Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tingkat bebas parasit dini merupakan gambaran fungsi dari aktivitas artemisinin. Beberapa faktor yang dianggap berperan terhadap bebas parasit hari pertama setelah pengobatan salah satunya adalah kepadatan parasit sebelum pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepadatan parasit sebelum pengobatan dengan bebas parasit pada hari pertama setelah pengobatan dihidroartemisinin-piperakuin pada anak dengan malaria tanpa komplikasi di enam propinsi di Indonesia. Desain penelitian ini adalah kohort retrospektif yang dianalisis dengan cox regression dan menggunakan data sekunder efikasi dan keamanan obat dihidroartemisinin-piperakuin (DP) di enam propinsi di Indonesia. Kejadian tidak bebas parasit pada penelitian ini sebesar 31,74%. Terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara kepadatan parasit sebelum pengobatan dengan kejadian bebas parasit setelah hari pertama setelah pengobatan, dimana kepadatan parasit >20000/μl mempunyai risiko tidak bebas parasit sebesar 2,327 kali (CI 95% 1,418-3,820, p-value = 0,001) dibandingkan kepadatan parasit <4000/μl dan kepadatan parasit 4000-20000/μl berisiko tidak bebas parasit sebesar 1,669 kali (CI 95% 1,099-2,533, p-value = 0,016) dibandingkan kepadatan parasit <4000/μl setelah dikendalikan faktor jenis parasit dan wilayah. Kepadatan parasit (μl) dapat dijadikan pemeriksaan standar penderita malaria dan penilaian pengobatan.

---

ABSTRACT
Early parasite clearance is the function of artemisinin?s activity. One of the factors that are related to parasite clearance on the first day after treatment is parasite density pre treatment. The aim of this study was to determine the relationship between parasite density pre treatment and parasite clearance on first day after treatment in children with uncomplicated malaria at six provinces in Indonesia. The design of this study was retrospective cohort and analyzed with cox regression and used the secondary data of efficacy and safety of dihydroartemisinin-piperaquine (DP) at six provinces in Indonesia. The proportion of uncleared parasite in this study was 31,74%. There was statically relationship between parasite density pre treatment and parasite clearance on the first day after treatment, where parasite density >20000/μl had uncleared parasite? risk 2,327 times (CI 95% 1,418-3,820, p-value = 0,001) more than parasite density <4000/μl and parasite density 4000-20000/μl had uncleared parasite? risk 1,669 times (CI 95% 1,099-2,533, p-value = 0,016) more than parasite density <4000/μl after controlled by Plasmodium species and region. Parasite density (μl) can be used as standard tests for patients with malaria and treatment evalution., Early parasite clearance is the function of artemisinin’s activity. One of the factors that are related to parasite clearance on the first day after treatment is parasite density pre treatment. The aim of this study was to determine the relationship between parasite density pre treatment and parasite clearance on first day after treatment in children with uncomplicated malaria at six provinces in Indonesia. The design of this study was retrospective cohort and analyzed with cox regression and used the secondary data of efficacy and safety of dihydroartemisinin-piperaquine (DP) at six provinces in Indonesia. The proportion of uncleared parasite in this study was 31,74%. There was statically relationship between parasite density pre treatment and parasite clearance on the first day after treatment, where parasite density >20000/μl had uncleared parasite’ risk 2,327 times (CI 95% 1,418-3,820, p-value = 0,001) more than parasite density <4000/μl and parasite density 4000-20000/μl had uncleared parasite’ risk 1,669 times (CI 95% 1,099-2,533, p-value = 0,016) more than parasite density <4000/μl after controlled by Plasmodium species and region. Parasite density (μl) can be used as standard tests for patients with malaria and treatment evalution.]

Abstrak :
ABSTRAK Lahirnya industri farmasi di Indonesia dimulal dengan berdirinya berbagai perusahaan dagang dan distributor obat, balk impor maupun prociuksi dalam negeri sekitar tahun 1950-an. Perkembangan yang Iebih maju adalab ketika perusahaan multi nasional PMA masuk ke Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan dalarn negeTi membangun perusahaan dan pabrik farmasi sesual dengan IJU PMA tahun 1967. Setelah hampir empat puluh tahun keberadaan perusahaan farniasi, balk PMDN dan PMA, terlihat berbagai kekurangan yang sangat mendasar bagi kesuksesan sebuah industri farmasi, seperti kemanipuan R & D (Research and Development) dan manufacturing, sehingga sampai saat ini, perusahaan farmasi Indonesia belum mempunyai kompetensi inti (core competencies) yang bisa diandalkan untuk bersaing di era pasar bebas, terutama dengan dimulainya AFTA (Asean Free Trade Area) tahun 2003 dan liberalisasi perdagangan yang dixnungkinkan WTO (World Trade Organization). Menghadapi era tersebut, berdasarkan analisa terhadap berbagai faktor, ditawarkan strategi yang harus dilaksanakan oleh industri farmasi Indonesia, yaitu: (1) Melakukan likukiasi, akuisisi atau merjer dan perusahaan farmasi yang ada berciasarkan kepeinilikan (ownership) atau kesamaan produk, sehingga terca.pai skala ekonomi (economic of scale) dan efisiensi produksi, (2) Registrasi ulang atas obat yang beredan dan perusahaan farmasi yang memproduksmya diwajibkan menginformasikan struktur biaya produksi, (3) Mengembangkan fasilitas R & D dan produksi bahan baku obat dengan cara cost sharing dan perusahaan farmasi dengan memanfaatkan sumber daya hortikultura, paling lambat sebehun dimulaìnya AFTA tahun 2003.

Abstrak :
Aktivitas perdagangan dari masa ke masa mengalami pergerakan yang sangat cepat. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku dagang yang berada pada satu negara, melainkan juga melibatkan pelaku dagang dari negara lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan antar negara atau perdagangan intemasional ini semakin kompleks. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum guna memperlancar arus perdagangan dari satu negara ke negara lain dan menghilangkan segala yang dapat menghambat akses masuk ke pasar negara lain. Hal inilah yang mendorong suatu negara untuk membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Petjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Baik bilateral maupun multilateral, tujuan peijanjian perdagangan bebas adalan sama, yaitu mengurangi atau menghapuskan harnbatan­ hambatan dalam perdagangan yang dilakukan oleh warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Namun demikian terdapat perbedaan diantara keduanya. Dari segi tujuan dan Jatar belakang, pada perjanjian perdagangan bebas multilateral khususnya yang bersi fat regional memiliki tujuan untuk memperkuat kekompakan dan sating memaksimalkan potensi ekonomi dari masing-masing negara. Sedangkan perjanjian perdagangan bebas bilateral dirnaksudkan untu k mengintensifkan atau mempercepat proses liberalisasi perdagangan d iantara ked ua negara. Dari segi substansi, perjanjian perdagangan bebas bilateral lebih spesiflk dari substansi perjanjian perdagangan bebas multilateraL Hal pokok apa saja yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas pada umumnya dan bagaimana perbedaan substansi antara perjanjian perdagangan bebas multilateral dengan peijanjian perdagangan bebas bilateral, merupakan beberapa pokok pennasalahan pada penulisan ini.

---

From time to time, trading activities has rapidly developed. Trading not only executed by traders in one country, but also involves traders from another country. The international trading has become more and more complex. Therefore, legal instrument to enhance trading movement and to overcome any trade barriers in order to expand market access to another country, is needed. This issue has urged a country to make a free trade agreement to another country. Free trade agreement can be arrange either by two countries (bilateral) or more than two countries (multilateral). Both arrangements have the same purpose, is to reduce or eliminate barriers in lrade. Nevertheless, there are differences in both arrangements. From the perspective of purpose and background, multilateral free trade agreement, especially regional, aimed to strengthen their economic ties and to enhahce economic opportunities from each country. In the other hand, bilateral free trade agreement aimed to accelerate the process of liberalization in trade between both countries. From the perspective of substance, bilateral free trade agreement has more specific detail rather than the multilateral free trade agreement. What are the major aspects concluded in "a free trade agreement in general and what are the differences between bilateral free trade agreement and multilateral free trade agreement, are the subjects of this academic writing.

Abstrak :
Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (free trade) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya. Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar. Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA). Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi dengan subyek baik regional, bilateral dan multilateral. Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting dan melibatkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai pihak, yaitu Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA dalam perkembangannya banyak memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor-sektor strategis di Indonesia Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%, bahkan produk seperti jarum harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang. Untuk itu kajian ini membahas mengenai ACFTA baik perkembangan, peranan dan implikasi serta rekomendasi untuk mengoptimalkan perjanjian ini sebelum tahun 2018 dengan berlakunya highly sensitive list ACFTA. Selain itu penting bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti Perjanjian Perdagangan Bebas ke depan. Pemerintah perlu menyiapkan peran dan langkah kebijakan untuk ke depannya berkaitan dengan perdagangan bebas.