Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penerapan dan penegakan kebijakan di propinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Beberapa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut adalah program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, Pembukaan Gerai Samsat di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, petugas Polri dan warga masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, seperti: (1) Program Kartu Jakarta Pintar dan Program Jakarta Smart City dikaitkan dengan teori perubahan sosial, merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta mengenai nilai-nilai sosial, norma dan berbagai pola dalam kehidupan manusia; (2) Pembukaan Gerai Samsat di Setiap Kecamatan di Seluruh Wilayah DKI Jakarta dikaitkan dengan teori Koordinasi, merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik; dan (3) Relokasi Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur serta Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat dikaitkan dengan teori kepemimpinan, bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, sedangkan dikaitkan dengan teori dimensi budaya, kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari teori Low Context, yakni perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam prakteknya dapat berhasil berkat adanya peran dari aparat kepolisian dalam penerapan program tersebut. ......This Tesis is discuss the leadership analysis Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama in the application and enforcement of policies in the province of DKI Jakarta 2012-2017 period. Some policies Governor Basuki Purnama Tjahaja among others Program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, opening outlets Samsat in every sub-district in Jakarta, relocation of residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Control Localization Kalijodo, West Jakarta. This research was conducted with methods of field observations are supported by the method of interview and gather related documents. Interviews were conducted to Jakarta Education Department officials, police officers and citizens. This research was conducted by descriptive qualitative. The results showed that the various policies that have been issued by Basuki Tjahaja Purnama, such as: (1) Program Jakarta Pintar and Program Jakarta Smart City associated with the theory of social change, is a change that occurred in the community in the city of Jakarta on social values, norms and various patterns in human life; (2) The opening of outlets SAMSAT in each sub-district in the entire Territory of Jakarta is associated with the theory of coordination, is a form of inter-agency cooperation in running the organization so that it can run well; and (3) Relocation of Residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Controlling and Closing Localization Kalijodo, West Jakarta is associated with leadership theory, is that these activities can only be done by someone in leading, guiding, influencing or controlling their thoughts, feelings, or behavior of others, whereas is associated the theory of cultural dimensions these activities is the elaboration of the theory of Low Context, is words or a statement that does not contain jokes and directly explain the meaning or the true meaning. Various policies have been issued by the Governor Basuki Tjahaja Purnama, in practice can be managed to the role thansk of the police in the implementation of the program.

Abstrak :
Kontestasi politik dewasa ini umum mengadopsi strategi pemasaran, sehingga aktor politik dituntut mempunyai brand sebagai identitas personal layaknya brand produk atau jasa. Ketika politisi tersandung sebuah kasus atau skandal, aset-aset brand yang dimiliki olehnya dapat dikelola ulang untuk melanjutkan karir politiknya. Brand personality dan brand trust dapat menjadi jalur pembuka untuk kembali menjalin hubungan dengan khalayak. Perumusan brand personality dapat menjadi kunci untuk memperlihatkan perubahan kepribadian politisi, sementara brand trust penting bagi aktor politik untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan masyarakat kepada dirinya. Basuki Tjahaja Purnama adalah politikus yang kembali terjun ke dunia politik setelah menjadi terdakwa kasus penistaan agama pada tahun 2017. Basuki dikenal sebagai pribadi yang kompeten, namun ia juga dikenal temperamen dan gaya bicaranya yang cenderung keras dan blak-blakan. Setelah bebas dari penjara, Basuki mengklaim bahwa dirinya telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain mengubah nama brand miliknya dari “Ahok” menjadi “BTP”, Basuki juga membuat kanal Youtube berisi konten-konten vlog untuk menyiarkan perubahan dirinya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat perbedaan brand personality dan brand trust terhadap Basuki di benak masyarakat dengan metode eksperimen. Vlog Basuki digunakan menjadi perlakuan kepada subjek eksperimen untuk melihat perbedaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan desain eksperimen tulen (true experimental design). Peneliti membagi 68 responden ke dalam 2 kelompok penelitian, yaitu kelompok eksperimen dengan perlakuan menonton vlog dan kelompok kontrol dengan perlakuan membaca artikel media daring. Eksperimen dilakukan secara daring, dan data yang diperoleh dianalisis dengan Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata penilaian brand personality dan brand trust di kelompok eksperimen, sementara di kelompok kontrol perbedaan yang signifikan hanya ada pada rata-rata penilaian brand personality. Dalam kelompok eksperimen, vlog secara khusus memberikan perubahan signifikan pada aspek kepribadian Basuki yang bermental positif (wholesome), berani mencoba hal baru (daring), bersemangat (spirited), dan cerdas (intelligent). Di sisi lain pada variabel brand trust, vlog secara khusus memberikan perubahan signifikan pada dimensi integritas (integrity). ......Politicians have been adopting marketing strategies to win an election, and it is required for them to have a ‘brand’ as their personal identities. When a politician has been sentenced for a criminal case or scandal, they can re-manage their brand assets to continue their political career. His/her brand personality and brand trust are ones of the brand aspects that needs to be re-managed to maintain relationship with the voters. The formulation of brand personality can be crucial to showing changes of their personality, while brand trust is important for political actors to identify the level of public trust in them. Basuki Tjahaja Purnama has returned to politic two years after accused for religious blasphemy in 2017. Basuki is known as competent, but he is also known for his bad temperament and bad speaking style. After released from prison, Basuki claims that he has changed into a better person. In addition, he changes his name from “Ahok” to “BTP”, Basuki also creates a Youtube channel containing vlog contents to broadcast his changes. Therefore, this study seeks to the differences of brand personality and brand trust of Basuki in the eyes of the people using experimental method. Basuki's vlog is used as a treatment for experimental subjects to see these differences. This research is conducted with a quantitative approach and uses the true experimental design. Researcher divides 68 respondents into 2 research groups, the experimental group with watching vlog as a treatment and the control group with reading news from online media as a treatment. The research is conducted online, and the data are analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test. The result of the Wilcoxon Signed Rank Test shows that there is a significant difference in the average score of brand personality and brand trust in the experimental group, while in the control group there is only a significant difference in brand personality score. In the experimental group, vlog specifically gives significant changes to these personalities of Basuki: wholesome, daring, spirited, and intelligent. As in the brand trust, vlog particularly provides a significant change in the dimension of integrity.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACT
This thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas berbagai hal tentang upaya dan hubungan di antara pemerintah daerah dan warga lokal, serta bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir di wilayah Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan di tahun 2014 hingga 2018. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal dapat mempengaruhi bentuk informalitas penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dan jaringan melalui hadirnya fenomena implementasi kebijakan normalisasi sungai Ciliwung memicu bentuk hubungan yang terjalin di antara pemerintah daerah dan warga lokal yang kemudian mempengaruhi tinggi rendahnya informalitas sebagai bentuk penanggulangan bencana banjir.

---

ABSTRACT
This research discusses various things about Local Government-Local Residents efforts and relationship, with the informality form of flood-disaster management in Gang Anwar, Kelurahan Kampung Melayu, East Jakarta. The purpose of this research is to explain how the Local Government-Local Residents relationship can influence the informality form of flood-disaster management. This research uses qualititative methods. The results of this study suggest that two aspects: trust and network, with the implementation of Ciliwung River Normalization Policy, has an influence on Local Government-Local Residents relationship which then influence the high and low informality of flood-disaster management.

Abstrak :
Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia. ......This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia