Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara. ......This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy. This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country.

Abstrak :
Skripsi ini menampilkan suatu gambaran mengenai dinamika jumlah kunjungan wisatawan Australia di Bali pasca pemberlakuan kebijakan bebas visa tahun 1993. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkaya historiografi serta melihat bagaimanakah perkembangan kebijakan bebas visa ini diterapkan kepada wisatawan Australia dan dampak dari jumlah kunjungan tersebut. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pemerintah Indonesia, pusat maupun daerah Bali terus berupaya mengembangkan sektor pariwisatanya serta seberapa kuatnya pengaruh dan dampak yang diakibatkannya. Secara garis besar, kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menstimulasi jumlah kunjungan secara kuantitatif melainkan juga pemerintah menjadikannya sebagai sebuah langkah dalam pembentukkan image negara yang terbuka, indah dan kondusif khususnya terhadap negara Australia yang memiliki pandangan tersendiri mengenai keamanan Indonesia. Perkembangan kebijakan ini bukan hanya dihadapkan kepada masalah ekonomi yang merupakan latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan tersebut, melainkan juga faktor politik dan sosial kebudayaaan turut andil di dalamnya. ......This thesis shows an image about number of visiting Australian tourists in Bali after enactment of visa-free measure in 1993. There are 4 stages of research methods that using in this research, they are heuristic, source criticism, interpretation and historiography. The aiming of this research are to enrich of historiography then see how is development of this visa-free measure applied to Australian tourist and impact from that number of visiting. This research shows how Indonesia government, either central or Bali government keep trying to develop of tourism sector also how strong are effect and impact caused by the measure. The aiming of this measure not only for stimulating the number as quantitative but also the government made it an opened step in the formation of the state image, beauty, and conducive especially to Australia that has its outlook about Indonesia security. Development of this measure not only faced of economical issue which is the main reason of issuance of the policies but also political and social issue has been contributed on it.

Abstrak :
Pada sektor pariwisata di Toraja diberikan hak bebas visa kunjungan kepada wisatawan asing dari negara tertentu. Wisatawan asing yang memiliki bebas visa kunjungan datang ke Indonesia untuk mengunjungi tempat wisata di Toraja. Sektor pariwisata di Toraja sangat rawan dengan perencanaan tindak kejahatan sebagai perantara dari berbagai ancaman yang akan muncul. Dalam hal ini, maka sektor pariwisata di Toraja menjadi sangat populer sampai sekarang. Dengan potensi masalah tersebut pemberian bebas visa kunjungan dari negara orang asing dapat memunculkan penggunaan izin masuk yang diluar ketentuan kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo, seperti bekerja dan menjual barang. Dimana yang seharusnya aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa jenis ini ialah, kunjungan wisata, pembicaraan bisnis, transit, rapat, membeli barang, serta tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuanuntuk memastikan sejauh mana proses pelaksanaan pengawasan wisatawan asing yang menjadi sasaran pemantauan di bawah program bebas visa kunjungan dan mengetahui dampak yang akan terjadi pada proses pengawasan orang asing di pariwisata Toraja serta kendala dan hambatan pada proses pelaksanaan pengawasan terhadap wisatawan asing dalam memberikan izin bebas visa kunjungan di Toraja. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif di mana suatu cara atau terapan yang menggambarkan dan mengetahui peristiwa, sosial, sikap, persepsi, gagasan individu dan kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dapat membantu melindungi budaya dan lingkungan di pariwisata Toraja. Dengan membatasi akses orang asing yang tidak memiliki izin atau tidak mematuhi aturan, dapat mencegah kerusakan atau penyalahgunaan terhadap warisan budaya dan lingkungan alam serta  pengelolaan kunjungan wisatawan asing di pariwisata Toraja dapat menjadi lebih teratur. Hal ini dapat membantu menghindari kerumunan yang berlebihan, kerusakan pada situs budaya, atau dampak negatif lainnya yang dapat timbul akibat kunjungan yang tidak terkendali. Mengenai pemberian izin bebas visa kunjungan mendapat kendala dan hambatan yang cukup serius, terkadang wisatawan melakukan overstay atau waktu izin tinggal sudah melewati waktu batas. Tetapi proses tindakan yang dilakukan secara langsung sudah sangat tepat dengan menindaklanjuti masalah izin bebas visa kunjungan dan mengkoordinasikan masalah kepada penegakan hukum. Diharapkan kepada pihak pengawasan terutama dalam kebijakan bebas visa kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Palopo sebagai pihak yang bertugas memberikan pengawasan yang lebih efektif lagi, untuk itu harus berusaha memberikan pengawasan secara komprehensif dan berkelanjutan serta memelihara dan meningkatkan kualitas pengawasannya agar bisa lebih meningkatkan kepuasan terhadap wisatawan orang asing. ......In the tourism sector in Toraja, visa-free visits are granted to foreign tourists from certain countries. Foreign tourists who have a free visit visa come to Indonesia to visit tourist attractions in Toraja. The tourism sector in Toraja is very vulnerable to crime planning as an intermediary for various threats that will arise. In this case, the tourism sector in Toraja has become very popular until now. With this potential problem, the granting of a visa-free visit from a foreigner's country can lead to the use of entry permits that are outside the provisions of the Non TPI Palopo Class III Immigration Office, such as working and selling goods. Where should the activities that can be carried out using this type of visa be, tourist visits, business talks, transit, meetings, buying goods, and government duties. This study aims to ascertain the extent to which the process of implementing supervision of foreign tourists who are the target of monitoring under the visit visa-free program and determine the impact that will occur on the process of monitoring foreigners in Toraja tourism as well as the constraints and obstacles in the process of implementing supervision of foreign tourists in granting free permits. visit visa in Toraja. The research method used is qualitative in which a method or application is used to describe and know events, social, attitudes, perceptions, ideas of individuals and groups. The results of the study show that supervision can help protect culture and the environment in Toraja tourism. By limiting the access of foreigners who do not have permits or do not comply with the rules, it can prevent damage or misuse of cultural heritage and the natural environment and the management of foreign tourist visits in Toraja tourism can become more regular. This can help avoid overcrowding, damage to cultural sites, or other negative impacts that can result from uncontrolled visits. Regarding the granting of visa-free permits for visits, there are quite serious obstacles and obstacles, sometimes tourists overstay or the time for a stay permit has passed the deadline. However, the process of action taken directly is very appropriate by following up on the issue of visa-free visit permits and coordinating the problem with law enforcement. It is hoped that the supervisory party, especially in the visa-free visit policy at the Immigration Office Class III Non TPI Palopo, as a party tasked with providing even more effective supervision, for this reason, must try to provide comprehensive and continuous supervision as well as maintain and improve the quality of supervision so that it can further increase satisfaction. towards foreign tourists.