015 PN.Niaga.Jkt between PT. Multilines Shipping Service and PT. Multilintas Agung Perkasa. In this case, conflict of interest occured when The Director did not implementing the priciple of fiduciary duty properly. This study will also discuss about conflict of interest from ultra vires doctrine, and the legal consequences of bankruptcy petition made by The Director who has a conflict of interest based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Bankruptcy and PKPU . In this case, explicitly known that the conflict of interest have made a bankruptcy petition is denied by the court because when a conflict of interest occured, there won rsquo t be a simple justification. The method of this thesis is based on literature study with normative judicial analysis in order to analyze cases based on court jurisprudence. "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yuyun Hairunisa

Perlindungan pemegang saham minoritas dan peranan notaris pada transaksi mengandung benturan kepentingan setelah revisi peraturan Bapepam No. IX.E.1 = Protection of minority shareholders and role of notary on transaction conflict of interest after revised regulation No. IX.E.1

"Peraturan Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah peraturan yang amat penting terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Karena melalui peraturan ini, setiap kali perusahaan atau direksi ingin melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka ia harus meminta persetujuan dari pemegang saham independen atau minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen. Sejak diluncurkan pertamakali pada tahun 1996, peraturan ini telah mengalami empat kali revisi yaitu pada tahun 1997, 2000, 2008 dan 2009. Dari empat kali revisi tersebut perubahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2008 sehingga dalam analisa peraturan ini, pembahasan dibagi atas dua periode yaitu sebelum tahun 2008 dan sesudah tahun 2008. Adapun poin utama perbedaannya adalah pada pengaturan transaksi afiliasi. Sebelum tahun 2008, transaksi ini tidak diatur atau tidak eksis di Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tahun 1996, 1997 dan 2000. Namun pada tahun 2008 dan 2009, transaksi afiliasi masuk dalam salah satu aturan dalam peraturan tersebut. Pengaturan tersendiri terhadap transaksi afiliasi di satu sisi memberi kelonggaran kepada perusahaan untuk melakukan transaksi seoptimal mungkin tanpa direpotkan untuk meminta persetujuan pemegang saham independen atau minoritas. Namun di sisi lain beresiko terhadap perlindungan hak-hak pemegang saham independen atau minoritas melalui RUPS Independen.

Bapepam LK Regulations (Financial Institutions) Number IX.E.1 concerning Conflict of Interest Transaction is a very important rule relating to the protection of minority shareholders. Because through this rule, whenever a company or the directors want to do transactions that contains a conflict of interest then he should seek approval from independent shareholders or minority through the General Meeting of Shareholders (GMS) Independent. Since its first launch in 1996, this rule has been revised four times that in 1997, 2000, 2008 and 2009. Of the four times the revision of the most significant change occurred in 2008 so that the analysis of this rule, the discussion is divided into two periods before 2008 and after 2008. The main points of difference is on arrangements affiliate transactions. Prior to 2008, these transactions are not regulated or non-existent in Regulation No. IX.E.1 1996, 1997 and 2000. However, in 2008 and 2009, affiliate transactions entered in one of the rules in these regulations. Separate arrangements to affiliate transactions on the one hand giving concessions to companies to make transactions as optimal as possible without bothered to ask for approval of independent shareholders or minority. But on the other side of risk to the protection of the rights of minority shareholders independently or through GMS Independent."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29836

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Putri Daryuli

Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasar Modal. = Notary and the Conflict of Interest in Capital Market

"ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasar modal juga berkembang

pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya pasar modal

ini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isu yang terdapat di pasar modal, di

mana salah satunya adalah benturan kepentingan dalam transaksi tertentu yang

diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalah benturan kepentingan

ini penting untuk diperhatikan karena mencakup perlindungan terhadap investor,

terutama pemegang saham minoritas yang suaranya tidak banyak berpengaruh

dalam suatu transaksi, dan pada akhirnya sering dirugikan. Notaris, sebagai salah

satu profesi penunjang pasar modal, memiliki peranan yang besar jika terjadi

suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini. Tesis ini akan

membahas mengenai peranan Notaris tersebut apabila terjadi suatu transaksi yang

mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka.

Di sisi lain, benturan kepentingan tidak hanya terbatas pada pengertian benturan

kepentingan yang dicantumkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Pasar

modal melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi, tidak

terkecuali Notaris yang bekerja di bidang pasar modal, di mana situasi ini akan

mengakibatkan benturan kepentingan bagi Notaris dalam membuat akta terkait

transaksi tersebut. Tesis ini juga akan membahas mengenai kewenangan Notaris

untuk membuat akta dalam situasi benturan kepentingan tersebut dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait serta Kode Etik

Notaris. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa dalam hal terjadi suatu transaksi

yang mengandung benturan kepentingan tertentu, Notaris berperan untuk turut

memastikan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta jika terjadi

potensi benturan kepentingan, ternyata tidak jelas diatur dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia sehingga Notaris harus berpedoman pada Kode

Etik yang mengharuskan Notaris senantiasa bersikap independen dalam

menjalankan jabatannya.

Abstract

Along with the rapid growth of economic activities, capital market also has its

growth in many countries, including Indonesia. By the growth of the capital

market activities, occured high attention for the issues happening around it; for

example is the issue concerning the conflict of interest in a transaction which had

been regulated in Bapepam?s Regulation Number IX.E.1. This conflict of interest

issue is crucial because it involves the protection of the investor, especially the

minority shareholders who have very little influence in deciding of a transaction,

and often suffer a loss in the end. Notary, as one of the supporting profession in

capital market has a great role when a transaction held by a public listed company

with a conflict of interest occured. This thesis will discuss about that role notary

holds concerning that kind of transaction. On the other hand, the definition of

conflict of interest is not only limited to the definition regulated in Bapepam?s

Regulation Number IX.E.1. Capital market involves many parties which have

their own share of interest in a transaction, and notary is not an exception, and that

could lead that particular notary to a potention of a conflict of interest in making

the title deed for that transaction. This thesis will also review about the

competence of a notary in making a title deed on a situation of conflict of interest,

which focuses on the regulations concerning the issue and also the Notary Rules.

From the discussion, it has been found that on a situation when there is a

transaction with a conflict of interest, notary plays the role to ensure the

submission to the regulations concerning the transaction. Whereas concerning the

competence of a notary to make a title deed when being faced to a situation of

conflict of interest regarding the notary itself, it has been found that the

regulations don?t regulate about it clearly, so notary needs to see orientation from

Ethical Code of Notary as the guide for notaries to do their profession."

2012

T31864

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hanafi

Mengatasi benturan antara merek senior dan merek junior yang menyandang status merek terkenal dalam lingkup undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis = Addressing conflict between senior mark and junior mark bearing the status of well-known mark within the scope of law number 20 of 2016 on trademark and geographic indication

"Undang-Undang Merek Indonesia baik yang saat ini maupun yang sebelumnya menganut asas first to file dan asas merek terkenal sekaligus. Sementara itu ada kasus-kasus dimana kedua asas ini berbenturan satu sama lain. Ini terjadi ketika merek senior berbenturan dengan merek junior yang menyandang status merek terkenal. Dalam kasus-kasus ini kedua merek sama-sama tidak didasari itikad buruk. Yang satu telah terdaftar berdasar asas first to file dan yang lain terlahir dari adanya asas merek terkenal. Tidak adil untuk menghilangkan salah satu merek tersebut, keduanya memilik hak yang sama untuk tetap ada. Bagaimana semestinya pengaturan dalam suatu undang-undang merek agar benturan semacam ini dapat diatasi? Penelitian ini akan melihat lebih dalam hukum merek nasional dan penerapannya di pengadilan serta melihat lebih jauh kepada hukum merek asing dan penerapannya guna menemukan formula yang tepat yang dapat ditawarkan untuk disisipkan dalam hukum merek di masa yang akan datang agar hukum merek Indonesi akan memiliki kemampuan untuk menghadapi benturan antar asas dimaksud.

The current trademark law of Indonesia as well as the previous one follows the first to file doctrine and well-known mark doctrine at the same time. Meanwhile, there have been cases where those two doctrines are conflicting one another. This happens when a senior mark is in conflict with a junior mark which hold the title of well-known mark. In these cases, both conflicting trademarks do not contain bad faith. One was already there, registered under the first to file doctrine, while the later born under the auspices of the well-known mark doctrine. It is not fair to allow any of those mark vanished. Both has equal right to exist.
How should a regulation in a trademark law be like in order to address such conflict? This research will seek deeper into the national trademark law as well as its enforcement in the court of law of Indonesia and seek further into foreign laws and its enforcement in order to find the correct formula which can be proposed to be inserted into future Indonesian trademark law so that it will have the capability to address the abovementioned conflict of doctrines."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soraya Syafrida

Benturan kepentingan oleh pemegang saham mayoritas yang diangkat sebagai direktur utama perseroan terbatas tertutuo (Analisa anggaran dasar PT.ARS) = Conflict of interest by majority shareholders appointed as managing director of a limited company (Analysis of articles of association PT. ARS)

"Tesis ini membahas mengenai benturan kepentingan atas rangkapnya kedudukan organ perseroan yang berakibat ketidakefektifan di dalam melakukan fungsi pengawasan,sehingga tidak terdapat kontrol atas tindakan pendiri yang menjadi pemegang saham. Pendiri. Akan terbuka kemungkinan melakukan aktivitas menyimpang yang merugikan Perseroan. Penulis berfokus pada kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham,mayoritas yang merangkap sebagai direksi yang memanfaatkan pengalihan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseroan terbatas, benturan kepentingan atas organ Perseroan yang rangkap, dan peranan notaris dalam membuat akta pendirian dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan reformasi hukum perusahaan agar pembuat undang-undang dalam hal ini legislative, dapat membuat pengaturan mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil yang tegas dalam UU PT khususnya mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi terhadap rangkap jabatan organ perseroan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian, sehingga tidak perlu menunggu putusan pengadilan sebagai penyelesaiannya.

This thesis discusses a conflict of interest over the dual position of the company's organs which can cause an ineffectiveness in carrying out the supervisory function, so that there is no control over the actions of the founder who becomes a shareholder. Founder. It will be open to the possibility of conducting deviant activities that harm the Company. The author focuses on the possibility of unlawful acts committed by shareholders, the majority of which are concurrently as directors who utilize the transfer of company assets for personal gain or misuse of the company's wealth.
The research method used in this paper is juridical-normative conducted by reviewing and analyzing legal concepts relating to the legal issues under study, especially those relating to the law of limited liability companies, conflicts of interest over multiple organs of the Company, and the role of notaries in making deeds establishment and preparation of the Company's Articles of Association.
The results of the study suggest that legal reform needs to be done so that lawmakers in this legislative matter can make arrangements regarding the application of the principle of piercing the corporate veil that is firm in the PT Law specifically regarding the imposition of sanctions on multiple positions of corporate organs that carry out transactions containing collision interests that result in losses, so there is no need to wait for court decisions as a solution."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52113

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Odang, Mudita Chitta

Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia: (Studi Kasus PT Bank Mega Tbk.)

"ABSTRAK

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatu

aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerapkali

berupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian

yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan

dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang

digunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metose analisis data digunakan

secara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung

perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis

pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafi liasi

dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Pada prakteknya, ternyata tidak

seluruh transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang tergolong

kedalam transaksi benturan kepentingan. Sepanjang transaksi benturan kepentingan

tersebut telah dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan dengan

keterbukaan, maka transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut

seakan-akan bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

memiliki benturan kepentingan. Agar memberikan gambaran yang jelas, maka dalam

penulisan ini diambil contoh kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yang

dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk berupa transaksi penyewaan ruangan kantor oleh

PT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Untuk melindungi

kepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham independen terhadap

suatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan maka Badan

Pengawas Pasar Modal melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor

IX.E.l, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yang

mengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan

dari pemegang saham independen. Persyaratan tersebut apabila diaplikasikan

kedalam contoh kasus ternyata dari segi bisnis tidak membawa keuntungan apapun

bagi perusahaan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lagi bagi Badan Pengawas

Pasar Modal untuk menciptakan suatu peraturan mengenai transaksi benturan

kepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dengan memperhatikan nilai ekonomis,

tanpa mengurangi tujuan peraturan yaitu perlindungan hukum bagi para pemegang

saham independen.

ABSTRACT

Every company in doing its business activities shall once in a while be confronted

with a corporate action. Those corporate actions often include transactions that

contain conflict o f interest. The research method that is used to complete this thesis is

done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary

data. Qualitative document studies, interview and data analysis are used to compile

this thesis. A conflict o f interest transaction is a transaction where the economic

interest o f the company differs from the personal economic interest o f its directors,

commissioners and/or majority shareholders. In practice, not all transactions which

contain conflict o f interest can be classified into a conflict o f interest transaction. As

long as the transaction containing conflict o f interest is done with fairness, fair price

and disclosure, the transaction which contains a conflict o f interest will not look like

a transaction done by parties having a conflict o f interest. To give a clearer picture,

this thesis takes the case example o f the conflict of interest transaction involving PT

Bank Mega, Tbk in the form o f an office space lease transaction between PT Bank

Mega, Tbk and its affiliated companies. To protect the interest o f the shareholders,

especially the independent shareholders against such acts o f conflict o f interest

transactions done by companies, the Capital Market Supervisory Agency through

Regulation o f the Capital Market Supervisory Agency Number IX.E.l, requires

companies wishing to engage in a transaction containing a conflict o f interest, to get

a prior approval from its independent shareholders. This requirement, brought to

application in the case example obviously does not bring any profit for the company

from business point o f view. Hence, the Capital Market Supervisory Agency should

reconsider to create a more flexible regulation on conflict of interest transactions

with due regard to the economic value and without disregarding its aim to provide

legal protection to the independent shareholders of the company."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T24716

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Odang, Mudita Chitta

Transaksi benturan kepentingan di pasar modal Indonesia: (studi kasus PT Bank Mega Tbk.) / Mudita Chitta Odang