Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Sektor industri pengolahan non-migas di Indonesia saat ini masih tergantung kepada bahan baku impor. Dalam rangka memfasilitasi perusahaan untuk dapat melakukan impor bahan baku dengan volume yang tinggi tetapi dengan biaya impor yang lebih murah, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan terkait dengan impor bahan baku industri, salah satunya yaitu kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Penelitian ini akan melihat dampak dari pemanfaatan BMDTP oleh 17 sektor industri terpilih terhadap produktivitas di industri-industri tersebut. Metode yang digunakan untuk mengestimasi produktivitas dari industri-industri tersebut adalah dengan menggunakan total factor productivity (TFP). Sedangkan struktur data yang digunakan adalah data panel dengan unit analisis tingkat sektor industri. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pemanfaatan BMDTP memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan produktivitas dari 17 sektor industri terpilih yang mendapatkan fasilitas tersebut. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan terhadap pertumbuhan produktivitas di sektor tersebut tidak besar.

---

ABSTRACT The non-oil and gas manufacturing sectors in Indonesia is still rely on imported raw materials. In order to facilitate the firm to import the raw materials with a large volume but at a cheaper import cost, the government issued several policies related to import of industrial raw materials, one of which is Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). This study will analyze the impact of the utilization of BMDTP by 17 selected industrial sectors on productivity in those industries. The method used to measure the productivity of these industries is to use total factor productivity (TFP). While the structure of the data used is panel data with unit analysis industrial sector. The results obtained from this study is BMDTP policy implementation have a significant impact on productivity growth of 17 selected industrial sectors. However, the magnitude of impact on productivity growth in the those sectors is not large.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Suku Cadang Pesawat komersial di Indonesia ditinjau dari prinsip kesederhanaan dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi, dan untuk memberikan alternatif kebijakan pengenaan Bea Masuk yang dapat mendukung industri penerbangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari prinsip simplicity, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi prinsip simplicity. Jika ditinjau dari prinsip economic growth and efficiency, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kedua prinsip economic growth and efficiency. Kemudian, berdasarkan analisis antara kebijakan tarif 0% dengan kebijakan BMDTP yang sudah mengalami penyempurnaan di hampir setiap tahapan, kebijakan BMDTP yang sudah mendapatkan penyempurnaan merupakan kebijakan yang paling mendekati kebijakan pajak yang baik karena dapat mendukung perekonomian nasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

This study aims to evaluate the policy of government-borne import duties on commercial aircraft part in Indonesia in terms of the simplicity principle and economic growth and efficiency principle. This study also aims to give alternative for import duties policy which can support airlines industries. This is a descripitive quantitive research using in-depth interview with informan. The study design used in this research is survey method by using a questionnaire. The result of this study indicate that in terms of the simplicity principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the simplicity principle. In terms of the economic growth and efficiency principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the economic growth and efficiency principle. Then, based on analysis between 0% tariff policy with the policy of government-borne import duties that has improvements in nearly every stage, the policy of government-borne import duties that has improvements is the good tax policy as it supports the national economy.