Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha. ......As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

Abstrak :
Dalam perkembangan modernisasi, pemanfaatan energi nuklir kian berkembang pesat karena manfaat dan potensinya yang dilihat menjanjikan bagi kepentingan manusia. Meskipun demikian, pada penerapannya pemanfaatan energi nuklir dalam bentuk reaktor nuklir memiliki ancaman kecelakaan yang dapat membahayakan umat manusia. Melihat adanya ancaman tersebut, hukum ketenaganukliran kemudian diciptakan sebagai jawaban. Perangkat keselamatan dan keamanan memang merupakan salah satu upaya preventif sebelum terjadinya kecelakaan. Permasalahan kemudian muncul di saat kecelakaan terjadi perangkat hukum mana yang sekiranya dapat mewadahi. Pertanggungjawaban ketenaganukliran kemudian dirumuskan sebagai jawaban jika terjadi kecelakaan nuklir. Selain sebagai bentuk tanggung jawab operator dalam membangun instalasi nuklir, pertanggungjawaban ketenaganukliran juga memberikan insentif kehati-hatian bagi operator dalam membangun instalasi nuklir. Melihat adanya kompleksitas dalam perangkat hukum ketenaganukliran, pertanggungjawaban ketenaganukliran kemudian dibentuk dengan adanya aturan lebih lanjut mengenai standar dan batasan pertanggungjawaban. Standar dan batasan pertanggungjawaban tersebut dituang dalam konvensi pertanggungjawaban nuklir serta diterapkan oleh beberapa negara, seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun menerapi standar dan batasan yang sama, tetapi dalam pengaturannya terdapat perbedaan, baik di Indonesia, Amerika Serikat, dan konvensi pertanggungjawaban nuklir. Perbedaan tersebut kemudian menjadi hal yang dapat dianalisis untuk melihat tingkat keketatan dalam masing-masing perangkat hukum pertanggungjawaban ketenaganukliran. ......In the development of modernization, the utilization of nuclear energy has been developed massively due to its promising potential for humankind. However, in the applicaiton, the utilization of nuclear energy as nuclear reactor has quite high risk of nuclear incident that could harm humankind. Seeing its risk, nuclear law has been brought as the answer to it. The framework of safety and security are surely made as a preventive way before the incident. Another problem occurs in the event of nuclear incident, which legal framework would cover it. Nuclear liability has been brought as the answer in the even of nuclear incident occurs. Other than as a form of liability of the operator, nuclear liability can also be a form of safety incentive that could promote higher safety and security for its development. With the complexity of nuclear legal framework itself, nuclear liability then is consisted of particular standards and limitation. The standards and limitations itself has been applied by the international convention of nuclear liability and some countries like Indonesia and the United States. Although they are based on the same standards and limitation, the legal framework both in Indonesia, United States, dan International Convention of Nuclear Liability are varied. With the differences within the legal framework then can be a thing to be further analyzed to see the strictness of each nuclear liability legal framework.

Abstrak :
Pada sistem kendali konvensional, batasan-batasan seperti amplitudo dan slew rate sinyal kendali tidak diperhitungkan pada proses pengendalian. Hal ini tentu dapat menyebabkan hasil kendali menjadi kurang baik, terutama jika terjadi pemotongan paksa terhadap sinyal kendali sebelum masuk ke plant. Untuk mengatasi hal tersebut dirancanglah suatu pengendali Model Predictive Control (MPC). Dengan MPC, keluaran proses yang akan datang dapat diprediksi dan batasan-batasan yang ada tidak diabaikan sehingga keluaran sistem menjadi bagus. Selain keluaran sistem menjadi bagus, adanya batasan juga dapat membuat kinerja alat menjadi optimal. Skripsi ini bertujuan untuk merancang jenis pengendali Model PredictiveControl (MPC) yang akan diterapkan pada sebuah sistem nyata Level/Flow and Temperature Process Rig 38-003 dengan metode Quadratic Programming. Dalam merancang pengendali MPC untuk Level/Flow and Temperature Process Rig 38-003 ini, penulis menggunakan model yang berbentuk ruang keadaan yang didapat dengan menggunakan metode Kuadrat Terkecil berdasarkan pada data masukan dan data variabel keadaan alat. Masukan sistem adalah tegangan untuk mengatur kondisi servo valve dan keluran yang akan dikendalikan adalah temperatur air hasil keluaran Heat Exchanger sebelum masuk ke sistem Radiator Cooler. Dari uji eksperimen terbukti bahwa metode pengendali MPC dengan constraints memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode pengendali Ruang Keadaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan sistem hasil pengendalian MPC dengan constraints yang lebih halus dibandingkan dengan tanggapan sistem hasil pengendalian dengan metode pengendali Ruang Keadaan. Perubahan sinyal kendali pengendali MPC dengan constraints juga jauh lebih halus dibandingkan dengan perubahan sinyal kendali pengendali Ruang Keadaan. Kondisi ini akan meningkatkan ketahanan fisik sistem selama uji eksperimen.

---

In conventional control system, some constraints such as amplitude and control signal?s slew rate are not included in the controlling process. So, the result of the control process is not good enough especially if the control signal is forcibly cut before entering the plant. In order to overcome this problem, a Model Predictive Controller is designed. In this MPC control scheme, the few next steps of process output are going to be predicted and some constraints will be ignored so the system output will become precise. In other hand, the occurrence of constraints will improve system?s performance into an optimum condition. The final purpose of this thesis is to design a Model Predictive Controller (MPC) using Quadratic Programming method which will be applied on a real time system of Level/Flow and Temperature Process Rig 38-003. In designing MPC controller for Level/Flow and Temperature Process Rig 38-003, the writer uses system?s model on state space form which is obtained by using Least Square method in the basis of input and state variables data of the plant. Input for the plant is voltage which will be used to control the position of servo valve whereas the controlled output is water temperature on the pipe that connects Heat Exchanger's output line and Radiator Cooler's input line. Experiments conducted prove that MPC with constraints controlling scheme will give a better results than State Controller controlling scheme. Generally, it can be seen that system response to MPC controller is much smoother than system response to State Controller. MPC controller also has smoother control signal variance compared to State Controller control signal variance. This condition will actually raise the system's physical reliability during the experiment.

Abstrak :
Pemahasan masalah usia dewasa dalam Undang_undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkwinan, dimaksudkan sebagai suatu penelitian awal, yang masih perlu ditindaklanjuti. Dan ternyata penulis artikel ini menjumpai bahwa UU No. 1 /1974 tidak mengatur batasan pengertian tentang usia dewasa dan pengertian dewasa. Istilah dewasa memang dijumpai dalam pasal 46 ayat (2) dan pasal 49 ayat (1), tetapi tidak dijumpai penjelasan tentang arti dewasa. Penulis menyarankan agar batas usia dewasa dipatok pada usia 21 tahun sebagaimana diusulkan oleh Prof. Dr. Hazairin, SH.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan batasan kewenangan pengampuan di Indonesia dan California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat berdasarkan peraturan formil masing-masing. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis ketentuan umum pengampuan di Indonesia, batasan kewenangan pengampuan di Indonesia juga California, dan analisis putusan pengadilan dan kasus terkait pembatasan kewenangan pengampuan tersebut. Analisis putusan pengadilan di Indonesia yang dilakukan adalah berdasarkan Putusan Nomor 480/Pdt.P/2020/PN Dps sedangkan di California menggunakan kasus dalam Pemberitahuan Penghapusan Tindakan Dalam Perkara Pengadilan Tinggi Negara Bagian Los Angeles Nomor Perkara BP 108870. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya batasan kewenangan pengampuan yang telah diatur secara komprehensif di California dengan melihat seberapa jauh ketidakcakapan seseorang. Batasan kewenangan tersebut adalah konservatori umum, konservatori terbatas, dan konservatori Lanterman-Petris-Short (LPS). Sementara di Indonesia, secara formil belum terdapat peraturan terkait batasan kewenangan pengampuan tersebut. Adapun pengampuan masih dilihat sebagai opsi utama untuk mewakili individu yang tidak cakap di Indonesia sedangkan di California terdapat beberapa opsi yang lebih tidak membatasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang dilakukan disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menambahkan batasan kewenangan pengampuan dalam peraturan formil di Indonesia. ......This research analyzes the differences in the limits of guardianship authority in Indonesia and California, a state in the United States, based on their respective formal regulations. Doctrinal research methods structure this study. The author outlines and analyzes the general provisions of guardianship in Indonesia, the limits of guardianship authority in both Indonesia and California, and examines court decisions and cases related to these limitations. The analysis of court decisions in Indonesia is based on Decision Number 480/Pdt.P/2020/PN Dps, while in California, it uses the case within the Notice of Removal of Action in Los Angeles County Superior Court Case Number BP 108870. The results of this research indicate that California has comprehensively regulated the limits of guardianship authority by considering the extent of a person's incapacity. These limits include general conservatorship, limited conservatorship, and Lanterman-Petris-Short (LPS) conservatorship. Meanwhile, in Indonesia, there are no formal regulations related to the limits of guardianship authority. Guardianship is still seen as the primary option for representing individuals who are incapacitated in Indonesia, whereas in California, there are several less restrictive options. Therefore, based on the analysis conducted, it is recommended that the Indonesian government add limits on guardianship authority within formal regulations in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian yang terkait dengan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBI Syariah ini berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam hubungan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FDR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal hasil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FDR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FDR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK.

---

The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FDR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FDR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FDR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FDR minimum limit. At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is found. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired.

Abstrak :
Penelitian yang terkait dengan PBI No. l0/ll/PBU2008 tentang SBl Syariah ini berangkat dari permasalahan yang teljadi dalam hubnngan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FOR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal basil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FOR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FOR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK. ......The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FOR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FOR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FOR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FOR minimum limiL At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is foWid. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired.

Abstrak :
Pengeluaran biaya Asuransi Kesehatan merupakan salah satu pengeluaran kesehatan total yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang besarnya semakin meningkat setiap tahunnya. Takaful merupakan salah satu penyedia Asuransi Kesehatan dimana pengeluaran biaya kesehatan untuk manfaat rawat jalan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kunjungan rawat jalan peserta dan rata-rata biaya klaim yang meningkat setiap tahunnya, diikuti pula dengan peningkatan rasio klaim. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi akan variabel yang mempengaruhi besaran klaim rawat jalan. Penelitian ini menggunakan studi cross sectional dengan metode kuantitatif, dengan melihat faktor jenis kelamin, umur, status kepesertaan, batasan manfaat, dan besaran premi. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan dengan besaran klaim rawat jalan. Sebaliknya umur, status kepesertaan, batasan manfaat, dan besaran premi berhubungan dengan besaran klaim rawat jalan. Variabel batasan manfaat memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan menunjukkan peningkatan besaran klaim rawat jalan sebesar 73,1% pada setiap peningkatan 1% batasan manfaat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi underwriter Takaful dalam melakukan evaluasi analisis batasan manfaat yang dimiliki peserta asuransi kumpulan. ......Health Insurance Expenditures are one of the total health expenses incurred by third parties that increasing every year. Takaful is one of the Health Insurance providers where health expenses for outpatient benefits tend to increase every year. Participants outpatient visits and the average claim cost increased each year, followed by an increase the claim ratio. This research was identify the variables that affect the amount of outpatient claims. This study uses a cross-sectional study with quantitative methods, by looking at the factors of gender, age, membership status, benefit limits, and premium amount. The results of the analysis show that gender is not related to the amount of outpatient claims. On the other hand, age, membership status, benefit limits, and the amount of the premium are related to the amount of outpatient claims. The benefit limitation variable has a very significant effect and shows an increase in the probability of outpatient claims amounting to 73.1% for every 1% increase in benefit limit. The results of this study can be used as a basis for Takaful underwriters in evaluating the analysis of the limits of benefits owned by group insurance participants

Abstrak :
Dengan melimpahnya sumber daya perikanan Indonesia, sudah selayaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengarah pada sektor perikanan. Namun terdapat masalah klasik yaitu fluktuasi hasil tangkapan ikan akibat faktor musiman yang menyebabkan ketidakstabilan harga ikan dan pendapatan nelayan. Selain itu dengan tidak ada cold storage untuk menyimpan ikan saat ikan melimpah menyebabkan kualitas ikan akan menurun. Penerapan kepemilikan cold storage dibagi menjadi dua model, yaitu commercial-owned dan community-owned. Kedua model kepemilikan tersebut memiliki instrumen keuangan yang berbeda. Cold storage perikanan adalah industri yang memakai energi yang intensif. Oleh karena itu, perlu adanya transisi energi dalam penggunaan energinya. Indonesia merupakan negara tropis dengan potensi penyinaran matahari yang melimpah. Namun karena keterbatasan regulasi, penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia masih belum optimal. Dengan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pengguna PLTS tidak bisa surplus energi listrik ke jaringan PLN dan hanya berupa pengurangan tagihan per bulan. Enam skenario regulasi telah dikembangkan dan dianalisis. Hasil simulasi didapatkan dengan mengubah asumsi regulasi dengan hasilnya yaitu sistem PLTS On-grid memiliki Levelized Cost of Electricity (LCOE) yang lebih rendah karena dapat menghasilkan listrik tiga kali lipat lebih banyak yang bisa dijual ke jaringan dengan kapasitas inverter yang lebih tinggi. Kemudian harga sewa cold storage berbasis komunitas untuk seluruh topologi sistem energi rata-rata bisa 16% lebih murah daripada harga sewa cold storage berbasis swasta. Lebih lanjut, dengan berkurangnya biaya investasi modul surya dan baterai pada tahun 2030 menyebabkan LCOE PLTS dapat lebih murah rata-rata 20% dibandingkan saat ini. Hal ini akan berdampak pada pengurangan rata-rata 10% atas harga sewa cold storage. Terakhir, dengan adanya perubahan nilai variabel input sistem energi dapat merubah nilai LCOE. ......With the abundance of Indonesia's marine resources, it is appropriate for Indonesia's economic growth to gear towards the fisheries sector. However, there is clasic problem is a fluctuation in fish catch due to seasonal factors that cause instability in fish prices and fishermen's incomes. Furthermore, there is no cold storage for storing fish when the fish are abundant, so that the quality of the fish will decrease. Applying ownership of cold storage is divided into two models, namely commercial-based and community-based. Both models of ownership have different financial instruments. Fishery cold storage is an energy-intensive industry. Therefore, there needs to be an energy transition in energy use. Indonesia is a tropical country with abundant potential for solar irradiation. However, due to limited regulations, the application of solar photovoltaic (PV) in Indonesia is still not optimal. With Regulation from the Ministry of Energy and Mineral Resources, solar photovoltaic users will not be able to export electricity to the electricity grid and only reduce bills per month. The six regulation scenarios have developed and analyzed. The simulation gives a new result by changing regulation assumptions: the solar photovoltaic on-grid system has a lower Levelized Cost of Electricity (LCOE) because it can produce three-fold more electricity to the grid with higher inverter capacity than before. Furthermore, the rental price of community-based cold storage can be 16 % cheaper on average with all energy system topologies than the rental price for cold storage based on commercial ownership model. Then, by reducing the investment costs of solar modules and batteries in 2030, PV system LCOE can be cheaper by an average of 20%. This will result in an average reduction of 10% on cold storage rental prices. Finally, with a change in the value of the energy system input variable, it can change the LCOE value.