Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Unlike his predecessors, Indonesian President Joko 'JokowiJ Widodo was unusually inward looking in his foreign policy approach in his first term (2014-2019). Jokowi often skipped important international diplomacy events, preferring to focus his energy on handling domestic affairs. It resulted in some observers lamented that his choice had degraded lndonesiaJs diplomatic standing internationally. Since the beginning of his second term in 2019, Jokowi has started to be more active in his foreign policy approach. He began to participate in international diplomatic events more than before) and even he has been more active in contributing to international affairs, including in contributing to promote peace. This article argues that foreign policy under the Jokowi presidency is the manifestation of continuity and change.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembahasan skripsi ini ditujukan untuk melihat kenapa Indonesia berusaha mengaktifkan kembali politik luar negerinya dengan negara-negara sosialis dalam tahun 1980-an. Kemudian juga untuk melihat bagaimana Indonesia menempatkan posisinya tersebut apabila kepentingan nasional yang diperjuangkannya sedang dalam keadaan terancam. Akhirnya penulis berusaha untuk memberikan penilaian dari semua gejala di atas sesuai dengan prinsip bebas dan aktif. Apakah perkembangan yang timbul mengarah kepada politik luar negeri bebas aktif yang lebih murni atau sebaliknya. Dalam tulisan ini sengaja penulis memilih periode 1984-1985 dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, karena pada periode tersebut kelihatan Indonesia sangat aktif meningkatkan hubungannya dengan negara-negara sosialis. Dari sudut politik luar negeri yang bebas dan aktif, hal itu merupakan suatu gejala yang menarik untuk diamati, karena selama ini politik luar negeri Indonesia boleh dikatakan pro-Barat. Pendekatan yang Indonesia lakukan dengan negara-negara sosialis tentu akan menimbulkan suatu pengaruh terhadap politiknya yang pro-Barat itu. Pendekatan yang Indonesia lakukan terhadap blok Timur sebagai akibat kekecewaannya dengan blok Barat khususnya Jepang dan Amerika Serikat, karena hubungan Indonesia yang mengandalkan negara tersebut tidak mampu lagi memenuhi kepentingan nasional (pembangunan ekonomi) negaranya. Disaat Indonesia lagi gencar-gencarnya menjalin kerjasama dengan blok-Timur, timbul kekhatiran bagi negara-negara Barat, dengan adanya pendekatan Indonesia ke blok Timur dikhawatirkan kebijaksanaaan Indonesia tersebut akan menjadi berbalik arah. Sehingga negara-negara Barat terpaksa meninjau kembali kebijaksanaan-kebijaksanaannya terhadap lndonesia dan berusaha untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi Indonesia akhir-akhir ini. Bila dikaitkan dengan prinsip bebas aktif, pendekatan Indonesia terhadap blok Timur juga merupakan suatu langkah yang sangat positif. Pendekatan tersebut akan bergerak ke arah posisi yang lebih ke tengah di antara blok Barat dan Timur sehingga ketergantungan terhadap blok Barat akan menjadi berkurang. Hal ini akan meningkatkan posisi tawar menawar Indonesia terhadap blok Barat yang selama ini dini

Abstrak :
Tulisan ini membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut politik bebas-aktif saat Perang Korea terjadi. Ketika Perang Korea terjadi, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dengan bersikap netral dan tidak memihak negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan sikap Indonesia terhadap Perang Korea melalui kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut politik bebas-aktif. Penulis menggunakan metode kualitatif eksplorasi dengan pendekatan diakronis. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Indonesia memandang Perang Korea sebagai konflik internal yang terjadi di Korea, namun Indonesia berupaya untuk menyelesaikan konflik di Korea secara damai dengan tidak memihak di antara salah satu pihak-pihak yang terlibat. Tujuan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Korea adalah tercapainya keamanan dan perdamaian dunia, maka dalam proses penyelesaian konflik di Korea ini, Indonesia beberapa kali menolak permintaan dari PBB ketika PBB tidak menunjukkan penyelesaian konflik Korea secara damai. Namun, meskipun Indonesia tidak memihak dalam Perang Korea, hubungan Indonesia dengan Korea Utara maupun Korea Selatan terjalin dengan baik hingga saat ini. This paper study about Indonesian foreign policy which adheres to free-active when the Korean War took place. When the Korean War occurred, Indonesia as a newly independent country sought to gain recognition from the international world by being neutral and not taking sides with the countries involved in the Korean War. This paper aims to examine the Indonesian political attitude toward the Korean War through Indonesian foreign policy which adheres to free-active. The researcher uses the qualitative methods of exploration with a diachronist approach. From the results of the study, it was found that Indonesia viewed the Korean War as an internal conflict that occurred in Korea, but Indonesia sought to resolve the conflict in Korea peacefully by not taking sides among one of the parties involved. Indonesia's goal in resolving conflict in Korea is the achievement of world peace and security, so in the process of resolving the conflict in Korea, Indonesia has repeatedly refused requests from the United Nations when the UN did not indicate a peaceful resolution of the Korean conflict. However, even though Indonesia did not take sides in the Korean War, Indonesia's relations with North Korea and South Korea has been well established today.

Abstrak :
Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme. ......Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones.