Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
PT. XYZ adalah sebuah anak perusahaan dari suatu kelompok usaha besar, yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran produk?produk pipa fiber semen dan bahan bangunan (building product). Dengan adanya dorongan eksternal dan internal, maka PT. XYZ melihat adanya suatu peluang usaha yang cukup prospektif, yaitu merencanakan untuk memproduksi bahan dinding rumah, yang dikenal dengan nama Arcon Panel. Produk Arcon Panel ini mempunyai kelebihan teknologi yang dapat dihandalkan, yaitu ringan dan kuat, jika dibandingkan dengan produk substitusi atau pesaingnya, seperti Hollow Concrete Block atau bata batako. Teknologi yang digunakan berasal dari perusahaan Raute?Streif OY, perusahaan campuran antara Finlandia dan Jerman.

Sehubungan dengan proyek investasi produk Arcon Panel, maka manajemen PT. XYZ telah melakukan analisis penganggaran barang modal (capital budgeting) terhadap rencana proyek investasi tersebut. Dalam analisis tersebut, teIah direncanakan bahwa proporsi struktur pembiayaan antara modal sendiri dengan pinjaman bank adalah 15% : 85% dengan tingkat bunga pinjaman bank sebesar 18% per tahun.

Adanya kebljaksanaan pemerintah Amerika Serikat dengan menaikan tingkat suku bunga depositonya beberapa waktu yang lalu mengakibatkan naiknya tingkat bunga kredit (pinjaman bank), baik di dunia perbankan Indonesia maupun di dunia Internasional pada akhir-akhir ini. Kenaikan tingkat bunga pinjaman bank tersebut menyebabkan rencana proyek investasi produk Arcon Panel dipertanyakan kembali kelayakannya, disamping untuk mengetahui apakah dengan proporsi struktur pembiayaan yang direncanakan semula telah memberikan hasil investasi yang optimal, guna memaksimumkan nilai perusahaan.

Industri bahan bangunan, seperti usaha lainnya termasuk usaha yang sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat/konsumen. untuk itu, diperlukan pemilihan segmen pasar dan kebijakan harga jual produk yang tepat, agar dapat diperoleh proyeksi volume penjualan produk, yang selanjutnya akan menentukan pula kapasitas produksi yang akan direncanakan. Berdasarkan proyeksi penjualan di dalam negeri dan perencanaan kapasitas produksi pabrik, maka diperkirakan bahwa dalam tempo lima tahun PT. XYZ akan dapat memasarkan atau menjual 975.445 meter persegi panel.

Untuk dapat mencapai hal tersebut di atas, maka diperkirakan rencana proyek investasi produk Arcon panel memerlukan dana investasi sebesar Rp. 7.926.340.000, Direncanakan bahwa dana investasi tersebut akan dibiayai dengan modal sendiri sebesar 15% atau Rp. 1.173.340.000,- dan pinjaman bank sebesar 85% atau Rp. 6.753.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 18% per tahun.

Dan rencana dana investasi tersebut di atas, sebesar Rp. 5.644.500.000,? akan digunakan untuk pembelian aktiva tetap (capital expenditure), sebesar Rp. 479.000.000, dipergunakan untuk pengeluaran proyek (project expenses) dan sebesar Rp. 1.802.150.000,? dipergunakan untuk modal kerja (working capital).

Dalam analisis penganggaran barang modal proyek investasi ini, diasumsikan bahwa besarnya biaya modal sendiri harus lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman yang diperkirakan akan berlaku selama periode investasi, yaitu sebesar 24%. Hal ini didasarkan bahwa besarnya biaya modal sendiri mencerminkan juga besarnya tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atas modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya, diasumsikan pula bahwa risiko proyek sama dengan risiko perusahaan. Berdasarkan besarnya tingkat bunga pinjaman, biaya modal sendiri, tarif pajak pendapatan dan risiko proyek, maka dapat ditentukan biaya modal (wACC) sebagai faktor diskonto terhadap arus kas bersih tahunan proyek investasi. Berdasarkan rencana investasi semula, maka diperoleh WACC proyek investasi semula sebesar 13,55%. Selanjutnya, dalam analisis ini, estimasi arus kas dilakukan selama sepuluh tahun, di luar tahun nol (periode konstruksi), mengingat umur mesin dan peralatan secara ekonomis adalah sepuluh tahun. Kemudian, berdasarkan estimasi arus kas bersih tahunan dan WACC proyek investasi rencana semula diperoleh nilai sekarang bersih (NPV) sebesar Rp. 3.999.645.515,. Dengan nilai sekarang bersih (NPV) sebesar itu, maka proyek investasi produk Arcon Panel layak untuk dlaksanakan.

Adanya perubahan eksternal dan dalam usaha untuk memaksimumkan nilal perusahaan, maka hal tersebut secara finansial dapat mempengaruhi kelayakan proyek investasi produk Arcon Panel, terutama melalui mekanisme perubahan tingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, sehingga ekspektasi PT. XYZ terhadap proyek investasi tersebut harus disesuaikan pula. Berdasarkan sensitivitas terhadap tingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, maka diperoleh nilai sekarang bersih (NPV) terbesar pada tingkat bunga pinjaman 18% per tahun dengan proporsi struktur pembiayaannya 10% : 90%, yaitu sebesar Rp. 4.496.496.973, kemudian nilai sekarang bersih (NPV) terkecil diperoleh pada tingkat bunga pinjaman 23% per tahun serta dengan proporsi struktur pembiayaannya 40%:60%, yaitu sebesar (Rp.139.352.757,-) Jadi, dapat disimpulkan bahwa bila tingkat bunga pinjaman yang disepakati antara PT. XYZ dengan pihak bank sesuai dengan yang direncanakan semula, yaitu 18% per tahun, maka PT. XYZ memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan proporsi struktur pembiayaannya menjadi 10% : 90%, agar dapat memaksimalkan nilai perusahaannya. Akan tetapi, hal tersebut mengandung konsekuesi bahwa PT. XYZ harus dapat mencapai tingkat kinerja seperti yang dipersyaratkan dalam analisis penganggaran barang modal proyek investasi produk Argon Panel, agar pendapatan yang dfharapkan dapat tercapai dan biaya-biaya maupun seluruh kewajibannya dapat dipenuhi demi kelancaran jalannya usaha proyek investasi tersebut, disamping untuk menjaga kredibilitas perusahaan di mata kreditur maupun di masyarakat.

Bila tingkat bunga pinjaman yang disepakati berubah dan menirigkat dari apa yang telah direncanakan semula, maka proyek investasi produk Arcon Panel masih Ìayak untuk dilaksanakan sampai pada proporsi struktur pembiayaan 35% : 65% dengan tingkat bunga pinjaman sebesar 23% per tahun. Bila melebihi proporsi struktur pembiayaan tersebut di atas, misaInya 40% : 60%, maka proyek investasi tersebut menjadi tidak layak untuk dilaksanakan, mengingat nilai sekarang bersih (NPV)?nya sudah berubah menjadi negatif.

Abstrak :
Penyerahan barang modal yang dilakukan antar suatu unit induk ke unit anaknya atau sebaliknya atau penyerahan antar unit induk atau unit anak di PT PLN (Persero) merupakan penyerahan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan dalam Pasal 1A ayat 1 huruf f dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Tetapi pihak PT PLN (Persero) menyatakan keberatan mengenai pengenaan atas transaksi tersebut dengan alasan bahwa penyerahan yang dilakukan adalah penyerahan dengan tujuan produktif, barang yang diserahkan bukan merupakan barang dagangan atau barang untuk dijual ke pihak lain, tidak menimbulkan nilai tambah dan dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pajak masukan atas perolehan barang modal tersebut dikapitalisasi sebagai biaya, dengan kata lain tidak memenuhi prinsip dari kegiatan ekonomi, sehingga penyerahan barang modal yang dilakukan antar unit di PT PLN (Persero) tersebut seharusnya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut pendapat ahli dan praktisi bidang perpajakan, ketentuan ini merupakan usaha pemerintah dalam memperluas cakupan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan ini pula mengundang perbedaan pendapat antara petugas pajak dengan wajib pajak, karena ketentuan ini bertentangan dengan prinsip penyerahan yang dikenakan pajak menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang belum diubah ataupun diganti sehingga secara hukum masih berlaku.

---

Capital good's Delivery have been conducted between a main unit to its child unit or on the contrary or delivery between main unit or child unit in PT PLN (Persero) is delivery that imposed Value Added Tax according to provisions in section 1A article 1 letter f from Value Added Tax in Laws Number 18 year 2000 about Laws Second change Number 8 year 1983. But PT PLN (Persero) state objection hits imposition to the transaction referred by reason of that delivery taken is delivery with a purpose to productive, goods that have been delivered not such a merchandise or goods to be sold to other party, not generate added value and conducted are not in its business activity or job, input tax to the capital goods acquirement referred as the expense, in other word not fulfill principle from economic activities, so capital goods delivery that conducted between unit in PT PLN (Persero) referred as it shouldn't owe Value added tax. According to expert opinion and practitioner of taxation, this rule is government effort in extending coverage of Value added tax imposition. This Rule also invites some different ideas between tax officer and tax payer, because this rule opposes against delivery principle that imposed tax according to section 4 VAT Laws Number 8 year 1983 that have not yet altered or changed so judicially have went into effect.

Abstrak :
Tujuan dari tesis ini adalah melihat bagaimana pengaruh dari keputusan investasi barang modal terhadap nilai perusahaan pada saat ada atau tidaknya dewan komisaris yang berpcran efektif Keputusan investasi barang modal merupakan salnb satu kebijakan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, karena investasi ini akan membcri sinyal pertumbuhan pendapatan perusabaan yang diharapkan di masa yang akan datang dan mampu meningkatkan nilai perusahaan yang diproksi melalui return saham. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi tindakan direksi agar direksi dapat bertindak sesuai dengan tujuan pemilik perusahaan dan stakeholder lainnya Penelitian ini menggunakan 198 observasi dengan sampel yang diambil dari perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2007. Hasil penelitian ini menemukan hahwa keputusan investasi barang modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan efektivitas dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi barang modal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. ......The aim of this research is to determine the impact of capital expenditure on the value of the firm at the time whether or not the board of director whose role effectively. Capital expenditure is one of the most important policy in ""effort to enhance the value of the firm, because this investment will give a signal that corporate earnings growth is expected in the future and able to enhance the firm value through stock return that proxy. Board of directors has the responsibility and authority to oversee the actions of directors for directors to act in accordance with the purpose of company owners and other stakeholders. This study used 198 observations with samples taken from companies listed on the BEJ from the year 2007.The results of this study found that capital expenditure has positive effect on the firm value and effectiveness of the board of directors has no effect on capital investment decisions that can enhance value of the firm.

Abstrak :
Pokok permasafahan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan pajak penghasilan berkenaan dengan penyusutan dan pembayaran lease pada finance lease sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 mempunyai dampak yang sama terhadap pajak penghasilan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganafisis perbedaan yang sepadan (comparable) antara penyusutan pada barang modal yang dibeli dan deduktibiltas pembayaran lease pada finance lease dan melihat pengaruhnya terhadap pajak penghasilan. Suatu transaksi finance lease dapat ditinjau dari perspektif form over substance atau substance over form. Di dalam penentuan peristiwa kena pajak perpajakan lebih menekankan makna ekonomis daripada bentuk yuridis transaksi tersebut (substance over form). Metode penelttian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan pada perusahaan leasing dengan sampel 4 data pembayaran lease yang mewakili masing-masing kelompok harta sesuai Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasiian. Dan hasil analisis diketahui bahwa pembayaran lease pada finance lease meliputi biaya penyusutan dan biaya bunga, di samping itu semakin panjang perbedaan antara masa lease dengan masa manfaat barang modal, maka semakin besar penghematan pajak dari penyusutan dengan menggunakan finance lease. Wajib pajak dapat memanfaatkan ketentuan pajak penghasilan berkenaan dengan pembebanan finance lease sebagai sarana tax planning untuk mendapatkan penghematan pajak dari penyusutan dengan cara membandingkan total niiai sekarang biaya penyusutan barang modal alternatif membeli dan finance lease. Di samping, itu Otoritas pajak disarankan untuk mengeluarkan addendum atas Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMk. 01/1991 yang berkenaan dengan masa manfaat aktiva yang disewa guna usaha yang dibeli oleh lessee (pelaksanaan hak opsi) untuk keperiuan penyusutan sehingga ada kepastian dan keseragaman perhitungan sisa masa manfaat dan tarif penyusutan.