Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bayu Ditameiliza
Tanggungjawab debitor sebagai pemberi fidusia atas jaminan fidusia dalam bentuk barang persediaan dan keterkaitannya dengan akta jaminan fidusia
Abstrak :
Pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam bentuk Benda Persediaan merupakan pemberikan kredit yang sangat fleksibel karena pengusaha dapat memperoleh pinjaman dana untuk menambah modalnya dengan tetap dapat melaksanakan transaksi perdagangannya akan tetapi di sisi lain, sangat rentan terhadap resiko bagi kreditor. Kepastian hukum bagi Penerima Fidusia, tanggungj awab debitor sebagai Pemberi Fidusia untuk menjaga nilai Jaminan Fidusia dari kemungkinan terjadinya kerugian dan klausul-klausul pada Akta Jaminan Fidusia yang dapat menjamin kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dalam bentuk Benda Persediaan merupakan masalah pokok yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder didukung dengan bahan hukum tertier. Kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dengan Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan diberikan oleh UU No. 42 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya melalui Pendaftaran Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan segala akibat hukumnya. Pemberi Fidusia berkewajiban untuk mengelola, memelihara dan bertanggungjawab atas keadaan dari setiap kehilangan, kehancuran, pembusukan, turunnya nilai, atau kerusakan pada Barang-barang itu; memberikan laporan berkala atau sewaktuwaktu diminta oleh Kreditor beserta dokumen-dokumennya; mengasuransikan Benda Persediaan dengan hak klaim asuransinya dilimpahkan kepada Kreditor serta menanggung kerugian dan semua biaya yang timbul karenanya. Klausul-klausul pokok yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditor antara lain klausul yang merupakan janji Debitor untuk menjalankan kewajibankewajibannya. Disarankan agar Debitor diwajibkan untuk memberikan laporan perkembangan pasar.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36923
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Riyadhus Salam
Sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia (studi kasus putusan No. 2654 K/PDT/2011 = Confiscation execution of the inventory that become the object of fiduciary case study No. 2654 K/PDT/2011
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai sita eksekusi terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam hal telah terjadi penjualan benda persediaan tersebut kepada pihak ketiga, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya peraturan tentang benda persediaan termuat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa setelah terjadi perpindahan terhadap benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, penerima fidusia tidak diperbolehkan untuk mengeksekusi benda persediaan tersebut atas alasan apapun. Dalam kasus ini sita eksekusi terhadap benda persediaan yang telah berpindah kepemilikannya tetap dilakukan. Skripsi ini membahas perlindungan hukum apakah yang melindungi pemegang benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam keadaan seperti demikian. Hukum perdata mengenal prinsip droit de suit pada hukum jaminan kebendaan, sedangkan dalam hal benda persediaan terdapat pengecualiaan, asas umum atau prinsip umum dari benda persediaan ini sangat berkaitan dengan adanya sita eksekusi tersebut dan akan dibahas dalam skripsi ini.
ABSTRACT This thesis discusses the execution of confiscation inventory objects that become the object of fiduciary guarantee in case there has been a sale of the inventory objects to a third party. the kind of research is normative juridical, literature study method, and using secondary data. Basically regulations on inventory items contained in Fiduciary Act which provides that after the transfer of the inventory objects that become the object of fiduciary, fiduciary recipients are not allowed to execute the inventory object for any reason. In this case the execution of confiscation of objects inventory has changed ownership remain to be done. This thesis discusses whether the legal protection that protects the buyer of inventory objects that become the object of fiduciary in such a case. Civil law recognized the principle of droit de suit the material security law, whereas in the case of inventory objects are the exception, a general principle of inventory objects is related to the seizure of the execution and will be discussed in this thesis.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66647
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzan Muhammad Malik
Pengelolaan persediaan suku cadang pesawat terbang dengan klasifikasi multi kriteria = Aircraft spare parts inventory management using multi criteria classsification
Abstrak :
Transportasi udara merupakan salah satu mode transportasi yang telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Pengelolaan persediaan suku cadang merupakan salah satu cara bagi perusahaan penerbangan untuk menjaga operasional dan mengurangi waktu tunggu yang tidak penting. Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk membuat pengelolaan persediaan suku cadang pesawat terbang yang praktis berdasarkan klasifikasi multi-kriteria yang akurat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menginvestigasi kriteria yang relevan yang digunakan di dunia industri penerbenagan. ......The maintenance in airline industry is very strictly considered. Spare part inventory management is one of airline rsquo s strategy to maintain the operational availability and reduce the unnecessary downtime such as delay and cancelation due to component failure. The main purpose of this research is to build a practical based on accurate multi criteria classification of aircraft spare part inventory management with AHP approach. It also aims to investigate the relevant criteria used in the airline industry.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48384
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aryani Sri Hartati
Jaminan Fidusia dengan Obyek Kendaraan Inventori pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia = Fiduciary Security with Inventory Vehicles Object in Working Capital Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM in accordance with Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security.
Abstrak :
Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan langsung dari penyedia barang atau jasa. PT. TAF sebagai salah satu perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja kepada PT. LM agar PT. LM dapat memenuhi keperluan modal kerjanya yakni berupa inventori kendaraan bermotor. Atas pembiayaan tersebut, PT. LM memberikan beberapa jaminan, yang salah satu diantaranya adalah inventori kendaraan tersebut. Di dalam tesis ini akan dibahas mengenai mekanisme pengikatan jaminan fidusia dengan obyek inventori kendaraan bermotor pada Perjanjian Pembiayaan PT. TAF dengan PT. LM, keabsahan akta jaminan fidusia atas barang dagangan antara PT. TAF dan PT. LM, serta perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan ada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM, mekanisme pengikatan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, dan perlindungan terhadap kreditor apabila debitor wanprestasi seharusnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Disbursement of financing by finance companies is one of the ways given by the government so that business practitioner has more alternatives funding for their business. Not only banks, finance companies currently also takes part in providing financing for procurement of goods and/or services. Slightly different with credit agreement concept applied in banks, financing agreement disburse financing not directly to the business practioner however financing is disbursed to the goods and/or services supplier so that business practioner can get goods and/or services directly from suppliers. PT. TAF as finance company provides working capital financing facility to PT. LM so that PT. LM can fulfill their working capital in the form of motor vehicles inventory. Upon the financing given, PT. LM provides some securities, amongst others are motor vehicles inventory. This thesis will explain the mechanism to encumber motor vehicles inventory with fiduciary security, the legality of deed of fiduciary security upon inventory between PT. TAF and PT. LM, and security towards creditor if debtor is in default. The research methodology used for this thesis is juridist normative. Based on Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM, the mechanism to encumber motor vehicles inventory, deed of fiduciary security, and protection to creditor if debtor is in default are in line with Law No. 42 of 1999 on Fiducia Security.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54549
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library