Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silvana Sausan
" ABSTRAK
Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa transisi tersebut dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggal efektifnya Peraturan Daerah Provinsi ... "
2012
T31503
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library