Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan media baru yang memudahkan cara berkomunikasi. Dengan keberadaan internet, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Keberadaan media sosial juga kini menjadi pilihan dalam menyampaikan informasi. Tidak hanya bagi perusahaan swasta namun juga lembaga pemerintahan. Penggunaan media sosial kini juga dipilih oleh lembaga pemerintahan untuk berkomunikasi dengan publiknya. Penelitian ini mencoba meneliti mengenai pengaruh penggunaan media sosial di lembaga pemerintahan terhadap kepercayaan kepada lembaga pemerintah. media sosial yang diteliti adalah media sosial milik instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Media sosial yang diteliti adalah instagram, twitter, dan facebook dengan alamat @layananjakarta. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksplanatif dengan mengambil sampel adalah pengikut tiga media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan menggunakan online kuisioner untuk mendapatkan data dari para responden. Structural Equation Modeling SEM digunakan sebagai metode analisis data yang didapatkan dalam penelitian untuk menguji dan mengestimasi hubungan dengan integrasi analisis faktor dan analisis jalur. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan media sosial terhadap kepercayaan terhadap pemerintah daerah melalui beberapa faktor. Kepercayaan terhadap pemerintah daerah, terlebih dahulu diawali dengan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah adalah adanya transparansi dan interaktivitas dari media sosial. Transparansi dan interaktivitas komunikasi dialami oleh responden setelah menggunakan media sosial milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Faktor kepuasan dari penggunaan media sosial, menurut hasil penelitian ini, ternyata tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan terhadap instansi. Hanya dua dari tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan terhadap instansi pemerintah yaitu transparansi dan iteraktivitas komunikasi yang menjadi faktor timbulnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

---

ABSTRACT
With the existence of the internet, information can spread very quickly. The existence of social media is also now an option in conveying information. Not only for private companies but also government agencies. The use of social media is now also chosen by government agencies to communicate with the public. This research tries to examine the influence of social media usage in government institution toward trust to government institution. Social media under study is the social media owned by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Social media investigated are Instagram, twitter, and Facebook with address layananjakarta. This research is a research with quantitative and explanative approach by taking sample is followers of three social media owned by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. This research was conducted in Jakarta by using online questionnaire to get data from the respondents. Structural Equation Modeling SEM is used as a method of data analysis obtained in research to test and estimate relationship with integration of factor analysis and path analysis. This study found that there is an influence of the use of social media to trust the local government through several factors. Belief in local government, first begins with the trust of government agencies. Factors that affect trust in government agencies are the transparency and interactivity of social media. Transparency and interactivity of communication experienced by respondents after using the social media owned by the Office of Investment and One Stop Integrated Services. Factor satisfaction from the use of social media, according to the results of this study, did not have a positive effect on trust in agencies. Only two of the three factors that affect the trust of government agencies are transparency and interactivity which becomes the factor of the emergence of confidence in government agencies that affect the confidence of local government.

Abstrak :
Timor-Leste, bekas "Provincia Ultramarina Portuguesa" (selama kurang-lebih 4 abad) dan kemudian berstatus sebagai Provinsi Indonesia termuda (selama 24 tahun), telah merdeka dan berdaulat sebagai negara millennium Republica Democratica de Timor-Leste tanggal 20 Mei 2002. UNTAET (1999 - 2002) dan "Governt Centrtal", alias "1o.Governo Constitucional" (2002-2006) memegang kendali pemerintahan di negara itu. Namun hingga tahun 2006 ini, alias tahun terakhir masa bhakti Kabinet Konstitusional I (Pertama), rencana penetapan Sistem Pemerintahan Daerah sebagai "the basic elements of a National Government System" yang diamanatkan dalam Constituirao, Plano Nacional de Desenvolvimento (Rencana Pembangunan Nasional) dan Program Krida Kabinet Konstitusional I, belum terlaksana, meskipun berkali-kali didesak Presiden Xanana Gusmao. Akibatnya, penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berjalan secara "over-centralized", dengan segala dampaknya, tanpa adanya pertimbangan "continuum" azas sentralisasi (centripetal) dan desentralisasi (centrifugal), sebagaimana Iazimnya dilaksanakan dalam praktek pemerintahan di setiap negara . Metode penelitian utama yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena berkaitan dengan "facts finding" pada fenomena sosial politik dan administratif. Variabel mandiri yang diteliti adalah Sistem Pemerintahan Daerah di Timor-Leste pasca Kemerdekaan, dengan indikator-indikatornya: komponen dan kegiatan model yang ada (the Existing Model) , dan model yang diharapkan (the Expected Model) . Sesuai landasan teori mengenai konsep model Sistem Pemerintahan Daerah ideal sebagai kerangka berpikir, menganalisis kesenjangan (gap) antara model yang ada dan yang diharapkan . Hasil temuan adalah bahwa Distrito (dulu : Concelho Municipal dan Kabupaten Daerah Tingkat 11) sebagai pusat ?Governo Local? (the Existing Model) tidak lebih dari sebuah "general governmental area" untuk mendukung pelaksanaan sentralisasi oleh Pemerintah Pusat, karena tidak memenuhi tools: urusan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan,pengawasan ataupun pelayanan publik. Sedangkan "the expected model (Municipio) telah dikaji sejak tahun 2002 hingga saat ini oleh GTTIM untuk mencari bentuk model ideal sesuai situasi dan kondisi di Timor-Leste. Rancangan Kebijakan "Reforma e Restructurizagao do Governo Local" diajukan kepada Pemerintah untuk memulai proses legislarao tahun 2006 ini. Analisis terhadap "The Expected Model" adalah Pemerintahan Municipio ?a single tier, and fused hierarchy model", dengan dimensi areal mencakup fusi 2 atau lebih wilayah sub-distrito, dengan elemen Pemerintah Municipal : Assembleia Municipal (Representasi dan Legislatif ) dan Administrador Municipal (Eksekutif) .Instansi-lnstansi Vertikal berperan Banda sebagai dinas-dinas operasional municipal dalam pelayanan publik (dual supervision), dan penyerahan kewenagan sesuai doktrin "ultra vires" dan pembiayaan pelaksanaan otonomi lebih bersandar pada subsidi Pusat, dengan kemungkinan pengembangan kemampuan financial municipios. Dari hasil analisis, ditemukan hal-hal yang diajukan sebagai kesimpulan dan saran agar model ini dapat diterapkan nanti dengan baik, antara lain : dimensi areal sebaiknya wilayah distrito actual dipilih sebagai wilayah bakal municipio; jumlah municipios yang akan dibentuk sebaiknya 13 (GTTIM mengusulkan 30-31), dengan kemungkinan "proliferaraon bila memenuhi syarat; pemilihan dan bukan penunjukan Administrador Municipal yang tak lebih dari seorang pegawai negeri Assembleia semata; keanggotaan Assembleia yang hanya merupakan representasi dewan desa yang bekerja secara part-timer ; pemilihan Kepala Desa mengulangi kekeliruan di masa lampau; peran Administrador sebagai Wakil Pemerintah (Integrated Prefectoral System), jangka waktu pembentukan municipios bertahap hingga tahun 2015 dipandang terlalu lama; dan "capacity building" perlu dipacu untuk mendukung program Reformasi.