Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Titik kritis dalam menjaga kontinuitas sistem pasokan dan distribusi industri hilir bahan bakar minyak (BBM) terletak pada efisiensi distribusi depot-depot BBM. Dengan pemberlakuan persaingan usaha pada industri hilir, kebebasan penentuan harga BBM dan gas bumi, dan berakhirnya tugas pelayanan publik (public service obligation) PT Pertamina (Persero) berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 22 tahun 2001, maka pertimbangan aspek ekonomi, diantaranya dari aspek keuangan dan potensi bisnis terhadap suatu depot BBM menjadi penting. Depot Solo di Kota Surakarta direkomendasikan oleh Tim Evaluasi Pertamina untuk ditutup dan dipindahkan ke Depot Rewulu di Kota Yogyakarta. Depot Solo merupakan langkah awal serangkaian kebijakan reformasi pada Depot-Depot PT Pertamina (Persero).Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi Depot Solo dan mengevaluasi rencana relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu berdasarkan pertimbangan aspek keuangan dan potensi bisnis. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis manfaat Depot Solo dan rencana relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu ditinjau dan aspek keuangan dan potensi pasar bisnis, (2) Menganalisis biaya Depot Solo dan rencana relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu ditinjau dari aspek keuangan dan potensi pasar bisnis, dan (3) Menganalisis rasio biaya dibandingkan terhadap manfaat yang diperoleh dari Depot Solo dan rencana relokasi pasokan BBM dari Depot Solo ke Depot Rewulu ditinjau dari aspek keuangan dan potensi pasar bisnis.Lokasi penelitian adalah Depot Solo yang berada di kota Surakarta, propinsi Jawa Tengah dan Depot Rewulu yang berada di propinsi Daerah Istimewa (D.L) Yogyakarta. Periode analisis biaya manfaat dilakukan selama 21-27 tahun dengan tingkat depresiasi asset sebesar 5% per tahun menggunakan metode garis lurus (straight line). Data diolah menggunakan Excell 2003. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis sensitivitas dari perhitungan rasio-rasio keuangan gross benefit cost ratio (gross BIC ratio), net benefit cost ratio (net BIC ratio), net present value (NPV) dan internal rate of return (MR). Analisis potensi pasar bisnis BBM dilakukan dengan menggunakan pendekatan parameter pola pasokan dan distribusi BBM, penyaluran BBM (thruput), tujuan lhruput BBM, biaya per liter lokasi, sarana dan fasilitas, dan sumberdaya manusia.Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa Depot Solo dan Depot Rewulu sensitif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh peningkatan biaya total, terutama peningkatan landed cost. Depot Solo dan Depot Rewulu juga sensitif terhadap dampak positif dari peningkatan harga jual output. Depot Rewulu memperoleh manfaat keuangan yang lebih besar dibandingkan Depot Solo, tetapi Depot Solo layak pada perhitungan skenario normal, skenario harga jual output meningkat sebesar 10%, skenario produksi menurun sebesar 10%, dan skenario kondisi present worth factor sebesar 20%. Relokasi Depot Solo ke Depot Rewulu tidak layak pada empat dari enam skenario, kecuali pads skenario peningkatan harga jual output sebesar 10% dan penggunaan present worth factor sebesar 20%. Ditinjau dari aspek bisnis, potensi bisnis Depot Solo teridentifikasi besar. Depot Rewulu yang direncanakan akan menjadi lokasi relokasi Depot Solo, teridentifikasi mempunyai kemampuan daya dukung jaringan yang tinggi. Depot Rewulu juga dianggap berpotensi bisnis yang besar. Depot Madiun dan Depot Cepu yang menjadi penampung relokasi Depot Solo ternyata mempunyai potensi bisnis yang rendah, meskipun Depot Madiun dan Depot Cepu mempunyai kemampuan daya dukung jaringan yang sama-sama normal sebagaimana kelompok kemampuan Jaya dukung jaringan dari Depot Solo.Rekomendasi untuk PT Pertamina (Persero) adalah Depot Solo tidak perlu ditutup atau riskan direlokasikan ke Depot Rewulu, efisiensi produksi untuk mengurangi biaya pokok produksi perlu senantiasa dijaga, terutama faktor penyusutan akibat masalah teknis dan penyusutan akibat masalah tenaga kerja, dan perlu upaya untuk mencari BBM impor yang murah dan berkualitas baik untuk mengurangi biaya distribusi Depot, terutama untuk menekan landed cost.

---

The critical point of supply and distribution system of fuel is how to distribute fuel efficiently in context of `Depot' role. As we know well Depot is a supply point of fuel distribution into fuel station (SPBU). Before deregulation period, most of a Pertarnina's Depot were building with non economic factors consideration, not feasible as a supply point and became inefficient sources. Referred to the new regulation known with Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 of fuel business that stressing to free competitive business in down stream, economic market price of fuel and gasoline as well as to terminate of PT Pertamina's (Persero) role as an entity of public service obligation doer, so that economic factors like finance aspecs and business potential of a Depot very important to be considered. Depot Solo located in Surakarta has been recommended by 'Tim Evaluasi Pertamina' to be terminated and relocate its operation to Depot Rewulu in Yogyakarta. This decision is first priority to do in PT Pertamina (Persero) reformation policies that will follow with suitable treatment to another Depot.

This study generally focus on evaluating existing condition of Depot Solo in context with relocation program of its operation to Depot Rewulu base on financial and business potential as two of important factors. The objective of this study especially to: (1) Benefit analysis of relocation program of its operation from Depot Solo to Depot Rewulu base on financial and marketplace potential, (2) Cost analysis of relocation program of its operation from Depot Solo to Depot Rewulu base on financial and marketplace potential, and (3) Cost benefit ratio analysis that acquired of relocation program of its operation from Depot Solo to Depot Rewulu based on financial and marketplace potential.

Study is conducted in Depot Solo located in Surakarta, Central of Java province and Depot Rewulu located in Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta province. Cost benefit analysis period of time as long as 21 years with asset depreciation level is 5% per annum using straight line method. Data analyzed using descriptive analysis and sensitivity analysis of financial factors like gross benefit cost ratio (gross BC ratio), net benefit cost ratio (net BC ratio), net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). Analysis of market potential is using with supply and distribution parameters, fuel thruput, objective thruput of fuel, cost per litre location, means and facilities of Depot, and human resource factors.

The result has described from sensitivity analysis show up that both Depot Solo and Depot Rewulu were sensitive with negative impact by increasing of total cost, and landed cost. Depot Solo and Depot Rewulu were also sensitive with positive impact by increasing of output price. Depot Rewulu has a bigger benefit compare with Depot Solo, but in the other hand Depot Solo is feasible to operate base on scenario 1 (normal situation), scenario 2 (price of output increase 10%), scenario 4 (production decrease 10%, and scenario 6 (present worth factors 20%). This fact is incompatible with Pertamina's plan which will terminate Depot Solo operation, because it is feasible to continue its operation. So that, there is no any reasons to continue analysis related with relocation processes of Depot Solo operation to Depot Rewulu. This rejection is strengthened with result of cost benefit analysis, where both Depot Solo and Depot Rewulu are not feasible base on financial aspect as per scenario 3 (total cost increase 10%), and scenario 6 (landed cost increase 10%). Again, if we refer to business aspect, market potential of Depot Solo is identified big. Preparation of Depot Rewulu as area of relocation of Depot Solo_is jdefltified has a high distribution_system of fuel and very potential in fuel business in the future. It is different with Depot Madiun and Depot Cepu that also choose as an another alternative for relocation area that has low business potential of fuel, even if Depot Madiun and Depot Cepu has a good distribution system of fuel like system distribution of Depot Solo it self.

Some suggestions for management of PT Pertamina (Persero) are relocation of Depot Solo to Depot Rewulu area is not significant, production efficiency to reduce cost is a better choice than relocation operation of Depot Solo, and it is important to consider another alternative like import of fuel product if import price is lower than domestic price to reduce distribution cost significantly."

"Ketentuan penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) lazim didahului kondisi ekonomi dan moneter dengan indikator devaluasi terhadap nilai tukar mata uang asing, volatilitas nilai tukar, perkembangan harga yang semakin mencolok, dan sebagian upaya memperbaiki iklim investasi. Dengan alasan tersebut, harga perolehan aktiva tetap pada masa lalu dapat dinilai kembali berdasar harga pasar yang wajar. Melalui revaluasi, penetapan laba dan biaya diukur secara sepadan, struktur ekuitas dan posisi finansial perusahaan diperbaiki pada tingkat yang sesungguhnya, dan penghematan pajak untuk masa mendatang dapat diharapkan. Pemahaman atas revaluasi aktiva tetap terkait dengan konsepsi dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya: akuntansi, perpajakan, dan metode yang lazim digunakan dalam penilaian aktiva. Kajian teoritis berkenaan dengan pandangan akuntansi mengenai penilaian aktiva menjadi signifikan. Di samping pemahaman terhadap arti penilaian oleh lembaga penilai, pemikiran tersebut juga memberikan wacana untuk memahami ketentuan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Kebijakan perpajakan di Indonesia selama kurun waktu 30 tahun pernah menetapkan ketentuan revaluasi, yaitu pada tahun 1971, 1976, 1979, 1986, 1996, dan 1998. Ketentuan revaluasi tersebut bersifat opsional sehingga rnemberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk mengambil manfaat atau rnenghindari akibat finansial yang ditimbulkan. Analisis terhadap ekspektasi "benefit" masa mendatang dapat digunakan untuk mengukur arus kas yang disebabkan revaluasi aktiva tetap. Posisi finansial, terutama struktur permodalan dapat diperbandingkan antara melakukan revaluasi atau tidak melakukan revaluasi. Pertimbangan aspek pajak dan aspek pengaturan menjadi tinjauan dalam mengevaluasi kebijakan pajak atas revaluasi. Disparitas tarif pajak revaluasi 10% dan tarif maksimum 30% PPh Badan dan pengeluaran lainnya, karakteristik aktiva yang dinilai kembali, faktor diskonto, berpengaruh terhadap ekspektasi "benefit". Nampaknya perlu dikaji lebih mendalam sehubungan dengan tidak signifikannya ekspektasi 'benefit dan cost' untuk wajib pajak (tertentu) apabila melakukan revaluasi aktiva tetap. Berbagai aspek pemajakan terhadap revaluasi dapat menjadi pertimbangan dalam kondisi kesulitan likuiditas dan kelangkaan sumber dana (funds market). Otoritas fiskus dapat mengefektifkan fungsi regulasi atas kebijakan revaluasi yang pada gilirannya dapat mengefisienkan penerimaan pajak."

"Adanya keinginan Pemda Provinsi Kepulauan Riau yang menghendaki suatu jaringan telekomunikasi terpadu yang dapat menghubungkan seluruh Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Provinsi dan dapat digunakan untuk menunjang dan sebagai sarana telekomunikasi internal Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai konsep pembangunan wilayah Propvinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri, perdagangan dan pariwisata terdepan di Indonesia, mutlak diperlukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan efektif. Pemilihan teknologi transmisi yang sesuai dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau disasarkan atas analisa kelayakan investasi menggunakan metode Benefit Cost Ratio memudahkan dalam perencanaan pemilihan pembangungan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang akan menghubungkan seluruh kabupaten / kota dengan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan teknologi transmisi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yakni menggunakan gabungan antara transmisi gelombang mikro dan transmisi VSAT.

---

Since there is a demand from Kepulauan Riau Province to crate network telecommunication, connecting all capital cities of province which can be used as telecommunication facility internally in Kepulauan Riau Province. As a development concept of Kepulauan Riau Province to make their area as industrial trading and tourism object, advanced telecommunication structure are needed. Choosing proper transmission technology compared to geographic condition of Kepulauan Riau Province based on Benefit Cost Ratio method to make planning development of infrastructure telecommunication easier. The best options to connect all of all in Kepulauan Riau Province based on geographic condition is to use combination between VSAT transmission and microwave transmission."

"Kawasan kumuh di Indonesia terjadi karena tingginya urbanisasi, namun tidak diimbangi oleh edukasi maupun skill para migran, disatu sisi, lapangan kerja yang terbatas, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, begitu pula dengan keuangan para migran dan akhirnya banyaknya migran yang datang, menyebabkan tingginya permintaan akan hunian, namun kemampuan keuangan migran tidak dapat menjangkaunya sehingga mereka menempati lokasi daerah marginal tanpa adanya pelayanan infrastruktur dasar yang memenuhi standart pelayanan minimum. Pembangunan Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara adalah salah satu solusi dalam penyediaan permukiman layak huni bagi pekerja kawasan industri, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan korban gusur serta kebakaran. Rumah susun dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui upaya peremajaan, pemugaran dan relokasi. Kegiatan pembangunan rumah susun ini dinilai positif dalam mengurangi kekumuhan perkotaan karena sangat menghemat lahan. Ketepatan penerima manfaat subsidi, dapat dilihat dari penerima subsidi sudah tepat sasaran atau belum dengan menggunakan metode Benefit Incidence Analysis yang menggunakan data SUSENAS dan data primer, kemudian diperkuat dengan menganalisis permasalahan pergeseran penerima subsidi tersebut dengan menggunakan metode depth interview dan sistem sewa menyewa yang ada di dalamnya, serta komparasi fakta lapangan dengan kebijakan yang berlaku, yaitu UU no 16 tahun 1985. Dari hasil analisis BIA, secara umum ditemukan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target sasaran program ini masih kesulitan masuk ke rumah susun karena tingginya harga hunian dan utilitas yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Untuk penghuni yang mendapatkan sistem subsidi, masyarakat miskin (Q1) belum mendapatkan manfaat dari program pemerintah ini, penerima manfaat terbanyak merupakan masyarakat yang memiliki penghasilan lebih tinggi (Q4). Pergeseran penerima manfaat ini disebabkan karena tingginya biaya hidup yang sulit dipenuhi oleh penghuni, sulitnya aksesibilitas transportasi, desain yang kurang sesuai dengan kegiatan penghuni. Sedangkan untuk penghuni dengan sistem non subsidi, penerima manfaat hampir merata dan hampir tepat sasaran karena tidak ada perbedaan yang mencolok antara masyarakat miskin (Q1) dengan masyarakat terkaya (Q5). Mengacu pada UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar kesehatan tersebut, namun agar program tersebut berkelanjutan, harus ada peran serta dari masyarakat, yaitu ikut menanggung biaya penyediaan layanan dasar, terutama layanan dasar air bersih yang sekarang ini belum tahu berapa besaran biaya yang harus ditanggung masyarakat. Penentuan besaran biaya air bersih tersebut, menggunakan metode willingness to pay dan menggunakan data primer. Besaran biaya air bersih ini perlu dilakukan untuk menghitung biaya service hunian, yang menurut UN Habitat tidak boleh melebihi 30% dari total pengeluaran rumah tangga, dan ketika masyarakat mengeluarkan pendapatannya lebih dari 30% untuk sewa rumah dan utilitasnya, maka hunian tersebut sudah tidak dapat terjangkau lagi oleh masyarakat dan akhirnya mereka akan kembali ke daerah marginal yang minim akan pelayanan dasar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 51% sample penghuni, mengeluarkan pendapatannya melebihi batas yang dianjurkan oleh UN Habitat, yaitu >30% untuk hunian dan utilitasnya, sehingga rumah susun tersebut sudah tidak lagi terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah ini.

---

Slum areas in Indonesia occurred because of the high urbanization, but not matched by education and skills of migrants, on the one hand, employment is limited, causing the competition to get a job so difficult, so they accept law salary, high housing demand for working and less supply in housing, make they fit into the marginal areas without basic infrastructure services that meet minimum service standards.

Development for Flats in Marunda, North Jakarta is one of the solutions in the supply of habitable housing for industrial workers, low income people (MBR) and evicted the victims and fire. Development for flats with the aim of improving the quality of neighborhoods through the efforts of rejuvenation, restoration and relocation. Apartment construction activity was assessed positively in reducing urban squalor because it can conserve land, encourage green open space and efficiency for development basic infrastructure.

The accuracy of the beneficiaries of subsidies, subsidies can be seen from the receiver is on target or not by using a method that uses the Benefit Incidence Analysis. This analysis using data from SUSENAS and primary data, and then amplified by analyzing the problems of shifting the subsidy recipients by using the method of depth interviews and a lease system that is in therein, as well as comparative facts on the ground with the policies in force, UU Rumah Susun (UURS) No. 16 year 1985.

From the analysis of BIA, in general it was found that low-income people who become the target of this program is still difficult entry into the apartment because of the high price of housing and utilities that are not proportional to their income. For residents who get a subsidy system, the poor (Q1) has not benefited from this government program, most beneficiaries are the people who have higher incomes (Q4). Beneficiaries of this shift is caused due to the high cost of living is difficult to fulfill by the occupant, the difficulty of accessibility of transportation, lack of appropriate design with the activities. As for residents with non-subsidy system, beneficiaries almost evenly and almost right on target because there was no significant difference between the poor (Q1) with the richest (Q5). Referring to the Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, the government is obliged to provide basic services such health, but that the program is sustainable, there must be participation from the community, which helped underwrite the cost of providing basic services, especially basic services of clean water are not currently know how much amount of cost to be borne by society.

Determination of the amount of the cost of the clean water, using the method of willingness to pay and use the primary data. Cost of clean water is necessary to calculate the cost of residential service, which according to UN Habitat should not exceed 30% of total household expenditure, and when people spend more than 30% of their income for rent and utilities, then the occupancy is already out of reach again by the community and eventually they will return to marginal areas would be minimal basic services. From the result showed that as many as 51% sample of residents, to spend his income exceeds the limit recommended by the UN Habitat, which is> 30% for shelter and utilities, so the apartment is no longer affordable by low-income communities."

"Dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik yang signifikan di Indonesia, diperlukan sumber energi lain untuk dapat mengganti peran bahan bakar fosil yang akan habis sebagai sumber energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang menggunakan landfill gas (LFG) sebagai sumber energi dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan listrik. Kekurangan LFG adalah karakteristik produksinya yang terus menurun dengan berjalannya waktu. Penelitian ini membahas model pembangunan PLTSa secara berkelanjutan dari sisi ekonomi. Ada dua model yang diajukan, model 1 melakukan penimbunan sampah selama satu periode saja (4 tahun) dan tidak ada lagi pembukaan lahan dan penimbunan sampah, sedangkan model 2 melakukan penimbunan sampah setiap empat tahun sekali dimana dilakukan lagi pembukaan lahan. Parameter yang digunakan dalam studi kelayakan ini adalah Benefit-Cost ratio dan Net Present Value. Berdasarkan hasil analisis, model yang layak secara ekonomi adalah model 2 dengan B/C Ratio 1.16 dan NPV Rp.9,015,502,964, dimana pengolahan sampah dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan model 1 dengan B/C Ratio 0.91 dan NPV Rp.3,848,278,544, belum layak secara ekonomi dan belum menguntungkan

---

With the increasing demand of electrical energy in indonesia, another source of energy required to be able to replace the roles of fossil fuels as the main source of electrical energy. Waste power plant with landfill gas (LFG) as a source of energy can provide solutions in fulfilling the need for electricity. The disadvantages of LFG is the characteristic of gas production continues to decline over time. This research discusses the development model of sustainable waste power plant from economic view. This research propose two models, model 1 conducting the landfilling in one periode (4 years) only. Model 2 conducting the landfilling every 4 years by opening more area. The parameters used in this feasibility study are benefit-cost ratio and net present value. As the results, the model that economically feasible is model 2 with B/C Ratio 1.16 and NPV Rp.9,015,502,964, while the model 1 with B/C Ratio 0.91 and NPV Rp.3,848,278,544, is not economically feasible."

"Semakin berkembangnya zaman, perkembangan teknologi semakin maju dan memberikan banyak manfaat di berbagai bidang. Salah satunya adalah perkembangan internet yang memiliki banyak keuntungan bagi kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut dibuktikan dengan adanya layanan smart home bagi mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Di kawasan Nordik sendiri, khususnya Swedia dan Finlandia penerapan smart home ini sudah diterapkan, namun tidak semua masyarakat Swedia dan Finlandia mampu memiliki rumah impian ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan studi literature dan dijelaskan secara deskriptif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui analisa kebijakan dan Analisa keuntungan dan biaya dalam konteks energi yang terbarukan serta bagaimana implementasinya pada penggunaan smart home di Swedia dan Finlandia. Hasil penelitian ini menunjukkan lebih banyak keuntungannya dibandingkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan sehingga pengimplementasian smart home sudah banyak dilakukan di Kawasan Nordic khususnya di Swedia dan Finlandia. Penerapan smart home ini dilakukan pada rumah-rumah modern dan masyarakat yang memiliki sosial ekonomi yang menengah keatas. Pengimplementasian smart home ini memberikan manfaat yang sangat banyak, contohnya adalah meminimalisir kebakaran, memperbaiki kualitas udara, mendeteksi karbon monoksida dan keamanan sistem. Pencahayaan otomatis, penguncian tanpa kunci dan pemrograman jarak jauh melalui telepon seluler menciptakan antusiasme pada masyarakat.

---

With the advent of the time, technological developments continue to improve and provide numerous benefits stemming from a wide range of industries. One of them is the advancement of the internet, which has numerous benefits for daily living. The emergence of smart home services exemplifies how this technological advancement affect daily activities for the adopters. While this smart home has been introduced in Nordic countries , not all citizen can afford it. This  thesis aims at analysing policies determine how the smart home is used in Sweden and Finland using a benefit-cost analysis. The study adopts qualitative research that involves  data collection through a review of the literature, interview and presented them descriptively.  The finding of this study reveal that smart home adoption has been widespread in Nordic countries particularly in Sweden and Finland. The devices  has been used in modern homes and predominantly adopted by people at the middle and upper socioeconomic classes. The adoption of this smart home deliver numerous  benefits, including fire prevention, improved air quality, carbon   monoxide detection and system security. The community was excited by automatic lighting, keyless locking and remote programming via cell phones. The thesis differentiates the nature of smart home adoption. It has challenges  for Sweden related to the relatively higher costs than the benefits it can bring whereas in Finland the benefits it higher than the cost."

"Konsep Healthy Building merupakan generasi selanjutnya dari Green Building, dimana konsep yang tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap dampak lingkungan, namun juga kesehatan dan kinerja penghuninya. Namun, konsep ini masih belum banyak diterapkan terutama di Indonesia karena persepsi bahwa terdapat peningkatan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan bangunan konvensional ataupun Green Building. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan desain eksisting berupa rancangan Green Building untuk mewujudkan konsep Healthy Building dengan mempertimbangkan nilai ekonomi bangunan. Studi kasus, analisis life-cycle-cost dan analisis benefit-cost ratio dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Green Building ke Healthy Building dapat dilakuakan dengan peningkatan desain kualitas udara dalam ruang, kelembaban udara dan penerapan pengendalian hama terpadu. Healthy Building membutuhkan tambahan biaya investasi sebesar 1,44% dari Green Building dan 9,02% dari bangunan konvensional. Namun dapat memberikan nilai B/C ratio sebesar 4,29 dari bangunan konvensional dan 7,08 dari Green Building.

---

The Healthy Building concept is the next generation of Green Building, where the concept includes not only responsibility for environmental impacts, but also the health and performance of its occupants. However, this concept is still not widely applied, especially in Indonesia due to the perception that there is a greater increase in costs when compared to conventional buildings or Green Buildings. This study aims to improve the existing design in the form of a Green Building design to actualize the Healthy Building concept by considering the economic value of the building. Case studies, life-cycle-cost analysis and benefit-cost ratio analysis were carried out to achieve the research objectives. The results showed that the improvement of Green Building to Healthy Building can be done by improving the design of indoor air quality, air humidity and the application of integrated pest management. Healthy Building requires additional investment costs of 1.44% of Green Buildings and 9.02% of conventional buildings. However, it can provide a B/C ratio value of 4.29 from conventional buildings and 7.08 from Green Building."

"Indonesian trading development rapidly shows an improvement with neighbour countries such as Malaysia and Singapore. Even though the transportation infrastructures arround Malacca Straits are currently just provided by boats. For balancing the development trading reasons, Indonesian Government concerns to facilitate the building of transportation infrastructures or a fix-link infrastructure, a crossing bridge between Sumatera island (Indonesia) and Malaysia. Malacca strait Bridge (MSB) between Indonesia and Malaysia is a part of Trans Asia road link, has been planned since years ago. To support the current planning, the research and development Agency - Ministry of Public Works-Republic of Indonesia (Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian Pekerjaan Umum, Indonesia) needs to make a reviewing on a pre-feasibility study (Pre FS) for MSB. Pre FS activity involved many disciplines of knowledge especially for road/corridor, transportation, bridge, geotechnical, , sea shore, environment, and social-economic-culture-policy. Pre FS result results that break event point for Corridor I among Dumai-P. Rupat-P. Medang Malaysia may be expected between 25 and 30 years based on Benefit Cost Ratio methode, using cable stayed and suspension bridges and girders. The longest span for cable stayed and suspension bridges are 2600 m and 1280 m. respectively. The selected corridior must be intensively discussed about technology absorbed and safety factor, resources capability for maintenance , integration within toll road network, fundation technology in the sea, and users psychology and comfort. Consession for operator may apply for 30 to 40 years."