Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghapusan barang milik negara sub sektor migas merupakan salah satu kegiatan perminyakan yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Semakin banyaknya sisa barang proyek perminyakan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan material di kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi. Salah satu bidang usaha yang merasakan dampak ini adalah bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Dalam upaya menata pengelolaan milik negara yang berada di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, pemerintah berusaha untuk mencari alternatif solusi kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi agar permasalahan ini tidak berkelanjutan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap desain alur penghapusan barang milik negara. Analisis dan evaluasi desain alur penghapusan barang milik negara bertujuan untuk mencari kekurangan dari desain alur proses penghapusan yang ada untuk kemudian melakukan perbaikan desain ulang alur proses penghapusan barang milik negara agar dapat lebih terformalisasi, komprehensif, informatif dan menjadi solusi yang tepat dalam penghapusan barang milik negara eks kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sub sektor minyak dan gas bumi.

---

The writing-off of the state-owned oil and gas sub sector asset is one of government activity that needed careful attention. The increasing number of waste assets left by oil and gas projects gave significant effect in the state-owned asset management by contractors (KKKS) in oil and gas sector. One of oil and gas sector that impacted the most is the downstream oil and gas venture. As an effort to manage the state-owned oil and gas sub sector asset especially in downstream ventures and to prevent problem`s continuation, the government tries to look for alternative solution for contractors (KKKS). One of the actions done by the government is with analyzing and evaluating the business process design of the writing-off the state-owned asset. The analysis and evaluation of business process design of the writing-off the state-owned asset are aimed to seek the default of the existing business process design, and improve the business process design so it can be more formalized, comprehensive, informative, and become an effectual solution for writing-off the state-owned asset that belongs to oil and gas contractors."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Artikel ini membahas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan masih adanya beberapa permasalahan terkait penatausahaan BMN, baik dalam hal pencatatan maupun inventarisasi. Dalam hal pencatatan, masalah yang dijumpai di antaranya pencatatan salah akun, pencatatan tidak didukung dengan dokumen sumber yang diperlukan, pengecekan fisik barang tidak pernah dilakukan, dan sering terjadi selisih data antara pencatatan pada penyusunan laporan BMN dan penyusunan laporan keuangan. Dalam hal inventarisasi, permasalahannya meliputi inventarisasi belum dilakukan secara optimal, barang riil yang ada saat ini belum sesuai dengan daftar di SIMAK-BMN, inventarisasisulit dilaksanakan karena kurangnya petugas BMN."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya, terdapat Barang Milik Negara, khususnya yang berupa tanah, yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara berupa tanah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan adanya peralihan kepemilikan kepada pihak lain, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan sebagai aset negara. Atas Barang Milik Negara berupa tanah tersebut, seharusnya dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan bentuk pengelolaan lainnya, sebab sertifikat tanah merupakan dasar kepastian hukum yang kuat atas tanah yang bersangkutan sehingga apabila nantinya dilakukan pemanfaatan atas tanah tersebut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membuktikan penguasaan atas tanah yang bersangkutan. Diperlukan pula kegiatan pendaftaran tanah yang menyeluruh, termasuk terhadap Barang Milik Negara Idle.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

---

State Property is regulated on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Government Regulation Number 27 of 2014 concerting Management of State/Regional Property. State Property is all goods purchased or procured at the expense of State Budget (APBN) or derived from any other legal acquisitions. In practice, there are State Property, specifically in the form of land, that are not certificated. This issue leads to the absence of legal certainty over the land concerned, especially when the land is used by another party, so it is necessary to have legal certainty over the land as a state-owned asset. The usage of State Property in the form of land for a long period of time may cause a transition of ownership of the concerned land to another party. For the State Property in the form of land, land registration of the concerned land had to be done first prior to the land management in other forms, because land certificate comes as a form of legal certainty of the concerned land so that in the future when the utilization of the land is carried out, the Property User or the Proxy of the Property User can prove the ownership of the land concerned. Comprehensive land registration are also needed, including Idle State Property. The type of research used in this study is normative juridical research which is based on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. "

"Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tidak serta merta mengakibatkan asetnya ikut beralih. Kasusnya timbul ketika PT. KAI (Persero) mengeluarkan surat peringatan terhadap para penghuni rumah dinas eks perusahaan kereta api swasta Belanda tersebut karena tidak mau membayar sewa. Para penghuni menganggap bahwa PT. KAI (Persero) tidak berhak memungut sewa karena tanah dan rumah dinas tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menjadi aset PT. KAI (Persero). Adapun permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan PT. KAI (Persero) dalam memanfaatkan, menguasai dan menyewakan aset rumah dinas eks perusahaan kereta api Belanda tersebut yang berdiri di atas tanah Hak Pakai atas nama PJKA cq Departemen Perhubungan RI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisa data secara preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa peralihan aset dari perusahaan kereta api Belanda ke PT. KAI (Persero) belum sah dan valid, karena belum ada Peraturan Pemerintah yang menyatakan secara tegas bahwa terhadap aset tersebut sebagai penyertaan modal kepada PT. KAI (Persero). Sehingga, tindakan PT. KAI (Persero) memungut sewa serta memanfaatkan aset berupa rumah dinas, tidak dapat dibenarkan, karena status aset tersebut merupakan Barang Milik Negara, yang seharusnya hasil sewa disetorkan ke dalam kas Negara bukan kepada kas PT. KAI (Persero).

---

This research discusses the transfer of assets of the former Dutch Private Railway Company as a result of the nationalization, without going through the transition process in accordance with the applicable legislation. The legal entity status change of The Railway Company (PJKA), formerly under the Ministry of Transportation becoming PT. KAI (Persero) under the Ministry of State-Owned Enterprises, does not necessarily result in its assets being transferred. The case arises when PT. KAI (Persero) issued a warning letter to the residents of the former dutch private railway company's office house for not wanting to pay rent. The residents consider that PT. KAI (Persero) is not entitled to collect the rent since the land and the office house according to the prevailing laws and regulations have not become an asset of PT. KAI (Persero) yet. The legal issues raised in this study are actions taken by PT. KAI (Persero) in utilizing, controlling and renting the assets of the former Dutch railway company's office house which stands on the land of Hak Pakai on behalf of PJKA cq Ministry of Transportation. The research method used in this study is normative juridical with a prescriptive approach to data analysis. Based on the results of the study, it was concluded that the transfer of assets from Dutch railway companies to PT. KAI (Persero) is not yet valid, because there is no Government Regulation that explicitly states that the asset as a capital investment to PT. KAI (Persero). Thus, the actions of PT. KAI (Persero) collects leases and utilizes assets in the form of office houses, which cannot be justified, as the status of the asset is State Property, which should be the rental proceeds deposited into the State treasury instead of to the PT. KAI (Persero) treasuries."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan SIMAK BMN telah dilakukan secara efektif dengan mencerminkan keseluruhan dan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga serta sejauh mana pemanfaatan asset hasil SIMAK BMN dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan cara studi lapangan berupa wawancara dengan petugas SIMAK BMN dan melakukan observasi di lingkungan Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIMAK BMN sudah dilakukan secara cukup efektif dengan mencerminkan kondisi asset yang sebenarnya di Ditjen Bina Marga. Dengan adanya SIMAK BMN, pencatatan atas asset tetap lebih terpola dan dapat digunakan untuk pengambilan kep utusan. Catatan atas laporan aset yang dihasilkan dari SIMAK BMN sejauh ini cukup dapat diandalkan, namun tidak mencakup semuanya.

---

The purpose of this study is to determine if the implementation of SIMAK BMN has been conducted effectively to reflect the overall and the current asset condition in Bina Marga and the extent of which the assets have been utilized by the users of financial statements. The study was conducted by field studies in the form of interviews with operator of SIMAK BMN and observing in Ditjen Bina Marga Ministry of Public Works.

The results of the study indicate that the application SIMAK BMN has been utilized quite effective as it reflects the current asset condition of Bina Marga's assets. With the existence of SIMAK BMN application, recording of fixed assets will be more patterned and can be utilized for decision making. Notes to asset report resulting from SIMAK BMN is reliable, however it does not cover the whole Bina Marga's assets."