Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jakarta telah kehilangan Pantai Publik. Pembangunan di Kawasan Pantai Jakarta diprioritaskan pada konteks nasional dan regional, seperti pengembangan Pelabuhan dan Industri. Pantai Ancol sebagai pantai yang tersisa pun tidak bisa diakses dengan cuma-cuma, setiap orang yang akan masuk ke kawasan wisata itu harus membayar tiket masuk untuk orang maupun kendaraan. Dimana pantai seharusnya menjadi milik publik dan tidak bisa diprivatisasi. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mencoba kaitkan antara Teori Pantai Publik, Persepsi Masyarakat tentang Pantai Publik, Kebijakan Pantai Publik yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta, dan kemungkinan pengadaan Pantai Publik untuk Rekreasi pada Pantai Privat Taman Impian Jaya Ancol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Dengan pengumpulan data melalui cara : Kuesioner pada masyarakat dan Wawancara Berpedoman kepada Pemerintah Daerah, Ahli Lingkungan, LSM, dan Perusahaan Rekreasi. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Pantai Publik belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Jakarta, hanya 38% responden menyatakan bahwa pantai merupakan tujuan wisata yang paling diminati. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah terbiasa akan ketiadaan pantai yang siap menjadi pantai publik dan karena pemerintah tidak menyediakan pantai publik. Wawancara Berpedoman kepada para stakeholder (Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta) menghasilkan usulan kebijakan Pantai Publik untuk rekreasi bagi masyarakat Jakarta, dan dukungan untuk segera mewujudkan Pantai Publik untuk rekreasi di kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

---

Jakarta has lost its Public Beach. Development has been prioritized at Jakarta beach area on national and regional context, such as harbor / port and industry development. Ancol Beach which is a remaining beach is unable to be entered free of charge, or in other words, the general Public must pay in order to be allowed to enter Ancol Beach. Those who wish to enter this tourism area must buy tickets/must pay for admission fee for both persons and vehicles. As a matter of fact, beach should belong to the general public and must not be privatized. Therefore this research has been aimed at observing and trying the relationship among Public Beach Theory, society's perception pertaining Public Beach, Public Beach policy which is determined by regional government of DKI Jakarta and the possibility of the provision of Public Beach for recreation at private beach, Taman Impian Jaya Ancol. The research method which is used is qualitative and quantitative method, by data collection through : Questionnaire to society, Guiding Interview to regional government, Expert in Environment, Society Resource Institute and Recreation Company. Based upon the research results, as a matter of fact, Public Beach has not become an urgent necessity of Jakarta's society yet. Only 38% of the society respondents who say that the beach is the tourism which is the most interested. This is because the society has got accustomed to the inexistence of beach which is ready to be Public Beach and the government does not provide Public Beach. The Guiding interview to stakeholders (regional government of DKI and the privates) has brought about this suggestion regarding Public Beach policy pertaining recreation for Jakarta society and support of realizing Public Beach immediately for recreation at Taman Impian Jaya Ancol.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitianbertujuan untuk mengetahui kelimpahan, dampak serta alternatif pengendalian sampah di Pantai Kuta.Luas daerah asal sampah dihitung dengan sistem informasi geografis. Dampak kelimpahan sampah dihitung berdasarkan biaya penanggulangan dan hilangnya pendapatan para pelaku usaha di Pantai Kuta. Model kelimpahan dan pengendalian sampahmenggunakan sistem dinamik dengan software PowersimConstructor 2.5D. Sumber sampah Pantai Kuta berasal dari aktivitas pariwisata di Pantai Kuta dan sampah yang terdampar di Pantai Kuta dari Selat Bali. Sampah Selat Bali berasal dari DAS Selat Bali dan interaksi dari laut sekitar. Luas DAS Selat Bali sekitar 4.470 Km2yang terdiri dari 2.419 Km2 di Pulau Jawa dan 2.051 Km2 di Pulau Bali. Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten di Pulau Jawa (Banyuwangi, Jember, Bondowoso) dan 5 kabupaten/kota di Pulau Bali (Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng) yang sebagian wilayahnya berada di DAS Selat Bali. Dampak sampah di Pantai Kuta pada Januari2011 telah mengurangi pendapatan pelaku usaha hingga 71% dan meningkatkan biaya pembersihan sebesar 63%-75%.Pemodelan kelimpahan sampah mengunakan data fluktuasi sampah selama 72 bulan dari Mei 2007 hingga April 2013.Proyeksi pemodelan dilakukan selama 72 bulan dari Mei 2013 hingga April 2019.Hasil pemodelan kelimpahan sampah Pantai Kuta telah dinyatakan valid dengan nilai AME 0,127. Terdapat dua faktor pengungkit kelimpahan sampah di Pantai Kuta (KSPK) yaitu fraksi sampah yang dibuang ke sungai (F-SDS) dan fraksi sampah pertanian tak terkelola (FSPT). Hasil simulasi dengan 4 kondisi adalah sebagai berikut: 1)Simulasi model yang diperpanjang (business as usual/BAU)mengindikasikan terjadinya peningkatan rata-rata KSPK sebesar 7,16% dibandingkan data 72 bulan sebelumnya. 2) Simulasi model dengan skenario pesimis dengan asumsi FSDS menjadi dua kali lipat akan meningkatkan KSPK rata-rata sebesar 234,70% atau naik sebesar 2,34 kali lipat dibanding BAU 3) skenario moderat dengan asumsi F-SDS dapat dikendalikan menjadi setengahnya akan dapat menurunkan KSPK sebesar 10,79% dibanding BAU 4) skenario optimis asumsi F-SDS dan F-SPT dapat dikendalikan menjadi setengahnya akan dapat menurunkan KSPK sebesar 16,13% di banding BAU. Pengendalian KSPK dapat dilakukan dengan peningkatan kerjasama antar pemerintah di DAS Selat Bali dengan target utama adalah penurunan F-SDS dan F-SPT.

---

ABSTRAK
The study aims to determine the abundance,impact and alternative of litter controlling in Kuta Beach. The area of litter source calculated with geographic information systems. The impact of litter is calculated based on the clean-up costs of litter and loss of income entrepreneurs in Kuta Beach. Models abundance and litter control using dynamic system with software Powersim Constructor 2.5D. The litter source in Kuta Beach derived from activity of tourism and litter that stranded of Bali Strait. The litter Bali Strait is derived from the Bali Strait watershed and the interaction of the surrounding sea. Bali Strait watershed area around 4,470 km2 consisting of 2,419 km2 in Java and 2,051 km2 in the island of Bali. Based on the district/city, there are 3 districts in Java (Banyuwangi, Jember, Bondowoso) and 5 districts/cities on the island of Bali (Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana and Buleleng) is partially of their area located in Bali Strait watershed. The impact of litter on Kuta Beach in January 2011 has reduced entrepreneurs income by 71% and increases cleaning costs by 63%-75%. Modeling abundance using litter data for 72 months from May 2007 until April 2013. Projection conducted for 72 months from May 2013 until April 2019. Modeling has been declared valid with the AME value of 0.127. There are two factors leverage abundance of litter on Kuta Beach (KSPK) is the fractions of litter dumped into the river (F-SDS) and fractions of unmanaged agricultural litter (F-SPT). The simulation results with 4 conditions are as follows: 1) Thesimulation model is extended (Business as usual / BAU) indicated an average increase of 7.16% KSPK than previous 72 months. 2) Simulation model of the pessimistic scenario assuming the F-SDS doubled, KSPK will increase by an average of 234.70%, up by 2.34 times compared to BAU 3) moderate scenario assuming the F-SDS can be controlled by half, KSPK will decrease by 10.79% compared to BAU 4) optimistic scenario assuming the F-SDS and F-SPT can be controlled by half, could decrease KSPK by 16.13% compared to BAU. KSPK control can be done withcooperation among governments in the Bali Strait watershed with the main target is the reduction of F-SDS and F-SPT., The study aims to determine the abundance,impact and alternative of litter controlling in Kuta Beach. The area of litter source calculated with geographic information systems. The impact of litter is calculated based on the clean-up costs of litter and loss of income entrepreneurs in Kuta Beach. Models abundance and litter control using dynamic system with software Powersim Constructor 2.5D. The litter source in Kuta Beach derived from activity of tourism and litter that stranded of Bali Strait. The litter Bali Strait is derived from the Bali Strait watershed and the interaction of the surrounding sea. Bali Strait watershed area around 4,470 km2 consisting of 2,419 km2 in Java and 2,051 km2 in the island of Bali. Based on the district/city, there are 3 districts in Java (Banyuwangi, Jember, Bondowoso) and 5 districts/cities on the island of Bali (Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana and Buleleng) is partially of their area located in Bali Strait watershed. The impact of litter on Kuta Beach in January 2011 has reduced entrepreneurs income by 71% and increases cleaning costs by 63%-75%. Modeling abundance using litter data for 72 months from May 2007 until April 2013. Projection conducted for 72 months from May 2013 until April 2019. Modeling has been declared valid with the AME value of 0.127. There are two factors leverage abundance of litter on Kuta Beach (KSPK) is the fractions of litter dumped into the river (F-SDS) and fractions of unmanaged agricultural litter (F-SPT). The simulation results with 4 conditions are as follows: 1) Thesimulation model is extended (Business as usual / BAU) indicated an average increase of 7.16% KSPK than previous 72 months. 2) Simulation model of the pessimistic scenario assuming the F-SDS doubled, KSPK will increase by an average of 234.70%, up by 2.34 times compared to BAU 3) moderate scenario assuming the F-SDS can be controlled by half, KSPK will decrease by 10.79% compared to BAU 4) optimistic scenario assuming the F-SDS and F-SPT can be controlled by half, could decrease KSPK by 16.13% compared to BAU. KSPK control can be done withcooperation among governments in the Bali Strait watershed with the main target is the reduction of F-SDS and F-SPT.]

Abstrak :
After completion of the shore protection works, the structural and the sand fill components are susceptible to damaga. Therefore, continuing monitoring needs to be prpgrammed comprehensively....

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang interioritas yang terjadi di ruang terbuka kota melalui kegiatan piknik. Studi kasus piknik yang terpilih berlokasi di Kolam Pantai, Taman Impian Jaya Ancol. Aktifitas makan biasanya dilakukan di ruang dalam (interior). Makan yang dilakukan pada piknik dilakukan di ruang luar. Alasan kegiatan makan dilakukan di ruang interior adalah adanya kebutuhan kualitas interior seperti aman dan nyaman untuk berkegiatan. Berkegiatan pada ruang luar, khususnya ruang terbuka kota, memunculkan isu akan kebutuhan kualitas interior tersebut sehingga piknik membutuhkan pertimbangan terhadap penentuan lokasi. Perasaan nyaman dan aman tiap individu bergantung pada subyektifitas manusia. Ruang terbuka kota berisikan elemen lingkungan. Strategi yang dilakukan tiap individu terhadap elemen lingkungan ruang luar menjadi penting agar tercipta rasa aman dan nyaman ketika berkegiatan di ruang luar. Subyektifitas manusia terjelaskan melalui interioritas manusia. Interioritas terjelaskan melalui keintiman dan kedekatan. Salah satu bentuk keintiman adalah privasi. Kondisi intim terjelaskan melalui batasan tak terlihat.

Melalui studi kasus yang dilakukan, bentuk keintiman piknik yang ditemukan adalah orientasi yang berhadapan dan jarak yang dekat ketika makan dan mengobrol sesama anggota keluarga. Batasan yang tercipta saat piknik adalah selalu berubah menurut pergerakan dan perpindahan yang dilakukan berdasarkan waktu dilaksanakannya piknik, yaitu dapat diperluas, diperpanjang, dipersempit dsb. Ruang interior yang telah terbentuk di ruang terbuka kota harus mempertimbangkan keinginan, kebutuhan, pengalaman, indera dan persepsi manusia sehingga kehidupan kota menjadi lebih humanis dan layak untuk dihuni.

---

ABSTRACT
This paper discusses the interiority that occurred in the city open space through picnic activities. Case studies of picnic are located in Beach Pool, Taman Impian Jaya Ancol. Meal activity usually done in the interior. Meal activity in picnic is done in exterior. The reason why dining activities carried out in the interior space because there is interior quality requirements such as safe and comfortable for doing activities. Doing activities in exterior, particularly the open spaces of the city, raised the issue of the need for the interior quality, so picnic requires consideration of location determination. Feeling comfortable and secure of each individual relies on human subjectivity. The action strategy through the open space environment elements of exterior space becomes important in order to create a sense of security and comfort when doing activities in exterior space. Human subjectivity explained through human interiority. Interiority explained through intimacy and closeness. One form of intimacy is privacy.

Intimate conditions explained through an invisible boundary. Through case studies were carried out, the form of intimacy at a picnic that was found was the opposite orientation and proximity when eating and chatting among family members. Space boundaries created at the picnic is always changing according to the movement and displacement which is based on time of execution of the picnic, which can be expanded, extended, etc. narrowed. The interior space that has formed in the open space the city should consider the wants, needs, experiences, senses and human perception that city life is becoming more humane and decent to live. ;;

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterpaparan dan sensitivitas pantai terhadap gelombang laut dan hujan serta mengetahui tingkat keberlanjutan wisata pantai di pantai barat Banten. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat aspek keterpaparan yaitu tren gelombang tinggi, jumlah hari hujan, dan jumlah hari hujan sedang, sedangkan untuk melihat sensitivitas digunakan variabel jenis pantai, lebar pantai, dan kemiringan pantai. Analisis yang digunakan yaitu analisis keruangan dengan metode SMCE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelombang laut dan hujan memperlihatkan pola keruangan yang semakin tinggi pada bagian selatan yang memiliki tren gelombang tinggi menurun dan tren jumlah hari hujan meningkat. Namun, tingkat sensitivitas pantai terhadap gelombang laut dan hujan tidak selalu sama dengan tingkat keterpaparan. Pantai sempit dengan kondisi fisik berupa pantai berpasir dengan kemiringan agak curam memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terletak menyebar di wilayah penelitian. Berdasarkan variasi tingkat keterpaparan dan sensitivitas pantai, kegiatan wisata pantai di bagian utara memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan bagian selatan wilayah penelitian.

---

This research aims to analyze coastal exposure and sensitivity towards sea waves and rain and also to know the sustainability level of beach tourism on the west coast Banten. Variables used in this research, to see exposure aspect that is the trend of high wave, number of rainy days, and number of rainy days, while to see the sensitivity aspect used variables of beach type, beach width, and l slope. The analysis used is spatial analysis with SMCE method. The results show that sea waves and rain show an increasingly high spatial pattern in the southern part that has a high wave trend is decreasing and the trend of the number of rainy days is increasing. However, the level of beach sensitivity towards sea waves and rain is not always the same as the level of exposure. Narrow beach with the physical condition of a sandy beach with a rather steep slope has a higher sensitivity level is located spread in the research area. Based on the variation of the exposure and sensitivity level, beach tourism activities in the north have better sustainability level than the southern part of the research area.

Abstrak :
Judul penelitian diatas diangkat sebagai bahan tesis adalah mengingat pariwisata sebagai sektor andalan, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk para wisatawan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keindahan alam yang sangat menawan, terutama yang berhubungan dengan wisata bahari (laut). Hal ini dapat terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, kususnya kawasan wisata Pantai Carocok Painan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Upaya yang dilakukan dalam pelestarian atraksi budaya antara lain adalah dengan menggelar festival seni daerah di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan. Sarana pendukung di objek wisata tersebut juga ditingkatkan. Yang menjadi menarik untuk diteliti adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelestarian atraksi budaya tersebut serta faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat di Pantai Carocok Painan ? Partisipasi yang diharapkan di masyarakat adalah partisipasi yang benar-benar muncul dari masyarakat atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menginginkan supaya partisipasi dari masyarakat tersebut bersifat aktif dan bukan bersifat pasif. Sesuai dengan teorinya bahwa partisipasi tersebut adalah merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat tersebut dapat di wujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dart pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan. Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat explanatory research. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara yang mendalam terhadap informan yang betul-betul tahu dan menguasai akan permasalahan pariwisata dan pelestarian atraksi budaya. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Kesimpulan yang dapat diperoleh, bahwa didalam pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan, peranan Pemerintah Daerah sangat dominan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan berada dalam kondisi yang rendah. Ada 3 (tiga) faktor yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian atraksi budaya. yaitu faktor status sosial ekonomi, faktor sense of belonging (rasa memiliki) dan faktor kesempatan, namun pada hakekatnya dari ketiga faktor tersebut apabila dilihat dari kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ketiga faktor itu sejalan. Hal ini disebabkan kegiatan pelestarian atraksi budaya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih banyak ditentukan dari atas (top down) dan masyarakat hanyalah sebagai penerima dari hasil-hasil pembangunan tersebut, dan tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pada hakekatnya masyarakat di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam pelestarian atraksi budaya, dengan catatan adanya keterbukaan dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat.

Abstrak :
Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara, dan menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar. Analisis implementasi kebijakan reklamasi pantura menjelaskan bahwa performansi implementasi dipengaruhi oleh faktor isi kebijakan reklamasi, birokrasi di DKI Jakarta, karakteristik lembaga, sumberdaya, dan kondisi lingkungan. Penelitian tersebut mendasarkan pada pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang menggambarkan permasalahan secara sistematis dan faktual dengan memanfaatkan segenap unsur pelaku pembangunan kota pantai Jakarta sebagai unit analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reklamasi belum effektif, karena: kebijakan reklamasi dalam Perda Nomor 8/1995 belum menjelaskan secara menyeluruh; birokrasi belum menggambarkan kesatuan mekanisme perijinan dan masih tumpang tindih; karakteristik lembaga yang beragam berjalan tanpa koordinasi, rriengakibatkan penyimpangan peruntukan karena pelaksanaan reklamasi tidak terpadu; sumberdaya dalam implementasi menunjukkan kurang memadai, berupa kemampuan pelaksana dan dana yang kurang; kondisi lingkungan berupa kondisi ekonomi dengan kurangnya infrastruktur fisik, sumber daya manusia dan dana. Kondisi sosial menunjukkan kurang kondusif, karena sikap masyarakat yang kurang menerima dengan dampak reklamasi. Kondisi politik berjalan baik, namun, krisis dan cepatnya pergantian pemerintahan menyebabkan ketidakstabilan. Penyimpangan peruntukan kawasan dalam implementasi dipengaruhi oleh: kebijakan reklamasi yang belum terpadu, karena rencana tata ruang belum digunakan sebagai acuan; tidak ada koordinasi dan komunikasi pada birokrasi sebagai akibat pelaksanaan reklamasi yang tidak terpadu; beragamnya lembaga dalam implementasi menyebabkan tidak sinkronnya rencana tata ruang olph lembaga atas pantura; tuntutan lebih pada kepentingan ekonomi dan politis daripada aspek sosial dan lingkungan; dan kemauan penegakan hukum tidak berjalan karena beragam kepentingan.

Abstrak :
Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan wewenang yang jelas kepada daerah untuk mengelola pesisir pantai dan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wewenang daerah mengelola pesisir dan laut di Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa pengaturan tentang wewenang pemerintah kabupaten di wilayah pesisir dan laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah kabupaten selama ini hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi sehingga 'pengelolaannya sering menemui kegagalan, dalam praktiknya wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten mengelola pesisir dan laut hanya terbatas pada pengelolaan skala kecil saja, dan hasil yang diperoleh sebagian besar tersedot ke pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pesisir dan laut, diharapkan dapat dijadikan dasar wewenang bagi daerah untuk mengelola pesisir pantai dan lautnya masing-masing, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga daerah dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus pula mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
Evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir TA 2001 sudah dilakukan oleh Center for Information and Development Studies Persada Consultant. Tim LSM Pusat Inkubasi .Bisnis Usaha Kecil propinsi Jambi yang melaksanakan program tersebut. Evaluasi yang memberikan perhatin khusus pada aspek perubahan perilaku sasaran program belum dilakukan. Perubahan perilaku penting dikaji untuk melihat sejaumana program dikatakan berhasil. Untuk memperoleh gambaran proses perubahan perilaku tahap derni tahap secara mendalarn, evaluasi dilakukan dengan menggunakan motode analisa berfikir logis ( logical framework analysis) dengan melihat input, output, affect, dan impact. Hasil evaluasi kemudian dipetakan dengan menggunakan prinsip dasar Romans dalam perubahan perilaku. Penelitian evaluasi ini bertujuan melihat apakah program yang dilaksanakan mencapai sasaran program seperti yang direncanakan sebelumnya dan bagaimana mencapainya. Populasi pada penelitian adalah nelayan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program PEMP TA 2001 di kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Penelitian menggunakan data kuantitaf untuk memperoleh gambaran lokasi studi dan masyarakatnya dan data kualitatif sebagai hasil focus group discussion dan wawancara yang dilakukan dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada program PEMP sudah sampai pada tahap impact terhadap nelyan itu sandhi, tapi belum pada masyarakat sekitar. Perubahan perilaku nelayan yaitu nelayan bersedia membentuk kelompok dan menjadi kader, memiliki modal usaha dari rencana definitif yang diusulkan, sehingga nelayan tidak tergantung lagi pada toke. Melalui pengorganisasian kelompok dan penguatan kelembagaan, nelayan menyetujui sistem bagi hasil untuk mengembangkan modal usaha dengan memilih memakai perahu motor ukuran 7 m x 120 cm, mesin robin Ey.20 B, dan jaring tangsi 113 4 peel, serta perlengkapan melaut lainnya. Temuan lain memperhatikan kekuatan dan kelemahan program. Usaha-usaha proses pemberdayaan, dan pendampingan yang diakukan oleh staf LSM PINBUK, tersedianya kelembagaan sosial-ekonomi dengan pengelolaan sistem bagi hasil, kepemilikan aset melaut, serta didukung komitmen nelayan terhadap program menunjukkan kekuatan. Kelemahan program yang diperoleh berdasarkan temuan lapangan seperti kurangnya perhatian pengurus LEPP M3 pada aspek alokasi biaya pemeliharaan dan kecelakaan armada dan alat tangkap, desain pelatihan materi yang sulit dipahami nelayan, kurangnya staf Dinas Perikanan dan Kelantan melakukan pembinaan secara langsung (kunjungan) kelapangan, dan kurangnya pengetahuan Konsultan Manajemen Kabupaten tentang kehidupan ekonomi sosial & budaya pada sasaran program, serta dampak program terhadap nelayan sekitar yang belum terlihat. Prinsip dasar Homans dan social behavior yang terdapat dalam penelitian adalah stimulus, action, reward, value dan expectation. Proposisi stimulus, success, value, dan agresi approval yang tepat menggambarkan perubahan perilaku nelayan. Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, pertimbangan rasional dalam memilih beberapa alternatif kegiatan usaha melaut adalah faktor biaya produksi merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan nelayan untuk menentukan armada & teknologi alat tangkap.