Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata dapat ditemukan dalam Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War dan kedua protokol tambahannya, serta Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict dan kedua protokolnya. Ketiga perangkat instrumen hukum humaniter internasional di atas memuat kewajiban negara untuk menghormati benda budaya pada masa konflik bersenjata. Beberapa prinsip dasar di dalamnya diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Penerapan dari ketentuanketentuan hukum internasional terkait benda budaya dapat dilihat dengan menelaah praktik International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Dua kasusnya, yakni Prosecutor v. Miodrag Jokic dan Prosecutor v. Pavle Strugar, menunjukkan pelaksanaan proses peradilan terhadap pelaku dalam penghancuran Kota Tua Dubrovnik.

---

The rules on the protection of cultural property during armed conflicts can be found in Convention IV respecting the Laws and Customs of War on Land, Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War and its two additional protocols, as well as Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two protocols. These three sets of international treaties govern a state?s obligations concerning respect towards cultural property in times of armed conflict. Several provisions contained therein are acknowledged as customary international law. The implementation of the rules in international humanitarian law concerning cultural property can be seen by inspecting the practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Its two cases, namely Prosecutor v. Miodrag Jokic and Prosecutor v. Pavle Strugar, illustrates the judicial process involved in convicting perpetrators responsible for the destruction of the Old City of Dubrovnik."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bermula dari peristiwa terjadinya penggunaan kekuatan oleh Israel terhadap Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Konflik tersebut menyebabkan kehancuran terhadap tempat-tempat ibadah yang bersejarah dan bernilai budaya. Tempat-tempat ibadah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai benda budaya karena sejarah dan budaya yang melekat telah menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Palestina. Penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah tersebut dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa Palestina, sehingga dapat memudahkan Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Israel juga melegitimasi serangannya dengan mengklaim Hamas menggunakan perisai manusia dan menyimpan persenjataan mereka di dalam tempat-tempat ibadah di Gaza. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah, bagaimana peraturan tersebut diberlakukan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya, serta bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam kasus penyerangan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza. Berdasarkan penelitian doktrinal yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional.

---

This thesis discusses the protection of places of worship as cultural properties in Gaza in the Israeli-Palestinian conflict based on international humanitarian law. This research stems from the use of force by Israel against Gaza triggered by Hamas attacks on October 7, 2023. The conflict caused the destruction of historic and culturally valuable places of worship. These places of worship can be classified as cultural properties because their history and culture have become part of the Palestinian national identity. Attacks on these places of worship can lead to the loss of Palestinian identity, making it easier for Israel to control the Palestinian territories. Israel also legitimizes its attacks by claiming Hamas uses human shields and stores their weapons inside places of worship in Gaza. Therefore, this thesis will discuss how international humanitarian law regulates the use of force and protection of places of worship, how these regulations apply to places of worship as cultural properties, and how international humanitarian law is applied in the case of Israel's attack on places of worship as cultural properties in Gaza. Based on the doctrinal research conducted, it can be concluded that Israel's use of force against places of worship as cultural properties in Gaza is not in accordance with international humanitarian law."

"Perkembangan teknologi telah mendorong pesatnya penemuan terhadap benda-benda budaya bawah air. Salah satunya yakni kapal karam bersejarah yang didalamnya terkandung nilai yang sangat tinggi baik secara historis, arkeologis ataupun ekonomis. Keberadaan kapal karam bersejarah yang sangat signifikan inilah yang menjadikan isu kepemilikan atasnya merupakan suatu hal yang penting. Benturan kepentingan terjadi antara Negara bendera kapal, penemunya, Negara dimana kapal karam bersejarah tersebut karam ataupun negara dari mana muatan didalamnya berasal. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas konsepsi pengaturan mengenai kepemilikan atas kapal karam bersejarah di tingkat internasional melalui konvensi dan hukum kebiasaan internasional terkait, di tingkat nasional melalui peraturan dan praktik di beberapa negara dunia serta pengaturan dan praktik penerapannya di Indonesia.

---

Technology development pushed forward an access to underwater cultural heritage. One of them is historic shipwrecks which contain historical, archaeological or economic value. The significance of this historic shipwrecks leads to an issue about ownership. The dispute over historic shipwrecks happen because there is a clash about jurisdiction over the historic shipwrecks among Flag-state country, Finder, Coastal state, or state origin of the cargo. Therefore, it is an important thing to see the conception on regulation of historic shipwrecks at international level through international convention, at national level through its regulation and practice in several countries and also the regulation and practice in Indonesia.

"